Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.575
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Veritas et Justitia Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Syntax Idea Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Sosial dan Teknologi International Journal of Social Service and Research Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Hukum dan Peradilan
Dhaniswara K. Harjono
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar Dhaniswara K. Harjono
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 No. 4 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol18.iss4.art5

Abstract

The issues in this study include:1) Is the implementation of market economic system run properly and 2) What contribution does law give in market economic and what concept of a pro-market Law Development should be. Conducted by using the judicial-normative method and specified by an analytical-descriptive approach, this research is aimed to obtain the secondary data through a library research for the substances relevant to legal materials on the theories about laws and economics, which at this point is by using a qualitative analysis. The research then concludes that the system of market economy refers to the one giving freedom to individual to achieve as high profit as possible in the economic aspect. There is no role of government as all economic system is given to the individual as the subject of economy. Nevertheless, the market economy is not able to be fully conducted without involving the government that in this case acts to regulate the law. Without this, a downturn of market economy will occur. The system of market economy without any legal support, particularly economic law, will never properly run to achieving the welfare and prosperity.
Permohonan Pailit oleh Konsultan Kepada PT. Prudential Life Assurance J.B. Budhisatrio; Dhaniswara K Harjono; Binoto Nadapdap
Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v2i11.337

Abstract

Penelitian Penyelesaian Utang melalui Kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Tentang PT. Prudential Life Assurance) dilakukan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan utama yang dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk memutus permohonan kepailitan di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 08/K/N/2004 dan Kewenangan Menteri Keuangan yang dapat mempailitkan Perusahaan Asuransi dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi Kebal Pailit. Kasus ini bermula dari perjanjian keagenan antara PT. Prudential dan Lee Boon Siong.  Akhirnya Prudential memutuskan perjanjian sepihak karena Lee Boon Siong dianggap telah melanggar perjanjian keagenan.  Penelitian ini adalah sebuah penelitian yuridis normatif, penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan kaidah-kidah hukum yang berkaitan dengan masalah penyelesaian utang dalam kepailitan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam mengadakan analisa  hukum terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah Penyelesaian Utang  melalui Kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Putusan No. 13/PAILIT/ 2004/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Nomor : 08/K/N/2004  telah membawa PT. Prudential Life Assurance kepada Kepailitan yang dimohonkan oleh Konsultan Lee Boon Siong, sehingga dengan peristiwa ini menyebabkan UU No.4/1998 tentang Kepailitan  mengalami perubahan menjadi UU No.37 Tahun 2004 (UUK-PKPU),  dimana kewenangan pengajuan permohonan Kepailitan bagi perusahaan asuransi tidak lagi diajukan oleh Kreditor, namun berada di tangan Menteri Keuangan. Namun  dalam perkembangan selanjutnya setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian), permohonan Pernyataan Kepailitan dan PKPU terhadap perusahaan asuransi beralih dari kewenangan Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KONSEP OMNIBUS LAW DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN Dhaniswara K. Harjono
to-ra Vol. 6 No. 2 (2020): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

All forms of regulatory constraints must be simplified, especially overlapping regulations that require reform and harmonization so that they do not hamper investment. For this reason, the Government will make laws with the concept of Omnibus Law, which is an umbrella act. However, the umbrella law is not known in Law No. 12 of 2011 which regulates the formation of legislation. so to be enacted, the Omnibus Law must obtain legitimacy from Law No. 12 of 2011. This study uses a normative type of research with analytical descriptive research nature using document study data collection tools sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, where the data are analyzed qualitatively. Keywords : Constitution, Omnibus Law, Concept.
JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG MEMBERI HAK MENDAHULU DALAM PEROLEHAN PELUNASAN UTANG Heddy Kandou; Dhaniswara K Harjono; Aartje Tehupeiory
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang memberi hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan utang langsung dari benda jaminan apabila debitor wanprestasi. Hak mengambil pelunasan tersebut memberikan hak mendahulu kepada kreditor pemegang jaminan diantara para kreditor lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata jo Pasa1 1133 dan 1134 KUHPerdata jo Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan dalam memperoleh pelunasan utang dan hak mendahulu dari Kreditor dalam memperoleh pelunasan utang dari benda jaminan fidusia. Untuk itu Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier terkait kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, hak mendahulu, utang
PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI MARINE HULL AND MACHINERY DI PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (STUDI KASUS PUTUSAN MA-RI No. 1815 K/Pdt/2015) Marihot Simanjuntak; Dhaniswara K. Harjono; Wiwik Sri Widiarty
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Asuransi merupakan metode yang paling handal dalam mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi diatur secara umum dalam KUHPerdata dan secara khusus dalam KUHD. Asuransi Marine Hull and Machinery merupakan salah satu obyek yang dipertanggungkan risikonya oleh PT Asuransi Purna Artanugraha selaku Penanggung. Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah tanggung jawab penanggung terhadap klaim dalam Asuransi Marine Hull and Machinery dan bagaimanakah penyelesaian klaim dalam Asuransi Marine Hull and Machinery. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dan jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis. Mekanisme penyelesaian klaim telah ditetapkan oleh Penanggung, sejak awal dan telah disepakati pada saat penutupan Asuransi Marine Hull and Machinery. Para pihak perlu memahami isi polis asuransi Marine Hull and Machinery, yang bersumber dari Marine Insurance Act 1906 sebagai dokumen atau alat bukti terjadinya perjanjian pertanggungan pengangkutan melalui laut secara mendetail agar risiko hukum yang berpotensi timbul di kemudian hari dapat diantisipasi oleh para pihak. Kata kunci : Klaim, Asuransi Marine Hull and Machinery
ANALISIS SINKRONISASI UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUSUN DENGAN PERATURAN TENTANG PEMBANGUNAN RUSUN DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (Studi pada Rumah Susun DKI Jakarta) Sahat M.Sihombing; Aartje Tehupeiory; Dhaniswara K.Harjono
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Puspose: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun dikaitkan dengan kepastian perlindungan hukum konsumen. Desain / Metode: Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Temuan: Dengan tidaksinkronnya aturan pada Pasal 28 UU Rusun, Pasal 35 ayat (4) UU Bangunan Gedung, dan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Provinsi DKI Jakarta dengan Pasal 5 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Provinsi DKI Jakarta. Menyebabkan berbagai masalah yang merugikan konsumen dan perbankan. Maka, peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi Vertikal dalam hal asas lex superiori delogat legi inferiori, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga dalam penyusunannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Orisinalitas: Kebaruan dalam penelitian ini yaitu merekonstruksi atau mengembangkan model atau konsep Perlindungan Konsumen yang lebih komprehensif, dengan memasukkan variabel Sinkronisasi Aturan Hukum sebagai penjelas, dan variabel Perilaku Developer sebagai mediasi. Kata kunci: Rumah Susun, UU Nomor 20 Tahun 2011, Perilaku Developer, Perlindungan Konsumen
Guarantee of Legal Assurance and Justice for the Implementation of Consumer Financing Dhaniswara K. Harjono; Aarce Tehupeiory; Heddy Kandou
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p03

Abstract

This study aims to determine how to guarantee legal certainty and justice for the implementation of consumer financing. This study was conducted at the Christian University of Indonesia in 2021 for four months, starting from March – June 2021. The research method used was normative legal research, focusing mainly on fiduciary guarantee legislation and the theory of legislation, justice, and legal certainty. The findings of this study are that if the debtor/consumer of consumer financing is in default, based on Constitutional Court Number 18/PUU-XVII / 2019, creditors of consumer finance companies cannot carry out direct execution of the object of collateral. It must refer to the provisions of Article 15 paragraph (2) of the UUJF, namely through fiat execution as the implementation of court decisions that have permanent legal force.
Legal Development of the Validity of Electronic Mortgage Certificates in the Land Registration System in Indonesia Dhaniswara K Harjono
Yustisia Vol 11, No 2: August 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v11i2.61111

Abstract

Electronic encumbrance Right is one of the breakthroughs made by the Minister of Agrarian Affairs to improve services in the land sector and support the Government in realizing a digital bureaucracy in Indonesia. This paper aims to deeply examine the validity and execution of such electronic Encumbrance Right Certificates.The main findings show that the electronic Encumbrance Right Certificate cannot be separated from the provisions of the Electronic Information and Transactions law, which lays out the conditions that must be met for the validity of electronic certificates and their status as evidence in court. The problem of authentication differs from the acknowledgement of electronic data. If the data or electronic documents are accepted or legally recognized, the authentication process for the data will automatically follow. The authentication process is a matter of technology while acknowledging electronic documents involves formal recognition in laws and regulations. Electronic evidence consisting of Electronic Information or Electronic Documents or the printouts produced by the Electronic System is legal evidence. On the other hand, if the Electronic Information is not generated through the Electronic System, the evidence cannot automatically be assessed as valid. Such electronic information can be used as electronic evidence if the authenticity, accuracy, and integrity have been verified through an information technology forensic audit
Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Marine Cargo Di Indonesia Evri Evri; Dhaniswara K. Harjono; Hulman Panjaitan
Syntax Idea 3277-3293
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa dalam asuransi marine cargo seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks terkait dengan hukum yang berlaku. Salah satu aspek krusial dalam penyelesaian sengketa ini adalah penerapan klausul choice of law, yang menentukan hukum yang akan mengatur perjanjian asuransi. Di Indonesia, penerapan choice of law dalam penyelesaian sengketa asuransi marine cargo menjadi fokus perhatian utama, mengingat kompleksitas hukum yang terlibat serta peran pentingnya dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penelitian yang bersifat yuridis terhadap penerapan choice of law dalam penyelesaian sengketa asuransi marine cargo di Indonesia menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kasus. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui analisis dokumen atau tinjauan pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada analisis hukum yang berlaku dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti. Pilihan jalur penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau litigasi, juga memengaruhi proses dan hasil penyelesaian. Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi hakim dan pengacara diperlukan untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Dalam konteks keabsahan perjanjian asuransi marine cargo yang menggunakan klausul pilihan hukum dalam hukum perdata Indonesia, beberapa aspek perlu dipertimbangkan dengan mendalam. Prinsip kebebasan berkontrak harus diakui, namun harus sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum perdata Indonesia. Perlindungan konsumen juga harus dijamin, dengan perusahaan asuransi bertindak dengan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas kepada pemegang polis. Penegakan hak-hak pemegang polis oleh pengadilan dan penyelesaian sengketa yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen dalam transaksi asuransi. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini secara cermat, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi dapat memastikan perlindungan yang memadai dan penyelesaian sengketa yang adil
Legal Analysis of Development in Organizational Ambidexterity in Higher Education Institutions Harjono, Dhaniswara K.; Soebagio, Atmonobudi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2565

Abstract

Ambidexterity plays an important role in organizational development, which influences national development. National development is a joint effort between the people and the state which is carried out in order to improve themselves in a better direction together. The aim of this research is to analyze the law of organizational amidecsterity development in higher education institutions. This research is part of a qualitative research using a systematic review approach. Systematic review is a method that uses previous evidence-based evidence through review, evaluation, structured evaluation, classification and categorization. The results of the research analysis show that the ambidexterity of higher education institutions is a model that integrates the performance determinants of classy higher education institutions, and proposes a commitment that is influenced by: (a) brand ambidexterity, which is explorative and exploitative oriented; (b) able to adapt to the social and economic environment; and (c) being responsive to students' perceptions of the university's brand image and reputation which will increase their commitment to their studies. The implication of this research is to provide an overview to higher education institutions so they can develop the concept of ambidexterity in the process of implementing higher education.
Co-Authors Aarce Tehupeiory Aartje Tehupeiory, Aartje Andari Yurikosari, Andari Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen, Andrew Betlehn, Andrew Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Evri Evri Heddy Kandou Heddy Kandou Hendra Susanto Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan, Hulman J.B. Budhisatrio Kamal, Abu Hena Mostofa Kurniyati Kurniyati Marihot Simanjuntak Pieris, John Purba, Kevin Agatha Sahat M.Sihombing Salasatuna, Salasatuna Siburian, Hendra Harianto S. Simanjuntak, Ade Hasiana Simanjuntak, Edison Soebagio, Atmonobudi Soerjadjanegara, Moermahadi Suwarno Suwarno Tarigan, Ngueken Wiwik Sri Widiarty Yonathan, Helsen