Jurnalku
Jurnalku merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di keuangan umum, termasuk, namun tidak terbatas pada topik ekonomi, bisnis, keuangan, manajemen, akuntansi, kebijakan publik, dan keuangan umum lainnya. Jurnalku terbit empat kali dalam setahun.
Articles
173 Documents
<![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN PENGARUH PENGUNGKAPAN DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PROPERTI ]]>
<![CDATA[Anindita Dresti]]>;
<![CDATA[Devenni Putri Fau]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.147 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v1i2.17
<![CDATA[Kecenderungan untuk memprioritaskan keuntungan atau laba menjadi faktor penentu bagi perusahaan untuk memanfaatkan berbagai celah untuk memaksimalkan pendapatan serta meminimalisir biaya dan pengeluaran. Tidak terkecuali transaksi dengan pihak berelasi yang menjadi sarana manipulasi penjualan maupun pembelian untuk memperindah laporan keuangan demi menarik minat investor. Hampir seluruh perusahaan tentu memiliki transaksi dengan pihak berelasi, yang tidak selalu berkonotasi negatif, namun perlu diwaspadai adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena perbedaan perlakuan terhadap pihak berelasi. Untuk itu, analisis terhadap transaksi pihak berelasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana nilai perusahaan di mata para investor di Indonesia, terutama pada sektor properti yang memiliki nominal transaksi yang besar dan masih menjadi sedikit perhatian. Penelitian dilakukan dengan membandingkan nilai perusahaan yang memiliki transaksi pihak berelasi yang memenuhi PSAK 7 dengan yang tidak. Penelitian memberikan hasil bahwa transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh yang tidak besar terhadap nilai perusahaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT SIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Oktafia Alfi Mufiddah]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.971 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v1i1.18
<![CDATA[PT SIA is a company engaged in Mechanical and Electrical Contracting. The purpose of this study was to determine the financial performance of PT SIA before and during the Covid-19 pandemic based on liquidity ratios, Solvency ratios, and Profitability ratios. The method used in this research is the interview method, the literature study method, and the data analysis method. The results of the research on financial performance on the liquidity ratio decreased in the current ratio, quick ratio, and cash ratio while the solvency ratio showed an increase in the debt to assets ratio and debt to equity ratio, in addition the profitability ratio showed a decrease in gross profit margin and an increase on the net profit margin and the rate of return on capital. Based on the results of an analysis conducted at PT SIA, the company's financial performance decreased during the Covid-19 pandemic, although the resulting decline was not so significant. PT SIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui performa kinerja keuangan dari PT SIA sebelum dan saat pandemi Covid-19 berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode studi kepustakaan, dan metode analisis data. Hasil penelitian kinerja keuangan pada rasio likuiditas mengalami penurunan di bagian rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas sedangkan rasio solvabilitas menunjukan kenaikan pada bagian rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap modal sendiri, selain itu rasio profitabilitas menunjukan penurunan pada margin laba kotor dan peningkatan pada margin laba bersih dan tingkat pengembalian modal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada PT SIA, kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan saat pandemi Covid-19 meskipun penurunan yang dihasilkan tidak begitu signifikan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PSAK 73 PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 ]]>
<![CDATA[Salfadilla Rahmawati]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.852 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v1i1.19
<![CDATA[PSAK 73 is a new accounting standard that adopts the old policy of IFRS 16. PSAK 73 regulates how an asset is recognized, measured, presented and disclosed in the financial statement. Lessees are only allowed to classify lease as finance lease except for short-term lease and lease where the underlying asset is of low value. This study aims to determine the impact of the application of PSAK 73 on lease on the company's financial performance with financial ratios. The sample of this study is two mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019. This study uses a qualitative method with data collection techniques. In addition, the model method used is the constructive capitalization of lease developed by Imhoff, Lipe, and Wright (1991). The results of the study indicate that rental capitalization does not have a significant impact on the company's financial statement, with the current ratio and fixed ratio of the two companies decreasing. Net profit margin (NPM), return on assets (ROA), and return on equity (ROE) did not change. Debt to assets (DAR) and debt to equity (DER) have increased.]]>
<![CDATA[ASPEK PAJAK PENGHASILAN OTORITAS JASA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Ania Zahra Shofira]]>;
<![CDATA[Wahyu Widodo Rodhiyawan]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.425 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v1i1.20
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah meneliti syarat subjektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meneliti sisa manfaat pungutan OJK sebagai objek pajak, dan aspek pajak penghasilan pada OJK. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK termasuk ke dalam subjek pajak penghasilan berbentuk badan, karena tidak memenuhi persyaratan akumulatif dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengenai badan yang dikecualikan dari subjek pajak badan dalam negeri. Sisa manfaat pungutan dari lembaga keuangan merupakan objek pajak penghasilan OJK, karena surplus tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi OJK. OJK telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan UU PPh Pasal 2 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sehingga timbul kewajiban perpajakan berupa pembayaran Pajak Penghasilan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).]]>
<![CDATA[PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PASAL 16D TERHADAP PENYERAHAN MESIN: (Studi Kasus PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori) ]]>
<![CDATA[Made Saras Mulia Rani]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.335 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v1i1.22
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah menjelaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 16 D terhadap penyerahan mesin yang dilakukan oleh PT Dawee CNC dan PT Fatex Tori. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan ketentuan PPN Pasal 16D terhadap penyerahan mesin harus memperhatikan dua faktor, yaitu jenis transaksi dan waktu transaksi. Jenis transaksi perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah transaksi tersebut merupakan penyerahan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 16D UU PPN 1984. Waktu transaksi juga menjadi faktor penting karena akan menentukan ketentuan dalam undang-undang mana yang harus diberlakukan atas suatu transaksi. Faktor yang cenderung dominan dalam penentuan pengenaan PPN pada penyerahan mesin yang dilakukan PT Dawee CNC adalah faktor jenis transaksi. Transaksi yang dilakukan adalah transaksi sale and lease back. Jenis transaksi ini pula yang menjadi alasan dalam sengketa dan menyebabkan perbedaan pendapat antara PT Dawee CNC dan pihak DJP. Penyerahan mesin dalam transaksi sale and lease back yang dilakukan oleh PT Dawee CNC tidak terutang PPN Pasal 16D. Berbeda dengan PT Fatex Tori cenderung bergantung pada faktor waktu transaksi. Jenis transaksi yang dilakukan adalah penjualan mesin biasa sehingga dapat dikatakan yang lebih menentukan adalah waktu transaksi, termasuk waktu pembelian mesin karena dibeli saat UU PPN 1984 belum berlaku. Penyerahan mesin dalam kasus PT Fatex Tori (penjualan mesin-mesin tahun 2004) tidak terutang PPN pasal 16D karena pajak masukan atas perolehan mesin-mesin tersebut tidak dapat dikreditkan. Namun, lain halnya bila transaksi terjadi saat berlakunya UU PPN 1984 terbaru.]]>
<![CDATA[PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA ONLINE MARKETPLACE TOKOPEDIA ]]>
<![CDATA[Aufa Yudhistira]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.603 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v1i1.23
<![CDATA[Abstract The purpose of the study is to understand the e-commerce business model and process in the Tokopedia online marketplace and review the treatment of the imposition of Value Added Tax (VAT) on goods delivery transactions that occur in the Tokopedia online marketplace. The research method used is descriptive qualitative. The result of the research is that Tokopedia earns income from premium features used by merchants, not from purchasing activities made by buyers. Events when merchants use Tokopedia's premium features are events that are subject to VAT. An event when a merchant with PKP status delivers goods to the Buyer, VAT is payable. Invoice or payment details received by the buyer that are not listed have been subject to VAT on the purchase of goods. The buyer makes a payment to the escrow account which will then be forwarded to the merchant, so the escrow account is required to collect VAT from the buyer. Events when a merchant sends goods to a buyer using a courier service are events that are VAT payable. The invoice or payment details received by the buyer that are not listed have been subject to VAT for the use of goods delivery services via courier. Keywords : E-commerce, Tokopedia, Value Added Tax Abstrak Tujuan penelitian adalah memahami model serta proses bisnis e-commerce pada online marketplace Tokopedia dan meninjau perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penyerahan barang yang terjadi di online marketplace Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah Tokopedia mendapatkan penghasilan dari fitur premium yang digunakan oleh merchant, bukan dari kegiatan pembelian yang dilakukan oleh pembeli. Peristiwa saat merchant menggunakan fitur premium Tokopedia merupakan peristiwa yang terutang PPN. Peristiwa saat merchant yang berstatus PKP menyerahkan barang kepada Pembeli terutang PPN. Invoice atau rincian pembayaran yang diterima pembeli tidak tercantum telah dikenakan PPN atas pembelian barang. Pembeli melakukan pembayaran kepada escrow account yang selanjutnya akan diteruskan kepada merchant, sehingga escrow account wajib memungut PPN dari pembeli. Peristiwa saat merchant mengirimkan barang kepada pembeli menggunakan jasa kurir merupakan peristiwa yang terutang PPN. Invoice atau rincian pembayaran yang diterima pembeli tidak tercantum telah dikenakan PPN atas pemanfaatan jasa pengiriman barang melalui kurir. Kata kunci : E-commerce, Pajak pertambahan nilai, Tokopedia]]>
<![CDATA[INTEGRASI REGIONAL: ARUS INVESTASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Ferry Irawan]]>;
<![CDATA[muhammad temmy Putra Fachrezzy]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.059 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v1i2.24
<![CDATA[The ASEAN Economic Community (AEC) has been established for several decades. The AEC is inspired by other regional communities. The situation strengthens each country’ economic and investment. Based on ASEAN Statistical Yearbook 2020, in 2019 the capital inflow to ASEAN amounted USD 158 Billion. The objective of this study is to investigate the cause and effect of these global phenomenon to ASEAN countries especially Indonesia. Also, this paper will elaborate FDI effect from the tax revenue point of view. This paper uses a qualitative method in order to obtain a deep understanding. We found several findings. First, there is a relation between the establishment of regional community and foreign direct investment (FDI). Second, FDI is beneficial to enhance the tax administration system especially country’s tax revenue.]]>
<![CDATA[PEMUNGUTAN/PENYETORAN PAJAK TRANSAKSI BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR “X” MENGGUNAKAN INTERNET BANKING : - ]]>
<![CDATA[joko sumantri]]>;
<![CDATA[Fadhil Muhammad Hartomo]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.643 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v1i2.25
<![CDATA[This study aims to determine the implementation of the tasks performed by the Expenditure Treasure of “X” Office in collecting and depositing taxes using Internet Banking and the constraints experienced. By using an exploratory method, it is known that the Expenditure Treasure of “X” Office has carried out his duties in accordance with the applicable regulations. However, during the research, it was found that there was a time when the tax collection on VAT (Value Added Tax) carried out by the Expenditure Treasure of “X” Office according to PMK Number 231/PMK.03/2019 was not implemented on time. The imposition of VAT on purchases of goods above Rp2,000,000 (two million rupiah) was implemented in June 2020 which should have started April 1, 2020. Meanwhile, in carrying out the task of depositing taxes by the Expenditure Treasure of “X” Office, server down problems and system errors still often occur at the beginning of the month and towards the end of the fiscal year. Keywords : Internet Banking, exploratory, Expenditure Treasure of “X” Office, tax payment]]>
<![CDATA[TINJAUAN AKUNTANSI PNBP BERUPA UANG WAJIB TAHUNAN PADA BADAN PENGUSAHAAN BATAM ]]>
