cover
Contact Name
Slamet Muchsin
Contact Email
mia@unisma.ac.id
Phone
+628123395966
Journal Mail Official
mia@unisma.ac.id
Editorial Address
Jl. MT. Haryono, 193 Malang 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)
ISSN : 2337697X     EISSN : -     DOI : 10.33.474
Core Subject : Education, Social,
JI_MILD adalah Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi. JI_MILD merupakan jurnal ilmiah yang pengelolaanya berada di bawah Program Pascasarjana Universitas Ialam Malang. JI_MILD merupakan kumpulan karya ilmiah mahasiswa berupa resensi hasil penelitian (Tesis) dalam penyelesaian Strata 2 maupun hasil penelitian dosen pada Program Pascasarjana Universitas Islam Malang untuk program studi Magister Ilmu Administrasi. JI_MILD milik Program Studi Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Malang terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Sehubungan dengan penerbitan JI_MILD tersebut, kami memberikan peluang kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi untuk bergabung mengirimkan artikel supaya dapat kami terbitkan di JI_MILD.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild" : 7 Documents clear
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PEMBUATAN AKTA KEMATIAN Muhammad Efendi
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.586 KB)

Abstract

Akta kematian pada hakikatnya sama pentingnya dengan dokumen kependudukan yang lainnya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Malang, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), mengeluarkan sebuah program Jemput Bola Administrasi Kepedendudukan (JEBOL ANDUK).  Penelitian ini membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat strategi Jemput Bola Administrasi Kepedendudukan (JEBOL ANDUK). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berpijak pada indikator-indikator kinerja pelayanan public seperti: responsivess (daya tanggap); assurance (jaminan); tangible (tampilan); emphaty (perhatian); realiability (kehandalan).Kata Kunci: Akta Kematian, Jebol Anduk, Pelayanan Publik
PENGAWASAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) GAS LPG TABUNG 3 KG Ella Dewi Tri
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.72 KB)

Abstract

Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan  Gubernur Sumatra Barat No 95 tahun 2014 Tentang HET LPG 3 Kg di tingkat pangkalan sebesar 17.000/Tabung dikota padang dalam pengamatan yang penulis lakukan  terdapat penyimpangan yaitu pangkalan menjual LPG 3 kg tidak sesuai dengan HET dan tidak mencantumkan plank HET pada usaha mereka Peneliti juga menemukan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam berita online Haluan Padang bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kurang serius dilihat dari pihak Dinas Perdagangan dan Biro Perekonomian Sekertariat Kota Padang yang dalam pengawasan telah membentuk Tim Pembinaan Dan Pengawasan Konversi Migas (TPPPKM) namun dalam pengawasan yang dilakukan tidak ada tindakan, evaluasi dan gebrakan, hanya uji petik ke lapangan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  pengawasan HET LPG 3 kg di Dikecamatan koto tangah kota padang serta hambatan dalam pengawasan HET LPG 3 Kg. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan HET dilakukan oleh tim pengawasan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan, PT. Pertamina (Persero) Dan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam pengawasan HET  yang dilakukan di Kecamatan Koto Tangah tidak berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya personil dalam pengawasan, beban kerja yang banyak, kurangnya koordinasi antar sesama instansi yang melakukan pengawasan dan  pelaksanaan pengawasan yang tidak rutin. Kata kunci: pengawasan; harga; pangkalan LPG 3Kg
PENGEMBANGAN PEGAWAI GUNA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Mufida Hanum
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.723 KB)

