cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Randi Atma
Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Phone
+6282345682297
Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 27750299     EISSN : 27750299     DOI : https://doi.org/10.24239/qaumiyyah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara dipublikasikan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, jurnal ini mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati dalam bidang hukum tata negara dalam kaitannya dengan isu-isu keislaman untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2022)" : 5 Documents clear
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI Seha; Gani Jumat; Muhammad Syarief Hidayatullah
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.38

Abstract

This study aims to find out why the Ministry of Religion issued KMA No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of the Hajj Congregation for the 2020 Hajj pilgrimage, as well as the view of fiqh siyasa on this decision. This research method uses the method of analysis of regulatory texts using a hermeneutic approach which is carried out by analyzing texts related to the legal issues being discussed. The results of the research show that the Minister of Religion issued a policy contained in the Decree of the Minister of Religion Number 494 of 2020 concerning Cancellation of Departure of Pilgrims to Hajj to maintain the health and safety of pilgrims from the dangers of the Covid-19 pandemic while at the same time providing legal certainty to pilgrims who are delayed to departed. The Hajj rules do not only come from the Indonesian government, but are also regulated by Saudi Arabia and apply to all countries, so the government canceling the departure of pilgrims is also a response to the rules issued by the Saudi Arabian government. As for the Decree of the Minister of Religion when viewed from the fiqh siyasa it is very appropriate, because in fiqh siyasa there is a provision that fighting for the benefit and safety of the ummah is the main goal. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kementerian Agama mengeluarkan KMA No. 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap putusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap teks regulasi dengan menggunakan pendekatan hermeneutik yang dilakukan dengan menganalisis teks yang terkait isu hukum yang sedang dibahas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Menteri Agama mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah haji dari bahaya pandemi Covid-19 sekaligus memberikan kepastian hukum kepada jemaah haji yang tertunda untuk diberangkatkan. Aturan haji tidak hanya berasal dari pemerintah Indonesia, tetapi juga diatur oleh Arab Saudi dan berlaku bagi semua negara, sehingga pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji juga merupakan respon dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun Keputusan Menteri Agama tersebut apabila ditinjau dari fiqh siyasah sudah sangat tepat, karena dalam fiqh siyasah terdapat ketentuan bahwa memperjuangkan kemaslahatan serta keselamatan bagi ummat merupakan suatu tujuan utama.
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PROBLEMATIKA PEGAWAI HONORER Futri Amelia A.Lapaja; Hamiyuddin; Sapruddin
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.39

Abstract

As part of the Palu Region XII Production Forest Management Agency, the performance of honorary employees has its own problems. Poor performance will result in not optimal service and quality of related agencies. Fiqh siyasah as binoculars to see how the performance of BPHP Region XII Palu honorary employees in the eyes of Islamic government law. Based on the fiqh siyasa review of the Problems of Honorary Employees at the Production Forest Management Office for Region XII Palu, it cannot be said that it is in accordance with the principles of fiqh siyasa. Because there are still Honorary employees who are not trustworthy and do not carry out their duties properly. The performance of honorary employees should be in accordance with the principles of good governance, namely justice, leaving those that are not of use value, ukhuwah, and trustworthiness. BPHP Region XII Palu agency and honorary employees who are there must be able to work together in an effort so that problems in these agencies can be resolved properly by means of the BPHP Region XII Palu must always find solutions for honorary employees who do not get promoted and honorary employees at the institution must improve performance more effectively and better. Abstrak Sebagai salah satu bagian dari instansi Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu, kinerja pegawai honorer memiliki problematika tersendiri. Kinerja yang buruk akan berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan dan kualitas instansi terkait. Fiqh siyasah sebagai teropong untuk melihat bagaimana kinerja pegawai honor BPHP Wilayah XII Palu dalam kacamata hukum pemerintahan islam. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah terhadap Problematika Pegawai Honorer Pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu, belum dapat dikatakan bersesuaian dengan prinsip fiqh siyasah. Karena masih adanya pegawai Honorer yang tidak amanah dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Seharusnya kinerja dari pegawai honorer sesuai dengan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Instansi BPHP Wilayah XII Palu dan pegawai honorer yang ada di sana harus bisa bekerja sama mengupayakan agar permasalahan di instansi tersebut dapat teratasi dengan baik dengan cara pihak BPHP Wilayah Xii Palu harus selalu mencari solusi untuk pegawai honorer yang tidak kunjung terangkat dan pegawai honorer di instasi tersebut harus meningkatkatkan kinerja lebih efektif dan baik lagi.
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PALU Regitha Aulia Putri; Nadia
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.46

Abstract

The involvement of women in politics has always been a topic of discussion, especially during general elections. Women's involvement in politics from time to time should increase, one of which is the increase in women's representation in the legislature. However, women's representation in the Regional People's Legislative Council of Palu City has not met the 30% quota. The provisions in Law Number 7 of 2017 very clearly state that there is an obligation regarding the quota for women's representation that must be met in terms of participating in the general election process, namely 30%, but the implementation has not been optimal. Fulfillment in parliamentary seats has not yet reached the 30% mark. As it should be And in the provisions of Fiqh Siyasa, women's representation in politics is fine, because the arena of women's representation is also in accordance with the principles of fiqh siyasa, namely sovereignty, justice, deliberation and consensus, equality, rights and obligations, and Amar ma 'ruf nahi munkar. So it is okay if there are women who are used as leaders or representatives of the people, especially in politics. Influential political parties are very important in increasing women's representation in politics, so parties must pay attention to this. And in terms of making laws and regulations, the government should still be guided by existing regulations. It must also consider the impact that will be caused by the existence of these laws and regulations. Abstrak Keterlibatan perempuan dalam politik selalu menjadi pembicaraan terutama pada masa dilaksanakan pemilihan umum. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu seharusnya mengalami peningkatan, salah satu ialah peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Namun keterwakilan perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu belum memenuhi kuota 30%. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sangat jelas menyebutkan mengenai adanya kewajiban tentang kuota keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi dalam hal akan mengikuti proses pemilihan umum yakni 30%, namun namun dalam pelaksanaan belum maksimal. Pemenuhan di kursi parlemen belum mencapai angka 30%. Sebagaimana mestinya Dan di dalam ketentuan Fiqh Siyasah, keterwakilan perempuan dalam politik sah-sah saja, karena arena keterwakilan perempuan pun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yakni kedaulan, keadilan, musyawarah dan ijma, persamaan, hak dan kewajiban, dan Amar ma’ruf nahi munkar. Jadi sah-sah saja apabila terdapat perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya dalam politik. Partai politik berpengaruh sangat penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik sehingga partai harus memperhatikannya. Dan dalam hal pembuatan peraturan perUndang-Undangan sudah seharusnya pemerintah harus tetap berpedoman dengan peraturan yang ada. Juga harus mempertimbangan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan perUndang-Undangan tersebut.
URGENSI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA Eko Prasetyo; Arif Sugitanata
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.49

Abstract

This article discusses a concept that seeks to create a responsive and accountable government system by using descriptive analysis research methods and literature study as the basis for the data used, by using literature studies whose primary materials and data are compiled using books and journals that are related. The results of this study are that concepts based on local wisdom become the basis for the government's behavior and for the community, the principles that fill the concept can be used as a touchstone for government actions. This concept is referred to as good governance. Steps that can be taken to maximize the implementation of good governance are to maximize the role of society and make the values ​​that live in it the basis for policy making. The hope is to maintain responsiveness and benefit from the legal products that are made. In addition, the judicial power also plays a major role in the essence of local wisdom, which can be seen from the consideration of the decision. Abstrak Artikel ini membahas tentang suatu konsep yang berusaha mewujudkan tatanan pemerintahan yang responsif dan akuntabel dengan menggunkanan metode penelitian analisis deskriptif dan study kepustakaan sebagai dasar data yang digunakan, dengan menggunakan studi kepustakaan yang bahan dan data primernya dalam penyusunannya menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan. Hasil penelitian ini ialah bahwa konsep yang berbasis kearifan lokal menjadi landasan bagi pemerintah dalam bersikap dan bagi masyarakat, prinsip-prinsip yang mengisi konsep tersebut dapat dijadikan sebagai batu uji terhadap tindakan pemerintah. Konsep ini disebut sebagai good governance. Langkah yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan penerapan good governance adalah dengan memaksimalkan peran masyarakat dan menjadikan nilai-nilai yang hidup di dalamnya sebagi pijakan pembuatan kebijakan. Harapannya adalah menjaga responsifitas dan maslahah dari produk hukum yang dibuat. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga berperan besar terhadap esensi dari kearifan lokal yang lihat dari pertimbangan putusannya.
TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SULAWESI TENGAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNURTAHUN 2020 Fitriani; Marzuki; Wahyuni
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.50

Abstract

This research examines two research questions that have been formulated: first, what is the authority of the Central Sulawesi General Election Commission (KPU) to increase participation in the 2020 gubernatorial election? Second, what are the inhibiting factors in increasing voter participation in the 2020 gubernatorial election in Central Sulawesi. The research method used is a type of qualitative research, so that data collection techniques use more observation, interviews, and documentation. If the research questions are answered, then the results of this study explain that the aspect of voting doubt is related to the usefulness of the election, busy work, and voter awareness. While the technical factors of holding elections consist of aspects of campaign stages, aspects of voter lists, aspects of socialization and voter education as well as aspects of voting. Population administration factors, political factors, the covid 19 pandemic factor. During the election of the Governor and Deputy Governor of Central Sulawesi Province in 2020, voter behavior was categorized in a voter typology consisting of three typologies namely; the first is a sociological typology, the second is a psychological typology, and the third is a rational election typology. Abstrak Penelitian ini mengkaji dua pertanyaan penelitian yang telah yang dirumuskan: pertama, bagaimana wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan gubernur Tahun 2020? Kedua, apakah faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data lebih menggunakan observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Apabila dijawab pertanyaan penelitian, maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aspek keraguan pemilihan terhadap kemanfaatan pemilihan, kesibukan pekerjaan, kesadaran pemilih. Sedangkan Faktor teknis penyelenggaraan pemilihan yang terdiri dari aspek tahapan kampanye, aspek daftar pemilih, aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih serta aspek pemungutan suara. Faktor administrasi kependudukan, fakator politik, faktor pandemi covid 19. Saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, perilaku pemilih dikategorikan dalam tipologi pemilih yang terdiri dari tiga tipologi yakni; pertama tipologi sosiologis, kedua tipologi psikologis dan, ketiga tipologi pemilihan rasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue