Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM HIDROPONIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KECAMATAN WONOCOLO Een Rizki Amaliyah; Lukman Ansar
AL-KHARAJ Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN BONE

Abstrak Artikel ini yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Hidroponik Perspektif Maqashid Syariah di Kecamatan Wonocolo” ini merupakan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Wonocolo melalui program hidroponik perspektif maqashid syariah.Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah tiga narasumber meliputi Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), Ketua RW 04 dan Ketua Kelompok Tani KRPL Serpis yang mendukung data-data penelitian.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tujuan dari program hidroponik adalah pengembangan masyarakat dengan melalui beberapa bentuk kegiatan, seperti pelatihan untuk menambah daya kreativitas anggota Kelompok Tani KRPL Serpis. Selain itu tujuan dengan diadakannya program hidroponik adalah agar menjadikan anggota kelompok tani mandiri dalam perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan tiap bulan yang meliputi pencatatan hasil penjualan. Selain itu bentuk dari kreativitas anggota kelompok tani dibuktikan dengan adanya program pembuatan olahan makanan, minuman dan kerajinan kokedama yang hasil dari penjualan akan masuk dalam kas kelompok tani.Selanjutnya hasil analisis mengenai maqashid syariah dalam program ini bahwa unsur yang paling dilindungi adalah harta, akal dan jiwa. Perlindungan terhadap harta dalam program ini dibuktikan dengan adanya kegiatan ekonomi seperti menjual hasil panen yang bisa mencukupi kebutuhan anggota kelompok tani. Selanjutnya dalam perlindungan akal dalam program ini melalui kegiatan pelatihan yang bisa menambah kreativitas anggota kelompok tani. Dan yang terakhir yaitu unsur menjaga jiwa. Dapat diketahui bahwa Surabaya yang merupakan Kota metropolitan yang sesak dengan macam aktivitas, maka dengan adanya kebun hidroponik menambah tempat untuk bisa mengurangi rasa penat ketika berkunjung di kebun.

SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Abdul Rachman; Ma'adul Yaqien Makkarateng
AL-KHARAJ Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : IAIN BONE

Tulisan ini mengangkat persoalan sinergitas lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia. Sinergitas ini diperlukan untuk mengurai ketidakefektifan pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia padahal potensi dana zakat sangat besar. Banyaknya lembaga pengelola zakat dan wakaf baik dari pemerintah maupun swasta memberikan dampak positif bagi manajemen zakat dan wakaf. Namun di sisi lain, banyak juga problematika yang muncul sehingga potensi zakat dan wakaf yang besar tidak terserap dengan baik. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah pertama adanya egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia baik Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Amil Zakat Tradisional dan Badan Wakaf Indonesia. Kedua lemahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi pengelola zakat membuat sistem data informasi menjadi lemah sehingga penentuan target zakat tidak dapat terpenuhi dengan baik. Ketiga antara pengelola zakat dan wakaf memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program pemberdayaan sehingga memunculkan ketidakseimbangan dalam informasi dan tingkat kepercayaan pada kalangan masyarakat. Keempat peran pemerintah menjadi mediator dan koordinator beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf dirasa kurang efektif karena tidak memiliki hak untuk regulator, koordinator, dan pengawas dalam pengelolaan dana ZISWAFdi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian memaparkan apa adanya dan disusun serta dituangkan dalam bentuk narasi dan dianalisis. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diperlukan upaya untuk mengatasi ketidakefektifan tersebut adalah dengan mensinergikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam satu lembaga, yaitu dengan membentuk Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai regulator, otoritator, koordinator, pengawas, dan pengelola dana ZISWAF di Indonesia.

KONSEP KHIYAR PADA ONLINE SHOP DENGAN METODE COD PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Jumarni Jumarni
AL-KHARAJ Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN BONE

In this study, we examine the application of the concept of khiyar in al-ba'i online shopping. Khiyar Islamic economics is a thing that must exist in buying and selling activities. In Islamic business, Khiyar plays a very important role in efforts to maintain interests, transparency and the extent of goodness that will be obtained if the transaction is carried out and how to protect both parties from harm and loss. In the online shopping concept, there are two forms of payment, namely payment then the goods are delivered to the place and the COD payment system or payment after the goods are sent. The application of khiyar in online shopping has several problems, first the seller and buyer are not in the same place, the two goods that are the object of sale and purchase are not at the location of the transaction. Based on khiyar research that applies to online shopping, there are differences with khiyar in buying and selling which is carried out traditionally. Online shopping by using the payment method before the goods are sent, the khiyar that can be used is Khiyar Aib and Khiyar Ru'yah but must be clearly required in the terms of sale and purchase. Depending on the COD payment method, the khiyar that can be used is Khiyar Ru'yah but must be agreed upon first, then khiyar The terms that bind other khiyar, so that buying and selling transactions are carried out based on the principle of willingness by both parties who carry out buying and selling activities .AbstarkDalam studi ini menelaah penerapan konsep khiyar dalam al-ba’i secara online shoop. Ekonomi Islam khiyar merupakan suatu hal yang harus ada dalam kegiatan jual-beli. Dalam bisnis Islam Khiyar memegang peran yang sangat penting dalam upaya menjaga kepentingan, transaparansi dan sejauh mana kebaikan yang akan diperoleh jika transaksi dilaksanakan serta bagaimana melindungi kedua belah pihak dari bahaya dan kerugian. Dalam konsep online shoop terdapat dua bentuk pembayaran yaitu pembayaran kemudian barang diantarkan ketempat dan sistem pembayaran COD atau pembayaran setelah barang dikirim. Penerapan khiyar pada Online shoop terdapat beberapa persoalaan, pertama penjual dan pembeli tidak berada pada tempat yang sama, kedua barang yang menjadi objek jual beli tidak berada dilokasi transaksi. Berdasarkan penelitian khiyar yang berlaku pada online shoop terdapat perbedaan dengan khiyar pada jual beli yang dilaksanakan secara tradisional. Online shoop dengan menggunakan metode pembayaran sebelum barang dikirim maka khiyar yang dapat digunakan yaitu Khiyar Aib dan Khiyar Ru’yah tetapi harus secara jelas dipersyaratkan dalam ketentuan jual beli. Berdeda pada metode pembayaran COD maka khiyar yang dapat digunakan adalah Khiyar Ru’yah namun harus diperjanjikan terlebih dahulu, kemudian khiyar Syarat yang menjadi pengikat khiyar yang lain, agar transaksi jual beli yang dilakukan dengan berlandaskan prinsip kerelaan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli.

PENERAPAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK DALAM BANK SYARIAH Sirril Latifah Al Usmaniyah
AL-KHARAJ Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : IAIN BONE

Bank syariah memiliki sistem menyalurkan dana dalam bentuk bisnis, bagi hasil dan kontrak. Kontrak disini yang dimaksud adalah Ijarah, yaitu salah satu bentuk akad untuk memperoleh manfaat dari suatu barang dengan cara menggunakan jalur pengalihan (penjualan manfaat). Ijarah Muntahiya Bit Tamlik yaitu macam- macam akad dari Ijarah yang mana sewa dengan diberi pilihan kepemilikan barang bagi pelanggan/nasabah. Pesatnya perkembangan perusahaan bank syariah saat ini mengakibatkan perusahaan bank syariah semakin kreatif. Bentuk kreatif tersebut yaitu adanya akad baru, yaitu kesepakatan kontrak Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). Kontrak ini adalah gambaran dari kontrak campuran dan kesepakatan sewa barang diakhir masa sewa (perjanjian jual beli). Kontrak Ijarah Muntahiya Bit Tamlik merupakan inovasi baru yang dapat memberikan keringanan bagi masyarakat. Namun,kehadiran kontrak IMBT tengah diragukan para masyarakat. Penerapan akad Ijarah dalam urusan bisnis berupa persewaan tanah, bangunan, jasa, dan lain-lain. Dalam urusan bisnis maupun urusan di bank syariah banyak terjadi permasalahan dengan akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik. Menanggapi permasalahan tersebut, jurnal ini secara khusus memberikan informasi berupa pengetahuan akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik yang dilakukan di bank syariah.

INTEGRASI-INTERKONEKSI HUKUM EKONOMI BANGSA DAN KAIDAH-KAIDAH EKONOMI SYARIAH ANALISIS PEMIKIRAN ONI SAHRONI Fikri Haekal Amdar; Muhammad Basywar
AL-KHARAJ Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : IAIN BONE

Tulisan ini mengangkat persoalan kesenjangan antara Hukum Ekonomi Bangsa dan Hukum Ekonomi Syariah di mana seolah-olah keduanya saling bertolak-belakang. Begitu pun adanya pemahaman terkait dikotomi ilmu antara ilmu umum yang diterapkan dalam Ekonomi Bangsa dan ilmu agama terkhusus fikih yang dijadikan acuan Ekonomi Syariah sehingga makin memperlebar jarak seolah-olah Hukum Ekonomi Bangsa itu seluruhnya tidak selaras dengan prinsip Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis tinjauan pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian memaparkan apa adanya dan disusun serta dituangkan dalam bentuk narasi dan dianalisis. Tujuan penelitian ini berupaya menemukan integrasi-interkoneksi antara Hukum Ekonomi Bangsa dan Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa integrasi-interkoneksi Hukum Ekonomi Bangsa dan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia dengan kaidah-kaidah ekonomi syariah di mana tujuan cita-cita negara dan agama dalam hal ekonomi itu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan hidup manusia.

TINGKAT INTEGRITAS PERANAN NEGARA DAN KEUANGAN PUBLIK INDONESIA DALAM PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI Rofika Febriani; Siti Nur Azizah
AL-KHARAJ Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN BONE

AbstractThis article discusses the level of integrity of the role of the state and public finances in Indonesia according to Imam Al-Ghazali's thoughts. From the discussion of this article, it is found that, First; aspects of the source of state revenue are considered not fully appropriate, namely in Imam Al-Ghazali's thinking there are taxes while in Indonesia there are none, taxes are imposed on non-Muslims in the form of ghanimah, fa'i, jizyah, and tribute while in Indonesia taxes are imposed on all Indonesian citizens. or who work in Indonesia, Imam Al-Ghazali's debt acquisition (loan) requires that it is possible to guarantee the repayment of future income while in Indonesia the loan cannot be paid and continues to accumulate. Bank Indonesia (BI) noted that Indonesia's foreign debt in August 2020 reached 413.4 billion US dollars (equivalent to Rp. 6,076.9 trillion). Second; In terms of sources of state expenditure, it is considered not entirely appropriate, namely in Imam Al-Ghazali's thinking that the distribution of state revenue (expenditure) must be efficient and must not be wasteful, while in Indonesia several programs funded by the government are still deemed inefficient. The government has been too wasteful in implementing the state budget for the last 4 years (in 2019), this is evident from the significant increase in the budget for goods expenditures, the Central Government Financial Report (LKPP) reports an increase in capital expenditure reaching 51.97% in a period of four years. Most recently, in 2015-2019, personnel expenditure increased from 200 trillion to around 300 trillion. Then the level of integrity of the role of the state and public finances in Indonesia according to the thought of Imam Al-Ghazali also wrote an estimate of 79%, AbstrakArtikel ini membahas tentang tingkat integritas peranan negara dan keuangan publik di Indonesia menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. dari pembahasan artikel ini didapatkan pemahaman bahwa, Pertama; aspek sumber penerimaan negara dinilai belum sepenuhnya sesuai, yaitu dalam pemikiran Imam Al-Ghazali ada pajak sedangkan di Indonesia tidak ada, pajak dibebankan untuk non muslim berupa ghanimah, fa’i, jizyah, dan upeti sedangkan di Indonesia pajak dikenakan untuk semua warga negara Indonesia atau yang bekerja di Indonesia, pembolehan utang (pinjaman) imam Al-Ghazali mensyarakan harus memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang sedangkan di Indonesia pinjaman belum dapat dibayarkan dan terus menumpuk. Bank Indoneisa (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada agustus 2020 mencapai 413.4 miliar dollar AS (setara dengan Rp. 6.076.9 triliun). Kedua; aspek sumber pengeluaran negara, dinilai belum sepenuhnya sesuai, yaitu dalam pemikiran Imam Al-Ghazali penyaluran pendapatan negara (pengeluaran) harus efisiensi dan tidak boleh bersikap boros sedangkan di Indonesia beberapa program yang yang dibiayai pemerintah masih dirasa kurang efisien. Pemerintah dinali terlalu boros dalam melaksanakan APBN selama 4 tahun terakhir ini (di tahun 2019), hal tersebut terbukti dari kenaikan anggaran belanja barang yang signifikan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) melaporkan peningkatan belanja modal mencapai 51.97% dalam kurun waktu empat tahun. terkahir tercatat pada tahun 2015-2019 belanja pegawai naik dari 200 triliun menjadi sekitar 300 triliun. Kemudian tingkat integritas peranan negara dan keuangan publik di Indonesia menurut pemikiran Imam Al-Ghazali penulis angkakan senilai 79%,

TINJAUAN SISTEM KERJA SAMA (MUKHABARAH) DI BIDANG PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Muspita sari
AL-KHARAJ Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : IAIN BONE

AbstractThis article aims to explain about cooperation in the management of agricultural land in accordance with Islamic law, whether it is allowed or not allowed in Islam. This cooperation is known as mukhabarah. This kind of cooperation system is still a matter of debate in the Islamic world, especially among fiqh scholars. This is based on the presence or absence of elements of usury, maysir, gharar, and others in its process. Thus, it is able to provide an overview of how the cooperative mechanism for managing agricultural land is recommended in Islam in order to provide benefits for all stakeholders because it can be a medium for helping people who do not own land but are able to cultivate. It also makes it easier for land owners to keep their land productive and earn income. ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kerja sama dalam pengelolaanilahan pertanian yang sesuai dengan syariat Islam apakah diperbolehkan atau tidak dibenarkan dalam islam. Kerja sama ini disebut dengan istilah mukhabarah. Sistem kerja sama semacam ini masih menjadi perdebatan dalam dunia Islam khususnya dikalangan ulama fikih. Hal tersebut disandarkan pada ada atau tidak adanya unsur riba, maysir, gharar, dan lain-lain dalam proses kerja sama tersebut. Sehingga mampu menggambarkan bagaimana mekanisme kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang dianjurkan dalam Islam agar memberikan maslahat bagi semua pihak yang bersangkutan, karena dapat menjadi wadah tolong menolong antara masyarakat yang tidak memiliki lahan tapi mempunyai kemampuan untuk menggarap serta memudahkan bagi pemilik lahan agar lahannya tetap produktif serta dapat berpenghasilan.

LEGITIMASI AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM Muhammad Azwar Kamaruddin; Muspita Sari; Jumasriadi riadi
AL-KHARAJ Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : IAIN BONE

Peran akad dalam sebuah transaksi untuk melegalkan hubungan antara pembuat akad. Akad menentukan arah transaksi yang akan dilakukan, sah atau tidaknya sebuah transaksi begitupula sebuah transaksi yang mengandung hal yang diharamkan oleh syara` juga dapat dideteksi melalui akadnya. sehingga legitimasi yang dikandung dalam akad sangat urgen untuk dijelaskan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang valid. Data primernya dikumpulkan dari sumber-sumber yang otentik yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqih Islam, sedangkan data sekundernya dikumpulkan dari penelitian-penelitian yang telah diterbitkan oleh jurnal. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai road map transaksi yang seharusnya ditempuh, dan membuat Pelaku akad tunduk pada karakteristik akad, sebagai legitimasi yang direkomendasikan oleh akad. Banyak kejadian dalam tataran fakta akad yang dilakukan berbeda dengan karakteristik akad, seperti: sewa menyewa rumah, kadang-kadang pemilik rumah mengusir penyewa tanpa persetujuan penyewa. Hasil dari peneltian ini, bahwa akad yang terjadi baik akad langsung (offline), tidak langsung (online) atau semi online, memiliki jenis dan skop tersendiri. Karakteristi yang ada dalam akad seharusnya menjadi acuan dalam menyelesaikan akad, sehingga legitimasi yang diberikan oleh akad dan syara` dapat dijalankan.

SINERGITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DENGAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Ma'adul Yaqien Makkarateng; Mayyadah Mayyadah
AL-KHARAJ Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN BONE

AbstractThe aim of this article is to explain the empowerment of zakat which can provide benefits. One of the benefits that can be obtained from the empowerment of zakat is putting the corruption to an end. Moreover, the practice of corruption is still very common in Indonesia, both by official government and the private sector. This study uses an empirical normative approach that departs from zakat theories from classical - contemporary references and then relates them to the phenomenon of corruption that develops in society. From this study, it is concluded that the synergy of zakat empowerment with efforts to eradicate corruption is contained in the ethical moral values of zakat which is contrary to corrupt behavior. Zakat, which is based on the value of worship, is aware that the true nature of the wealth is temporary, so it can restrains the excessively of treasuring up behavior. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemberdayaan zakat sehingga mampu memberikan manfaat. Adapun salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari pemberdayaan zakat adalah pemberantasan korupsi. Terlebih, praktek korupsi masih sangat marak ditemukan baik oleh pejabat pemerintah maupun swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang berangkat dari teori-teori zakat dari referensi klasik dan kontemporer kemudian mengaitkannya dengan fenomena korupsi yang berkembang di masyarakat. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa sinergitas pemberdayaan zakat dengan upaya pemberantasan korupsi terdapat pada nilai-nilai moral etis yang dikandung dalam perintah berzakat yang bertentangan dengan perilaku koruptif. Zakat yang dilandasi dengan nilai ibadah, sadar bahwasanya hanya hanya bersifat sementara, sehingga senantiasa meredam sifat kecintaan terhadap harta yang terlalu belebihan.

REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM (Telaah Atas Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr Terhadap QS al-Nisā’/4:11 Tentang Pembagian warisan Anak Laki-laki dan Perempuan) Firdaus Firdaus; Asni Zubair; A. Sultan Sulfian
AL-KHARAJ Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : IAIN BONE

AbstractThis study aims to examine Muḥammad Syaḥrūr's thoughts on QS al-Nisā/4:11 about the division of inheritance for boys and girls. This research is a qualitative research using a multidisciplinary approach or a comprehensive approach, but because the study leads to Muḥammad Syaḥrūr's legal thinking regarding inheritance, the emphasis is specifically on the Islamic Law approach which is then supported by several other disciplines, including the interpretive, historical, sociological approaches. , juridical, and hermeneutics. Syaḥrūr's thoughts on inheritance, show several important findings: First, there are three principles of inheritance law limitations which are explained as limits that have been set by Allah and also do not go outside the limits in the inheritance verses; Second, the theory of udūd Syaḥrūr has implications for the collapse of the old view that parts of inheritance cannot be changed at all. However, Muḥammad Syaḥrūr's findings are just the opposite, that these parts can change and are dynamic; Third, another uniqueness of Syaḥrūr's thinking is when he reconstructs Islamic inheritance law which is carried out by getting out of the entanglement of literal texts of Islamic teachings to find contextual inheritance law. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Muḥammad Syaḥrūr terhadap QS al-Nisā/4:11 tentang pembagian waris anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan multidispliner atau pendekatan komprehensif, tetapi karena kajiannya mengarah kepada pemikiran hukum Muḥammad Syaḥrūr mengenai kewarisan, maka penekanannya terkhusus kepada pendekatan Islamic Law yang kemudian ditunjang dengan beberapa disiplin ilmu lainnya, di antaranya yaitu pendekatan tafsir, historis, sosiologis, yuridis, dan hermeneutika. Pemikiran Syaḥrūr mengenai kewarisan, menunjukkan beberapa temuan penting: Pertama, ada tiga prinsip batasan hukum waris yang dijelaskan merupakan batasan yang telah di tetapkan oleh Allah dan juga tidak keluar dari batasan dalam ayat-ayat waris; Kedua, teori ḥudūd Syaḥrūr berimplikasi pada runtuhnya pandangan lama bahwa bagian-bagian waris sama sekali tidak bisa diubah. Namun, temuan Muḥammad Syaḥrūr justru sebaliknya, bahwa bagian-bagian itu bisa saja berubah dan bersifat dinamis; Ketiga, keunikan lain dari pemikiran Syaḥrūr yaitu ketika ia merekontruksi hukum waris Islam yang dilakukan dengan keluar dari jeratan teks-teks literal ajaran Islam untuk menemukan hukum waris yang kontekstual.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muammar

Contact Email
jurnal_alkharaj@iain-bone.ac.id

Phone
+6285299936391

Journal Mail Official
alkharaj21@gmail.com

Editorial Address
Jl. HOS Cokroaminoto Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan INDONESIA

Location
Kab. bone,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muammar

Contact Email jurnal_alkharaj@iain-bone.ac.id

Phone +6285299936391

Journal Mail Official alkharaj21@gmail.com

Editorial Address Jl. HOS Cokroaminoto Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan INDONESIA

Location Kab. bone, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muammar

Contact Email
jurnal_alkharaj@iain-bone.ac.id

Phone
+6285299936391

Journal Mail Official
alkharaj21@gmail.com

Editorial Address
Jl. HOS Cokroaminoto Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan INDONESIA

Location
Kab. bone,

Sulawesi selatan

INDONESIA