Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Veritas et Justitia Jurnal Hukum Novelty Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Jurnal Surya Masyarakat Res Judicata PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan JUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Masyarakat Community Empowerment Borobudur Law Review Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Jurnal Dedikasi Hukum Ahmad Dahlan Legal Perspective Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Media of Law and Sharia
Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Susanto, Muhammad Hajir; Puspitasari, Yonika; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1349

Abstract

Secara konstitusional setiap warga negara mempunyai hak keperdataan yang harus dijamin dan dilindungi. Tidak semua anak lahir bernasib baik. Ada anak dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah disebut anak sah. Sementara, disebut anak luar kawin yaitu anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah di mana laki-laki dan perempuan yang masih perjaka dan perawan. Adanya perbedaan hak yang diterima anak sah dengan anak luar kawin menarik untuk dikaji menggunakan berbagai perspektif, salah satu perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan konsep hukum Islam. Nasab anak dalam hukum Islam dibedakan antara anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan sah namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Adapun hubungan anak luar kawin dengan bapaknya menurut hukum Islam, yakni tidak memilik hak keperdataan berupa tidak ada hubungan nasab, tidak saling mewarisi, dan tidak dapat menjadi wali nikah.
Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
JUSTISI Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i1.1170

Abstract

Kajian mengenai batas usia perkawinan ditinjau dari berbagai perspektif terus dilakukan oleh para akademisi, karena usia kawin seseorang bagian inheren untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan batas usia perkwinan perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia perkawinan perspektif hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam memiliki pengaturan berbeda, namun mempunyai kesamaan dalam meraih tujuan perkawinan. Keluarga sakinah dibentuk melalui perkawinan yang sah. Dalam perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah, memilih pasangan harus mempertimbangkan otonomi dan usia dewasa. Kedewasaan pada kesiapan menikah bukan sekedar memperhatikan baligh (kedewasaan biologis), tetapi harus pada pertimbangan rusyd (kedewasaan psikologis-sosial) yang jika  diterjemahkan dalam ke dalam usia adalah usia 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan.
Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta Susanto, Muhammad Hajir; Muizz, Fattah Nuur; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5253

Abstract

Perjanjian antara penanggung dan tertanggung dalam asuransi menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang tidak ditunaikan secara seimbang oleh para pihak yang melakukan perjanjian mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang dapat memicu sengketa. Salah satunya wanprestasi karena pemegang polis tidak membayar premi kepada perusahaan asuransi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi konsep wanprestasi dalam pembayaran premi asuransi dan penerapan alternatif penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi oleh pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kajian lapangan dengan wawancara kepada responden. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang polis dapat dinyatakan wanprestasi apabila lalai membayar premi sebagai implementasi hubungan timbal balik atas pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Akibat hukum yang ditimbulkan ketika pemegang polis wanprestasi adalah berakhirnya perjanjian asuransi dan pihak tertanggung kehilangan hak mendapatkan manfaat asuransi. PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta telah menerapkan penyelesaian sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dengan diawali proses musyawarah mufakat. Apabila musyawarah gagal akan dilanjutkan ke tahap arbitrase atau pengadilan.
Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun Muhhamad Habibi Miftakhul Marwa
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 23 No. 01 (2020): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/yustika.v23i01.2403

Abstract

Act No. 11 of 1992 about the Pension fund states retirement funds as legal entities that manage and run retirement programs that promise retirement benefits when retired or full duty to participants. As a legal entity of course the pension fund is based on the subject of the law as a human being, which has the right and obligation to do legal action to the other party. Pension funds have a legal entity status and may conduct activities from the date of ratification by the Financial Services Authority. Reviewed from the theory or the terms of the legal entity, the status of the legal entity of the Pension Fund has fulfilled the requirements of the material or formyl in the establishment of pension funds, such as having a separate property from the founders, have a specific goal to Conduct retirement benefits, have their own interests, have a regular organization in the Division of duties and functions between founders, supervisory boards, and managers, and obtain recognition and confirmation from the State authority. While the pension fund as an independent legal entity does not use the form of legal entity such as limited liability company, cooperative, or foundation, because there is a concept in the legal entity that does not conform to the concept of pension funds. Keywords: Legal Subject, Legal Entity, Pension Fund AbstrakUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun pada saat telah pensiun atau pensiun kepada pesertanya. Sebagai badan hukum, dana pensiun terletak sebagai subjek hukum layaknya manusia, yang memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan perbuatan hukum kepada pihak lain. Dana pensiun berbadan hukum dan dapat melaksanakan kegiatan sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dilihat dari teori dan persyaratan badan hukum, badan hukum dana pensiun telah memenuhi persyaratan baik materiil maupun formil dalam pembentukan dana pensiun, seperti memiliki kekayaan yang terpisah dari pendirinya, mempunyai tujuan khusus dalam menyelenggarakan manfaat pensiun, memiliki kepentingan, menyelenggarakan organisasi dalam pembagian tugas dan fungsi antara pendiri, dewan pengawas, dan pengurus, serta memperoleh pengakuan dan pengesahan dari otoritas negara. Dana pensiun sebagai badan hukum mandiri tidak menggunakan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan, karena terdapat konsep dalam badan hukum yang tidak sesuai dengan konsep dana pensiun. Kata Kunci: Subjek Hukum; Badan Hukum; Dana Pensiun
Al-Walā` in Islamic Inheritance Law: Looking for Its Legal Effects Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Jurnal Hukum Novelty Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v11i1.a15307

Abstract

Introduction to The Problem: Slaves and slavery had existed since before Islam preached by Muhammad (PBUH). Islam provides gradual problem-solving methods regarding slavery; one of them is through inheritance. In Islamic Law terms, it called al-walā’ or liberated slaves. The slave that freed by the master will gain the estate from him. However, slavery is now viewed as merely an academic discourse since it is considered no longer exist.Purpose/Objective Study: The purpose of this research is to find out the legal standing and legal effect of al- walā’ in the Islamic Inheritance Law.Design/Methodology/Approach: This study is classified as a normative study. The study employed secondary data obtained from the literature review on al- walā,’ and it analyzed descriptively using the conceptual approach.Findings: The study found that the substance for al- walā’ in the Islamic Inheritance Law of inheritance is to liberate slavery through legal descent-based kinship (nasab ḥukmī). A person who frees the slaves holds al- walā’ right. Accordingly, he has the right to inherit the slave’s wealth when the slave dies and does not have any inheritors. Second, al- walā’ brings a legal effect on the freed slaves, namely, the person who releases the slave, the slave’s left wealth, guardianship, legal competence, and the inheritance itself.
MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4059

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep hukum perkawinan dan model penyelesaian perselisihan perkawinan untuk menghindari perceraian perspektif hukum adat dan hukum Islam. Prinsip utama dilakukan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan selama-lamanya bukan sementara. Perselisihan rumah tangga yang tidak segera diselesaikan menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Akibat perceraian akan menimbulkan problematika terhadap anak, harta selama perkawinan, dan status salah satu bekas suami-istri menjadi janda atau duda. Artikel ini secara spesifik fokus menganalisis bagaimana konsep perkawinan dan model penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini adalah (1) Hukum perkawinan adat berpedoman pada pandangan hidup masyarakat adat yang dicerminkan pada sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan, pelaksanaan hukum perkawinan Islam berdasarkan sumber hukum Islam. Perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Setiap terjadi perselisihan perkawinan dianjurkan untuk segera diselesaikan supaya tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. (2) Model penyelesaian perselisihan perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam diutamakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Mekanisme pelaksanaan musyawarah untuk damai dalam hukum adat dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih dibantu keluarga. Apabila tidak berhasil dimintakan bantuan kepada tokoh adat dan kepala desa yang dianggap memilik kewenangan dan otoritas lebih dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan model penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum Islam ialah melalui musyawarah, mediasi dan mengangkat hakam.
JUAL-BELI SATWA BURUNG DILINDUNGI NEGARA: TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Muhammad Hajir Susanto; Pribadi Nur Angga; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3102

Abstract

Maraknya perdagangan satwa burung yang dilindungi negara menjadikan jumlah spesies tersebut semakin sedikit dan cenderung punah. Kepunahan suatu spesies akan berdampak terhadap ekosistem yang lainnya. Salah satu penyebab banyaknya praktik jual-beli satwa burung dilindungi adalah rendahnya proses penegakan hukum, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Artikel ini bertujuan untuk membahas tinjauan hukum perjanjian terhadap jual-beli burung yang dilindungi negara dan mengulas mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normative (normative legal research) dengan menelusuri studi pustaka (literatur research) yang relevan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli satwa burung yang dilindungi negara bertentangan dengan hukum perjanjian, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Terutama syarat objektif berupa objek perjanjian termasuk yang dilarang untuk diperdagangkan, dan tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal karena jual-beli satwa yang dilindungi negara masuk kategori tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelaku perdagangan satwa burung dilindungi dapat dilakukan penegakan hukum menggunakan sanksi pidana dengan dipidana denda minimal 100-500 juta dan penjara 1-5 tahun, atau melalui gugatan perdata dengan minta kompensasi ganti rugi.
Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
JUSTISI Vol. 7 No. 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i1.1170

Abstract

Kajian mengenai batas usia perkawinan ditinjau dari berbagai perspektif terus dilakukan oleh para akademisi, karena usia kawin seseorang bagian inheren untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan batas usia perkwinan perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia perkawinan perspektif hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam memiliki pengaturan berbeda, namun mempunyai kesamaan dalam meraih tujuan perkawinan. Keluarga sakinah dibentuk melalui perkawinan yang sah. Dalam perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah, memilih pasangan harus mempertimbangkan otonomi dan usia dewasa. Kedewasaan pada kesiapan menikah bukan sekedar memperhatikan baligh (kedewasaan biologis), tetapi harus pada pertimbangan rusyd (kedewasaan psikologis-sosial) yang jika  diterjemahkan dalam ke dalam usia adalah usia 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan.
Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Muhammad Hajir Susanto; Yonika Puspitasari; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
JUSTISI Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1349

Abstract

Secara konstitusional setiap warga negara mempunyai hak keperdataan yang harus dijamin dan dilindungi. Tidak semua anak lahir bernasib baik. Ada anak dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah disebut anak sah. Sementara, disebut anak luar kawin yaitu anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah di mana laki-laki dan perempuan yang masih perjaka dan perawan. Adanya perbedaan hak yang diterima anak sah dengan anak luar kawin menarik untuk dikaji menggunakan berbagai perspektif, salah satu perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan konsep hukum Islam. Nasab anak dalam hukum Islam dibedakan antara anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan sah namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Adapun hubungan anak luar kawin dengan bapaknya menurut hukum Islam, yakni tidak memilik hak keperdataan berupa tidak ada hubungan nasab, tidak saling mewarisi, dan tidak dapat menjadi wali nikah.
Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Muhammad Habibi Miftakhul Marwa; Puji Sulistyaningsih
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.807 KB)

Abstract

Maqashid al-sharia aims to create benefit and prevent loss in fulfilling basic human needs, namely by protecting religion, soul, mind, descent and property. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) is expected to be able to develop a complete human being by creating fair trading business activities for consumers and business actors, so that basic human needs are met. Maqashid al-sharia and UUPK both have the goal of benefit and aspects of protection of fundamental human rights. The concept of maqashid al-sharia has indirectly been realized in the articles of the UUPK in the form of fulfilling rights and obligations as a manifestation of attracting benefit for consumers and business actors, while actions that are prohibited by business actors are to prevent consumer losses. Keywords: maqashid al-syariah, consumer protection. Abstrak Maqashid al-syariah bertujuan mewujudkan kemashlahatan dan mencegah kerugian dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yaitu dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan mampu membangun manusia seutuhnya dengan menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang fair bagi konsumen dan pelaku usaha, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Maqashid al-syariah dan UUPK sama-sama memiliki tujuan kemashlahatan dan aspek perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia. Konsep maqashid al-syariah secara tidak langsung telah direalisasikan dalam pasal-pasal UUPK berupa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai perwujudan menarik kemashlahatan bagi konsumen dan pelaku usaha, sedangkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk mencegah kerugian konsumen. Kata kunci: maqashid al-syariah, perlindungan konsumen,
Co-Authors Ani Yunita Asyiqin, Istianah Zainal Berliana Dyah Cahyo Wati Putri Beta, Hilmawati Usman Tenri Deslaely Putranti Fauzan Muhammadi Fithriatus Shalihah Haris Haris Ilham Lahiyah Imaduddin, Zhorif Agung Immawan Wahyudi Indah Nur Shanty Saleh Indrisa, Echa Isti'anah ZA Kurnia Dewi Anggraeny M Hajir Susanto Megawati , Megawati Mohammad Azam Hussain Muhammad Hajir Susanto Muhammad Hajir Susanto Muhammad Nur Syuhada Muhammadi, Fauzan Muizz, Fattah Nuur Norma Sari Pribadi Nur Angga Puji Sulistyaningsih Puspitasari, Yonika Sholahuddin Al-Fatih Siti Zuliyah Suryadi Suryadi Susanto, Muhammad Hajir Wida Rachmawati Williat Azwar Yonika Puspitasari