Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.877
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Respon Publik
Sunariyanto Sunariyanto
Universitas Islam Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang Slamet Slamet; Yaqub Cikusin; Sunariyanto Sunariyanto
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v12i1.6315

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang, dan bertujuan guna mengtahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU di BAZNAS Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini termuat atas, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data memakai analisis data interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan, hadirnya UU 23 Tahun 2011 ini memiliki asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Kehadiran UU 23 Tahun 2011 memberikan dampak positif dan telah menempatkan BAZNAS termasuk BAZNAS Kota Malang sebagai lembaga non-struktural yang memperoleh perhatian penuh dari Pemerintah. Faktor pendukung dalam implementasi UU 23 tahun 2011 di Kota Malang dengan adanya dukungan SDM yang mencukupi, team work yang baik, sarana dan prasana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat belum adanya PERDA yang khusus mengatur tentang zakat dan terdapat beberapa unit pengumpul zakat yang masih belum percaya kepada BAZNAS Kota Malang.
PENGELOLAAN KAMPUNG TUKANG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN WARGA RT. 02 RW.03 DESA ASRIKATON KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG Sunariyanto
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i2.2670

Abstract

Pembentukan Kampung Tukang yaitu di bentuk pada tanggal 08-08-2019 yang mana usia Kampung Tukang baru berumur 2,5 tahun lebih, dan jumlah anggota Kampung Tukang yang masih sedikit yaitu kurang lebih sekitar 50 anggota yang tergabung di dalam Kampung Tukang, dan juga adanya Kampung Tukang dapat menjadi inspirasi desa lain yang semula Kampung biasa saja menjadi Kampung yang inovatif. Dengan adanya organisasi masyarakat Kampung Tukang memberikan dampak positive terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga kesejahteraan masyarakat. Salah satu peraturan UU yang di buat pemerintah adalah UU RI No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat. Dengan terbentuknya UU RI tentang Ormas tersebut dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas SDM dan juga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Kampung Tukang yang dapat meningkatkan pendapatan warga RT02 RW03 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dapat ikut serta meningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan organisasi masyarakat Kampung Tukang yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan. Sehingga dengan adanya Kampung Tukang warga RT02 RW03 Desa Asrikaton tidak hanya pada sebuah instansi tempat mereka bekerja. Dengan penambahan pendapatan oleh warga maka bisa juga untuk meningkatakan kesejahteraan hidup warga RT02 RW03 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dampak lainnya yaitu sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimana Kampung Tukang bisa mengasah skill para anggota Kampung Tukang sesuai dengan bidang keahlian masing masing anggota, untuk anggota dari Sub Bidang lainnya juga bisa ikut mengambil pekerjaan dari Sub Bidang lainnya, sesuai dengan anggota pekerja yang dibutuhkan sehingga hal ini bisa menambah keahlian para anggota Kampung Tukang.
Implementation of Integrated District Administration Service Policy (Case Study in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency) Mustasfiri Mustasfiri; Sunariyanto Sunariyanto; Slamet Muchsin
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 11, No 1 (2020): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.84 KB)

Abstract

Abstract This study departs from Minister of Domestic Affairs Regulation Number 4 of 2010 Concerning Integrated District Administrative Service Guidelines (PATEN), this guideline aims to bring services to the public to be fast, easy, affordable, professional so as to encourage the realization of sub-districts as a service center and service node for offices/integrated service agency in the Regency/City, but in the implementation of the Plandaan District, there are still many obstacles, especially in the aspects of the expertise of service implementing officers, internet network problems and, constraints from citizens who are reluctant to take care of their own files.The formulation of the problem in this study is PATEN Services in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency, then Implementation of integrated district administration service policy (PATEN) in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency, Supporting and inhibiting factors for the successful implementation of integrated district administrative service policy (PATEN) in Plandaan Subdistrict, Jombang Regency. This study uses a qualitative approach, with descriptive research type, while the research location is in the Plandaan District office in Jombang, the data collection technique used is to use interview, observation, and documentation techniques. While the research instruments are the researchers themselves, interview guides, and communication and documentation tools. Analysis of the data of this study uses an interactive model that is data reduction, data presentation, and verification of conclusion data.The results of the study show that if the physical aspects and resource aspects of the Plandaan District office can synergize with the communication aspects, and a good bureaucratic structure is supported by aspects of reliability, direct evidence, responsiveness, assurance and empathy in conducting PATENT services, then the aspect improvement facilities and infrastructure, SOP, and bureaucratic aspects in order to improve the existing service constraint factors can make the quality of services provided to the public be achieved to the maximum and quality. Keywords: Policy implementation, Services, PATEN, District Plandan
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM TAX AMNESTY DI INDONESIA Sunariyanto Sunariyanto
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.031 KB)

Abstract

Reformasi mempunyai arti perubahan yang melihat kebutuhan masa depan yang menekankan pada bentuk asal dan berbuat lebih baik dan memperkenalkan sistem kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian bahwa karakteristik reformasi dalam bidang tertentu merupakan keinginan untuk memperbaiki keadaan di masa lalu yang kurang baik dan diperbaiki di masa yang akan datang. Sedangkan kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat secara terprogram dengan aturan-aturan keputusan.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan publik dalam tax amnesty di Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan publik dalam tax amnesty di Indonesia. Penelitian kebijakan publik dalam tax amnesty tersebut, menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan tax amnesty diatur dalam UU No. 11 / 2016 diikuti dengan PMK No. 118 / 2016 dan PMK No. 119 / 2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke Indonesia. Pemerintah melakukan tax amnesty karena penerimaan pajak masih jauh dari target dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBNP tahun 2016. Tax amnesty atau bisa disebut pengampunan pajak adalah suatu kebijakan pemerintah yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat wajib pajak. Dalam undang-undang tax amnesty penghapusan pajak terutang dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Kata kunci: Kebijakan Publik, tax amnesty
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP BANTUAN DESA DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo) Ayu Aprilia; Yaqub Cikusin; Sunariyanto Sunariyanto
Respon Publik Vol 15, No 6 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.639 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui Fenomena yang sedang terjadi Di Desa Kebangsaan Wonorejo tentang Kebijakan Pemerintah Desa akibat pembagian bantuan sosial yang belum merata di masa pandemi covid 19. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  (1) Kebijakan Pemerintah Desa terhadap pembagian bantuan sosial di masa pandemi covid 19 kepada masyarakat Desa Kebangsaan Wonorejo, (2) Bantuan di Desa Kebangsaan Wonorejo sudah dibagikan secara merata ataubelum, (3) Dampak yang ditimbulkan dari pembagian bantuan yang tidak merata terhadap kelangsungan masyarakat. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Bantuan Desa Kebangsaan Wonorejo yakni memfokuskan pada Kebijakan Pemerintah Desa Terkait Bantuan Sosial di masa pandemi, (2) Bantuan Sudah dibagikan secara merata atau belum dan memfokuskan pada perubahan sosial, keadilan sosial,partisipasi masyrarakat, pembangunan berkelanjutan, (3) dampak yang ditimbulkan dari pembagian yang tidak merata akibat kelangsungan masyarakat memfokuskan pada Dampak akibat bantuan tidak merata terhdap kelangsungan masyarakat di Desa Kebangsaan Wonorejo. Kata Kunci : Kebijakan, Bantuan Sosial, Dampak
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA MALANG Rindyani Kartika Sari; Sunariyanto Sunariyanto; Langgeng Rachmatullah Putra
Respon Publik Vol 16, No 8 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.643 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis kualitas pelayanan kesehatan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang diturunkan menurut output sudut pandang peneliti dan diinterpretasikan menurut aneka macam data yang didapatkan pada lapangan yang diperoleh menggunakan mekanisme statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang telah memenuhi standart suatu pelayanan kesehatan yang terdiri dari lima faktor yakni responsiveness, reliabillity, assurance, emphaty, acces dan tangible kemudian dapat dinyatakan berkualitas dalam bentuk pelayanan kesehatan. Kemudian untuk faktor pendukung terdapat sarana dan prasarana yang menunjang; obat-obatan dan alat medis lainnya yang memadai; tersedianya tenaga medis yang meliputi 1 dokter, 2 perawat, dan 1 psikolog; ketanggapan tenaga medis dalam keadaan darurat; dukungan pimpinan serta regu penjaga; anggaran dana dari kemetrian pusat yang stabil; serta telah memiliki SOP yang lengkap, sedangkan untuk faktor penghambat, memiliki sumber daya manusia (SDM) seperti apoteker, bidan, serta perawat untuk merawat bayi dari narapidana; jadwal ke poli gigi hanya dibatasi 10 orang/minggu dikarenakan dokter gigi didatangkan dari luar Lapas; pengurusan rujukan bagi narapidana yang belum memiliki asuransi dengan kasus yang sulit dipahami atau kasus besar dikarenakan dana yang dimiliki tidak cukup untuk mengcover semua biaya diluar Lapas seperti rujukan dengan banyaknya jumlah narapidana. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan
PELAKSANAAN INOVASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Kasus di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Tauhidiah Sinansari; Yaqub Cikusin; Sunariyanto Sunariyanto
Respon Publik Vol 16, No 2 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.521 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi di Kelurahan Dinoyo melalui alikasi berbasis android yaitu E-Suradi. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu inovasi layanan pada E-Suradi dan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dari program ini. Penelitian ini menggunakan konsep inovasi dalam organisasi sector publik yang terdiri dari beberapa aspek inovasi yaitu inovasi pada aspek kebijakan, metode, sistem, proses, dan produk layanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan antara lain hasil wawancara sebagai sumber data primer dan dokumen Kelurahan Dinoyo, jurnal serta buku-buku yang releven sebagai sumber data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga tahapan yang meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun program E-Suradi merupakan mengandung cara yang baru dan berlaku diseluruh kelurahan yang ada di Kota Malang akan tetapi masih mengalami kendala dari berbagai aspek inovasi. Kurangnya respon masyarakat, kapasitas pengurus RT dan RW, dan terbatasnya produk layanan yang tidak mencantumkan KTP, akta kelahiran dan juga Kartu Keluarga sebagai jurusan pelayanan administrasi kependudukan. Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudkan, E-Suradi.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK Kikin Aviandani; Yaqub Cikusin; Sunariyanto Sunariyanto
Respon Publik Vol 16, No 6 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.739 KB)

Abstract

Penelitian Ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 dalam mengatasi dan mencegah pencemaran air limbah domestik di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Air Limbah Domestik dan  apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Air Limbah Domestik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 sudah memenuhi beberapa unsur menurut Tachjan (2006) yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan target group atau kelompok sasaran. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan George C. Edward III dalam Agustino (2016) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan Bambang Sunggono (1994) yaitu informasi dan dukungan. Kata Kunci: Air Limbah Domestik, Implementasi Kebijakan, Faktor pendukung, Faktor Penghambat.
INTERELATION INSTITUSIONAL COLLABORATION DALAM PENAGGULANGAN BENCANA COVID 19 DI KOTA MALANG (Study Pada Satgas Covid-19 Kota Malang) Abi Ibnu Majid; Slamet Muchsin; Sunariyanto Sunariyanto
Respon Publik Vol 15, No 1 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.103 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Mengetahui sejauh mana interelation institusional collaboration Dalam Penaggulangan Bencana Covid 19 Di Kota Malang; (2) Mengetahui faktor penghambat dan mendukung dalam interelation institusional collaboration Dalam Penanggulangan Bencana Covid 19 Di Kota Malang. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan dan berlokasi dikota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara/interviw mendalam, dan Dokumentasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan mengunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Dalam penanganan Covid-19 dikota Malang melalui Tim Satgas Covid-19, Pemda Kota Malang Menerapkan Model Pantahelix dalam proses penanganan Covid-19. Model pantahelix bekerjasama dalampenanganan Covid-19, serta merealisasi strategi dan program Satgas Covid-19 dimana berkolaborasi antar institusi dalam proses penanganan Covid-19. (2) Faktor penghambat dalam penanganan Covid-19 kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan serta dalam penaganan Covid-19 merupakan hal yang baru membuat kegugupan dalam pelaksanaan Covid-19, serta faktor pendukungnya merupakan hubungan kerjsama atau kolaborasi antar lembaga di bangun dengan baik sehingga berkomitmen berkersama dalam proses penanganan Covid-19.  Kata Kunci: kolaborasi, model pantahelix
EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN PASIEN BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) DI PUSKESMAS ( STUDI KASUS DI PUSKESMAS DINOYO KOTA MALANG ) Nur Habiba Febriantika Sari; Slamet Muchsin; Sunariyanto Sunariyanto
Respon Publik Vol 13, No 3 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.265 KB)

Abstract

Pelayanan publik adalah pelayanan penting dan menjadi prioritas utama bagi penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan, salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi peserta BPJS kesehatan dapat diperoleh di Puskesmas. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sangat dirasakan manfaatnya dan membantu masyarakat termasuk pasien BPJS. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien harus berkualitas sesuai standar pelayanan yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data didapatkan dari data sekunder dan primer. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan responden menggunakan snoball sampling. Kemudian dianalisis menggunakan model Spradley (dalam Sugiyono 2014). Peneliti menggunakan 8 indikator efektivitas sebagai standar penilaian dan menggunakan empat pendekatan (Goal attainment), (System), ( Strategic-constituenc), dan (Competing Values) dikemukakan oleh Robbins (dalam Keban 2004).Upaya yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Dinoyo Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan: pengadaan penyuluhan kepada seluruh staff dan pegawai, meningkatkan kedisiplinan petugas Puskesmas Dinoyo. Memberikan pelayanan, sarana serta prasarana yang dapat mebuat pasien merasa nyaman. Faktor penghambat yaitu kurangnya tenaga medis terutama pada bagian pelayanan obat, lamanya antrian dan penanganan yang dikarenakan jumlah pasien yang berobat setiap harinya tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia atau tenaga medis ada serta kurangnya kendaraan ambulance yang tersedia di Puskesmas Dinoyo Kota Malang.Hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien BPJS di Puskesmas Dinoyo Kota Malang sudah cukup efektif dan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilihat dari segi proses pemberian pelayanan, kenyaman pelayanan dan ketersediaan pelayanan. Sedangkan faktor pendukung efektivitas pelayanan kesehatan pasien BPJS di Puskesmas Dinoyo Kota Malang adalah biaya gratis, tidak ada perbedaan perlakuan/pelayanan, tersedianya rawat inap dan letak puskesmas yang strategis.Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan Kesehatan, BPJS, Puskesmas Dinoyo
Co-Authors Abi Ibnu Majid Afifuddin Afifuddin Ayu Aprilia Bachtiar Fachry Affandi Cokro Wibowo Sumarsono Dhani Wahid Hayat Ifaul Dewi Safira Jafitri Ayu Pramisya Milania Kikin Aviandani Langgeng Rachmatullah Putra M. Mas'ud Said Mustasfiri Mustasfiri Nur Habiba Febriantika Sari Nurul Umi Ati Putri Windi Handayani Rindyani Kartika Sari Rofiatul Maghfiroh Ruslan Putra Salfina Nur Imayati Silmi Muftin Nabila Slamet Muchsin Slamet Slamet Slamet Slamet Tauhidiah Sinansari Yaqub Cikusin Yulia Syayidhatul Fitri