Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
321 Documents
<![CDATA[Kemandirian Usaha Kreatif Berbasis Online Untuk Tercapainya Ketahanan Ekonomi Nasional ]]>
<![CDATA[Tedi Rizalihadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (678.367 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i4.108
<![CDATA[Era Globalisasi membawa Indonesia untuk siap menghadapi revolusi industri 4.0 agar dapat mewujudkan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan nasional dan tercapainya cita-cita bangsa sesuai pancasila dan UUD Tahun 1945 guna mensejahterakan rakyat. Untuk itu Indonesia perlu terus meningkatkan Usaha kreatif sebagai kekuatan baru dalam perekonomian nasional dengan membuka peluang sistem online sehingga dapat menarik generasi muda sebagai sumber daya produktif yang dapat melahirkan ide-ide kreatif dengan membuka sebuah usaha (wirausaha) serta dapat mengurangi tingkat pengangguran di angkatan kerja produktif. Kemandirian usaha kreatif berbasis online memiliki dampak positif di bidang ekonomi sebagai peluang bisnis dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang bermitra dengan ribuan bahkan jutaan orang dan saling menguntungkan, dengan begitu dalam mewujudkan kemandirian usaha kreatif berbasis online untuk tercapainya Ketahanan Ekonomi Nasional. Oleh karena itu, dalam menghadapi Era Globalisasi untuk revolusi industri 4.0 perlu mewujudkan kemandirian usaha kreatif berbasis online untuk tercapainya ketahanan ekonomi nasional sebagai usaha dalam tercapainya pembangunan nasional di bidang ekonomi dan tercapainya cita-cita bangsa sesuai pancasila dan UUD Tahun 1945 guna mensejahterakan rakyat.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Kompetensi Kepemimpinan Nasional di Kabupaten Bantaeng yang Visioner dapat Memperkuat Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[H. Ilham Syah Azikin]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (850.285 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i4.109
<![CDATA[Pasca era reformasi dan memasuki era globalisasi saat ini, kualitas para pemimpin kembali dihadapkan terhadap tantangan yang semakin berat. Seiring dengan perjalanan reformasi tersebut, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin di Kabupaten Bantaeng secara struktural merupakan pemimpin formal masyarakat di daerah dan berperan mutlak sebagai penyelenggara negara, yang sekaligus sebagai ujung tombak birokrasi negara dalam melaksanakan pembangunan nasional di daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kompetensi yang dimiliki para pemimpin di Kabupaten akan semakin optimal bila semua ornamen penyelenggaraan negara dan pemerintahan seperti sinergi dengan pemerintah pusat, para tokoh baik itu tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat serta seluruh stakeholders yang ada. Bila dihadapkan dengan era globalisasi yang sangat cepat berubah, diperlukan komitmen dalam melaksanakan pembangunan dari para pemimpin untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada. Untuk itu, para pemimpin harus terus berupaya mengemban amanat sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat sehingga terwujud pemimpin yang dapat dipercaya. Demikian pula yang terpenting adalah memberikan keteladanan di dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap segala bentuk perundang-undangan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Dengan demikian akan terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, berkredibilitas dan bebas KKN.]]>
<![CDATA[Krisis Politik dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) dalam Perspektif Konstelasi Global dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Farid]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1001.701 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i4.110
<![CDATA[Hong Kong, daerah administrasi khusus Tiongkok, dilanda krisis politik yang ditandai serial unjuk rasa besar-besaran sejak munculnya wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi pada Februari 2019. Jika disahkan, undang-undang itu memungkinkan ekstradisi dari Hong Kong ke berbagai negara tanpa perjanjian ekstradisi bilateral dengan wilayah itu, seperti ke Tiongkok. Bagi sebagian warga Hong Kong, hal tersebut dapat mengancam demokrasi dan kebebasan yang mereka nikmati dalam kerangka prinsip “satu negara dua sistem” sejak Hong Kong kembali ke Tiongkok pada 1 Juli 1997. Krisis politik itu kemudian membawa Hong Kong lebih jauh kepada resesi ekonomi di tengah memanasnya Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang sudah berlangsung sejak tahun 2018. Krisis politik dan resesi ekonomi Hong Kong diprediksi akan berkontribusi pada krisis global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020. Tidak hanya itu, apa yang tengah terjadi di Hong Kong berpotensi membawa imbas pada dimensi tertentu bagi Indonesia. Artikel ini membahas kedudukan krisis politik dan resesi ekonomi pada konstelasi global, terutama dalam kontestasi AS-Tiongkok, serta potensi dampaknya bagi Indonesia, terutama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.]]>