Abstract

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Pada bidang ekonomi dan keuangan daerah khususnya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah belum dilakukan, padahal semua program dan kegiatan dalam rangka pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama dari APBD tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan PAD diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dengan ditunjang oleh sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni di bidang keuangan daerah khususnya pada segi pengelolaan pendapatan daerah.Rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa upaya pengembangan pegawai belum dapat meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi? Sedangkan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai macam penyebab utama kurang optimalnya kinerja pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara serta dokumentasi.             Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Analisis Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang meliputi: -Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 bahwa Program/ kegiatan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis, indikator kinerjanya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian, juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2018.-Analisis Capaian Kinerja, bahwa Para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi kurang dapat menjalankan peran dan tugasnya dikarenakan kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap.-Indikator Pengukuran Kinerja pegawai dilihat dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, bahwa Indikator pengukuran kinerja ini dirasa telah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi publik dari dalam dan luar organisasi. (2) Analisis Pengembangan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan pegawai dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dapat dianalisis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.Pendidikan Pegawai, b. Pengetahuan pegawai, c. Keterampilan, d. Pengalaman pegawai. (3) Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang meliputi: -Faktor Pendukung kinerja pegawai adalah berupa tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai. -Faktor Penghambat kinerja pegawai meliputi: a. Adanya faktor penempatan sumberdaya manusia dengan latar pendidikan yang berbeda, dipaksakan untuk mengolah kegiatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. b. Ketidak disiplinan dalam menjalankan tugas yang merupakan hal yang sangat penting yang dimiliki seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya. c. Dalam hal program pelatihan yang dilakukan pada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menurut peneliti masih kurang optimal, dari hasil penelitian ditemukan bahwa program pelatihan dan pengembangan pegawai hanyalah diperuntukkan bagi pegawai yang baru saja, sedangkan bagi para pegawai yang lama masih kurang mendapatkan kesempatan program pelatihan dan pengembangan dimaksud. d. Adanya keputusan yang diambil pimpinan yang kurang tepat dalam hal pengembangan pegawai, dimana program diklat yang sebelumnya telah direncanakan tidak dilaksanakan ketika pergantian pimpinan yang merupakan hal yang wajar dalam rangka penyegaran bagi pegawai pemerintah. (4) Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengembangan Pegawai Guna Meningkatkan Kinerja Pegawai adalah: a. Dalam menentukan pegawai yang bertugas di setiap bidang yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, perlu adanya analisis kinerja yang jelas yang merumuskan proses bisnis organisasi. b.Disiplin pegawai merupakan sesuatu yang sangat mutlak diperlukan agar kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. c. Pengembangan pegawai hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. d. Memastikan program pengembangan pegawai secara berkesinambungan khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menjadi hal yang sangat penting. e. Disamping itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan kinerjanya melalui pemberdayaan (empowering) manajemen dan prosedur/kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lain, serta menerapkan Sistem Total Quality Management dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal. Kata kunci: pengembangan pegawai, kinerja.
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM TAX AMNESTY DI INDONESIA Sunariyanto Sunariyanto
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.031 KB)

Abstract

Reformasi mempunyai arti perubahan yang melihat kebutuhan masa depan yang menekankan pada bentuk asal dan berbuat lebih baik dan memperkenalkan sistem kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian bahwa karakteristik reformasi dalam bidang tertentu merupakan keinginan untuk memperbaiki keadaan di masa lalu yang kurang baik dan diperbaiki di masa yang akan datang. Sedangkan kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat secara terprogram dengan aturan-aturan keputusan.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan publik dalam tax amnesty di Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan publik dalam tax amnesty di Indonesia. Penelitian kebijakan publik dalam tax amnesty tersebut, menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan tax amnesty diatur dalam UU No. 11 / 2016 diikuti dengan PMK No. 118 / 2016 dan PMK No. 119 / 2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke Indonesia. Pemerintah melakukan tax amnesty karena penerimaan pajak masih jauh dari target dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBNP tahun 2016. Tax amnesty atau bisa disebut pengampunan pajak adalah suatu kebijakan pemerintah yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat wajib pajak. Dalam undang-undang tax amnesty penghapusan pajak terutang dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Kata kunci: Kebijakan Publik, tax amnesty
SISTEM INFORMASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Heri Budianto
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.369 KB)

Abstract

Sistem Informasi Pengambilan Keputusan (Studi di Kantor Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep). Penelitian ini dilakukan atas dasar tidak adanya keefektifan camat dalam mengambil keputusan, dengan adanya sistem informasi pengambilan keputusan mampu mendukung camat dalam mengambil keputusan. Dalam bidang sistem informasi yang sedang dibicarakan ini, unsur-unsur mesin seperti komputer dan program komputer bersifat relatif tertutup dan deterministik, sedangkan unsur-unsur manusia merupakan sistem terbuka dan probabilistic, seperti pertemuan rutin dan musyawarah berjenjang. Penggunaan manusia dan mesin dalam suatu sistem merupakan sistem manusia mesin. Ragam kombinasi manusia dengan mesin dalam hal ini dapat terjadi dan dilakukan untuk sistem informasi. Sebagai suatu sistem, sistem informasi dan semua substansinya dapat ditelaah dan dipahami dalam lingkup konsep sistem. Sistem informasi menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai instruksi dan mengeluarkan hasilnya dalam bentuk informasi. maka penelitian yang akan penulis lakukan termasuk metode penelitian deskriptif dengan ruang lingkup yang lebih kecil yaitu model studi kasus. Hasil penelitian sistem informasi pengambilan keputusan di Kantor Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sudah berjalan dengan baik namun masih perlu pengembangan model-model pengembangan yang lebih baik lagi. Beberapa hal yang belum maksimal seperti keterbatasan dana, kurangnya SDM, dan seringnya terjadi pemadaman listrik bergilir wilayah madura. Saran akademis yang dapat dilaksanakan yakni regulasi dan penguatan kewenangan camat di wilayah naungannnya sesuai standar otonomi daerah. Saran praktis perlu adanya pengelolaan model sistem informasi pengambilan keputusan yang lebih baik lagi.Kata kunci: sistem informasi, pengambilan keputusan
EXISTENCE OF THE MAX WEB BUREAUCRATIC CONCEPT AS AGENT OF CHANGE 0F BUREAUCRATION REFORM IN INDONESIA Afifuddin Afifuddin
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.858 KB)

Abstract

In the time when the reformation era begins, various issues or thoughts were raised by experts related to how to achieve good governance, including bureaucratic reform. These efforts are gradually carried out not only by the central government but also the regional governments (Provinces and Districts/Cities).Empirically, the bureaucracy is identical with the government civil servant which has three dimensions of organization, human resources, and management (Kristiadi in Thoha and Agus Dharma, 1999). In government, the dimensions are known as institutions, staffing and management, which are elements of state administration; presumably these dimensions can be added to the culture / mind set.The legal rational concept of Max Weber's bureaucracy is actualized in Indonesia with various disadvantages and advantages as seen from bureaucratic behavior. This bureaucratic behavior arises when interactions occur between individual characteristics and bureaucratic characteristics, moreover, with the developing issues and current law enforcement related to bureaucratic pathology.Gradually in Indonesia, bureaucratic reform is carried out in the institutional dimension, civil servants and management resources, both by the central government and regional governments. Moreover, it is in line with the statement written in Law Number 17 of 2007 concerning about the National Long Term Development Plan for 2005-2025 which states that: "The development of state civil servant is carried out through bureaucratic reform to improve the professionalism of the state apparatus and to realize good governance, both at the center and in the regions".In relation to the bureaucracy reform, the central government regulates legislation known as the pillars of bureaucratic reform namely: 1) the Public Service Bill; 2) Government Administration Bill; 3) State Administration Ethics Bill; 4) State Civil Service Bill; 5) State Ministry Bill; 6) Draft Bill on Authority Relations between the Central Government and Regional Governments; 7) Public/Nonprofit Service Agency Bill; 8) National Oversight System Bill; and 9) State Administration Accountability Bill.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Farasandya Amalia Hapsari
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.529 KB)

Abstract

Sertifikasi guru menjadi landasan menjamin keberadaan guru yang professional dengan kemampuan kerja yang maksimal. Dan ini merupakan tujuan nasional bagi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan sertifikasi guru diharapkan mampu menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini menjalani profesi guru adalah profesi pengabdian. Dengan diharapkan dengan adanya sertifikasi maka kesejahteraan guru bisa terwujud. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripskikan dan menganalisis hasil pelaksanaan sertifikasi guru sekolah menengah pertama yang ada di kota Probolinggo tahun 2016/ 2017. Metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Kota Probolinggo. Fokus penelitian ini adalah kebijakan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan stuktur birokrasi organisasi pelaksana. Data yang digunakan merupakan data verbal dari informasi responden tentang kebijakan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Probolinggo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, Focus Group Discussion/ FGD, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Interactive Model Analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Guru

Page 1 of 1 | Total Record : 7