cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Akram
Contact Email
sekretariatjurnalkumdil@gmail.com
Phone
+6221-29079286
Journal Mail Official
jurnalhukumperadilan@mahkamahagung.go.id
Editorial Address
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 Lt. 10 Cempaka Putih Jakarta Pusat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Peradilan
Published by Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI
ISSN : 23033274     EISSN : 25281100     DOI : https://doi.org/10.25216/jhp
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is published by the Research Center for Law and Judiciary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. JHP aimed to be a peer-reviewed platform and an authoritative source of information on legal and judiciary studies. The scope of JHP is analytical, objective, empirical, and contributive literature on the dynamics and development of legal studies, specifically in Indonesia. JHP welcomes scientific papers on a range of topics from research studies, judicial decisions, theoretical studies, literature reviews, philosophical and critical consultations that are analytical, objective, and systematic. However, from a wide range of topics that researchers can choose from, JHP puts more attention to the papers focusing on the sociology of law, living law, legal philosophy, history of national law, customary law, literature studies, international law, interdisciplinary, and empirical studies. Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is a media dedicated to judicial personnel, academician, practitioners, and law expertise in actualizing the idea of research, development, and analysis of law and judiciary. Jurnal Hukum dan Peradilan comes out three times a year in March, July, and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 3 (2021)" : 7 Documents clear
PEMBERIAN KONSESI KEPADA INVESTOR DI ATAS TANAH ADAT DAN EKSISTENSI HUKUM ADAT. Iwan Erar Joesoef
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.361-379

Abstract

Pemberian konsesi oleh pemerintah kepada investor telah menimbulkan banyak konflik pertanahan antara investor-investor pemegang izin, lisensi ataupun konsesi dan masyarakat hukum adat. Data konflik yang telah dicatat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara maupun Sawit Watch telah mencapai 500-800 kasus konflik tanah antara investor-investor tersebut dan masyarakat hukum adat. Tehadap konflik-konflik tersebut Mahkamah Konstitusi Indonesia kemudian telah mengeluarkan putusan yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa eksistensi hutan adat tidak lagi masuk sebagai bagian dari hutan negara. Artinya Pemerintah harus mengakui eksistensi tanah adat bukan merupakan tanah negara. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan izin konsesi kepada para investor yang akan mengelola sumber-sumber daya alam dan mineral di atas tanah adat dengan tetap menghargai hukum adat setempat. Penelitian penulisan konseptual ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan teori yang dilakukan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa hukum tertulis yang tidak didasarkan pada hukum adat yang telah mengalami saringan, tidak akan mempunyai basis sosial yang kuat dan menjadi hukum yang tidak efektif serta mengakibatkan merosotnya wibawa hukum. Hasil kajian ini diharapkan pemerintah yang diberikan Hak Menguasai Negara dapat melakukan kewenangannya sesuai konstitusi khususnya dalam membuat kebijakan pemberian konsesi pemanfaatan sumber daya alam di atas tanah adat kepada investor, tanpa menimbulkan konflik hukum dengan Masyarakat Hukum Adat.
DILEMATISASI REGULASI KELEMBAGAAN ANTAR LEMBAGA KEKUASAAN KEHAKIMAN DITINJAU MENURUT KONSEP CHECK AND BALANCES Zaki Ulya
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.337-360

Abstract

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa perubahan besar dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan lembaga baru seperti MK dan KY selain MA, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita reformasi dengan prinsip checks and balances. Manifestasi pengaturan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman secara atribusi diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B dan 24C UUD NRI Tahun 1945.  Berdasarkan sifatnya kewenangan kekuasaan kehakiman mencakup kewenangan limitative dan non limitative yang diatur melalui undang-undang masing-masing lembaga. Namun, pengaturan kelembagaan kehakiman tersebut menimbulkan dilematisasi dan ketidak harmonisan hukum. Hal ini diakibatkan multi tafsir pengaturan kewenangan masing-masing lembaga. Sehingga polemik kelembagaan tersebut diselesaikan melalui proses judicial review. Permasalahan muncul ketika proses revisi undang-undang yang dibatalkan oleh MK, tidak dipenuhi dalam proses legislasi sehingga tetap memunculkan disharmonisasi hukum antar kelembagaan kekuasaan kehakiman.
JOB CREATION LAW: WHAT'S NEXT CHANGE IN INDONESIAN BUSINESS COMPETITION LAW? Syamsul Maarif
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.479-500

Abstract

The Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation amended 79 laws, including Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Far from being comprehensive, the Job Creation Law amended the system of law enforcement regarding business competition that had been in place for over twenty years. With a normative method, this research aims to discuss the legal implications of the effectuation of the Job Creation Law regarding the enforcement of the law concerning business competition. This research reveals that Law 11/2020 could lead to a better legal certainty and adequacy of law enforcement concerning business competition in Indonesia in the time to come. 
Discontinuation Of Employment Relations Because The Efficiency In The Era Of Industrial Revolution 4.0 I Dewa Ayu Widyani; Desiana Lasmaria
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.407-420

Abstract

Revolusi Industri 4.0 telah memberikan pengaruh terhadap pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Alasan efisiensi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan polemik yang berdampak kepada besarnya jumlah pengangguran. Penelitian dilakukan secara normatif yang bertujuan untuk menelaah undang-undang ketenagakerjaan yang belum mampu melindungi hak berkerja di era revolusi industri 4.0. Efisiensi di revolusi industri 4.0 akan mengancam kehidupan pekerja dimasa yang akan datang, dengan tergantikannya tenaga manusia dengan tenaga robot. Hak berkerja yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 di dalam Pasal 28A- 28J terancam hilang dengan berkembangnya zaman. Kewajiban konstitusi dari pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi pekerja di era revolusi industri 4.0, karena berkerja merupakan hak asasi manusia untuk mempertahankan kehidupannya.
DEVELOPMENT OF TRAINING FOR THE POSITION OF REGISTRARS IN THE SUPREME COURT moch ridwan
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.380-406

Abstract

The registrar's position within the Supreme Court is a career position with the status of a Civil Servant, who is specifically tasked with regional and central courts to receive, examine, adjudicate and settle registered cases. The clerk of the court who serves in the Court has an important role in handling the administration of the trial and the execution of the judge's decision in the Court. This role further clarifies the position and orientation of the function of the part of justice services for citizens optimally. This study aims to develop an education and training policy plan that supports the profession of court officials before carrying out their duties and functions as Registrars.This study uses a qualitative method with a normative juridical approach in the field of education and training. The results of this study found that the current administration of education and training for registrars, such as curriculum content and learning time is still lacking as a basis for competencies and specifications for job career paths required by the organization. This needs to be adjusted to the needs of the organization in meeting the professional standards of the clerkship position within the Supreme Court.
INDEPENDENCE OF BUDGET MANAGEMENT TO REALIZE THE INDEPENDENCE OF JUDICIAL INSTITUTIONS Ismail Rumadhan
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.421-442

Abstract

The Supreme Court in carrying out the function of judicial power is carried out independently so that it is not possible for intervention from other parties that can affect its function. However, the independence of the Supreme Court has not been fully strung together in accordance with the concept of independence in the exercise of judicial power. This can be seen in the Supreme Court's budget, the amount of which is still determined by the government. This condition will certainly affect its independence, because the budget is a support for the Supreme Court in carrying out the functions of judicial power. In this discussion, the method used is normative juridical. The benefit of this research is that it can become a reference for the Supreme Court to form an independent budget pattern so that it can carry out its functions independently. The conclusion of this study is that the Supreme Court has not been able to carry out its functions independently as outlined in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution, so it is necessary to change regulations by aligning the rules so that the Supreme Court can prepare its budget independently.
SETTLEMENT OF CONSUMER DISPUTES THROUGH THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY AND THEIR PROBLEMS Dhaniswara K. Harjono; Hulman Panjaitan
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.463-478

Abstract

In relation to fulfilling their daily needs, the position and existence of consumers in a dominant society are under businessmen. This has caused the potential loss of customers due to the actions of businessmen. It is not unusual for businessmen to exploit consumers for their interests and advantages without thinking and often neglecting the rights of consumers. This has given rise to disputes between consumers and businessmen that need to be resolved thoroughly and fairly, with legal certainty. The Act No. 8 of 1999 concerning consumer protection has regulated the resolution of consumer disputes which can be carried out outside the court through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). The existence of BPSK as a consumer dispute resolution institution does not seem to provide maximum protection to consumers because there are many problems, including the process and procedures for resolving disputes at BPSK. Based on the results of the research and analysis carried out, it is concluded that the resolution of consumer disputes through BPSK in terms of time is relatively faster because it has to be decided within a maximum of 21 working days compared to resolving consumer disputes through general courts which take years. But on the other hand, many problems exist related to the existence of BPSK as a consumer dispute resolution institution, including in the institutional sector, BPSK human resources, inconsistent laws, and so on.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 3 (2025) Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13, No 3 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13, No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 13, No 1 (2024) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12, No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1 No 3 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1 No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) Vol 1 No 1 (2012) More Issue