cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS" : 9 Documents clear
DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN Widiyani Ratna Furi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40594

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan yang menimbulkan disparitas pidana pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B /2016/PN.Smn, dan Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim Pengadilan Negeri Sleman menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.Kata kunci: Disparitas Pidana, Tindak Pidana Pencurian dengan KekerasanAbstractThis study aims to determine the considerations of Sleman District Court judges imposing criminal decisions which give rise to disparity of sentencing on Decision of Sleman Distric Court Number 237/ Pid.B/2014/PN.Smn, Decision of Sleman Distric Court Number 201/Pid.B/2016/PN.Smn, and Decision of Sleman Distric Court Number 344/Pid.B/2016/PN.Smn in cases of robbery. This research is a descriptive empirical legal research. Type of data used is Primary data and secondary data,with the technique of collecting legal materials used by the author is by interactive analysis models. The results showed that based on the judge’s consideration in his decision, the judge of the Sleman District Court applied the crime in accordance with the law, and the judge’s consideration had a clear justification basis. Because it is not always and not all disparity of sentencing are considered wrong and deviate from the juridical, sociological and philosophical aspects. What is important when a criminal judge must use coherent, objective and transparent guidelines.Keywords: Disparity of Sentencing, robbery
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN Danu Surya Putra; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40586

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder.Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid. Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak).Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di IndonesiaAbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data.Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released.Keywords: corruption, corruption law in Indonesia
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI Dhian Widhyastuti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40595

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap terdakwa justice collaborator oleh hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan pidana minimum khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deduksi silogisme. Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa diberikan status sebagai justice collaborator oleh hakim dalam pemidanaannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Hakim tidak sesuai dengan ketentuan minimum khusus yang terdapat didalam UU PTPK. Padahal dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK yang dikebakan oleh hakim terhadap terdakwa terdapat ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan. Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus adalah bahwa terdakwa diberikan status justice collaborator oleh penuntut umum. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dianggap telah signifikan dan membantu penggungkapan tindak pidana korupsi ini. Melihat bahwa putusan hakim dibawah ketentuan minimum khusus, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh hakim, dikarenakan hakim tidak dapat memberikan putusan yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. Sampai dengan saat ini di Indonesia belum adanya pedoman pemidanaan yang jelas terkait dengan pemidanaan terhadap justice collaborator. Sehingga masih ditemukan adanya perbedaan antara pemidaan terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator.Kata Kunci: Pidana di bawah minimum khusus, Pedoman Pemidanaan justice collaborator.AbstractThis research aimed to analyze the condemnation of justice collaborator defendant by judge in its verdict sentencing below special minimum punishment provision. This study was a normative law research that was prescriptive in nature. This research employed case and statute approaches, while data type and data source employed consisted of primary and secondary ones. Technique of collecting law material used in this study was library or document study. Technique of analyzing data used was syllogism deduction one. The result of research showed that Verdict Number: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst decided that the defendant with justice collaborator status was condemned with 2 (two)-year imprisonment by the judge. The judge’s verdict was not consistent with the special minimum provision as included in UU PTPK. Meanwhile Article 6 clause (1) letter a of UU PTPK the judge has imposed to the defendant contains the minimum and maximum provision of condemnation. One of judge’s rationales in sentencing the defendant below special minimum punishment provision was that the defendant was given justice collaborator status by public prosecutor. The information given by the defendants was considered as significant and helpful to reveal this corruption crime. Considering the judge’s verdict still below the special minimum provision, it should not be made by the judge because the judge cannot make decision in contradiction with the law. Until today there had been no clear guidelines of condemnation related to the condemnation of justice collaborator. Thus, there are still some variations in the condemnation of defendant with justice collaborator status.Keywords: Crime minimum sentence, Special Minimum Condemnation Provision
KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN UNTUK SAKSI PELAKU(JUSTICE COLLABORATOR) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST) Reza Fitra Ardhian; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40588

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pengaturan tentang JusticeCollaborator dalam hukum pidana Indonesia dan pertimbangan Hakim dalam memberikan keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang menjadi JusticeCollaborator dalam tindak pidana korupsi tanpa rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) & Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT. PST. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan bahan primer dan bahan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai JusticeCollaborator merupakan langkah yang baik untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia yang saat ini sudah sangat parah. Peneliti menganalisis Putusan Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Amir Fauzi, Majelis Hakim yang mengadili & memutus perkara ini berpendapat bahwa Amir Fauzi layak menjadi JusticeCollaborator sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, namun masih terdapat syarat untuk ditetapkan menjadi JusticeCollaborator yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga ada perbuatan penegak hukum yang melanggar asas hukum dan melanggar ketentuan sanksi minumum khusus, karena belum adanya pengaturan mengenai ketentuan keringanan penjatuhan pidana yang dapat diberikan kepada JusticeCollaborator.Kata Kunci: JusticeCollaborator, Keringanan Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana KorupsiAbstractThis research aims to know and examine two issues, the arrangement of Justice Collaborator in Indonesian criminal law and judges consideration give penalty relief to the defendant who became Justice Collaborator in corruption case without the recommendation of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) & Prosecutor in decision no. 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. The result of the research shows that the ruling of Justice Collaborator was a good way to eradicate the worsening corruption cases in Indonesia. Researcher analyzed decision No. 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST with the defendant Amir Fauzi. Judges of his case agreed that Amir Fauzi was worth the name Justice Collaborator in accordance with Circular Letter of Supreme Court Number 04 of 2011, but that there were several requirements for a Justice Collaborator as contained in Article 28 line (2) jo. Article 10A line (4) of The Law Number 13 of 2006 jo. The Law Number 31 of 2014 on Witness and Victim Protection that had not been fulfilled yet, thus there was law enforcer’s wrongdoing of breaking the principles of law and special minimum sanctions as there hadn’t been any law about conditions for granting penalty relief to Justice Collaborator.Keywords: Justice Collaborator, penalty relief, corruption cases
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK ATAS PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA Riana Dewi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40593

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana dan pelanggaran kode etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam pemberitaan media cetak, media elektronik, dan teknologi informasi (internet) yang dilakukan oleh perusahaan pers. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perbuatan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa adalah tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sekaligus sebagai pelanggaran etika berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran etika diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu melalui pengaduan kepada Dewan Pers. Perusahaan pers sebagai korporasi, pertanggungjawaban berada pada Pemimpin Redaksi. Hingga saat ini hanya pada pengaduan kepada Dewan Pers sebagai pelanggaran etika dan prinsip-prinsip jurnalistik, tidak ada laporan kepada kepolisian sebagai suatu tindak pidana.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pers, Publikasi Identitas Anak Berhadapan Hukum.AbstractThis research aims to determine the responsibility of Criminal act and an ethical violation of the publication of the identity of Children in conflict with law in the print media, electronic media, and information technology (internet) by the press company. This research is a normative research that is prescriptive, with the statute approach. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials. Act of the publication identity of Children in conflict with the law in the mass media is a criminal act under Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 23 Year 2002 as amended with Law Number 35 Year 2014 and Law Number 17 Year 2016, at the same time as an ethical violation of the Press Council Regulation Number:6/Regulation-DP/V/2008 concerning Ratification of Press Council Decision Letter Number 03/SK-DP/III/2006 on the Journalistic Code of Ethics, Indonesian Broadcasting Commission Regulation Number 01/P/KPI/03/2012 on the Guidelines of Broadcasting Behavior, Regulation of the Indonesian Broadcasting Commission Number 02/P/KPI/03/2012 on the Broadcast Program Standards. The responsibility of the Press ethical violations are resolved to Law Number 40 Year 1999 on the Press through a complaint to the Press Council. Until now, only a complaint to the Press Council as a violation of ethics and journalistic principles, no report to the police as a criminal act.Keywords: Criminal Responsibility, Criminal Act of Press, Publication of the Identity of Children in Conflict with Law.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR CIU DI KABUPATEN SUKOHARJO DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Bunga Arini
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40599

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar minuman keras jenis ciu di Kabupaten Sukoharjo dalam Putusan Nomor 7/Pid.S/2017/PN.Skh yang dijatuhi hukuman denda dan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Satpol PP dalam mencegah peredaran minuman keras jenis ciu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder adalah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa pada perkara dengan Nomor Putusan 7/Pid.S/2017/PN, Majelis hakim  Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan pidana pada terdakwa yang dianggap secara sadar dan sengaja mengedarkan ciu dan perbuatanya melanggar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Upaya preventif pemerintah  Kabupaten Sukoharjo dalam memberantas peredaran ciu di wilayahnya dilakukan dengan mengarahkan Satpol PP selaku pemegang wewenang untuk menegakan Peraturan Daerah, yang dilakukan dengan upaya berupa pengawasan dan penindakan terhadap pengedar ciu.Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Minuman Beralkohol, Ciu, Peraturan DaerahAbstractThis study aims to find out how criminal responsibility to the dealers of ciu Sukoharjo regency reviewed from regional regulation number 7 on 2012 on control, distribution, and sales of alcohol beverages and how preventive efforts undertaken by the government of Sukoharjo Regency in preventing the circulation of liquor type ciu regency reviewed from regional regulation number 7 on 2012 on control, distribution, and sales of alcohol beverages.The kind of research used in this research is a normative-empirical and descriptive legal research.The type of used data is primary data and secondary data. The source of  primary data  is direct interview  with related parties of the research. The sources of secondary data are court decision of Sukoharjo,literature, regulations, journals, articles and materials from the internet and other related sources.Technique of  data collection that be used are field studies which directed to the object of research and literature study to obtain theoretical basis related to the research.Based the result of the research and discussion concluded that In the Case No. 7 / Pid.S / 2017 / PN , the judges of the Sukoharjo District Court sentenced the defendant to conscioussly and deliberately circulated the iu and his actions violated Article 32 Paragraph (2) of Sukoharjo District Regulation Number 7 of 2012 on on control, distribution, and sales of alcohol beverages. Efforts Preventive Sukoharjo District Government in combating ciu circulation in the region is done by directing Satpol  PP as the holder of authority to enforce the Regional Regulations, with doing supervision and action against ciu dealers.Keywords: Criminal Responsibility,  Alcohol, Ciu, District Regulation
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAGIC MUSHROOM ATAU JAMUR LETONG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nindia Viva Pramudha Wardani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40596

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom atau jamur letong di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peredaran magic mushroom dapat dikatakan belum efektif. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom di antaranya disebabkan oleh faktor undang-undang yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang melarang penggunaan magic mushroom, faktor penegak hukum yaitu terdapat keterbatasan jumlah personel, faktor sarana fasilitas yaitu tidak banyak laboratorium yang memiliki alat yang dapat digunakan untuk meneliti kandungan dari magic mushroom secara teliti, faktor masyarakat yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang magic mushroom sebagai narkotika golongan I, faktor budaya yaitu dikonsumsinya magic mushroom sebagai kebiasaan masyarakat agar bisa berhalusinasi.Kata Kunci: Magic Mushroom, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan HukumAbstractThis article aims to know the factors that influece of law enforcement against the circulation of magic mushroom or letong  fungus in the region police law of Yogyakarta. This research is a descriptive empirical law research. Legal materials or data used is the primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The approach used is a qualitative approach. This research shows some factors causing ineffective of law enforcement againts magic mushroom in Special Region of Yogyakarta that are factor in the legislation that is not yet the existence of regulations prohibiting the use of implementing magic mushroom, i.e. law enforcement agencies there are factor the limitation of the number of personnel, means of facilities that is not much of a lab that has a tool that can be used to examine the contents of the magic mushroom accurately, society factor, i.e. ignorance of people about the magic mushroom as narcotics group I, factor of culture that is using magic mushroom as the habit of people to hallucinate.Keyword:  Magic Mushroom, Narcotics Crime, Law Enforcement
PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA Fauzi Al Hakim
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40591

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan hukum ini adalah mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta dan hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research). Data penelitian ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam jangka pendek dilakukan dengan remisi, pembebasan bersyarat dan pemidahanwarga binaan ke lembaga pemasyarakat yang kapasitas hunian warga binaan lebih baik dari rumah tahanan asal. Hambatan dalam implementasi peraturan terbagi menjadi hambatan internal berupa sumber daya manusia yaitu masih ada petugas yang kurang memiliki kompentensi baik yang disebabkan oleh faktor usia maupun kurangnya pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam Rumah Tahanan Negara itu sendiri dan hambatan eksternal yaitu harga tanah yang semakin naik, sehingga grand desain jangka menengah dan panjang menjadi sulit untuk dilakukan terutama berkaitan dengan pembangunan Rumah Tahanan baru.Kata Kunci : Overcrowded, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasyrakatan, Warga Binaan PemasyarakatanAbstractThis thesis aims to discover the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment inThe Level I Federal Penitentiary Surakarta and its problems (if any) in implementing it. This research is an empirical law research or non-doctrinal research (social legal research). This research uses lawful material which consists of primary and secondary data. The primary lawful material is the main data in this research while the secondary and tertiary lawful material is meant to support the primary data. This research uses interview, documentation, and literature review as the technique of collecting data. This research concludes that the short period of the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment inThe Level I Federal Penitentiary Surakarta is applied through remission, parole, and transference of inmates to a better Federal Penitentiary and Correctional Education Institution. The problem to the implementation of the regulation is divided into internal problem in a form of human resources that still have the lack of competence due to age or lack of training factor, limited access and infrastructure of the Federal Penitentiary itself, and external problem in a form of the uprising land price that results the middle and long period of the Grand Design to be difficult to execute which mainly related to the construction of new Federal Penitentiary.Keywords: Correctional Education, Federal Penitentiary, Inmatesand Overcrowded.
IMPLEMENTASI PENILAIAN RISIKO DAN PENILAIAN KEBUTUHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Astrika Puspita Rani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40597

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan dan kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam menganalisis data yang diperoleh tersebut dipergunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Pertama, implementasi Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana khususnya dalam pemberian pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Kedua, dalam pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana terdapat kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, yaitu pengangkatan assessor yang belum sesuai dengan prosedur, terdapat rangkap jabatan assessor yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan assessment, dan tidak ada anggaran Lapas untuk mengajukan petugasnya mengikuti pelatihan assessment secara berkelanjutan.Kata kunci: lembaga pemasyarakatan, hak narapidana, pembinaan, Assessment Risiko dan Assessment KebutuhanAbstractThis study aims to find out the implementation of Risk Assessment and Assessment of Prisoners Needs in Class IIA Prison Wirogunan Yogyakarta in relation to the fulfillment of the prisoner rights in Class IIA prison Wirogunan and what are the obstacles that occur. This study is empirical law research. The data source used in this study is primary data source supported by secondary data source. Data collection technique is primary data obtained by interview and observation, while secondary data obtained from literature study. In analyzing the data it is used qualitative data analysis technique with interactive analysis model. Based on the result and discussion the conclusions are; first, the implementation of Risk Assessment and Assessment of Prisoner Needs can help the fulfillment of the prisoner rights especially in the giving of guidance by Class IIA Prison Wirogunan. Secondly, in the implementation of Risk Assessment and Assessment of Prisoners’ Needs there are several obstacles that influence the implementation of right fulfillment of the prisoner. Secondly, in the implementation of risk assessment and assessment of prisoners needs, there are several obstacles that influence the implementation of right fulfillment of the prisoners, there are the appointment of assessors which in not accordance with the precedures, double positions that make an ineffective implementation of the assessment, and there is no budget for applying officers to follow continuous assessment training.Keywords: prison, prisoner rights, Risk Assessment and Needs Assessment

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue