cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Philipus Keban
Contact Email
philipus-k@fisip.unair.ac.id
Phone
+6281913053560
Journal Mail Official
jgar@journal.unair.ac.id
Editorial Address
Department of Administration Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Kampus B, Jl Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya-60286, East Java, Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Governance and Administrative Reform
Published by Universitas Airlangga
ISSN : -     EISSN : 29629578     DOI : https://doi.org/10.20473/jgar.v3i1.37931
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Governance and Administrative Reform (e-ISSN: 2962-9578) is a peer reviewed open access scientific journal published by Universitas Airlangga. The scope for Journal of Governance and Administrative Reform includes: public policy, governance, administrative reform. Each volume of Journal of Governance and Administrative Reform is counted in each calendar year that consists of 2 issues. Journal of Governance and Administrative is published twice per year every June and December. Articles published in Journal of Governance and Administrative include: Article research, Article review of literature studies and book reviews in the field of public administration. Articles could be written in either Bahasa Indonesia or English. Contributors for Journal of Governance and Administrative are researchers, lecturers, students, public administration academics, practitioners of private organizations and government practitioners to be able to identify and dialogue about the philosophy, theory and practices of public administration which are considered to improve their performance in Indonesia and worldwide.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 74 Documents
 4   5   6   7   8 
Educational Governance: A Literature Review Idris Onia, Saifaldin
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Governance and Administrative Reform
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgar.v6i2.71954

Abstract

Abstract Educational governance encompasses the institutional structures and operational dynamics through which educational systems assign responsibilities, formulate objectives and strategies, and implement policies and programs. This study aims to conceptualize governance with a specific focus on its application in the educational context. Employing a qualitative and interpretive research approach, the study draws on a comprehensive review of existing literature, particularly scholarly works on educational governance. The paper examines the foundational definitions and theoretical underpinnings of governance and educational governance. The findings suggest that governance within educational institutions constitutes the rational and lawful exercise of administrative authority and decision-making, governed by legal frameworks, standards, and rules that define the relationship between institutional leadership and stakeholders. The study concludes by recommending the integration of educational governance as a core component in the training programs for school directors, emphasizing its role in fostering institutional development and promoting good governance practices within schools. Keywords: governance; educational governance; good governance; literature review   Abstrak Tata kelola pendidikan mencakup struktur kelembagaan dan dinamika operasional yang memungkinkan sistem pendidikan untuk mendistribusikan tanggung jawab, merumuskan tujuan dan strategi, serta melaksanakan kebijakan dan program. Studi ini bertujuan untuk mengonseptualisasikan tata kelola, dengan fokus khusus pada penerapannya dalam konteks pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan interpretatif, kajian ini mengacu pada tinjauan literatur yang komprehensif, terutama terhadap karya-karya ilmiah mengenai tata kelola pendidikan. Artikel ini mengkaji definisi dasar serta landasan teoretis dari konsep tata kelola dan tata kelola pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola dalam lembaga pendidikan merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan administratif dan pengambilan keputusan yang rasional dan sesuai hukum, yang diatur oleh kerangka hukum, standar, dan aturan yang menetapkan hubungan antara kepemimpinan institusi dan para pemangku kepentingan. Studi ini menyimpulkan dengan merekomendasikan integrasi tata kelola pendidikan sebagai komponen utama dalam program pelatihan bagi para kepala sekolah, dengan penekanan pada perannya dalam mendorong pengembangan institusional dan penerapan praktik tata kelola yang baik di lingkungan sekolah. Kata kunci: tata kelola; tata kelola pendidikan; tata kelola yang baik; tinjauan literatur
Governance And Youth Empowerment Initiatives In Nigeria: To What Extent Has It Curbed Crime Rates? Adegbami, Adeleke; Egugbo, Cletus Chuks
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Governance and Administrative Reform
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgar.v6i2.73440

Abstract

Abstract The study investigates the need for youth empowerment, the barriers hindering youth empowerment programs, and the extent to which these programs have been effective in reducing crime and criminal activities in Nigeria. It draws upon secondary data, including textbooks, academic journals, government documents, newspapers, and online sources, which were analyzed using content analysis. The findings highlight that youth empowerment is essential for enabling young people to assume leadership roles, foster innovation and creativity, and contribute to the nation's economic growth and development. Regarding the barriers to youth empowerment programs, the study identifies several challenges: reluctance among youth to participate in empowerment initiatives, a lack of awareness about the benefits of these programs, inadequate or insufficient funding, a lack of transparency among those managing youth empowerment efforts, misappropriation of funds, distractions from social media, and a prevailing mentality among youth focused on quick financial gains. Furthermore, the study reveals that the current structure and implementation of youth empowerment programs in Nigeria are insufficient to address the needs of the large youth population. Despite various empowerment initiatives introduced by successive Nigerian administrations, the study concludes that persistent socio-economic crises evidenced by limited access to education and skills development, rising unemployment rates, and widespread poverty and hunger continue to plague the country. Without addressing these foundational issues, crime and criminal activities are likely to persist. In light of these findings, the study recommends the ongoing and deliberate development of the youth population's capacities as a critical step toward fostering a peaceful environment and achieving national development. Keywords: governance; youth empowerment; unemployment; poverty; hunger and crimes.   Abstrak  Penelitian ini menyelidiki kebutuhan pemberdayaan pemuda, hambatan-hambatan yang menghalangi program pemberdayaan pemuda, dan sejauh mana program-program tersebut efektif dalam mengurangi kejahatan dan aktivitas kriminal di Nigeria. Penelitian ini mengandalkan data sekunder, termasuk buku teks, jurnal akademik, dokumen resmi pemerintah, surat kabar, dan sumber-sumber daring, yang dianalisis menggunakan analisis konten. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pemuda sangat penting untuk memungkinkan generasi muda mengambil peran kepemimpinan, mendorong inovasi dan kreativitas, serta berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Terkait dengan hambatan-hambatan pada program pemberdayaan pemuda, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan: ketidakinginan pemuda untuk berpartisipasi dalam inisiatif pemberdayaan, kurangnya kesadaran tentang manfaat program-program tersebut, alokasi dana yang tidak memadai atau tidak mencukupi, kurangnya transparansi di antara mereka yang mengelola upaya pemberdayaan pemuda, penyalahgunaan dana, gangguan dari media sosial, dan mentalitas pemuda yang lebih fokus pada pencapaian keuntungan finansial secara cepat. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa struktur dan pelaksanaan program pemberdayaan pemuda yang ada di Nigeria saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi pemuda yang besar. Meskipun berbagai inisiatif pemberdayaan telah diperkenalkan oleh pemerintahan-pemerintahan yang berganti di Nigeria, penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis sosial-ekonomi yang terus berlanjut yang terlihat dalam terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan, meningkatnya tingkat pengangguran, serta kemiskinan dan kelaparan yang melanda terus menghantui negara. Tanpa mengatasi masalah-masalah mendasar ini, kejahatan dan aktivitas kriminal kemungkinan besar akan terus terjadi. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kapasitas populasi pemuda secara berkelanjutan dan terencana sebagai langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang damai dan mencapai pembangunan nasional. Kata kunci: tata kelola pemerintah; pemberdayaan pemuda; pengangguran; kemiskinan; kelaparan dan kejahatan.
Eroding Traditional Institutions and the Escalation of Banditry in Nupe Communities Idrees Gana, Mahmud; Adeleye Oluwaseyi, Wisdom; Ogaji Adamu , Tijani; Yahaya, Liman
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Governance and Administrative Reform
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgar.v6i2.75757

Abstract

Abstract The rise of banditry in rural Nigeria has attracted significant attention, yet limited empirical research has examined the role of traditional institutions in shaping local security outcomes. This study explores the relationship between the decline of traditional institutions and the escalation of banditry in Nupe communities, specifically focusing on Pategi and Lafiagi in Kwara State. Guided by functionalism theory, the study conceptualizes traditional institutions as essential components of community stability. Their weakening disrupts social regulation and creates governance gaps that are exploitable by criminal actors. A survey research design was employed, utilizing structured questionnaires administered online to 136 respondents. Data were analyzed using descriptive statistics and analysis of variance (ANOVA) with SPSS version 23. The results indicate a statistically significant association between the perceived erosion of traditional authority and the increased incidence of banditry, leading to the rejection of the null hypotheses. While traditional rulers still enjoy substantial community trust, their ability to manage conflicts and contribute to security has diminished. This study makes an empirical contribution by demonstrating that the decline of local institutions is a critical factor in rural insecurity, in addition to commonly cited economic and policing deficiencies. It concludes that revitalizing traditional institutions within hybrid security governance frameworks can strengthen community-based responses to banditry. Keywords: traditional institutions; banditry; nupe communities; pategi; lafiagi Abstrak Meningkatnya tindak perampokan di pedesaan Nigeria telah menarik perhatian yang signifikan, namun penelitian empiris yang membahas peran lembaga tradisional dalam membentuk hasil keamanan lokal masih terbatas. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kemunduran lembaga tradisional dan eskalasi tindak perampokan di komunitas Nupe, dengan fokus khusus pada Pategi dan Lafiagi di Provinsi Kwara. Berdasarkan teori fungsionalisme, penelitian ini memandang lembaga tradisional sebagai komponen penting dalam stabilitas komunitas. Pelemahan lembaga tersebut mengganggu pengaturan sosial dan menciptakan celah dalam pemerintahan yang dapat dieksploitasi oleh aktor kriminal. Desain penelitian survei digunakan, dengan menyebarkan kuesioner terstruktur secara online kepada 136 responden. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis varians (ANOVA) dengan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara erosi wewenang tradisional yang dirasakan dan meningkatnya insiden perampokan, yang mengarah pada penolakan hipotesis nol yang relevan. Meskipun pemimpin tradisional masih mendapatkan kepercayaan yang besar dari komunitas, kemampuan mereka untuk mengelola konflik dan berkontribusi pada keamanan telah berkurang. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa kemunduran lembaga lokal merupakan faktor penting dalam ketidakamanan pedesaan, selain kekurangan ekonomi dan kekurangan dalam kepolisian yang sering dikemukakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi lembaga tradisional dalam kerangka pemerintahan keamanan dapat memperkuat respons berbasis komunitas terhadap perampokan. Kata kunci: lembaga tradisional; perampokan; komunitas nupe; pategi; lafiagi
Examining The Veracity Or Otherwise Of Woodrow Wilson’s Theory Of Politics-Administrative Dichotomy In Contemporary Nigeria’s Public Sector Management Okoh, Itebite
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Governance and Administrative Reform
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgar.v6i2.77715

Abstract

Abstract Woodrow Wilson’s idealized conception of the politics administration dichotomy continues to prove challenging in the context of Nigeria’s public sector. The persistent blurring of boundaries between political and administrative functions has contributed to systemic issues, including politicization, inefficiency, inter institutional conflict, and suboptimal service delivery. This study seeks to identify key points of intersection between political and administrative domains within Nigeria’s public institutions and to propose strategic approaches for their effective coexistence, thereby enhancing service quality, institutional efficiency, accountability, and transparency. Anchored in public choice theory which conceptualizes political and bureaucratic actors as rational, self-interested individuals the study adopts an emic ontological perspective consistent with qualitative research paradigms. Secondary qualitative data were obtained from a variety of sources, including online newspapers, reports from anti-corruption agencies and non governmental organizations (NGOs), academic monographs, and peer-reviewed journal articles. These data were systematically analyzed using content analysis techniques. The findings demonstrate a significant degree of politicization across Ministries, Departments, and Agencies (MDAs), notably in areas such as financial and budgetary administration, recruitment, appointment, promotion, project execution, disciplinary procedures, and policy development. These dynamics undermine the classical distinction between politics and administration originally posited by Wilson. This study contends that a functional synergy between both spheres is attainable through targeted reforms. Recommended measures include strengthening merit-based recruitment and promotion processes to foster professionalism, enforcing ethical standards to safeguard institutional integrity, and cultivating collaborative relationships between political and administrative actors rooted in a shared commitment to public service. To mitigate the limitations of the current methodology, future research should incorporate interviews or adopt mixed method approaches. Comparative analyses across diverse administrative systems are also encouraged to deepen understanding of the complexities surrounding the politics administration dichotomy. Keywords: politics; public administration; administrative dichotomy; governance   Abstrak Konsepsi Woodrow Wilson mengenai dikotomi politik–administrasi terus menjadi tantangan dalam konteks sektor publik di Nigeria. Kaburnya batas antara fungsi politik dan administrasi telah berkontribusi terhadap berbagai permasalahan sistemik, termasuk politisasi, inefisiensi, konflik antar lembaga, serta rendahnya kualitas layanan publik. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik persinggungan utama antara ranah politik dan administrasi dalam institusi publik Nigeria, serta mengusulkan pendekatan strategis untuk memastikan koeksistensi yang efektif di antara keduanya, guna meningkatkan kualitas layanan, efisiensi kelembagaan, akuntabilitas, dan transparansi. Berlandaskan pada teori pilihan publik yang memandang aktor politik dan birokrasi sebagai individu rasional yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri. penelitian ini mengadopsi perspektif ontologis emik yang sejalan dengan paradigma penelitian kualitatif. Data kualitatif sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk surat kabar daring, laporan lembaga antikorupsi dan organisasi non pemerintah (NGO), monograf akademik, serta artikel jurnal ilmiah terindeks. Seluruh data dianalisis secara sistematis menggunakan teknik analisis isi. Temuan menunjukkan tingkat politisasi yang tinggi di berbagai Kementerian, Departemen, dan Lembaga (KDL), khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan anggaran, rekrutmen, pengangkatan, promosi, pelaksanaan proyek, prosedur disipliner, serta perumusan kebijakan. Dinamika ini merusak pemisahan teoretis antara politik dan administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Wilson. Penelitian ini berargumen bahwa sinergi fungsional antara kedua ranah tersebut dapat dicapai melalui reformasi yang terarah. Rekomendasi mencakup penguatan sistem berbasis merit dalam proses rekrutmen dan promosi untuk mendorong profesionalisme, penegakan standar etika untuk menjaga integritas kelembagaan, serta pengembangan hubungan kolaboratif antara aktor politik dan administratif yang dilandasi komitmen bersama terhadap pelayanan publik. Untuk mengatasi keterbatasan metodologi saat ini, penelitian lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan wawancara atau pendekatan metode campuran. Analisis perbandingan lintas sistem administrasi juga dianjurkan untuk memperdalam pemahaman terhadap kompleksitas dikotomi politik administrasi. Kata kunci: politik; administrasi publik; dikotomi administratif; tata kelola

Page 8 of 8 | Total Record : 74

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Governance and Administrative Reform More Issue