cover
Contact Name
Muhammad Fuad Zaini
Contact Email
fuadzaini06@gmail.com
Phone
+6282360501584
Journal Mail Official
fuadzaini06@gmail.com
Editorial Address
Jl. Williem Iskandar No. K-2/22, Pos: 20222, Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Mediation : Journal Of Law
ISSN : -     EISSN : 28292030     DOI : https://doi.org/10.51178/mjol.v1i2.802
Core Subject : Social,
Mediation : Journal Of Law adalah jurnal ilmiah tentang disiplin hukum yang diterbitkan oleh Pusdikra Publishing (CV. Pusdikra Mitra Jaya). Jurnal ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian di bidang hukum. Ruang lingkup Ilmu meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Cyber, Hukum Islam dan Hak Kekayaan Intelektual dan kajian ilmiah lainnya sesuai dengan ruang lingkup bidang penelitian hukum.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 104 Documents
Analisa Politik Hukum Pada Pemilihan Umum Legislatif Dedi Ramdani
Mediation : Journal Of Law Volume 2, Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i1.1248

Abstract

Di Indonesia hingga saat ini terdapat beberapa pemilihan umum, seperti Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; Pemilihan Presiden; dan Pilkada tingkat Daerah untuk pemilihan Bupati/Walikota. Di tingkat desa disebut Partai DemokrasiPilkades(Pemilihan Kepala Desa). Kedudukan DPR kuat, DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, kecuali jika semua anggotanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu, DPR selalu dapat mengawasi tindakan Presiden, dan jika dianggap Presiden benar-benar melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau MPR, MPR dapat diundangkan dengan penetapan pengadilan khusus yang dapat meminta jawaban kepada Presiden.
Analisis Hukum Penerapan Dan Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yulia Nerise Fitriensi
Mediation : Journal Of Law Volume 2, Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i1.1255

Abstract

Elections are held to elect members of the DPR, DPD and DPRD as well as elect the president and vice president. Quality elections can produce a government that is recognized and supported by the people. This research uses a qualitative method with a literature review and legislation approach. Data analysis was performed by descriptive analysis. The results of the study can be concluded that the general election is an order from the 1945 Constitution to implement the principle of people's sovereignty which is carried out every five years in the Republic of Indonesia with the aim of establishing a People's Consultative Assembly imbued with the spirit of Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia; elect the people's representatives and the President and Vice President in continuing the struggle to defend and develop the aims of the State; elections are a means of implementing democracy to uphold the upholding of Pancasila and defending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; as well as to guarantee the continuity of the five-year government and fill in the national development. Election crimes can be included in special crimes, namely election crimes and violations both regulated in the Criminal Code (KUHP) and regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The parties that can be accused of not having an election are: election organizers (KPU, Bawaslu, government); general election participants (Political Parties, Candidates for DPR, DPD, DPRD, Candidates for President and Vice President); the community as legal subjects (as voters, the Success Team including the community who invites them not to use their voting rights).
Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Tukar Menukar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kantor Pertanahan Kota Medan Dara Sri Rezeki, Adawiyah Nasution
Mediation : Journal Of Law Volume 2, Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i1.1277

Abstract

Peralihan hak atas tanah yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum sedangkan dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Tukar menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur peralihan karena tukar menukar dikator pertanahan kota medan dan tukar menukar yang tidak dilakukan didepan PPAT dan tidak didaftarkan dikantor pertanahan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Penelitian mempreroleh data dengan cara melakukan wawancara (interview) dan memberikan kuesioner kepada narasumber. Berdasarkan hasil penelitian prosedur peralihan hak atas tanah karena tukar menukar di Kantor Pertanahan Kota Medan dengan proses pendaftaran berkas akta tukar menukar dibuat oleh PPAT. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997, akta tukar menukar dibuat oleh PPAT yang berwenang didaftarkan di Kantor Pertanahan . Kelengkapan berkas sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Tukar menukar yang tidak dilakukan didepan PPAT dan tidak didaftarkandi Kantor Pertanahan adalah tukar menukar / Peralihan hak atas tanah tersebut tidak tercatat pada Sertifikat.
Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Budaya Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Namu Ukur Utara Langkat Mitha Alvia Rosha, Adeline Pastika Muham, Putri Yohana Damanik, Julia Ivana
Mediation : Journal Of Law Volume 2, Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i1.1329

Abstract

This article or writing aims to find out how the perceptions of the people of North Namu Ukur village regarding the practice of identity political culture in village head elections. The writing of this journal uses In the research the writer uses the Non-Doctrinal Sociological Research method, which means that he will use empirical data obtained through interviews and observations. Field data collection techniques through observation and interview techniques as well as literature such as journals and books as support. This study concludes that identity political culture practices are still found in the people of North Namuukur village, moreover, we still find kinship between the Karo Batak tribes in North Namu Ukur village. for the campaign team for village head candidates to influence the local village community in determining the votes, but after that we also found several informants who still chose village head candidates based on their quality.
Pengaruh Budaya Politik Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Menjelang Pemilu 2024 Di Kecamatan Percut Sei Tuan Saparutdin Brutu, Latifah hanum Gultom, Johana Adriani Nainggolan Desy yolanda Bangun, Enjelina Sina
Mediation : Journal Of Law Volume 2, Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i1.1331

Abstract

This study aims to determine the influence of political culture on people's political behavior in the upcoming 2024 elections in Percut Sei Tuan District. The results of the study show that the majority of people in Percut Sei Tuan District have a participatory political culture that is supported by high political awareness. However, several factors such as education, mass media, family, and religion have an impact on people's political behavior. Political parties also play an important role in influencing people's political behavior, particularly in disseminating information and conducting political campaigns. Therefore, efforts are needed to increase the participation and political awareness of the people in Percut Sei Tuan District, especially through education and effective political campaigns. The government and educational institutions prioritize political education and increase public knowledge about the political process and their political rights. Political parties must comply with ethical standards and avoid unethical practices in carrying out effective and transparent political campaigns to increase public participation in the political process. The government must ensure the accessibility of elections for all citizens, especially for people with disabilities or who live in remote areas, as well as ensure visibility and findability in the electoral process. Communities in Percut Sei Tuan District should be encouraged to actively participate in the political process and the upcoming 2024 elections through public discussion forums and participatory programs.
Peran Masyarakat Sebagai Solusi Minimnya SDM Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Serentak Fahrul Rozi Nasution
Mediation : Journal Of Law Volume 2, Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i1.1332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum serentak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data library research dan wawancara. Penelitian ini menerapkan metode model interaktif yang di mulai dari kondensasi data, penyajian data, dan menggambarkan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam pengawasan pemilu mulai dari tingkat kelurahan/pedesaan. Dukungan pemerintah sangat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kerjasama yang baik antara penyelenggara dengan masyarakat terus dikembangakan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.
Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital : Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital) Oda Kinata Banurea
Mediation : Journal Of Law Volume 2, Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i1.1356

Abstract

Penyelenggaraan kampanye berbasis digital sulit untuk diawasi sehingga diperluan pengawasan partisipasi bersama masyarkat dan pengawasan terintegrasi dengan seluruh stake holder untuk mencegah pelanggaran praktek kampanye berbasis digital diperlukannya pengawasan efektif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dengan segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian diantaranya literatur tentang kepengawasan pemilu, kampanye pemilu, pemilihan umum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan konten analisis (menganalisis data, fakta) dari data yang digunakan dalam penelitian. Proses penelitian ini dimulai dengan tahapan yakni: mengidentifikasi dan mendapatkan pengetahuan serta informasi yang relevan dengan tema penawasan dan kampaye pemilu, kemudian menganalisis hasil temuan masalah, mengkomparasikan telaah teori yang dipakai, mengguji metode penelitian yang dipakai serta menganulir keabsahan data yang digunakan untuk menjadikan sebuah hasil penelitian selanjutanya memengembangkan dan mengekspresikannya menjadi temuan baru Pengawasan kampanye berbasis digital harus menajdi perhatian serius dalam penangannya untuk mencegah pelanggaran praktek kampanye digital, bawaslu sebagai lembaga pengawasan dalam pemilu memiliki peran yang cukup penting dalam praktik pemilu untuk menjamin pemilu berkepastian hukum adil, akuntabel dan berjalan sesuai dengan koridor dan berpegang pada prinsip besifat langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia sesuai dengan perundang undangan Perlu dan pentingya efektivitas pelaksanaan tugas bawaslu dalam menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan kampaye berbasis digital sepeti 1. social media campaign, 2. digital campign, dan integrated marketing comunication melalui integrasi akun dan sosial media Instagram, Twitter, Youtube, tiktok, hingga media konvensional seperti televisi, koran dan radio sehingga melahirkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang baik yakni berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (JURDIL), Pencegahaan dan pelanggaran praktek kampanye digital secara efektif harus memaksimalkan program pengawasan partisipatif bersama masyarakat dan pengawasan terintegrasi dengan menyediakan forum koordinasi formal antar- lembaga pengawas, yang terdiri dari perwakilan dari pengawasan pada rezim etik (DKPP), pemerintahan (APIP), pelayanan publik (Ombudsman), penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), dengan Bawaslu sebagai koordinatornya.
Hukum Keluarga Islam Dan Hak Warga Negara: Analisis Polemik Perlindungan Hak Anak Luar Nikah Abdullah Sani, Azhar, Suaib Lubis,
Mediation : Journal of Law Volume 2, Nomor 2, Juni 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i2.1443

Abstract

In family life, marriage and the birth of children are major events that give rise to complex legal consequences that will remain attached to the human being until death. Indonesia as a rule of law has guaranteed and protected the fulfillment of the constitutional right to marriage for all Indonesian citizens, as stated in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads: "Everyone has the right to form a family and continue offspring through a legal marriage." A marriage can be said to be valid if it fulfills the provisions in Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely: (1) "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief." (2) "Every marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations." It is from this legal marriage that the obligations and rights arising after the marriage can be guaranteed for their fulfillment and protection by the State. One of the common goals to be achieved in married life is to have children. In essence, children are a mandate and a gift from ALLAH SWT, which must always be looked after, because human rights are attached to them which are a gift from ALLAH SWT. The constitutional mandate of Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia also stipulates that: "Every child has the right to survive, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination.
Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pandangan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan Naulita Panggabean, Jamaludin, Bartolomeus Simanjorang, Lennai Situmorang,
Mediation : Journal of Law Volume 2, Nomor 2, Juni 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i2.1589

Abstract

Every human being must understand his existence as the most noble creature created by God, whose rights as a human being must be fulfilled, for example freedom from oppression and slavery. Humans must also not forget their obligations. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Where the researcher took several respondents to give a questionnaire containing questions about rights and obligations. The aim of this research is to see the extent to which Medan State University students understand the rights and obligations of citizens. Rights and obligations must continue to go hand in hand and remain balanced in the life of the nation and state in order to create a safe, prosperous, safe and prosperous society.
Infaq dan Shodaqoh dalam Era Digital Cara Moderen Beramal dalam Menyebarkan Kebaikan dan Hubungan Sosia Syuratty Astuti R. Manalu, Rini Armianti Berutu, Melva Simangunsong, Ade Fitri Sihombing,
Mediation : Journal of Law Volume 2, Nomor 2, Juni 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i2.1590

Abstract

Di tengah kemudahan dalam beramal dalam era digital saat ini terdapat juga kekhawatiran dan isu-isu tentang infak dan shodakoh yang dapat mencakup berbagai aspek baik yang berkaitan dengan pengumpulan dana, distribusi, serta dampaknya pada masyarakat. Isu seperti transparansi penggunaan dana menjadi isu yang penting untuk dibahas. Banyaknya terjadi penggelapan-penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan dana yang didapatkan tidak tersalurkan dengan tepat. Media social tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi semata tetapi juga sarana untuk berbuat kebaikan seperti infaq dan shodaqoh melalu media social banyak dilakukan saat ini. Banyak platform atau lembaga-lembaga infaq dan shodaqoh yang terpercaya serta legal yang mengelola dana dan pendistribusian hasil sedeqah online dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang peduli terhadap sekitarnya yang lebih membutuhkan. Mini Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dengan fokus penelitian terhadap pengaruh penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan infaq dan shodaqoh. Penyaluran infaq dan shodaqoh memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan bagi penerima seperti Infaq dan shodaqoh membantu orang-orang yang kurang mampu dan memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, membangun kesadaran sosial, meningkatkan kepedulian sosial, mengurangi keserakahan, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan standar hidup yang lebih baik.

Page 4 of 11 | Total Record : 104