Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Kasus Gugatan Terhadap Keputusan Pejabat Daerah Muhibuddin Muhibuddin; Mahdi Syahbandir; M. Nur Rasyid
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 45A Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung membatasi pengajuan upaya hukum kasasi terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah. Pembatasan ini menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan (yustisiable) yang ingin mendapatkan keadilan jika pada tingkat pertama dan banding tidak diterima gugatannya. Di samping itu, pembatasan tersebut telah merubah sistem peradilan di Indonesia yang terdiri dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pembatasan upaya hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tinjauan keadilan kepada warga negara dan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ingin mengidentifikasi dari aspek hukumnya. Data yang digunakan terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pengajuan upaya hukum untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Akibat pembatasan tersebut sangat merugikan warga negara yang ingin memperjuangkan haknya dan tidak mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.Article 45 (2) point C of the Act Number 5, 2004 on the Supreme Court Especially Limiting judicial review on the decision of the object of civil administrative state’s case which its lawsuit is the decision of officials in district, municipality or provincial officials. The limitation is not fair towards every justice seekers who are willing to obtain justices in the first court and the court of appeal have not tried the cases fairly. Apart from that the limitation has changed the justice system in Indonesia consisting of the first instance court, the court of appeal, and review court of the Supreme Court. This research aims to know the reasons of such limitation in the Act Number 5, 2004, justice review for citizens and principles of well law making. This is juridical normative research, which is trying to identify legal substances. The sources of data are secondary that are primary, secondary and tertiary legal sources. The research shows that the limitation of judicial review is to reduce the number of cases at the Supreme Court. The result of the nullification causes loss for citizens who are trying to fight for their rights and it does not reflect the principle of well law making process.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Ratna Dewi; Imam Jauhari; Sri Walny Rahayu
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah membentuk Perusahaan Negara yang bergerak dibidang Perasuransian yaitu PT Jasa Raharja (Persero). Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemupukan dana melalui iuran wajib dan sumbangan wajib untuk selanjutnya disalurkan kembali melalui santunan PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan. Namun dalam praktiknya tidak semua korban/ahli waris mendapatkan santunan asuransi PT Jasa Raharja (Persero). Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.Penelitian ini mengkaji bagaimanakah bentuk perlindungan PT Jasa Raharja kepada korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan di Banda Aceh dalam praktiknya, bagaimanakah kewajiban pemilik alat angkutan lalu lintas jalan terhadap korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan dalam praktiknya dan apakah hambatan dan tantangan yang ditemukan korban/ahli waris dalam memperoleh perlindungan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif ataupenelitian hukum kepustakaan. The government has promulgated the Act Number 33, 1964 on Liability Budget of Passengers’ Accident and the Act Number 34, 1964 on Traffic Accident Budget that create State Enterprise having liability on Insurance that is Jasa Raharja (Persero). Duties and responsibilities are to collect the budget through obligatory fee and donation then these are given through the aid of PT Jasa Raharja (Persero) for victims/heirs due to the accident of traffic. In practice, there are not all victims/heirs provided the donation of Insurance of PT Jasa Raharja (Persero). It is clear that it violates the act and the Government Regulation that still exist.The main problems of this research are how is the form of the protection of PT Jasa Raharja towards victims/heirs due to the accident of traffic on passengers in Banda Aceh in practice, how is the obligation of the carrier owners towards the victims/heirs due to the traffic accident in practice, andwhat are the obstacle and challenge found by them in obtaining law protection. This is doctrinal legal research orlibrary research.

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Setelah Diberlakukannya Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak di Banda Aceh Gebrina Malahayati; Mahdi Syahbandir; Azhari Azhari
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Salah satu faktor keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah dengan adanya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya. Kondisi tersebut menyebabkan masih ada wajib pajak yang miliki utang pajak. Terhadap utang pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga.One of the successful factors in collecting tax at a state is by the obligation of taxpayers' obedience to pay tax on due date. However, this ideal condition is not always happening. There are many factors that are causing taxpayers not obeying the obligation. Such condition has caused many taxpayers having tax loans. Towards the loans, it has administrative sanction such as 2% monthly or based on Article 19 (1) of the Act Number 28, 2007 on the Third Amendment of the Act Number 6, 1983 on General Rules and Tax Conducts' Procedures. Based on such rules, the government has issued the policy worded in Finance Minister Regulation Number 29/PMK.03/2015 on the Abolition of Administrative Interests Sanction.

Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh Anisah Anisah; Syahrizal Syahrizal; Mahdi Syahbandir
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Zakat merupakan salah satu dana wajib yang dibayar umat Islam melalui badan yang ditunjuk oleh undang-undang. Khusus Aceh disebutkan zakat merupakan salah satu sumber dari PAD dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan. Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 UU No. 17 Tahun 2000, Pasal 191 UU No. 11 Tahun 2006 dan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011. Zakat sebagai faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang, pemberlakuan ketentuan tersebut merupakan suatu kemajuan bagi umat Islam Aceh. Hal ini dikuatkan dengan diberlakukannya Keputusan Dirjen Pajak No KEP−542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Pemberlakuan zakat pengurang pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap orang dianggap penting dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim di Aceh. Ketentuan ini hingga sekarang belum diterapkan di Aceh dimana seharusnya Zakat dapat mengurangkan pajak penghasilan. Zakat is one of the compulsory funds paid by Muslims through bodies appointed by law. Special Aceh mentioned zakat is one source of PAD and has a relation to the tax, especially income tax. The legal basis used is Article 4 paragraph (3) letter a number 1 of Law no. 17 of 2000, Article 191 of Law no. 11 of 2006 and Article 22 of Law no. 23 of 2011. Zakat as a subtracting factor against the amount of income tax payable, the enforcement of these provisions is an improvement for the Muslims of Aceh. This is reinforced by the enactment of Decision of the Director General of Taxes No. KEP-542 / PJ / 2001 that zakah on income can be deducted on net income. The enactment of zakat tax deductions on income earned by each person is considered important in carrying out its obligations as a Muslim in Aceh. This provision has not been applied in Aceh where Zakat should be able to deduct income tax.

Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Oksidelfa Yanto
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar-akanya. Namun, korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah menimbulkan kantorng-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analitis, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektifitas putusan pemidanaan maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor adalah dengan memberikan pidana terberat yaitu pidana mati bagi para koruptor. Sebab koruptor telah mengambil uang rakyat. Uang rakyat yang dikorupsi tersebut sebenarnya bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama untuk akses kesehatan dan pendidikan, sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi.Indonesia is still being covered with dark clouds of corruption with various kinds and forms of its perpetrator. Every leader has promised in his reign will eliminate corruption and eradicate it to its roots. However, corruptions are still existed and flourish. The fertility of corruption has caused occurrence of poverty in society. Although corruption and poverty do not have a direct relationship, but by the occurrence of corruption will have a significant impact of growing poverty. In performing this research, the type of research that writers use is normative legal research, with data collection method used is literature study. The materials that have been collected are then analyzed by analytical descriptive method, so that the description is related to the problem. The results showed that the maximum effectiveness decision form for corruption actors to give deterrent effect to the corruptor is by giving the heaviest punishment that is capital punishment for the corruptor. Because corruptors have taken public money. The corrupted people's money can actually be allocated for the underprivileged people, especially for access to health and education, so that poverty can be overcome.

Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Ratna Juita; Rusjdi Ali Muhammad; Imam Jauhari
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pernikahan harus dicatatkan dan menurut agama masing-masing. Dalam agama Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah baru dikatakan sah. Praktiknya, di Kabupaten Aceh Besar pernikahan ada melalui jasa qadhi liar. Permasalahan pokok penelitian ini yaitu: sejauh mana terjadinya pernikahan melalui qadhi liar dan bagaimana akibat hukumnya dan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui qadhi liar. Hasil penelitian sejauh ini di wilayah hokum Kabupaten Aceh Besar terjadi pasangan menikah melalui qadhi liar, dan telah ke Mahkamah Syar’iyah untuk melakukan istbat dan ditolak. Akibat hukum pernikahan melalui qadhi liar tidak sah. Faktor penyebab pernikahan melalui qadhi liar di wilayah hokum Kabupaten Aceh Besar yaitu: faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, berselingkuh yang berkepanjangan, tidak mendapatkan izin untuk melakukan poligami, tidak memiliki wali, menghindari prosedur administrasi, untuk menghindari perzinahan, dan konflik Aceh. Kepada lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menindak tegas oknum-oknum yang memberikan jasa qadhi liar dan jangan memberikan celah hukum pelaku qadhi dan pasangan yang melakukan pernikahan menggunakan jasa qadhi liar. Pursuant to the Act Number 1, 1974 regarding Marriage, marriage must be recorded and conducted through its own religion. In Islamic law the marriage must fulfill requirements and conditions of marriage in order to be said valid. . In practice, in Aceh Besar District there are marriages conducted through the auspices of illegal marital authority. The problems of this research are to which extent the marriage through the illegal holder in Aceh Besar District region and how the legal consequence and what are the factors causing the marriage that is held by illegal holder. The research shows that nowadays in Aceh Besar District territories has been found the marriages conducted by illegal marriage register who are getting married through non-appointed officials, and there are cases which has been tried by MahkamahSyar’iyah (Special Court for Muslim in Aceh Province) to hold the remarriage as the previous one is not based on administrative procedures and it is rejected. The legal consequence from the marriage is not valid. Factors causing the marriage by illegal holders are in Aceh Besar are economy, pre marital pregnancy, lack of understanding and people awareness regarding marriage registration, long lasting infidelity, then has no license for polygamous marriage, has no guardian, avoid administrative procedures, avoid coverture and armed conflict area of Aceh. It is recommended that the related institutions to increase publications on the legal consequence of marriage conducted under the auspices of illegal holders and enforce law for them and no loop hole for them and for couples seeking the service as the aim of the marriage is mistaken by the law.

Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik Farah Diana; M. Nur Rasyid; Azhari Azhari
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pendaftaran jaminan fidusia seharusnya diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima jaminan fidusia. Kurang tegasnya pengaturan mengenai penghapusan jaminan fidusia berakibat penerima fidusia akan lebih memilih tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. Dengan demikian, pihak yang dirugikan adalah debitor sebagai pemberi fidusia. Perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor disarankan memahami betul tentang pentingnya penghapusan jaminan fidusia sehingga pihak debitor tidak merasa dirugikan oleh pihak kreditor dengan tidak dihapuskannya jaminan fidusia tersebut. Kepada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia disarankan agar untuk segera melakukan penyempurnaan terhadap produk hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Dalam produk hukum selanjutnya diharapkan benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan jaminan fidusia. Perbaikan tersebut harus memuat aturan yang tegas dengan mencantumkan sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jamina fidusia.The registration of fiduciary warrants that should be terminated by the abolition of fiduciary. It is useful to return the right of fiduciary warrant providers over the object of fiduciary warrants that is handed over be based on trust to the fiduciary recipients. Lacking of law enforcement in regard with abolishing the fiduciary warrant has caused the recipient of fiduciary prefers to abolish it. Therefore, parties having lost are debtors as the fiduciary providers. It is recommended that the customers as the creditors should fully understand the importance of fiduciary warrant abolition hence the debtors are not feeling to get loss by the creditors by not being abolishing the fiduciary warrant abolition. The Regional Office of Law and Human Rights should be soon revised towards the legal productsin relation to fiduciary warrant. In relation to legal products it should be then seriously protecting and providing legal certainty for all parties in relation to fiduciary warrant. The revision should be revised by inserting law that is explicitly stating sanction for the fiduciary recipients who are not abolishing the fiduciary.

Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie) Nazaruddin Nazaruddin; Husni Djalil; M. Nur Rasyid
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia bagi warga negara. Khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan penyidik polisi maupun pejabat kepolisian lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap tersangka di Kepolisian Resor Pidie adalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka akan menjadi objek pemeriksaan yang harus dipandang sebagai manusia yang seluruhnya wajib dilindungi oleh hukum dan dijamin haknya sebagai manusia. Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.Penyidik Polres Pidie menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain. Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Hal tersebut terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menghormati perlindungan hak tersangka adalah faktor pengalaman kerja lapangan, tersangka yang sakit atau pura-pura sakit, tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana, dan tersangka yang mempunyai cacat fisik. Metode pendekatan studi kasus data skunder melalui data kepustakaan dan data primer diperoleh dari wawancara dengan penyidik dengan tersangka dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pentingnya penyidik untuk menghormati hak tersangka dalam proses pemeriksaan, sehingga tercapainya profesionalitas polisi dalam sebuah pemeriksaan baik ditingkat penyelidikan maupun dalam penyidikan perkara. It is hoped that the state will fulfill the functions of fulfillment and enforcement of human rights for the citizens. Specifically related to the protection of the human rights of the suspect or defendant, ie in order to limit the abuse of power and the arbitrariness of police investigators and other police officers. The examination of every suspect in the Pidie Police Force is a description of the criminal case being examined. The suspect shall be the object of examination which shall be regarded as a human being entirely obliged to be protected by law and guaranteed his right as a human being. Suspects must be placed on the status of human beings who have dignity and dignity and should be judged as subjects, not as objects. Police Investigator Pidie puts the suspect as a whole person, who has the dignity, dignity and dignity and human rights that can not be deprived of him. The suspect has been granted a set of rights by the Criminal Procedure Code, including the right to immediate examination, the Suspect has the right to be clearly notified in the language understood by him or her about what is suspected to him at the time of the examination, the right to freely give the investigator the right to Get an interpreter in every examination, Right to get legal assistance at each examination level and others. Every job or activity must have constraints faced by the person doing the work or activity. This happens because everyone has different characters, attitudes or traits and physicalities. In conducting an investigation there will also be obstacles that arise experienced by the investigator. Constraints faced by investigators in respecting the protection of suspects' rights are factors of fieldwork experience, sick or ill-treated suspects, suspects who do not recognize a crime, and a suspect with a physical disability. The approach method of secondary data case study through library data and primary data was obtained from interviews with investigators with suspects and informants. The results of this study indicate that the importance of investigators to respect the rights of suspects in the examination process, so that the achievement of professionalism of the police in a examination either at the level of investigation or in the investigation of the case.Keywords : Human Rights, Protection, Investigator And Suspects.

Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga) Fepry Andriyani; M. Nur Rasyid; Mohd. Din
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Dalam pasal 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan dan Rehabilitasi tetapi Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba lebih pada pemberian sanksi pidana. Hasil penelitian narapi dana anak yang terkena perkara narkoba di Aceh belum dapat dilaksanakan, karena selama ini tidak ada putusan hakim yang memerintahkan untuk melaksanakan rehabilitasi narapidana anak perkara narkoba. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi anak perkara narkoba yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak Hukum, faktor Sarana prasarana dan faktor lingkungan.Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi antar instansi aparat penegak hokum dalam penegakan hukum dan pembinaan narapidana anak perkara narkoba. Article 67 of the Act Number 35, 2014 regarding Child Protection stipulates that special protection towards a child abusing drug must be done through Monitoring, Prevention, Care and Rehabilitation; however, The law enforcement conducted by law enforcers towards a child abusing drugs is more focusing on repressive way, which is by convicting the perpetrators. The findings are In regard with the juvenile prisoners having problem with the violation of the Act in Aceh especially in Lhoknga Detention Service has not been able to be conducted, as recently, there are no decisions of courts ordering rehabilitation for the prisoners at the narcotic cases. The obstacles faced in the implementation of rehabilitation right fulfillment of children prisoners’ committing narcotic crime are law, its enforcers, infrastructures and environment. The efforts conducted are coordination amongst institutions of law enforcers and guidance of the prisoners through the rehabilitation.

Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh) Agus Kelana Putra; Faisal A. Rani; Mahdi Syahbandir
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, “kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Kejaksaan dalam hal ini dapat menjalankan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara (JPN) guna menjaga kewibawaan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya adanya jaksa pengacara negara ini, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, (BUMN) dan (BUMD) guna membela kepentingannya dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara disebabkan karena ketentuan penggunaan jasa dari pengacara negara ini masih bersifat menganjurkan belum dilakukan penerapan ketentuan sanksi serta masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga kejaksaan. Kondisi ini selanjutnya berakibat tidak terlaksananya ketentuan mengenai tugas dan fungsi jaksa pengacara negara dan berpengaruh pada nama baik dan wibawa pemerintah serta mengurangi minat Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara datun. Konsekwensi hukum terhadap badan/instansi pemerintah yang tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara tidak ada sama sekali karena tidak ada satupun ketentuan sanksi yang mengaturnya. Terhadap badan/instansi pemerintah tersebut tidak patuh pada ketentuan yang berlaku dan apabila menggunakan jasa pengacara atau advokad hanya berpengaruh pada anggaran yang digunakan untuk membiayai suatu perkara yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara serta nama baik dan wibawa pemerintah. Article 30 (2) of the Act Number 16, 2004 regarding the Public Prosecution Office of the Republic of Indonesia states that in the field of civil and administrative state, the prosecution oofice by a special mandate that might act either inside or outside a court for and in the name of the government”. The prosecution office might run its duties and functions in the field of civil and administrative states as the state attorney in terms of keeping the honour of the government. However, in its implementation there are prosecutors who are not fully used by the government istitutions, State’s Owned Companies, Regional Owned Companies in order to defend those interes in the civil and administrative satates. The research shows that the reasons of government isntitutions for not providing special mandate for the prosecution office in handling civil and administrative state cases caused by lack of trust to the institutions of the prosecution office. The condition is then resulting in lacking the interest of the state attorney hence it is not optimal in settling civil and administrative state cases, the perception that the attorney is lack of capacity, and the cases are not relevant to other fileds andthe function and duties of the Attorney has not been eminentamongsstakeholders and community generally. There is no consequences of law towards institutions of government that are not providing mandate to the prosecution office in handling the civiland administrative state cases as there is no legislation on sanction regulting it. Towards institutions of the government that are not obeying the existing rules and if using the state attorney or satate’s lawyer is only depending on budget that is not used to fund a case relevant to civil and administrative state and honourand the government pride.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone +62651-7410147

Journal Mail Official sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA