cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Randi Atma
Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Phone
+6282345682297
Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 27750299     EISSN : 27750299     DOI : https://doi.org/10.24239/qaumiyyah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara dipublikasikan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, jurnal ini mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati dalam bidang hukum tata negara dalam kaitannya dengan isu-isu keislaman untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2024)" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI KETENTUAN KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% DALAM KEANGGOTAAN KPPS PEMILIHAN UMUM 2024 DESA TANJUNG PADANG Nanda Muntazza
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v5i2.151

Abstract

The main role of democracy and general elections in Indonesia in determining the direction of state policy is very significant. This research focuses on the formation of members of the Voting Organizing Group (KPPS) in accordance with General Election Commission (KPU) Regulation Number 8 of 2022. The research method used is literature study and field observation, with special emphasis on the aspect of women's representation. In the 2024 general election in Tanjung Padang Village, the implementation of these regulations is explored to evaluate the extent to which these policies are reflected in the formation of KPPS and their impact on women's participation at the village level. The research results show that there has been a positive achievement in the level of women's representation in Tanjung Padang Village, even exceeding the minimum provisions that have been set. It is hoped that this success can make a positive contribution in strengthening gender inclusivity and equality in the context of local democracy. In addition, it is associated with a greater impact on the national democratic system. Abstrak Peran utama demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia dalam menentukan arah kebijakan negara sangat signifikan. Penelitian ini difokuskan pada pembentukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan observasi lapangan, dengan penekanan khusus pada aspek keterwakilan perempuan. Pada pemilihan umum 2024 di Desa Tanjung Padang, implementasi peraturan tersebut dieksplorasi untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut tercermin dalam pembentukan KPPS dan dampaknya terhadap partisipasi perempuan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya pencapaian positif dalam tingkat keterwakilan perempuan di Desa Tanjung Padang, bahkan melebihi ketentuan minimum yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat inklusivitas gender dan kesetaraan dalam konteks demokrasi lokal. Selain itu, dihubungkan dengan dampak yang lebih besar terhadap sistem demokrasi nasional.
PERAN PAKTA INTEGRITAS DALAM MEWUJUDKAN GOOD AND CLEAN GOVERNMENT Afifah, Qoni'; Febry Bayu Listianto
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v5i2.155

Abstract

The dream of realizing good and clean government is a common narrative among all government administrators. To make these ideals come true so that they are not just a dream, of course, efforts are needed to achieve them. Indonesia, as a rule of law country, certainly has its own path or method in pursuing the ideals of good and clean government. Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 49 of 2011 concerning General Guidelines for Integrity Pacts in Government/Institutional and Regional Government Environments is one of the strategies for realizing good and clean government. Research using this normative method examines the role of the integrity pact contained in the Minister of Administrative Regulations with the ideal of creating good and clean government as codified in Law Number 30 of 2014 and also various literature that is in line with the discussion. The harmony of the content of the text in the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 49 of 2011 with the principles of good and clean government has led researchers to conclude that this legal product has the potential to realize the ideals of government. That goal, it's just a matter of how to execute it. Abstrak Cita-cita terwujudnya good and clean government merupakan narasi yang sudah umum disemua penyelenggara pemerintahan. Terwujudnya cita-cita tersebut agar tidak hanya menjadi sebuah angan-angan tentu diperlukan adanya upaya dalam menggapainya. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki jalur atau metodenya sendiri dalam mengupayakan cita-cita pemerintahan yang baik dan bersih tersebut. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan pemerintahan/lembaga dan pemerintahan daerah menjadi salah satu strategi demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Penelitian dengan metode normatif ini mengkaji peran pakta integritas yang ada di dalam Permenpan tersebut dengan cita-cita terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) sebagaimana telah terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan juga berbagai literatur yang sejalur dengan pembahasan ini. Keselarasan isi teks dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) menjadikan peneliti memiliki kesimpulan bahwa produk hukum yang satu ini berpotensi mewujudkan cita-cita tersebut, tinggal bagaimana eksekusinya.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Kurniawati, Dian; Rohmah, Elva Imeldatur
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v5i2.158

Abstract

The principle of checks and balances is one of the fundamental elements that plays a role in maintaining the balance of power between the branches of government, namely the executive, legislative, and judicial branches. The Constitutional Court has a role in supervising legislative and executive institutions so that the balance of power and the constitution are maintained in Indonesia. The supervisory function of the Constitutional Court is, reviewing laws against the 1945 Constitution, resolving authority disputes between state institutions, and supervising policies from executive institutions. This research is normative legal research, with statutory, case, and conceptual approaches. Some examples of the supervisory role of the Constitutional Court are the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XVIII/2020, which regulates authority disputes between the President and the Regional Representative Council. In this case, the Constitutional Court emphasized that the Regional Representative Council has more substantial rights in providing considerations on laws related to regional autonomy. Apart from that, Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 shows how Constitutional Court Decisions can influence the running of state institutions, especially in the legislative and executive context. As well as Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024, which focuses on the age requirements for regional head candidates. Through these decisions, the Constitutional Court not only monitors and balances power between state institutions but also protects the constitutional rights of citizens and ensures that government processes are in accordance with democratic principles and the supremacy of law. Abstrak Prinsip checks and balances merupakan salah satu elemen fundamental yang berperan menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam pengawasan lembaga legislatif dan eksekutif sehingga terjaga keseimbangan kekuasaan dan konstitusi di Indonesia. Fungsi pengawasan dari Mahkamah Konstitusi yaitu, pengujian undang-undang kepada Undang-Undang Dasar 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menjadi pengawasan kebijakan dari lembaga eksekutif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Beberapa contoh peran pengawasan Mahkamah Konstitusi adalah hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 yang mengatur sengketa kewenangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah memiliki hak yang lebih substansial dalam memberikan pertimbangan terhadap undang-undang terkait otonomi daerah. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menunjukkan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi jalannya kelembagaan negara, terutama dalam konteks legislatif dan eksekutif. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang berfokus pada syarat usia calon kepala daerah. Melalui putusan-putusan tersebut, MK tidak hanya mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara, tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan memastikan proses pemerintahan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM 2024 Adita Haafizhoh; Az Zahra Fariza; Hanny Luthfiywh Afdi
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v5i2.161