<![CDATA[I Gusti Bagus Semarajata]]>;
<![CDATA[Puji Wibowo]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.761 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v1i2.27
<![CDATA[Annual dues (UWT) are mandatory deposit paid by land user to government institution who authorities the specific zone that is Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam). UWT is based by developing Batam specific zone where is one of free trade zone in Indonesia. The purpose of research UWT is to find out the contribution of revenue target in BP Batam, collection mechanism, and accounting treatment procedures. As earmarked revenue theory, the UWT receipt creates the optimal of public service with specific in one object. The method of research is literature review, data observation, and interview. The result of research shows, the realization of UWT in last 2 years is almost twice from the target planned, so that it effects to shopping fulfillment for public service which is more optimal. More about of accounting treatment, BP Batam still not fully implemented PSAP 13 in recognition and measurement. It has an impact to presentation of financial statement with dual reporting. PSAP 13 is only implemented on presentation financial statement which is consolidated in financial statement of central government (LKPP) Uang Wajib Tahunan (UWT) merupakan setoran yang wajib dibayar oleh pemohon pengelola lahan kepada suatu badan hukum pemerintah yang mengelolaa kawasan khusus yaitu Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Adanya UWT didasari oleh pengembangan kawasan khusus Batam yang telah menjadi kawasan perdagangan bebas. Tujuan penelitian terhadap UWT adalah mengetahui besarnya kontribusi terhadap target pendapatan BP Batam, mekanisme pemungutannya, dan tata cara perlakuan akuntansinya. Berdasarkan teori earmarked revenue, penerimaan dari hasil UWT mewujudkan dalam rangka pengoptimalan pelayanan publik secara spesifik dalam satu objek badan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi pustaka, observasi data, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, realisasi UWT dalam 2 tahun terakhir mengalami realisasi mencapai hampir 2 kali lipat dari target yang direncanakan, sehingga hal tersebut berdampak pada pemenuhan belanja untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansinya, BP Batam masih belum sepenuhnya menerapkan PSAP 13 secara penuh dalam pengakuan dan pengukuran. Hal tersebut berdampak dengan timbulnya penyajian laporan keuangan secara berganda. PSAP 13 hanya diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)]]>
<![CDATA[KESEHATAN BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[agung dinarjito]]>;
<![CDATA[Aris Priatna]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.377 KB)
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v1i2.28
<![CDATA[This study aims to determine the health condition of State-Owned Enterprises (SOEs) in the banking sector before and during the COVID-19 pandemic. The author uses data on the financial statements of all state-owned banks for the 2017-2020 period. This study is included in a quantitative descriptive study to assess the health of state-owned enterprises in the banking sector listed on the Indonesia Stock Exchange. The data were analyzed using the RGEC model which measures aspects of risk profile, corporate governance, profitability and capital adequacy. The results of the study concluded that after assessing all aspects of RGEC, it was concluded that state-owned banks were in very healthy condition except for Bank BNI and Bank BTN in healthy condition. BNI Bank which seems to have been affected by the Covid-19 pandemic. This is because the health level of BNI Bank in 2017-2019 is categorized as very healthy, but in 2020 it is categorized as healthy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan sebelum dan selama pandemi covid-19. Penulis menggunakan data laporan keuangan semua bank BUMN periode 2017-2020. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif untuk menilai kesehatan BUMN sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data dianalisis menggunakan model RGEC yang mengukur aspek profil risiko, tata kelola perusahaan, profitabilitas dan kecukupan modal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setelah menilai semua aspek RGEC, disimpulkan Bank BUMN dalam kondisi sangat sehat kecuali Bank BNI dan Bank BTN dalam kondisi sehat. Bank BNI yang terlihat terdampak pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan tingkat kesehatan Bank BNI pada tahun 2017-2019 dikategorikan.]]>
