cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muammar
Contact Email
jurnal_alkharaj@iain-bone.ac.id
Phone
+6285299936391
Journal Mail Official
alkharaj21@gmail.com
Editorial Address
Jl. HOS Cokroaminoto Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan INDONESIA
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 27970787     EISSN : 2798009X     DOI : https://doi.org/10.30863/alkharaj
Core Subject : Religion,
Religion
Al-Kharaj contains several studies and reviews on Sharia Economic Law which includes Economic Law, Fiqh Muamalah, and Sharia Economics also includes many studies on law in a broader sense.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2021)" : 5 Documents clear
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM HIDROPONIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KECAMATAN WONOCOLO Een Rizki Amaliyah; Lukman Ansar
AL-KHARAJ Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.802 KB) | DOI: 10.30863/alkharaj.v1i2.1985

Abstract

Abstrak Artikel ini  yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Hidroponik Perspektif Maqashid Syariah di Kecamatan Wonocolo” ini merupakan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Wonocolo melalui program hidroponik perspektif maqashid syariah.Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah tiga narasumber meliputi Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), Ketua RW 04 dan Ketua Kelompok Tani KRPL Serpis yang mendukung data-data penelitian.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tujuan dari program hidroponik adalah pengembangan masyarakat dengan melalui beberapa bentuk kegiatan, seperti pelatihan untuk menambah daya kreativitas anggota Kelompok Tani KRPL Serpis. Selain itu tujuan dengan diadakannya program hidroponik adalah agar menjadikan anggota kelompok tani mandiri dalam perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan tiap bulan yang meliputi pencatatan hasil penjualan. Selain itu bentuk dari kreativitas anggota kelompok tani dibuktikan dengan adanya program pembuatan olahan makanan, minuman dan kerajinan kokedama yang hasil dari penjualan akan masuk dalam kas kelompok tani.Selanjutnya hasil analisis mengenai maqashid syariah dalam program ini bahwa unsur yang paling dilindungi adalah harta, akal dan jiwa. Perlindungan terhadap harta dalam program ini dibuktikan dengan adanya kegiatan ekonomi seperti menjual hasil panen yang bisa mencukupi kebutuhan anggota kelompok tani. Selanjutnya dalam perlindungan akal dalam program ini melalui kegiatan pelatihan yang bisa menambah kreativitas anggota kelompok tani. Dan yang terakhir yaitu unsur menjaga jiwa. Dapat diketahui bahwa Surabaya yang merupakan Kota metropolitan yang sesak dengan macam aktivitas, maka dengan adanya kebun hidroponik menambah tempat untuk bisa mengurangi rasa penat ketika berkunjung di kebun. 
KONSEP KHIYAR PADA ONLINE SHOP DENGAN METODE COD PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Jumarni Jumarni
AL-KHARAJ Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1015.765 KB) | DOI: 10.30863/alkharaj.v1i2.1701