Abstract

The Constitutional Court, as the guardian of democracy, has the authority to resolve disputes regarding election results, including presidential, DPR, DPD, DPRD, and even regional elections. This authority is contained in Article 24C, Paragraph 1, of the 1945 Constitution. However, after decision number 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, the public believes that the Court has exceeded its authority. This research uses normative legal research methods with secondary data and data sources through literature studies relating to relevant literature relating to General Election Results Disputes (PHPU), Re-Voting, and the role of the Constitutional Court. From the research results, it can be concluded that judges can interpret in order to achieve certainty and justice, one of which is the doctrine of judicial activism, which can make decisions outside the context of statutory regulations. Apart from that, with Decision Number 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, it is necessary to adjust the provisions regarding the cooling-off period for former convicts who wish to nominate themselves as candidates for Regional Representative Council members in the relevant laws and regulations so that they reflect justice and legal certainty. Abstrak Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of democracy berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu, baik pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD, bahkan Pilkada. Kewenangan tersebut termaktub dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang- Undang Dasar (UUD) 1945. Namun Pasca putusan nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 masyarakat berpendapat bahwa Mahkamah telah melampaui kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder dan sumber data melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan literatur yang relevan yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemungutan Suara Ulang, dan peran Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa hakim dapat melakukan penafsiran guna mewujudkan kepastian dan keadilan, salah satunya dengan doktirn judicial activism yang mana dapat membuat putusan diluar konteks peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan adanya Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 perlu penyesuaian ketentuan mengenai jangka waktu masa jeda mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam peraturan perundang-undangan terkait sehingga mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.
PERAN HUKUM TATA NEGARA ADAT KALILI “TONDA TALUSI” DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI LEMBAH PALU Randy Atma R Massi; Mursyid, Besse Tenriabeng
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v5i2.165

Abstract

Palu City is the capital of Central Sulawesi Province. The original inhabitants of Palu City are the Kaili tribe. Most of the population adheres to Islam (86.99%), Christianity (10.65%), Catholicism (0.90%), Hinduism (0.93%), Buddhism (0.50%), and Confucianism (0.001%). The potential for diversity certainly contains both positive and negative values. Conflicts due to ethnic and religious diversity often occur. What is interesting is that the largest tribe in the Palu Valley, which has an open character with differences and diversity, is the character of the Kaili people, so this is interesting to study, especially regarding the abilities of the Kaili tribe with its system called "Tonda." Talusi” can make the City of Palu one of the cities that is able to easily instill the value of religious moderation. This research is qualitative research, a type of library research. The research results show that Tonda Talusi is the philosophy of the Kaili indigenous people, which describes the harmonious relationship between humans and the universe, with fellow humans, and with God. Tonda Talusi means three supports (furnaces) for the lives of the Kaili indigenous people. The principles of togetherness in Tonda Talusi's philosophy include the 3 pillars of life of the Kaili traditional community, which are based on good values, namely: Matuvu Mosipeili means seeing each other, Matuvu Mosiepe means hearing each other, and Matuvu Mosimpotove means loving each other. Abstrak Kota Palu adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, penduduk asli Kota Palu adalah Suku Kaili. Sebagian besar penduduknya memeluk Agama Islam (86,99%), Kristen (10,65 %), Katholik (0,90 %), Hindu (0,93 %), Budha (0,50 %) dan Kong Hu Cu (0,001 %). Potensi keragaman tersebut tentu memuat nilai positif maupun negatif. Konflik akibat faktor keragaman suku dan agama kerap terjadi, hal yang menarik, ketika suku terbesar di lembah Palu yang mempunyai karakter terbuka dengan perbedaan dan keragaman merupakan karakter masyarakat Kaili sehingga hal ini menarik untuk digkaji terutama terkait kemampuan suku Kaili dengan sistemnya yang disebut dengan “Tonda Talusi” dapat menjadikan Kota Palu menjadi salah satu kota yang mampu dengan mudah menanamkan nilai moderasi beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian library research. Hasil penelitian menujukan bahwa Tonda Talusi adalah filosofi masyarakat adat Kaili yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhan. Tonda Talusi artinya tiga penyangga (tungku) kehidupan masyarakat adat Kaili. Prinsip-prinsip kebersamaan dalam falsafah Tonda Talusi, meliputi 3 pilar kehidupan masyarakat adat Kaili yang dilandasi nilai-nilai kebaikan, yaitu: Matuvu Mosipeili artinya saling melihat, Matuvu Mosiepe artinya saling mendengar, Matuvu Mosimpotove artinya saling mengasihi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue