Claim Missing Document
Check
Articles

PROTECTION OF TEACHER PROFESSION ENCOUNTERED WITH THE RULE OF CRIMINAL LAW ON CHILD PROTECTION Yanto, Oksidelfa; Iqbal, Muhamad
Tadulako Law Review Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is in order to know the legal protection to the profession of teacher who perform disciplinary punishment of learners during the teaching and learning process. In addition, this is also to know the legal protection against learners from acts of violence that occurred in the educational environment. The method applied is a normative legal research method that focuses on legal norms and some research results relevant to the existing problems. The result of research showed in the disciplinary effort for the students there is a pattern of relationship between teachers with learners. The relationship is sometimes confronted with child protection regulations that confront the teacher on existing legal processes, although the teaching profession in carrying out its educational activities is protected by law. The conclusion of this research is the enforcement of discipline by teachers to learners often does not mean anything when encountered with other regulations, namely law of child protection. It certainly raises concerns for educator professions in their efforts to enforce disciplinary rules when encountered with the context of learners who cannot be directed by way of advice. 
SOSIALISASI DAN PELATIHAN E-LITIGASI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNGGUL TANGERANG SELATAN GUNA MENINGKATKAN PROFESINALISME DALAM RANGKA PENDAMPINGAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN MELALUI APLIKASI KOMPUTER Oksidelfa Yanto; Susanto Susanto; Yoyon M. Darusman; Bambang Wiyono; Rizal S. Gueci
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol 1, No 2 (2020): ABDIMAS
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v1i2.p1-9.y2020

Abstract

Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul “Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui AplikasiKomputer” adalah sebagai upaya pemenuhan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di LBH Unggul yang berdomisili kantor di Villa Pamulang Jl. Ismaya II Blok U 11 No 29 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 24 November 2019.Berdasarkan hal di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan atau tambahan pengetahuan mengenai sistem e-litigasidalam rangka mendukung penggunaan teknologi di Pengadilan merupakan suatu hal yang bermanfaat. sebagai wujud eksistensi Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan konstribusi besar kepada pengembangan dan penerapan ilmu kepada masyarakat.Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kreatif kritis dan analitis terkait penggunaan sistem elitigasidalam peradilan cepat untuk menghindari pungutan liar serta peluang korupsi yang mungkin terjadi di Pengadilan.Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperoleh adalah beberapa pengacara yang tergabung dalam LBH Unggul sudah mulai mendaftarkan akun e-courtnya dan menambah pengetahuan dalam penggunaan fitur-fitur dalam sistem e-court dan elitigation.Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta informasi berkaitan dengan cara penggunaan sistem e-litigation sebagai fasilitas berbasis teknologi dalam upaya pembayaran perkara serta birokrasi lainnya dengan basis online kepada pengacara di LBH agar dapat menyelesaikan kasus perkara lebih efisien dan cepat.Kata Kunci : Pengabdian, E-Litigation, Pengadilan, Teknologi
KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA Oksidelfa Yanto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.613 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.341

Abstract

The object of copyright protection under the Berne Convention, namely: works of literature and art that encompasses all the results of the fields of literature, science and art in any manner or form any explication. Since the entry into force of the Berne Convention that was classified as Making Law Treaty and open to all countries that are not yet members to immediately become a member by way of ratifying and handed over the instrument of ratification to the Director General of WIPO. The participation of a country as a member of the Convention Barn, give rise to liability in the participating countries to implement national perundang¬undangan in the field of copyright. Especially in terms of law enforcement for the protection of copyrighted works. This relates to the arrangement in the Berne Convention on moral rights ( "droit moral"), author's rights to mengkluim as the creator of a work and the author's right to object to any act that intends to change, reduce or add to the authenticity of the creations that can be harm the honor and reputation of the creator.Keywords: Copyright, ratification, the Berne Convention
Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif Oksidelfa Yanto
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4449

Abstract

Online Prostitution as Humanity Crimes against Children: in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. Disclosure of online prostitution case is a clear proof that social media is becoming a powerful tool for prostitution promotion. Prostitution is a result of the unlimited use of online social media. Therefore, as a country with Muslim population as majority, the state must take steps against any form of prostitution. If prostitution is not eradicated, it will be fast-growing business. Also, it will make Indonesia considered as a country that maintains immoral behaviors.DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4449
Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System Oksidelfa Yanto; Yoyon M. Darusman; Susanto Susanto; Aria Dimas Harapan
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 23 No. 01 (2020): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/yustika.v23i01.2818

Abstract

This research purposes to observe the development of crimes against children in Indonesia. Firstly, will take a closer look toward the importance of child protection in family, school and the environment from violence and crime. Secondly, will evaluate how far the criminal justice system can give protection toward the children as victims of violence and crime. Thirdly, looking at the state responsibility in giving sanctions through the criminal justice system. The method used in this research is juridical-normative by collecting secondary data related to legislation and materials obtained from books, journals, and other relevant materials. The observation result shown that many children are victims of violence. The victimization is basically everywhere, not only at home, but also at school. Violence in schools is not merely physical violence, but also psychological. The responsibility for protecting, educating, and developing children lies in the environment, family, and school. The function of criminal law to fight crimes against children's rights is a major factor in the success of the juvenile criminal justice system.
TINJAUAN YURIDIS UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK : SISI LAIN KELEMAHAN SISTEM FIRST TO FILE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) Oksidelfa Yanto
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.95 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i1.833

Abstract

Andai kata William Shakespeare masih hidup, dia akan menarik kembalipernyataannya yang berbunyi “apalah arti sebuah nama”, karena saat ini namabagi seseorang sangatlah penting. Nama adalah doa, nama adalah sebuah harapan.Seseorang yang bernama Budiman tentunya diharapkan menjadi anak yangberbudi luhur oleh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Soleh, yangdiharapkan kelak menjadi orang yang soleh.Di dunia bisnis dan perdagangan, nama juga berpengaruh untuk kemajuan suatuusaha. Nama pengusaha adalah merek, bisa dijadikan merek dagang atau merekjasa. Sesungguhnya, bagi pengusaha, merek bukanlah sekedar nama tanpa arti,tapi merek adalah produk bernilai tinggi. Karena suatu merek dapat menghasilkan keuntungan yang berbeda dibandingkan dengan merek lain. Ciri khas perusahaan,misalnya melaui simbol, gambar, warna, angka, kata-kata atau kombinasi dariseluruh elemen tersebut seperti tercantum dalam pasal 1, ayat 1, UU no. 15 tahun2001 tentang Merek.Meskipun pada prakteknya cara ini kerap digunakan dalam membangun suatumerek yang melekat pada konsumen walaupun tidak sehat, yaitu dengan cara“menumpang” nama pada suatu merek yang sudah terdaftar atau terkenal dipasaran. Cara seperti ini melanggar prosedur akuisisi suatu merek demi tujuanperdagangan dan jasa
Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan Oksidelfa Yanto
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.2310

Abstract

Abstract: The concept of Protection of Copyright Works Music In the realm of Intellectual Property Rights Law Of Crime of Piracy. Intellectual Property Rights or IPR is a right arising from a work produced by using human intellectual abilities for the benefit of the community, both in the fields of science, art, literature and technology. Object of intellectual property is created by the human mind. HKI is actually a system of recognition, award, legal protection and economic value for intellectual works that cover a wide range. One form of IPR that is copyright protected. For example, music, art, painting, photography, books, and so forth.   Abstrak: Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Secara aktual HKI merupakan satu sistem pemberian pengakuan, penghargaan, perlindungan hukum dan mempunyai nilai ekonomi bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas. Salah satu bentuk HKI yang dilindungi adalah hak cipta. Misalnya, musik, seni, lukisan, fotografi, buku dan lain sebagainya. DOI: 10.15408/jch.v2i1.2310
Legal Consequences for Perpetrators of Violations of The Economic Rights of The Creator and Efforts to Strengthen The Protection of a Song Copyright Work Oksidelfa Yanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v0i0.1023

Abstract

This study is purposed to determine the legal consequences for someone who commits copyright infringement, especially when the person commercially utilizes the economic rights of a song copyright work. It also wants to know what efforts can strengthen the protection of a song copyright work. The method used in this study is normative juridical method through literature study, with the presentation of data in the form of secondary data. The results showed that the legal consequences for perpetrators of violations of the economic rights of copyright works are punished with imprisonment for a maximum of four years and / or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000. In the sanctions, parties other than the creator are prohibited from taking advantage of the economic rights of the creator. The effort to strengthen the protection of a song copyright work is to form a special body that will be in charge of preventing and eradicating all acts that violate the copyright of song works. Then no less important is to apply all the provisions of existing regulations firmly by all law enforcement officers, especially judges in each decision.
The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice Oksidelfa Yanto Yanto; Yoyon M Darusman; Ichwani Siti Utami; Nurdiyana Nurdiyana
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.694

Abstract

This research purposes to recognize the crime of corruption that occurs can injure the justice of society, then also want to know the lightness of the judge's decision in corruption and its implications for a sense of justice. The research method that I use in this paper is a normative juridical research method by multiplying data sources through documentation research on secondary data. The results of the study show that corruption can harm the justice of society, this is because the perpetrators of corruption have taken people's rights against the law, the perpetrators of corruption hamper the progress of the nation, corruptors corrupt democracy and afflict the people. The lightness of judges' decisions in corruption cases has implications for people's sense of justice. This is because the judge's decision is the crown and the culmination of the reflection of the values of justice, essential truth and human rights. The judge is the spearhead of justice for society.”
Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System Oksidelfa Yanto; Rachmayanthy Rachmayanthy; Djoni Satriana
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.641 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i1.577

Abstract

 The purpose of this study was to find out about the implementation of remission of female prisoners in the Class II A Tangerang Women's Penitentiary and also to find out the obstacles to the implementation of remission against female prisoners in the Penitentiary. The method used in this study is normative and empirical legal research methods by collecting secondary data and primary data related to research problems. The results of the study indicate that remission is the right of prisoners to get a criminal reduction if during good coaching. Remission is the right of the prisoner if the person in question carries out acts such as doing services to the state and taking actions that are beneficial to the state or humanity, as well as committing acts that help the activities of the prison. There are several factors inhibiting remission in the Class II A Tangerang Women's Penitentiary, namely the difficulty of female inmates meeting the special requirements for the implementation of remission, which is paying fines and replacement money in accordance with court decisions.
Co-Authors A. Harits Nu'man Abdul Azis Abdul Hayy Nasution Agung Arafat Saputra Agung Nugroho Agus Purwanto Agus Salim Ahmad Bahtiar, Ahmad Alfitra Alfitra, Alfitra Alzagladi, Hasan Anggraeni, RR Dewi Aria Dimas Harapan Arofa, Endi Bambang Santoso Bambang Santoso Bambang Wiyono Bambang Wiyono Bambang Wiyono, Bambang Bastianon Bastianon Bastianon, Bastianon Belly Isnaeni Bhanus Prakash Nunna Bima Guntara DADANG DADANG Desmal Fajri Dini Dewi Heniarti Djoni Satriana Edi Setiadi Endi Arofa Erma Rusdiana Ginting, James Davidta Gueci, Rizal S Gueci, Rizal S. Guntarto Widodo Guntarto Widodo H. Muhamad Rezky Pahlawan MP Henlia Peristiwi Rejeki Henny Nuraeny I Nyoman Putu Budiartha Ichwani Siti Utami IIN INDRIANI Imam Fitri Rahmadi Imanuddin, Iman Indriani, Iin Insani, Nursolihi Isnaeni, Belly Isnu Harjo Prayitno James Davidta Ginting Jeremia Hutagalung Kartono Mara Sutan Rambe Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Nandang Sambas Nani Widya Sari Nani Widya Sari Neni Ruhaeni Nining Nugroho, Agung Nurdiyana, Nurdiyana Octaviyanti, Ary Oktaviyanti, Ary Prakash Nunna, Bhanu Qingqing Cindy Chen Rachmayanthy, Rachmayanthy Ramadan, Tubagus Ahmad Rejeki , Henlia Peristiwi Rizal S Gueci Rizal S. Gueci Runaeni, Neni Samiyono, Sugeng Samuel Soewita Samuel Soewita Samuel Soewita Sanidjar Pebrihariati R Semuel Walangitan Sianipar, Ferry Agus Sibagariang, Rudini Sri Ratna Suminar Sugeng Samiyono Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar Suriaatmaja, Toto Tohir Susanto Susanto Susanto Susanto Taufik Kurrohman Tuanaya, Halimah Humayrah Walangitan, Semuel Widodo, Guntarto Yoyon Mulyana Darusman Yulita Puji lestari Zuwanda, Rifka