Abstract

In this study, we examine the application of the concept of khiyar in al-ba'i online shopping. Khiyar Islamic economics is a thing that must exist in buying and selling activities. In Islamic business, Khiyar plays a very important role in efforts to maintain interests, transparency and the extent of goodness that will be obtained if the transaction is carried out and how to protect both parties from harm and loss. In the online shopping concept, there are two forms of payment, namely payment then the goods are delivered to the place and the COD payment system or payment after the goods are sent. The application of khiyar in online shopping has several problems, first the seller and buyer are not in the same place, the two goods that are the object of sale and purchase are not at the location of the transaction. Based on khiyar research that applies to online shopping, there are differences with khiyar in buying and selling which is carried out traditionally. Online shopping by using the payment method before the goods are sent, the khiyar that can be used is Khiyar Aib and Khiyar Ru'yah but must be clearly required in the terms of sale and purchase. Depending on the COD payment method, the khiyar that can be used is Khiyar Ru'yah but must be agreed upon first, then khiyar The terms that bind other khiyar, so that buying and selling transactions are carried out based on the principle of willingness by both parties who carry out buying and selling activities .AbstarkDalam studi ini menelaah penerapan konsep khiyar dalam al-ba’i secara online shoop. Ekonomi Islam khiyar merupakan suatu hal yang harus ada dalam kegiatan jual-beli. Dalam bisnis Islam Khiyar  memegang peran yang sangat penting dalam upaya menjaga kepentingan, transaparansi dan sejauh mana kebaikan yang akan diperoleh jika transaksi dilaksanakan serta bagaimana melindungi kedua belah pihak dari bahaya dan kerugian. Dalam konsep online shoop terdapat dua bentuk pembayaran yaitu pembayaran kemudian barang diantarkan ketempat dan sistem pembayaran COD atau pembayaran setelah barang dikirim. Penerapan khiyar pada Online shoop terdapat beberapa persoalaan, pertama penjual dan pembeli tidak  berada pada tempat yang sama, kedua barang yang menjadi objek jual beli tidak berada dilokasi transaksi. Berdasarkan penelitian khiyar  yang berlaku pada online shoop terdapat perbedaan dengan khiyar pada jual beli yang dilaksanakan secara tradisional. Online shoop dengan menggunakan metode pembayaran sebelum barang dikirim maka khiyar yang dapat digunakan yaitu Khiyar Aib dan Khiyar Ru’yah tetapi harus secara jelas dipersyaratkan dalam ketentuan jual beli. Berdeda pada metode pembayaran COD maka khiyar  yang dapat digunakan adalah Khiyar Ru’yah namun harus diperjanjikan terlebih dahulu, kemudian khiyar Syarat yang menjadi pengikat khiyar  yang lain, agar transaksi jual beli yang dilakukan dengan berlandaskan prinsip kerelaan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli.
TINGKAT INTEGRITAS PERANAN NEGARA DAN KEUANGAN PUBLIK INDONESIA DALAM PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI Rofika Febriani; Siti Nur Azizah
AL-KHARAJ Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.529 KB) | DOI: 10.30863/alkharaj.v1i2.1959

Abstract

AbstractThis article discusses the level of integrity of the role of the state and public finances in Indonesia according to Imam Al-Ghazali's thoughts. From the discussion of this article, it is found that, First; aspects of the source of state revenue are considered not fully appropriate, namely in Imam Al-Ghazali's thinking there are taxes while in Indonesia there are none, taxes are imposed on non-Muslims in the form of ghanimah, fa'i, jizyah, and tribute while in Indonesia taxes are imposed on all Indonesian citizens. or who work in Indonesia, Imam Al-Ghazali's debt acquisition (loan) requires that it is possible to guarantee the repayment of future income while in Indonesia the loan cannot be paid and continues to accumulate. Bank Indonesia (BI) noted that Indonesia's foreign debt in August 2020 reached 413.4 billion US dollars (equivalent to Rp. 6,076.9 trillion). Second; In terms of sources of state expenditure, it is considered not entirely appropriate, namely in Imam Al-Ghazali's thinking that the distribution of state revenue (expenditure) must be efficient and must not be wasteful, while in Indonesia several programs funded by the government are still deemed inefficient. The government has been too wasteful in implementing the state budget for the last 4 years (in 2019), this is evident from the significant increase in the budget for goods expenditures, the Central Government Financial Report (LKPP) reports an increase in capital expenditure reaching 51.97% in a period of four years. Most recently, in 2015-2019, personnel expenditure increased from 200 trillion to around 300 trillion. Then the level of integrity of the role of the state and public finances in Indonesia according to the thought of Imam Al-Ghazali also wrote an estimate of 79%, AbstrakArtikel ini membahas tentang tingkat integritas peranan negara dan keuangan publik di Indonesia menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. dari pembahasan artikel ini didapatkan pemahaman bahwa, Pertama; aspek sumber penerimaan negara dinilai belum sepenuhnya sesuai, yaitu dalam pemikiran Imam Al-Ghazali ada pajak sedangkan di Indonesia tidak ada, pajak dibebankan untuk non muslim berupa ghanimah, fa’i,  jizyah, dan upeti sedangkan di Indonesia pajak dikenakan untuk semua warga negara Indonesia atau yang bekerja di Indonesia, pembolehan utang (pinjaman) imam Al-Ghazali mensyarakan harus memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang sedangkan di Indonesia pinjaman belum dapat dibayarkan dan terus menumpuk. Bank Indoneisa (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada agustus 2020 mencapai 413.4 miliar dollar AS (setara dengan Rp. 6.076.9 triliun). Kedua; aspek  sumber pengeluaran negara, dinilai belum sepenuhnya sesuai, yaitu dalam pemikiran Imam Al-Ghazali penyaluran pendapatan negara (pengeluaran) harus efisiensi dan tidak boleh bersikap boros sedangkan di Indonesia beberapa program yang yang dibiayai pemerintah masih dirasa kurang efisien. Pemerintah dinali terlalu boros dalam melaksanakan APBN selama 4 tahun terakhir ini (di tahun 2019), hal tersebut terbukti dari kenaikan anggaran belanja barang yang signifikan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) melaporkan peningkatan belanja modal mencapai 51.97% dalam kurun waktu empat tahun. terkahir tercatat pada tahun 2015-2019 belanja pegawai naik dari 200 triliun menjadi sekitar 300 triliun. Kemudian tingkat integritas peranan negara dan keuangan publik di Indonesia menurut pemikiran Imam Al-Ghazali penulis angkakan senilai 79%,
SINERGITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DENGAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Ma'adul Yaqien Makkarateng; Mayyadah Mayyadah
AL-KHARAJ Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (782.586 KB) | DOI: 10.30863/alkharaj.v1i2.1976

Abstract

AbstractThe aim of this article is to explain the empowerment of zakat which can provide benefits. One of the benefits that can be obtained from the empowerment of zakat is putting the corruption to an end. Moreover, the practice of corruption is still very common in Indonesia, both by official government and the private sector. This study uses an empirical normative approach that departs from zakat theories from classical - contemporary references and then relates them to the phenomenon of corruption that develops in society. From this study, it is concluded that the synergy of zakat empowerment with efforts to eradicate corruption is contained in the ethical moral values of zakat which is contrary to corrupt behavior. Zakat, which is based on the value of worship, is aware that the true nature of the wealth is temporary, so it can restrains the excessively of treasuring up behavior. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemberdayaan zakat sehingga mampu memberikan manfaat. Adapun salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari pemberdayaan zakat adalah pemberantasan korupsi. Terlebih, praktek korupsi masih sangat marak ditemukan baik oleh pejabat pemerintah maupun swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang berangkat dari teori-teori zakat dari referensi klasik dan kontemporer kemudian mengaitkannya dengan fenomena korupsi yang berkembang di masyarakat. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa sinergitas pemberdayaan zakat dengan upaya pemberantasan korupsi terdapat pada nilai-nilai moral etis yang dikandung dalam perintah berzakat yang bertentangan dengan perilaku koruptif. Zakat yang dilandasi dengan nilai ibadah, sadar bahwasanya hanya hanya bersifat sementara, sehingga senantiasa meredam sifat kecintaan terhadap harta yang terlalu belebihan. 
AL-HÂJAT AL-AŞLIYYAH DAN HARTA TERBEBAS HUTANG SEBAGAI SYARAT WAJIB ZAKAT MÂL Mustafa MH.
AL-KHARAJ Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (957.315 KB) | DOI: 10.30863/alkharaj.v1i2.1961

Abstract

AbstractThis article discusses the problem of al-hâjat al-aşliyyah and debt-free assets as a condition of compulsory zakat, which was put forward by scholars in the Mazhab Hanafiyyah. The goal is to avoid mistakes in imposing material religious obligations, such as zakat. Because the obligation of zakat should not be imposed on the poor. The results of the discussion are: First, the Mazhab Hanafiyyah explains the purpose of al-hâjat al-aşliyyah (excess basic needs), namely the fulfillment of survival needs (primary needs) and not secondary needs. Lastly, debt dependents that can cancel zakat obligations, namely debts that reduce the amount of niṣab, and debts related to basic needs and are due for payment.AbstrakArtikel ini membahas masalah al-hâjat al-aşliyyah dan harta bebas utang sebagai syarat wajib zakat, yang dikemukakan oleh para ulama di mazhab Hanafiyyah. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pembebanan kewajiban-kewajiban agama yang bersifat kebendaan, seperti zakat. Karena kewajiban zakat tidak boleh dibebankan kepada fakir miskin. Hasil pembahasan yaitu: Pertama, Mazhab Hanafiyyah menjelaskan tujuan al-hâjat al-aşliyyah (kelebihan kebutuhan dasar), yaitu pemenuhan kebutuhan kelangsungan hidup (kebutuhan primer) dan bukan kebutuhan sekunder. Terakhir, tanggungan utang yang dapat membatalkan kewajiban zakat, yaitu utang yang mengurangi jumlah niṣab, dan utang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan sudah jatuh tempo pembayarannya.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue