Jurnalku
Jurnalku merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di keuangan umum, termasuk, namun tidak terbatas pada topik ekonomi, bisnis, keuangan, manajemen, akuntansi, kebijakan publik, dan keuangan umum lainnya. Jurnalku terbit empat kali dalam setahun.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 4 (2023)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Optimalkan Keuntungan Dan Minimalkan Risiko: Panduan Praktis Pengambilan Keputusan Investasi Yang Efektif ]]>
<![CDATA[Najawilda Husnafaza]]>;
<![CDATA[Fery Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Zuliyati Zuliyati]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.399
<![CDATA[Pengambilan keputusan investasi merupakan hal penting dalam aktivitas bisnis dan investasi. Artikel ini membahas tentang proses pengambilan keputusan investasi yang efektif. Pertama-tama, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan investasi dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Selanjutnya, calon investor perlu melakukan penelitian dan analisis pasar untuk mengidentifikasi potensi keuntungan dan risiko yang terkait dengan investasi. Proses pengambilan keputusan investasi juga melibatkan evaluasi portofolio investasi yang sudah ada dan menentukan apakah perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian. Selain itu, pemilihan aset yang tepat dan diversifikasi portofolio juga merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan hasil investasi dan mengurangi risiko. Dalam mengambil keputusan investasi, faktor psikologis dan emosional juga perlu diperhatikan. Investor harus dapat mengatasi bias dan emosi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang rasional. Pengambilan keputusan investasi yang efektif juga memerlukan pengelolaan risiko yang tepat. Calon investor perlu memahami risiko yang terkait dengan investasi dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang proses pengambilan keputusan investasi yang efektif. Dalam melakukan investasi, setiap investor harus mempertimbangkan tujuan, risiko, analisis pasar, diversifikasi portofolio, pengelolaan risiko, serta faktor psikologis dan emosional. Dengan demikian, investor dapat mengoptimalkan hasil investasi mereka dan meminimalkan risiko yang terkait dengan investasi.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Periode 2023-2025 ]]>
<![CDATA[Harun Pratama]]>;
<![CDATA[Endah Nuraini]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.481
<![CDATA[Dampak dari perubahan tren teknologi memiliki implikasi mendalam tidak hanya untuk bisnis dan entitas komersial lainnya, tetapi juga untuk instansi pemerintahan. Sebagai organisasi nirlaba, BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) juga berkoordinasi untuk mengikuti perkembangan dunia teknologi yang sangat dinamis. Langkah transformatif yang digagas BSIP adalah meningkatkan kapasitas institusi melalui pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia BSIP bertujuan untuk menguasai 10 (sepuluh) kompetensi yang diidentifikasi paling diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada tahun 2025, menurut studi World Economic Forum 2020. Sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah Kementerian Pertanian, BSIP sangat erat hubungannya dengan perkembangan dunia teknologi dengan tujuan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian dimana sangat dibutuhkannya kompetensi yang relevan di industry 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk merancang startegi pengembangan sumber daya manusia pegawai BSIP dalam menguasai 10 (sepuluh) kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi hingga tahun 2025 (WEF, 2020). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara menggunakan Teknik Purposive Sampling, yaitu dilakukan kepada pihak-pihak yang dinilai paling menguasai masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan mereduksi hasil wawancara, lalu disajikan dan disimpulkan. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji informasi-informasi dari berbagai sumber baik dari internet maupun dari dokumen-dokumen instansi.]]>
<![CDATA[Penerapan Konsep Keberlanjutan Pada Pelaku Industri MICE (Meeting, Incentives, Conference, & Exhibition) Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Safta Pratama MR]]>;
<![CDATA[Amrie Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.550
<![CDATA[Perkembangan pesat sektor pariwisata terutama industri MICE di Indonesia nampaknya tidak sepenuhnya memberikan dampak positif namun juga dapat memimbulkan dampak merugikan dalam hal keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif kebijakan dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak negatif industri MICE terhadap lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode scooping review dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi terkait isu-isu pariwisata terutama sektor industri MICE dan dilanjutkan dengan menganalisis konteks yang relevan terhadap tujuan dan ruang lingkup penelitian terkait dengan konsep keberlanjutan yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa kebijakan yang bisa diterapkan baik dari sisi perencanaan hingga penyelenggaraan kegiatan MICE diantaranya green meetings, green architecture, green inovation & green supply chain, dan sumber daya manusia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukkan bagi pemerintah dalam hal ini dikhususkan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dapat mengkaji dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan penerapan konsep keberlanjutan pada industri MICE di Indonesia sehingga mampu memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang terlibat.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Opini Audit ]]>
<![CDATA[Yudha Rahmat Ageng]]>;
<![CDATA[Fadlil Usman]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.597
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan APIP dan kematangan SPIP terhadap opini audit pada LKPD. Penelitian dilakukan terhadap seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang sampai dengan saat penelitian ini dilakukan, telah memperoleh opini audit terhadap LKPD periode tahun 2020 dan 2021 serta memiliki tingkat kapabilitas APIP dan tingkat maturitas SPIP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi logistik biner untuk menganalisis data yang diperoleh. Populasi dan sampel penelitian yang digunakan adalah 541 pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari IHPS BPK semester I tahun 2022, dan Laporan Kinerja BPKP tahun 2020 dan 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas APIP dan maturitas SPIP secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit atas LKPD yang dikeluarkan oleh BPK. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah daerah dan BPKP selaku instansi pembina APIP dan SPIP untuk saling membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan laporan keuangan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Peran Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Yolinda Aprillia]]>;
<![CDATA[Fadlil Usman]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.600
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh peran pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pengawasan atas kualitas pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintah daerah. Penulis menggunakan proksi pengukuran tata kelola pemerintah daerah sebagai variabel dependen berupa nilai komposit tata kelola berkelanjutan pemerintah kabupaten dalam Laporan IDSDB. Adapun proksi variabel independen berupa peran pengawasan atas akuntabilitas keuangan diukur berdasarkan nilai potensi penerimaan daerah yang terealisasi dan nilai efisiensi pengeluaran daerah. Di samping itu, pengawasan atas kualitas pengendalian intern diukur berdasarkan level kapabilitas APIP, level maturitas SPIP, dan level MRI. Data proksi variabel independen diperoleh melalui data realisasi indikator kinerja pada laporan kinerja tahunan dari 34 Kantor Perwakilan BPKP. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa data panel dalam periode tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan pemilihan sampel melalui metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi data panel dengan metode estimasi fixed effect model (FEM), yang terdiri dari uji-F dan uji-T. Hasil dari uji T menyatakan bahwa peran pengawasan atas akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh secara individual terhadap tata kelola pemerintah daerah, sedangkan peran pengawasan atas kualitas pengendalian intern berpengaruh positif secara individual terhadap tata kelola pemerintah daerah. Selain itu, hasil uji F menyatakan bahwa kedua variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Keywords: accountability, internal control, governance]]>
<![CDATA[Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal ]]>
<![CDATA[Mochamad Gatot Awaludin]]>;
<![CDATA[Puji Wibowo]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.645
<![CDATA[Daerah tertinggal menjadi fokus utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015-2019 mengenai kemiskinan daerah tertinggal menunjukkan angka yang menurun namun belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, sedangkan terjadi peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada daerah tertinggal dari tahun ke tahun. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa terhadap kemiskinan dan PDRB daerah tertinggal selama periode 2015-2019. Hasil pengujian menunjukkan secara simultan PAD, DAK Fisik dan Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan PDRB. PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap PDRB namun tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. DAK Fisik tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dan PDRB. Dana Desa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan dan signifikan positif terhadap PDRB.]]>
<![CDATA[Pengaruh Urbanisasi Dan Kontribusi Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kualitas Peraturan Sebagai Variabel Moderating ]]>
<![CDATA[Praja, Rama Bhaskara]]>;
<![CDATA[Wijaya, Suparna]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.663
<![CDATA[Taxes are the backbone of a country's revenue, especially developing countries. The higher the tax revenue, the higher the country's ability to fund various government activities such as education, health, defense, social welfare programs, public infrastructure projects, and others. lower-middle income countries have less tax revenue than upper-income countries. Therefore, it is important to find the factors that influence tax revenues in lower-middle income countries. This research was conducted using linear regression with panel-corrected standard errors or known as PCSE. The results of the study show that simultaneously urbanization, the service sector and the moderating variable in the form of the quality of regulations affect tax revenues significantly. While partially, the urbanization has a positive effect on tax revenues. On the other hand, the service sector and regulatory quality have a negative effect on tax revenues. From the results of the moderation regression analysis, it was found that the quality of regulations does not moderate the effect of urbanization on tax revenues. On the contrary, from the interaction with the service sector, it is found that the quality of regulations weakens the negative influence of the service sector on tax revenues.]]>
<![CDATA[Pengaruh Agrikultur Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara Sub Sahara Afrika Dengan Kualitas Peraturan Sebagai Pemoderasi ]]>
<![CDATA[Zulfi, Muhammad Ramadhan]]>;
<![CDATA[Wijaya, Suparna]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.664
<![CDATA[This study aims to determine the effect of the agricultural sector and per capita income on tax revenues with the quality of regulations as moderators in Sub-Saharan Africa. This study uses secondary data sourced from the World Bank in Sub-Saharan Africa with a span of 18 years from 2002 to 2019. There are 33 countries that are the object of this research. The research was conducted using panel data regression with the Panel-Corrected Standard Error model. Based on the results of the study, it was found that an increase in the proportion of agricultural sector output to gross domestic product had a negative effect on tax revenues. An increase in per capita income has a positive effect on tax revenues. Improving the quality of regulations has a positive effect on tax revenues. It was found that the moderating variable of regulatory quality strengthens the relationship between agricultural variables and tax revenue variables. This is due to the poor average regulatory quality index in sub-Saharan African countries. Meanwhile, the regulatory quality moderating variable does not affect the relationship between per capita income and tax revenue.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pendapatan Per Kapita Dan Kontribusi Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara Berpendapatan Tinggi Di Asia Timur Dan Pasifik Dengan Kualitas Peraturan Sebagai Pemoderasi ]]>
<![CDATA[Prabowo, Dhinnessa]]>;
<![CDATA[Wijaya, Suparna]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.665
<![CDATA[Tax is a state financial instrument imposed by the government. Taxes are collected to then finance state programs and activities. The role of taxes is very important for the development of a country. This study aims to analyze the influence exerted by per capita income, share of service in GDP, with Regulatory Quality as a moderator on tax revenues, especially those that occurred in high-income Asia Pacific countries in 2002-2019. The technique that the authors use is the analysis of panel data regression data that has been treated and selected the best model, namely the Feasible Generalized Least Squares (FGLS). The test results show that all variables simultaneously affect tax revenue. Partially, the share of service has a negative and significant effect while per capita income and the quality of regulations have no effect on tax revenues. Regulatory quality weakens the relationship between per capita income and tax revenues while not moderating the relationship between share of service in GDP and tax revenues. Based on the results of this study, the recommendation from the results of this study is that policies are needed that can maximize the service sector for acceptance and improve the quality of regulations on per capita income.]]>
<![CDATA[Pengaruh FDI Dan Kontribusi Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pemoderasi Kualitas Peraturan ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Desak Ari Gita]]>;
<![CDATA[Wijaya, Suparna]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i4.666
<![CDATA[According to several reports from the international monetary authority, countries belonging to Sub-Saharan Africa still maintain their tax ratio below the threshold of 15%. In fact, the structure of tax revenues in many of these countries has improved in several periods. The slow growth of domestic revenue mobilization, the increase in the debt-to-GDP ratio and the occurrence of a budget deficit are clear manifestations that the tax policy needs to be reformed. This study focuses on analyzing the relationship between Foreign Direct Investment (FDI), the contribution of the Service Sector and the ratio of tax revenues in 33 countries in Sub Saharan Africa during the 2002-2019 period. Through a quantitative approach, this study uses multiple linear regression methods on panel data with the Fixed Effect Model estimation. The research results strongly state that all dependent variables can be explained by the independent variable by 89.19%. As independent variables, FDI and the contribution of the service sector are moderated by the regulatory quality variable. The conclusion stated FDI has a significant positive effect on tax revenues. However, the contribution of the service sector has a negative coefficient values but does not have a significant effect on tax revenues. This study also uses government effectiveness and the industrial sector's contribution to GDP as control variables.]]>
