cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Contact Email
habibi.marwa@law.uad.ac.id
Phone
+6285729007440
Journal Mail Official
adlp@uad.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan 4th Campus Building, 7th Floor, South Ringroad St., Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191, Indonesia
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Ahmad Dahlan Legal Perspective
Published by Universitas Ahmad Dahlan
ISSN : -     EISSN : 27923123     DOI : https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3554
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal aims to provide Indonesian academicians and researchers a venue for publishing their original research articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law, and another section related to contemporary issues in law or interconnection study with Legal Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2022)" : 5 Documents clear
Analisis Yuridis Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 Terhadap Pengenaan Sanksi Pelaporan Tertulis Jasa Angkutan Udara Sandy Ekki Wiratama Buana; Ratna Dewi
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.457 KB) | DOI: 10.12928/adlp.v2i1.5233

Abstract

Dunia usaha pada akhir tahun 2019 menjadi sorotan publik, ketika lahirnya Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019. Dimana putusan KPPU tersebut telah memutuskan tujuh maskapai terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha karena dianggap melakukan perjanjian bersama-sama dalam menetapkan harga tiket pesawat. Namun yang menjadi sorotan menurut penulis dan beberapa sumber dalam putusan ini yaitu putusan KPPU yang hanya memberikan sanksi berupa pelaporan saja tanpa mengenakan sanksi denda kepada para pelaku usaha yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persaingan usaha tidak sehat, dimana hal tersebut merupakan hal yang cenderung kurang adil dan pasti dalam proses penegakan hukum. Tujuan penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan sejauh mana kemanfaatan putusan KPPU yang hanya memberikan sanksi berupa pelaporan saja tanpa mengenakan sanksi denda, dimana hal tersebut merupakan hal yang cenderung kurang adil dan pasti dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa putusan KPPU tersebut menurut beberapa sumber dan penulis cenderung kurang adil dan pasti dalam proses penegakan hukum. Mengingat ke tujuh maskapai penerbangan tersebut secara  sah dan meyakinkan telah melakukan ketentuan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, namun yang menjadi koreksi harusnya dapat pula dijatuhkan ancaman sanksi denda dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi KPPU tidak menjatuhkan sanksi denda. Kesimpulan dalam penelitian ini terhadap putusan KPPU menurut penulis kurang memberikan efek jera kepada para pelaku usaha yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persaingan usaha tidak sehat. Kata Kunci: Pelaporan tertulis; KPPU; Pelaku Usaha;
Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak melalui Restorative Justice Arya Wibisono; Yeni Wedowaty
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.448 KB) | DOI: 10.12928/adlp.v2i1.5440

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi manusia yang tinggi, maka dari itu di dalam seluruh lapisan masyarakat memiliki pemikiran serta taraf hidup yang berbeda-beda. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi maka setiap orang dengan mudah memperoleh informasi berbeda-beda dari mana saja. Tak dapat dipungkiri dikarenakan kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat semakin tahu akan beberapa ilmu dan peristiwa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dilihat dari sisi negatif dari perkembangan teknologi yaitu semakin maraknya tingkat kejahatan karena banyak cara untuk melakukan segala tindak pidana apapun. Selain dari teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, ada beberapa faktor lain mempengaruhi tindak kejahatan seperti keimanan, ilmu pengetahuan, serta pengaruh dari lingkungan sekitar. Biasanya tindak pidana terutama tindak pidana penganiayaan banyak dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, tetapi dengan adanya beberapa faktor pendorong maka anak-anak dibawah umur pun melakukan tindak penganiayaan tersebut tanpa melihat siapa yang menjadi sasaran nya. Dikarenakan yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah seorang anak-anak maka harus diperlakukan secara khusus, mengingat seorang anak masih memiliki masa depan. Maka dari itu perlu ditekan kan nya penyelesaian masalah secara restoratif justice, agar di dalam penyelesaian nya mencapai keadilan yang dapat dirasakan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan nya pun harus mendapatkan dukungan dari aturan yang berlaku itu sendiri serta lingkungan masyarakat tersebut.
Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen Almira Putri Aryani; Liana Endah Susanti
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.349 KB) | DOI: 10.12928/adlp.v2i1.5610

Abstract

Marketplace adalah platform yang berperan sebagai pihak ketiga atau perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli secara online. Jenis–jenis dari marketplace terbagi menjadi dua, yaitu murni dan konsinyasi. Marketplace murni mempunyai peran penting sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli, sedangkan marketplace konsinyasi merupakan jenis pasar daring yang mana penjual hanya memiliki akses untuk menitipkan produk. Marketplace sangatlah menguntungkan bagi banyak pihak dan kegiatan bertransaksi melalui online marketplace juga memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen pengguna marketplace. Salah satu contoh adanya ancaman kejahatan pada e-commerce seperti halnya cyber law dan masih banyak lagi. Konsumen marketplace harus mengetahui tata cara bertransaksi secara online dengan benar dan tepat guna meminimalisir adanya resiko-resiko seperti kecurangan-kecurangan atau penipuan utamanya terkait penyalahgunaan data konsumen yang dapat merugikan pihak konsumen itu sendiri. Artikel ini bertujuan mengkaji pentingnya perlindungan data konsumen dalam transaksi online pada marketplace terhadap kepuasan konsumen, dikarenakan perlindungan data pribadi konsumen belum dapat diwujudkan. Hal ini dapat dilihat adanya berbagai kasus terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen dan untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan kajian menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa keamanan data pribadi konsumen sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan keamanan data pribadi merupakan hal yang penting bagi pengguna E-Commerce.  
UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional Wita Setyaningrum; Gusti Fitriyandi; Mufti Khakim
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.537 KB) | DOI: 10.12928/adlp.v2i1.5630

Abstract

Konflik di Republik Demokratik Kongo adalah sebuah konflik antar suku yang menewaskan banyak warga sipil sehingga menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konflik tersebut terjadi selama dua dekade yaitu tahun 1996-1997 dan 1998-2003 yang mana dalam konflik tersebut menggunakan tentara anak, hal ini membuat United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan mitranya bergerak untuk menyelamatkan mereka dari genggaman angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok milisi bersenjata. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu mengenai mekanisme perekrutan tentara anak dan peranan UNICEF dalam mencegah eksploitasi anak. Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama yakni, 1) untuk mengetahui mekanisme perekrutan tentara anak; dan 2) untuk mengetahui peranan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam mencegah eksploitasi anak di Republik Demokratik Kongo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Kemudian teknik analisis data dilakukan berdasarkan kepustakaan (Library Research), jurnal dan internet selanjutnya disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa perekrutan tentara anak menggunakan cara penculikan dan propaganda, bergabungnya anak-anak juga karena sukarela sebab tekanan terhadap orang terdekatnya. Selanjutnya United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam penyelamatan bekerja sama antar mitra kerja yaitu melaksanakan program negosiasi dengan kelompok bersenjata yang merekrut anak-anak, menjaga perdamaian serta pengembalian kondisi kesehatan dan pendidikan anak-anak di Republik Demokratik Kongo dengan acuan hukum internasional yang berlaku.
Sumpah Pemutus: Konstruksi Hukum terhadap Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt Wida Rachmawati; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.415 KB) | DOI: 10.12928/adlp.v2i1.6318

Abstract

Sumpah pemutus termasuk alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Tujuan pelaksanaan sumpah adalah supaya orang yang bersumpah memberikan keterangan yang jujur, sehingga dapat mengakhiri sengketa di antara para pihak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum sumpah pemutus dalam Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, dan didukung wawancara. Pengumpulan datanya menggunakan teknik study literature dengan jenis pendekatan kasus (kasus approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumpah pemutus telah diatur Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPer, Pasal 156 dan Pasal 177 HIR serta Pasal 183 RBg. Sumpah pemutus memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, menentukan, dan mengakhiri sengketa. Hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt salah menerapkan hukum karena sumpah pemutus yang dimohonkan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Putusan tingkat pertama yang terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum acara dapat diajukan permohonan pada tingkatan banding, kasasi dan peninjauan kembali selama syarat pengajuan masih dalam batas waktu yang telah ditentukan. Terhadap sumpah pemutus palsu maka dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)