Garuda - Garba Rujukan Digital

Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar Andre Asmara; Sri Walny Rahayu; Sanusi Bintang
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asala barang atau jasa darisuatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain dan salah satu faktor penunjang kesuksesan dalam pemasaran barang.Hak kepemilikan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif dengan prinsip First to File.Sehingga perolehan merek hanya bagi pihak yang pertama kali melakukan pendaftara. Namun pada kenyataanya masih banyak kasus sengketa merek yang dimenangkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan mereknya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah penerapan dari sistem konstituif dengan prinsip First to File yang seharusnya telah dapat memenuhi perlindungan hukum bagi pihak merek terdaftar. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum yuridis – normatif yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sengketa merek Cap Mawar, maka dapat dikatakan bahwa hakim kurang memperhatikan konsep gugatan awal yang didasari itikad tidak baik. Oleh karena dalam hal jangka waktu gugatan yang diajukan telah melampaui batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat diajukan kapan saja dengan dasar pertimbangan bahwa merek yang menjadi objek gugatan bukanlah merek terkenal. Oleh sebab itu nilai kepastian akan perlindungan sebuah merek dengan dikeluarkanya sertifikat merek tersebut belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, meskipun telah melalui proses penyaringan dan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menunjukan bahwa kepastian hukum yang hendak dicapai belum sepenuhnya terpenuhi.Brands are basically a sign to identify goods or services from a company with goods or services of other companies and one of the supporting factors for success in marketing goods. The rights of brand ownership based on laws and regulations are obtained through a constitutive registration system with the First to File principle. So that the acquisition of a brand is only for the party who first registered. But in reality there are still many cases of brand disputes won by those who did not register their brands. The main problem discussed in this paper is the application of a constituent system with the principle of First to File that should have been able to fulfill legal protection for registered brands. The type of research method used in this writing is a type of juridical-normative legal research method which consists of the approach of legislation, case approach and conceptual approach. The results of the research on the Supreme Court Decision Number 512 K / Pdt.Sus-HKI / 2016 in the Cap Mawar brand dispute, it can be said that the judge did not pay attention to the initial lawsuit concept based on bad faith. Because in the event that the time period for the lawsuit filed has exceeded the prescribed time limit and cannot be submitted at any time on the basis of consideration that the trademark that is the object of the lawsuit is not a well-known brand. Therefore the value of the certainty of the protection of a brand with the issuance of the brand certificate has not fully received the proper protection, even though it has gone through a screening process and a long time. This can indicate that the legal certainty to be achieved has not been fully fulfilled.

Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Mukhlis Mukhlis; Eddy Purnama; Zahratul Idami
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pencabutan Pasal 67 ayat (2) huruf g pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 menyangkut pembatasan hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah tentu akan berpengaruh pada undang-undang lain. Baik undang-undang yang sudah ada maupun yang akan dibentuk karena berkaitan dengan sifat final dan mengikat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Tahun 2017 muncul undang-undang baru yang memuat kembali pembatasan hak mantan narapidana yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga menarik diteliti kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional? dan apakah kekuatan putusan Mahkamah Konstistusi bisa mempengaruhi perundang-undangan lain secara keseluruhan?. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional dan pengaruh kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian perpustakaan serta informasi dari para ahli akan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan aturan yang memiliki peranan setingkat dengan perundang-undangan untuk dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas mampu mempengaruhi semua undang-undang, sehingga undang-undang yang memuat prihal yang sama dipastikan tidak memiliki kepastian hukum. Disarankan adanya suatu aturan hukum yang mempertegas teknis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang-undangan dan tersedianya suatu wadah pengujian kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.The revocation of Article 67 paragraph (2) letter g in Law No. 11 of 2006 by the Constitutional Court No. 51 / Puu-Xiv / 2016 concerning restrictions on the rights of former prisoners (ex-convicts) to involve themselves to be the candidate for local election will certainly affect other laws, both the existing laws and laws that will be formed, because they are related to the final and binding characteristic on the decisions of Constitutional Court. In 2017, new law emerged which restated about the restrictions on the rights of former prisoners, namely Law No. 7 of 2017. Thus, it is interesting to investigate the position of the Constitutional Court decision in the national legal system? And whether the power of the Constitutional Court’s decision could influence other legislations as a whole or not? This study aims to examine the position of the Constitutional Court decision in the national legal system and the influence of the power of Constitutional Court decision towards the legislation. This study is conducted by using legal research methods of normative juridical. This research covers legal principles, legal systematic and level of legal synchronization. The source of data used in this research is obtained through library research and information from the experts will be analyzed by legislative approach and case approach. The results of this research indicate that the constitutional court decision is a rule that has the same level as the role of legislation to be implemented. The decision of the Constitutional Court is clearly capable of influencing all laws, so that the law that contains the same subject is certain to have no legal certainty. It is suggested that there should be a legal regulation that reinforces the technical implementation of the Constitutional Court Decision in legislation and the availability of a place for re-testing towards the decisions of Constitutional Court.

Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif Azzahrawi Azzahrawi; Husni Djalil; Zahratul Idami
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah upaya administratif beserta permasalahan/kendala dan upaya mengatasi permasalahan/kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan beberapa pendapat para ahli serta menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dengan telah disahkannya UU AP telah melahirkan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif berupa perubahan kewenangan/kompetensi absolut dari yang semula merupakan kewenangan PT TUN menjadi kewenangan PTUN ditinjau dari pembagian sistem hukum formil materil, undang-undang dalam perspektif ilmu hukum, dan asas preferensi hukum. Kendala/ permasalahannya seperti akan lamanya proses berperkara yaitu Pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Kemudian belum dibentuknya Peraturan Pelaksana dari ketentuan Pasal 129 UU ASN, akan terjadi pemeriksaan ganda terhadap sengketa kepegawaian dimaksud antara PT TUN Jakarta dengan PTUN Jakarta. upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum terhadap masalah tersebut, kemudian agar Pemerintah segera membentuk Peraturan Pelaksana dari Pasal 129 UU ASN, serta Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU Peratun agar disesuaikan kembali dengan UU AP sebagai hukum materil dari Pengadilan Tata Usaha Negara.This study aims to determine how the authority of the State Administrative Court in resolving staff disputes after administrative efforts along with problems / obstacles and efforts to overcome these problems / obstacles. This study uses a juridical normative research method that is research that examines the study of documents, which uses a variety of secondary data such as legislation, legal theory and some opinions of experts and uses qualitative analysis by explaining existing data with words or statements not by numbers. The results of this study can be concluded with the ratification of the AP Law has given birth to a new paradigm in the settlement of personnel disputes after administrative efforts in the form of absolute authority / competency changes from what was originally the authority of PT TUN under the authority of the Administrative Court in terms of formal legal system distribution in the perspective of law, and the principle of legal preference. Constraints / problems such as the length of the litigation process are the first court, appeal and cassation. Then the implementation of the Implementing Regulations from the provisions of Article 129 of the ASN Law has not been established, there will be a double examination of the personnel dispute referred to between PT TUN Jakarta and the PTUN Jakarta. efforts to overcome these obstacles, such as the Supreme Court issued a Supreme Court Regulation to fill the legal vacuum on the issue, then the Government immediately formed an Implementing Regulation of Article 129 of the ASN Law, and the Government and Parliament revised the Administrative Law to be re-adjusted to the AP Law as material law of the State Administrative Court.

Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Runi Yasir; Faisal A.Rani; Mohd. Din
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Kerugian negara merupakan syarat mutlak untuk terpenuhinya unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya harus dihitung dan ditetapkan agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk kepentingan pembuktian di persidangan, melalui ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Dilihat dari hal tersebut BPK seyogyanya menjadi lembaga/badan tunggal yang dapat menetapkan kerugian yang dialami oleh negara dengan melakukan perhitungan/audit kerugian negara, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 16/PID.SUS-TPK/2015/PN.BNA dan Putusan Nomor: 23/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA terdapat penafsiran berbeda mengenai penetapan kerugian negara dengan mendasari pada hasil perhitungan/audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Based on the provisions of Article 1 point 22 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, states that "the loss of the state / region is a lack of money, securities and goods those are real and certain in number as a result of illegal or negligent acts". State loss is an absolute requirement for the fulfillment of the element "detrimental to the state's finances or the country's economy" contained in the provisions of Article 2 and Article 3 of Law Number 31 in 1999, it is concerning Eradication of Corruption as amended by Act Number 20 in 2001. the number of countries those are real and certain must be counted and determined so that, they can be legally accountable for the sake of verification in court, through the provisions of article 10 paragraph (1) of Law Number 15 in 2006 concerning the State Audit Board (BPK), the BPK assesses and / or determines the amount of state loss caused by unlawful or negligent acts committed by the treasurer, the manager of BUMN / BUMD, and other institutions or agencies that manage state finances. Judging from this, the BPK should be a single institution / agency that can determine losses suffered by the state by calculating / auditing state losses, based on the Decision of the Corruption Criminal Court in Banda Aceh District Court Number: 16 / PID. SUS-TPK / 2015 / PN.BNA and Decisions Number: 23 / PID.SUS / TPK / 2017 / PN.BNA there are different interpretations regarding state loss determination based on the results of calculations / audits conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