<![CDATA[Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi ]]>
<![CDATA[Boy Anugerah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (785.892 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i4.111
<![CDATA[Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dimungkiri apabila kita merujuk pada fakta sejarah dan proses administratif yang telah ditempuh. Pada masa lampau, Papua merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Kesultanan Tidore. Secara legal formal, melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dihelat pada 1969, mayoritas rakyat Papua menghendaki untuk bergabung dengan NKRI. Berbagai kebijakan juga telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk mengukuhkan status dan identitas Papua yang silih berganti dilakukan oleh berbagai rezim di Indonesia, mulai dari Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Joko Widodo. Status Daerah Operasi Militer (DOM) yang membuat Papua dianggap sebagai daerah konflik telah dicabut. Pemerintah juga sudah pernah menyampaikan permintaan maaf secara ofisial atas berbagai pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Pengibaran bendera Bintang Kejora diperkenankan di tanah Papua karena dianggap hanya sebagai simbol budaya, bukan intensi untuk meraih kemerdekaan. Terakhir, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU. No. 21 tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Papua yang menempatkan Papua “sedikit” lebih istimewa dibandingkan daerah lain yang mendapatkan kewenangan serupa melalui UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya saja kebijakan-kebijakan tersebut seakan tak cukup. Konflik masih membara dan butuh penyelesaian yang komprehensif untuk menuju Papua damai, Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.]]>
<![CDATA[Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila bagi Generasi Milenial di Era Digital ]]>
<![CDATA[Yudi Latif]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.812 KB)
<![CDATA[The conception of the nation-state rests with the subject of formative experience round up to the declaration of independence and its subsequent institution of governance. This experience is shaped by the best mind of the nation –in most account by their intelligentsia. In their youth, the generation of intelligentsia transform their situation into what can be ethically said about their statement in the world, since they are determined to change their society. Indonesia has a generation of intelligentsia who later became the founder of the nation and the framer of normative norm and common ground, Pancasila. Their youth informed us on the foundation and values of Indonesia. In the contemporary of Indonesia, the youth of diverse background has been searching for what their society stands for, much likes the generation of pre-independence Indonesia. Their role too still search for spaces and trajectory where they can espouse their lead and claim on the actualisation of Pancasila. Those, as it is turned out, would not be an easy one since the landscape of nationhood has various challenges waiting to be defined by them.]]>
<![CDATA[Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik Di Era Demokrasi Digital (Tantangan Tahun Politik 2018-2019 dan Antisipasinya) ]]>
<![CDATA[Ubedilah Badrun]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (517.073 KB)
<![CDATA[Memasuki era masyarakat digital (digital society) sebagai salah satu pertanda penting revolusi industri generasi keempat (4.0), keadaan dunia termasuk Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak mudah, termasuk tantangan dibidang politik. Diantara problem tersebut adalah kontestasi politik yang melebar memanfaatkan media digital telah memicu terjadinya pembelahan, ketegangan dan konflik sosial ditengahtengah masyarakat yang semula latent (maya), berpotensi manifest dan berproses meluas. Artikel ini menjelaskan tentang sejumlah problem krusial ketahanan nasional bidang politik di Era Demokrasi digital (digital democracy) dan sejumlah tantangan ditahun politik 2018-2019 beserta tawaran antisipasinya. Dengan menggunakan perspektif Liquid Modernity, masyarakat digital (digital society),demokrasi digital (digital democracy), teori sistem politik dan perspektif teori identitas bangsa penulis mengurai sejumlah tantangan. Diantaranya tantangan terkait problem sosial dan politik kebangsaan. Tawaran antisipasi yang dikemukakan dalam artikel ini adalah terkait merawat identitas kebangsaan dan perbaikan sistem politik Indonesia yang efektif, adaptif namun demokratis ditengah situasi revolusi industri generasi ke empat (the fourth industrial revolution) yang terus berubah secara cepat.]]>
<![CDATA[Risiko Polarisasi Algoritma Media Sosial : Kajian terhadap Kerentanan Sosial dan Ketahanan Bangsa ]]>
<![CDATA[Devie Rahmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.744 KB)
<![CDATA[Media sosial merupakan platform yang mempunyai kemampuan menghubungkan para pengguna yang terdaftar di dalamnya. Namun, satu hal yang jarang mengemuka justru fakta bahwa media sosial mempunyai kemampuan untuk memfragmentasi dan mempolarisasi para pengguna yang terlibat di dalamnya. Prioritas media sosial untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, yang dilakukannya dengan merangkul para pengguna dalam jaringan pergaulannya sendiri, menyebabkan para pengguna justru tercerabut dari keterlibatan dengan khalayak yang lebih luas. Akibatnya, para pengguna menjadi tersekat serta menghabiskan waktu lebih lama di media sosial. Tulisan ini akan memperlihatkan bagaimana media sosial beroperasi dengan logika penyekatan tersebut serta kerentanan-kerentanan yang dibawanya bagi ketahanan sosial masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Relevansi Dan Aplikasi Doktrin Wawasan Nusantara Dalam Analisis Ancaman Kontemporer ]]>
<![CDATA[Haryo B. Rahmadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (824.216 KB)
<![CDATA[Berjalin kelindannya ancaman kontemporer; asimetris, proxy, dan hibrida menjadi keniscayaan menilik perkembangan lingkungan strategis nasional dan global yang memengaruhi Indonesia dewasa ini. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa strategi keamanan nasional Amerika Serikat bertendensi mengembalikan dunia kepada Perang Dingin. Melalui serangkaian analisis berbasis teori dan pandangan ilmiah terkait ancaman kontemporer, terbukti bahwa Wawasan Nusantara sebagai doktrin strategis geopolitik nasional tidak saja relevan secara ilmiah, namun juga terbukti komprehensif karena menyatukan pendekatanpendekatan yang berbeda dalam satu konsep utuh, dan aplikatif secara operasional untuk menganalisis ancaman kontemporer baik secara kualitatif maupun kuantitatif.]]>
<![CDATA[Konsepsi Indo-Pasifik sebagai Sebuah Strategi Ketahanan Politik Luar Negeri Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhamad Jaki Nurhasya]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.337 KB)
<![CDATA[Pergeseran norma interaksi global pada tataran Indo-Pasifik diwarnai oleh terjadinya kontestasi antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT)-Amerika Serikat (AS), konvergensi India-Jepang-Australia, serta dinamika kebijakan strategis Rusia. Guna mengantisipasi dinamika sistem strategis IndoPasifik, Indonesia telah mencetuskan konsepsi Indo-Pasifik yang memajukan inklusivitas, habit of dialogue, serta penyelesaian permasalahan kawasan secara damai melalui pendayagunaan building blocks di kawasan. Analisa dalam tulisan ini mempertegas sentralitas Indonesia untuk dapat mengambil peran sebagai aktor utama dan mempengaruhi konsepsi atas kawasan IndoPasifik. Secara lebih lanjut, tulisan ini merekomendasikan formulasi serta implementasi konsepsi Treaty of Friendship and CooperationIndo-Pasifik pada tiga tataran secara sequential: a. pada tataran bilateral melalui pemanfaatan hubungan bilateral komprehensif dan strategis; b. pada tataran regional melalui pendayagunaan building blocks ASEAN, IORA dan SCO (sebagai non-member country); serta c. pada tataran praktis melalui pembangunan norma interaksi instrumen-instrumen militer dan otoritas keamanan maritim negara-negara Indo-Pasifik.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Persebaran Propaganda Ideologi ISIS di Internet ]]>
<![CDATA[Sunarto Sunarto]]>;
<![CDATA[Evi Fitriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.845 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penanganan persebaran propaganda ideologi ISIS di internet. ISIS merupakan kelompok teroris yang telah mengeksploitasi kemajuan teknologi informasi untuk menyebarkan propagandanya di internet. Hal tersebut menyebabkan sekelompok masyarakat di Indonesia terpengaruh untuk menjadi anggota maupun simpatisan ISIS. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan pemblokiran, namun persebaran ideologi ISIS di internet nampak masih sulit untuk diatasi. Tulisan ini mempertanyakan faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi persebaran ISIS di internet. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontra radikalisasi di internet, oleh Karen J. Greenberg. Teori tersebut digunakan untuk melihat kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi persebaran ideologi ISIS di internet. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah persebaran propaganda ideologi ISIS di internet sulit untuk diatasi karena belum maksimalnya tindakan kontra radikalisasi di internet yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.]]>