Tinjauan Yuridis Akibat Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Sanksi Pidana Perpajakan Hadzil Hadzil; Mahdi Syahbandir; Syarifuddin Hasyim
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Salah satu jenis pengampunan yang ditawarkan adalah memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak (WP) yang melanggar undang-undang. Oleh sebab itu, hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat miskin atau WP yang taat pajak. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah penghapusan sanksi pidana terkait pengampunan pajak (tax amnesty) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penghapusan sanksi pidana telah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal penghapusan sanksi pidana dalam tax amnesty tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip penghapusan pidana dalam konsep KUHP, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf karena apabila harta tersebut berasal dari hasil korupsi, hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang patut dan benar untuk dimaafkan. Disarankan kebijakan dalam pengampunan pajak (tax amnesty) sebaiknya tidak diberlakukan penghapusan pada unsur tindak pidana, apalagi dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur yang merugikan negara.There are enough people who deliberately commit fraud and neglect their obligations in carrying out the payment of taxes that have been set so as to cause the arrears of taxes. In response, the Government passed the Tax Amnesty Act Number 11 Year 2016 About Tax Amnesty. One type of amnesty offered is to provide the abolition of a criminal offense for a Taxpayer (WP) that violates the law. Therefore, it is interesting to investigate because it can be considered as a form of betrayal of the poor or WP who are tax-conscious. The main problem in this research is whether the abolition of criminal sanctions related to tax amnesty is in line with the principles of punishment. This study aims to determine and explain the elimination of criminal sanctions are appropriate or not with the principles of punishment. This study is a normative juridical research with the aim of studying the principles and rules contained in the science of law. The data used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results indicate that of the abolition of criminal sanctions in the tax amnesty is not in accordance with the principles of criminal abolition in the concept of the Criminal Code, namely the justification and reasons for forgiveness because if the property is derived from the corruption, it is not a proper and proper act to be forgiven. It is recommended that the tax amnesty should not be abolished on the element of criminal acts, morever in the criminal act there are elements that harm the state.

Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sarizal Sarizal; Darmawan Darmawan; Mahfud Mahfud
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Menurut ketentuan Pasal 29 UU No 1 tahun 1974 Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak atas persetujuan bersama, yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yaitu perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing. Namun, Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, telah memberikan implikasi terhadap pelaku perkawinan yang pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja meskipun telah berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, Putusan MK tersebut dapat mempengaruhi status yang sebelumnya sebagai harta bersama beralih menjadi harta masing-masing suami istri. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakan perkawinan pasca Putusan MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa Kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama yang dibuat setelah dilaksanakan perkawinan pasca putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak perkawinan dilangsungkan atau sejak dibuatnya perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut mengikat baik bagi harta bersama yang telah diperoleh dalam masa perkawinan maupun terhadap harta bersama yang akan diperoleh dikemudian hari. Disarankan adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap harta bersama yang telah dipisahkan menjadi harta pribadi masing-masing suami istri agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dengan pihak lainnya.According to the provisions of Article 29 of Act Number 1 of 1974 The Marriage Agreement is a written agreement between the two parties on a joint agreement made at the time or before the marriage was held and approved by the marriage registrar. One form of marriage agreement is an agreement regarding the position of property in marriage regarding the separation of their respective livelihoods. However, after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 related to the extensification of the marriage agreement, it has implications for the marriages who did not have a marriage agreement at the beginning of the marriage. Marriage agreements can be made at any time despite a marriage. Therefore, the Constitutional Court's decision can affect the status previously as a joint asset to become the property of each husband and wife. This study aims to determine the position of the marriage agreement on the separation of joint assets after the marriage was held after the Constitutional Court Decision. This study uses normative research methods. The results of the research show that the marriage agreement position on the separation of joint assets made after the marriage is carried out after the Constitutional Court's decision has binding legal force since the marriage took place or since the marriage agreement was made in marriage. The marriage agreement is binding both on joint assets that have been obtained during the marriage period and against the joint property that will be obtained in the future. It is suggested that there are guarantees and legal protection for joint assets that have been separated into the personal property of each husband and wife so that there will be no problems in the future with other parties.

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Yastina Faradila; Azhari Yahya; M. Adli
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka mengingkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu bentuk jasa perbankan lainnya yaitu safe deposit box. Simpanan dalam safe deposit box biasanya berupa barang- barang seperti surat-surat berharga, perhiasan atau logam mulia. Untuk menentukan tempat menyimpan barang-barang berharga tersebut, haruslah memilih tempat yang aman seperti pada Bank Mandiri yang memberikan jasa pelayanan sewa menyewa safe deposit box. Didalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa konsumen sebagai pihak penyewa menundukkan diri terhadap ketentuan dan peraturan dari perbankan. Perjanjian sewa menyewa tersebut bersifat baku dimana antara pihak konsumen dan pihak perbankan tidak terdapat kesepakatan tawar menawar mengenai klausula perjanjian. Sehingga memberikan peluang kerugian bagi pihak penyewa dan menimbukan terjadinya perselisihan antara penyewa safe deposit box dengan pihak perbankan.Banks are business entities that collect funds from the public in the form of deposits and distribute to the public in the form of credit or other forms in order to improve the standard of living of the people. One form of other banking services, namely safe deposit box. Deposits in safe deposit boxes are usually in the form of items such as securities, jewelry or precious metals. In determining the choice for the right storage place, of course we choose a trusted place like PT. Bank Mandiri which provides leasing agreement services for safe deposit boxes. In the implementation of the lease agreement, hiring consumers as the tenant submits themselves to the banking regulations and regulations. The lease agreement is standard in that there is no bargaining agreement between the consumer and the banking party regarding the agreement clause. So as to provide opportunities for loss to the tenants and lead to disputes between tenants of safe deposit boxes with banks.

Ketiadaan Batas Minimum Khusus ‘Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana Nurul Fajri
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Masalah sistem minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat, juga berkaitan erat dengan tujuan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat dilihat dari perkembangan hukum pidana terkait minimum dan maksimum pidana, dan bagaimana mekanisme permintaan restitusi oleh korban dalam konteks Qanun Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat dilihat dari perkembangan hukum pidana terkait dengan minimum dan maksimum pidana serta menganalisis mekanisme permintaan restitusi oleh korban dalam konteks Qanun Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘Uqubat restitusi yang terdapat dalam Qanun Jinayat hanya menyebutkan batasan maksimum khususnya saja tanpa menyebutkan batas minimum khususnya. Hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mengharuskan penyertaan batasan minimum khusus terhadap delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Ketiadaan batas minimum ‘uqubat restitusi tersebut, memberi kemungkinan terjadinya disparitas pidana. Saran dalam masalah ini kepada Pemerintah Aceh dan para pembuat kebijakan lainnya harus memperbaiki Qanun Jinayat dengan merumuskan batas minimum khusus terhadap ;uqubat restitusi. Sehingga kecil kemunkinan terjadinya disparitas pidana. Kemudian untuk korban tindak pidana berat seharusnya tetap mendapatkan ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku (restitusi) tanpa harus mengajukan permohonan perdata kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Dengan demikian, akan lebih mengakomodir hak korban tindak pidana yang merugikan orang lain sekaligus menyiratkan penegakan hukum yang adil dan melindungi HAM warga Negara.The problem of Specific minimum system are intrinsically related to thepurpose of punishment, that are to reeducate the convicted and the community,and it is also closely related to the purpose of criminal law renewal, that is crimeprevention. The problem is how the regulation of restitution in Qanun Jinayatseen from the development of criminal law relating to the minimum and maximumpunishment, and how the mechanism for requesting the restitution by victims inthe context of the Qanun Jinayat. This research aims to understand and explain restitution legislation in Qanun Jinayat seen from the development of criminal law relating to the minimum and maximum punishment, and analyze how is the mechanism for requesting the restitution by victims in the context of the Qanun Jinayat. The research show that restitution punishment ruled in Qanun Jinayat onlyprovides maximum limit especially only without stating the special minimum limit. It is not in accordance and in line with criminal law development that is obligating the incorporation of special minimum limit towards serious crimes and dangerous for society. The absence of restitution sanction results in the possibilityof punishment disparities.It is recommended that the Government of Aceh policy makers should revise the Qanun Jinayat by incorporating special minimum limit the restitution sanction. Thus, it avoids the possibility of disparity in the court decision. In addition, for the victims of serious crimes ideally have right to get the compensation that must be provides by the violators (restitution) without suing inthe civil cases before the court truing the cases. Therefore, it can provide better rights for victims as well as it enforce the better law and protect human rights.

Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Daerah Aceh Taufik Taufik; Azhari Yahya; Mahdi Syabandir
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Badan yang menyelenggarakan jaminan sosial dibidang tenaga kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini menyelenggarakan beberapa program diantaranya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pemerintah Aceh khususnya Sekretariat Daerah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kontrak dengan mendaftarkan mereka pada BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada tenaga kontrak yang bekerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh yang didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja dan kematian tenaga kontrak pada Sekretariat Daerah Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan dari keseluruhan 514 tenaga kontrak yang bekerja pada Sekretariat Daerah Aceh belum ada satupun yang didaftarkan oleh Pemerintah Aceh pada program BPJS Ketenagakerjaan. Masih terdapat beberapa kendala yang menghalangi pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kematian tersebut. Salah satu kendala yang sangat signifikan adalah tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Aceh untuk itu. Tidak adanya aturan sanksi tegas secara rinci mengenai pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian khususnya tenaga kontrak. Disarankan agar Pemerintah Aceh segera mendaftarkan para tenaga kontraknya pada program BPJS Ketenagakerjaan sehingga hak mereka dapat terlindungi.The institution holding social security in the field of labor is called as BPJS of Labor. This body conducts several programs that are working accident security and death security. The local Aceh Government especially at the Regional Secretary of Aceh is compulsory to provide by registering them at the BPJS on Labor. However, in practical fact shows no any single employee working at the Aceh Regional Secretariat at the BPJS on Labor have not been registered yet. Thus this research aims to evaluate the implementation of legal protection towards the accident and death of the contracting employers at Secretariat Office of Aceh. This is empirical juridical research through statutory approach. The findings are firstly, from 514 of contracting employees there is no one of registered by Aceh Government into the BPJS on Labor. There are several obstacles on the implementation of providing such working accident security and death security. One of the most significant hurdles is that there is no budget for it. In addition there is no any detail sanction for the employers who are not registering working accident security and death security especially for contracting workers. It is recommended that the Government of Aceh should register the employees soon at the BPJS on Labor hence their rights are protected.

Ruang Lingkup Kewenangan Komisi Informasi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Di Aceh Jehalim Bangun; Eddy Purnama; Muhammad Saleh
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Kehadiran Komisi Informasi Aceh yang dibentuk berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik merupakan ruang yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik di Aceh. Dalam pelaksanaannya, tentu ada masalah sejauhmana kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menerima dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik di Aceh. Ternyata kewenangan Komisi Informasi Aceh telah diatur secara tegas baik di dalam UU KIP maupaun PERKI PPSIP. Disebutkan bahwa kewenangan Komisi Informasi Aceh terdiri atas kewenangan absolut dan relatif. Kewenagan absolut Komisi Informasi Aceh adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa informasi publik. Sementara kewenangan relatif itu terdiri atas kewenangan untuk mengadili sengekta informasi yang terjadi pada Badan Publik tingkat Provinsi dan lembaga hirarkhis Pusat yang ada di Aceh. Komisi Informasi Aceh juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, sejauh Komisi Informasi Kabupaten/Kota di Aceh belum terbentuk.The existence of Aceh Information Commission which was established due to the Law No.14 of 2008 about Public Information Transparency (UU KIP) is a huge space for society to access public information about any Public Agencies in Aceh. In doing so, there are surely some obstacles about how far the commission can accept and solve any problems of Public Information in Aceh. It turns out that the authorization of this commissions has been clearly stated both in the Law of Public Information Transparency and Regulations of Public Information Transparency No.1 of 2013 about the Procedure of Solving the Disputes in Public Information. It is mentioned in the Regulations that the Public Information Commission has the absolute authority and relative authority. The absolute authorities of Aceh Information Commission are to accept, check, adjudicate, and decide the disputes in public information. Whereas the relative authorities are the authority to adjudicate the information disputes occurred in the Public Agencies in the Province and Regional Offices in Aceh. Aceh Information Commission is also authorized to solve the disputes occurred in the offices in the regencies only when there is no Information Commission available in the regencies.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone +62651-7410147

Journal Mail Official sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA