cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER" : 8 Documents clear
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nurul Fatihah Manfaati; Budi Setiyanto; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47413

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai urgensi perlindungan jurnalis terhadap tindak pidana  pencemaran nama baik menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dengan studi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa  bahwa penerapan tindak pidana pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terhadap profesi jurnalis masih menjadi problematika dalam praktek litigasi, dikarenakan pasal 27 ayat (3) UndangUndang ITE bersifat Terlalu luas, sedangkan menurut Undang-Undang Pers persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni pengajuan hak jawab,  hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Hakim Nomor: 42/ Pid.Sus/2019/PN Bir. tidak tepat karena selain seharusnya diselesaikan dengan mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu, unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagaimana yang diterapkan oleh Hakim tidak semuanya terpenuhi.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Putusan Hakim, Pencemaran Nama Baik, Pers. AbstractThis study aims to examine the urgency of protecting journalists against criminal defamation according  to Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law with a study of the Bireuen District Court decision Number 42 / Pid.Sus / 2019 / PN Bir. The research used normative or doctrinal legal research which are prescriptive. The sources of this research are included primary and secondary legal materials. The analysis technique that has been used was the syllogism method which uses deductive thinking patterns.  Based on the results of this legal research, it can be concluded that the application of criminal defamation according to article 27 paragraph (3) of the ITE Law on the journalist profession is still problematic in litigation practice, because article 27 paragraph (3) of the ITE Law is too broad, whereas according to the Press Law, reporting problems are resolved based on the mechanism of Law no. 40 of 1999 concerning the Press, namely submitting the right of reply, the right of correction, or a complaint to the Press Council. Based on this analysis, the Judge’s Decision Number: 42 / Pid.Sus / 2019 / PN Bir. is inappropriate because apart from being supposed to be resolved by a Press Council mechanism first, not all of the elements in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law as applied by the Judge are fulfilled.Keywords : Legal Protection, Judge’s Decision, Defamation, Press.
FAKTOR TINDAK PIDANA OVERSTAY WNA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA Yumna Khalikah Khalis; Budi Setiyanto; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47407

Abstract

AbstrakIzin tinggal diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang merupakan suatu lembaga yang  mengatur masalah tentang lalu lintas orang asing ke wilayah Negara Republik Indonesia yangdilaksanakan berdasarkan prinsip yang selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia (UU No. 9 Tahun 1992). Dalam hal ini tidak terkecuali Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang sepanjang tahun 2019 telah memberikan Izin Tinggal bagi warga negara asing berupa Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) pelayanan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Berikut data pemberian Izin Tinggal selama 3 tahun terakhir yang bersumber dari Laporan Kepala Kantor Tentang Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Studi ini menyatakan hasil berbagai faktor penyebab terjadinyapenyalahgunaan Izin Tinggal antara lain disebabkan oleh sponsor/penjamin, warga negara asing sendiri, dan faktor petugas imigrasi.Kata kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan Izin TinggalAbstractResidence permits are issued or issued by the Immigration Office, which is an institution that regulates  matters concerning the traffic of foreigners to the territory of the Republic of Indonesia which is implemented based on a selective principle (selective policy). Based on this principle, only foreigners who can provide benefits, for the welfare of the nation, and the Republic of Indonesia and the people are not dangerous and order is also not hostile to either the state, or the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution who enter the territory. Indonesia (Law No. 9 of 1992). In thiscase, the TPI Surakarta Class I Immigration Office is no exception, which throughout 2019 has provided residence permits for foreign nationals in the form of Visiting Stay Permits (ITK), Limited Stay Permits (ITAS) and Permanent Stay Permits (ITAP) which are implemented by the Stay Permit Section. and Immigration Status. The following is the data that has provided a residence permit for the last 3 years which is sourced from the Report of the Head of the Office on the Performance of the Class I Immigration Office of TPI Surakarta in 2019. The type of research used in this research is empirical legal research. Empirical legal research is oriented towards primary data (field research results). This study results from various factors causing the Stay Permit service, including those caused by sponsors / guarantor, citizens themselves, and immigration officers factors.Keywords : Crime, Abuse of Residence Permit
KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP KASUS CYBER BULLYING DI INDONESIA Prastya Agung Mahendra; ' Hartiwiningsih; Dian Esti Pratiwi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47417

Abstract

AbstrakKajian etiologi kriminal diperlukan sebagai dasar pengambil keputusan untuk menangani kasus cyber  bulling yang meningkat dewasa ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian etiologi terhadap tindak pidana cyber bullying dan upaya pencegahannya. Metode penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pelaku tindak pidana cyber bullying adalah: (a) faktor intern: kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang; (b) faktor ekstern: kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, pola asuh permisif dan otoriter di keluarga, teman sebaya, budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak/remaja menjadi pelaku cyber bullying. Upaya penanggulangan hukum atas terjadinya tindak pidana cyber bullying di Indonesia adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal dengan tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan non penal dengan pendekatan moral.Kata kunci : Etiologi Kriminal, Cyber Bullying AbstractA criminal etiology study is needed as a basis for decision makers to handle cases of cyber bulling which  are increasing today. The research aim to look at the etiological analysis of someone who commits the crime of cyber bullying and the prevented. This research uses a combination of juridical normative and empirical juridical research. The results showed that the factors that led to the perpetrators of cyber bullying were: (a) internal factors, including disappointment, resentment, and the perpetrator’s ignorance that his actions were prohibited by law; (b) external factors: advances in information technology that give birth to many forms and types of crime, permissive and authoritarian parenting in families, peer, chaotic, prejudiced and national cultural in society, and conflict encourages children or teenagers to become cyber bullying. Legal countermeasures against cyber bullying are criminal and non-penal measures. Penal efforts with actions taken by law enforcement officials and non-penal with a moral approach.Keywords : Etiology of Crime, Cyber   Bullying
HAMBATAN IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL Naufal Nabawi Basworo; Winarno Budyatmojo; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47412

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang didapati serta upaya apa yang dilakukan  oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap   penyalahguna dan pecandu narkotika. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional, seperti dalam problematika dalam peraturan tindak pidana narkotika, kurangnya sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dalam hal mengupayakan agar rehabilitasi dapat sesuai sasaran dan tujuan disamping hambatan yang ditemukan, Badan Narkotika Nasional tengah berupaya  untuk mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, mengedukasi sumber daya manusia yang terdapat di Lembaga Permasyarkatan agar dapat melakukan rehabilitasi, serta meningkatankan anggaran rehabilitasi dan menyusun program-program rehabilitasi sesuai dengan anggaran.Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika. AbstractThis study aims to determine the obstacles encountered and what efforts are made by the National  Narcotics Board in implementing criminal sanctions for the rehabilitation of narcotics abusers and addicts. This legal writing uses legal research with the type of empirical research method. Data collection techniques through interviews and literature study. Research location at the National Narcotics Board.  The results of this study, it is known that in implementing criminal sanctions for rehabilitation against  narcotics abusers and addicts, there are several obstacles encountered by the National Narcotics Board, such as problems in the regulation of narcotics crime, lack of facilities and infrastructure, and financing. In terms of making the rehabilitation work according to the targets and objectives in addition to the obstacles found, the National Narcotics Board is trying  to  submit  a  revision  of  Law  Number  35  of  2009  on  Narcotics  to  the president and the House of Representatives, educating human resources in the Penitentiary carry out rehabilitation, as well as increase the rehabilitation budget and prepare rehabilitation programs according to the budget.Keywords : Narcotics Crime, Rehabilitation, Research.
KAJIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2019/PN.SKT Hanif Muhammad Rifa’i; ' Supanto; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47414

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana perjudian Capjikia  yang terjadi di wilayah kota Surakarta dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan  ialah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus Putusan Nomor : 2/Pid.B/2019/Pn. Skt yang kurang tepat, karena majelis hakim berpedoman dalam menjatuhkan putusannya terkait dengan kasus ini dengan Pasal perjudian yang kategorinya tidak sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi. Berdasarkan kronologi kasus yang dituliskan, pelaku menyediakan jasa permainan judi capjikia sebagai mata pencaharian bukan untuk menyediakan jasa judi kepada khalayak umum seperti yang tercantum  dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi  kepada khalayak umum yang dalam faktanya pelaku memberikan kesempatan untuk permainan judi yang ia jadikan sebagai mata pencahariannya sehingga Pasal 303 ayat (1) ke-2 ini tidak sesuai dengan apa yang di dakwakan dan pasal yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan ini menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian lebih memenuhi kategori atau unsur perjudian dalam perkara ini.Kata kunci : Hukum; Tindak Pidana; Perjudian AbstractThis legal research aims to find out the application of Capjikia gambling criminal act which occurred in the  Surakarta city area in Decision Number 2/Pid.B/2019/Pn.Skt This study uses normative legal research methods with the nature of prescriptive research. The approach used is the legislation approach and case approach to the types and sources of research data used, namely primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using library studies. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive thinking patterns.. The results of this study are the application of articles by the Surakarta District Court Judge in deciding Decision Number: 2/Pid.B/2019 Pn. Skt is not quite right, because the panel of judges is guided by the decision rendering related to this case with the gambling article whose category is not in accordance with the chronology of the case. based on the chronology of the case written, the perpetrators provide capjikia gambling game services as a livelihood not to provide gambling services to the general public as stated in Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code with the element of providing opportunities for gambling games to the general public. In fact, the perpetrator gives an opportunity for gambling which he makes as his livelihood so Article 303 paragraph (1) item 2 does not correspond to what is alleged so that the right article to be used as a guideline in dropping this decision uses Article 303 paragraph (1) item 1 Criminal Code with an element of providing an opportunity for gambling games which serve as livelihoods is more fulfilling the categories or elements of gambling in this case.Keywords : Law; Criminal Act; Gambling
PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2014/PN.DPU) Moh. Aridh Rizky; Budi Setyanto; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47408

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang mendasari pertimbangan hakim terhadap  penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 34/ Pid.B/ 2014/ Pn.Dpu tanggal 4 Juni 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunkan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa, hakim telah membuat pertimbangan yuridis yakni dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika, maupun pertimbangan non yuridis yakni akibat yang ditimbulkan, kondisi terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa. Namun penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diputus terhadap Terdakwa M. Qhadafi dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 34/Pid. B/ 2014/ PN. Dpu tidak sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana hanya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi yang menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.Kata kunci : Penjatuhan Pidana Denda, Pidana Denda, Narkotika, Narkotika bagi Diri Sendiri.AbstractThis research aims to know about underlying aspects of judges consideration to convict the imposition of  fine penalty for amount Rp. 800.000.000,- (eight hundred million rupiah) based on Article 127 paragraph (1) subparagraph a Law Number 35 of 2009 about Narcotics in the verdict of District Court of Dompu with registration Number 34/Pid. B/2014/Pn.DPU in date June 4 th, 2014. This research is prescriptive normative legal research. The approach that used are statute approach and case approach. Types of data are research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data using literature study of library research. Law material analysis technique that used by author is qualitative analysis method. The qualitative analysis that used are descriptive and perspective, which will try to prove existing law material and vote it then analyzes the problems that exist related to convict of under imposition of criminal under the minimum limit that commited by the judge. Based on the result of the research and the discussion, it can be concluded that, the aspects becoming the judge’s consideration basis in convicting under the imposition of criminal under the minimum limit from judge’s rules and the jugde had made consideration, either juridical which was public prosecutor’s prejudgement, the witness’s explanation, the criminal explanation, proofs, sections in drugs law, or non-judicial which was the triggered effect, the criminal condition as well as things which prosecute and defend the criminal. However, the imposition of Rp. 800.000.000,- (eight hundred million rupiah) fine penalty had made by the judge to M. Qhadafi defendant in regulated in drugs law on the District  Court of Dompu verdict No.34/Pid.B/2014/PN Dpu did not suit based on article 127 paragraaph (1) sub paragaraph a, Law Number 35 of 2009 about Narcotics only used Imprisonment for maximum 4 (four)years for who used Group I of Narcotics for himself.Keywords : Imposition of Criminal Fine, Fine Penalty, Narcotics, Narcotics for theirself.
MENELAAH ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 15/PID.B/2015/PN. PDP) Rezky Bagas Pradipta; Winarno Budyatmojo; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47415

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Padang  Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp mengenai pemerasan dan pengancaman menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis hukum yang digunakan yaitu metode penalaran deduksi. Penggunaan sistem elektronik memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah adanya tindak  kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Ini dapat terlihat dalam kasus pemerasan dan  pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, diketahui bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh terdakwa adalah melalui sarana handphone dan menggunakan foto pribadi korban. Terdakwa divonis menggunakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi. Memperhatikan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sebagai ketentuan khusus.Kata kunci : Pemerasan, Pengancaman, Sistem Elektronik, Pornografi AbstractThis study aims to determine whether or not the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number  15/Pid.B/2015/PN. Pdp regarding the crime of threat and extortion cases carried out using an electronic system with the provision contained in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 on Pornography. This legal research is a descriptive normative research. The types of data used include primary and secondary data types. Data collection techniques used were literature study and document study. The legal analysis used is the deduction method. The use of electronic systems has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the existence of a crime that utilizes an electronic system. This can be seen in the case of extortion and threats that occur in the city of Padang Panjang, West Sumatra. Based on the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15 / Pid.B / 2015 / PN. Pdp, it is known that the defendant’s blackmail and threats were carried out by means of a cellphone and using the victim’s personal photo. The defendant was convicted using Article 368 paragraph (1) and Article 369 paragraph (1) of the Criminal Code. In this study, it was evident that the defendant’s actions fulfilled the provisions contained in the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Law. Noting the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle, it can be said that the Padang Panjang District Court Jurisprudence is not in accordance with the provisions in those special laws.Keywords : Crime of Extortion, Crime of Threat, Electronic System, Pornography
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK HELM SEBAGAI TINDAK PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Kelvin Hanuka; ' Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47409

Abstract

 AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor yang mendorong  produsen, pedagang dan konsumen untuk memproduksi atau menjual atau menggunakan helm dengan merek palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modus operandi para pelaku kejahatan pemalsuan merek helm di Surakarta dilakukan dari produsen helm dengan merek palsu dan dari pedagang yang memalsukan merek helm yang dijualnya dengan cara menjual produk merek helm palsu dengan perbuatan yang berbeda-beda, menjual merek helm palsu dengan tidak mengetahui bahwa adanya barang yang dijualnya palsu, barang yang dijualnya merupakan barang asli namun pada kenyataanya pada helm “INK” palsu ini jika tidak suka dengan mereknya dapat diberi merek lain ataupun dijual tanpa merek namun dengan harga tetap sama dengan alasan karena memang harga dia belinya sama baik yang polos tanpa merek ataupun dengan stiker terpisah yang belum ditempel.Kata kunci : Merek; Helm; dan Modus Operandi. AbstractThe research aims to know, review, and analyse factors that encourage manufacturers, merchants  and consumers to produce or sell or use helmets with counterfeit brands. The research methods used are empirical, legal research, which is descriptive analytical. The results of this study stated that the method of procedure perpetrators of counterfeiting helmets brand in Surakarta is carried out from helmet manufacturers with a fake brand and from traders who falsify the helmet brand sold by selling counterfeit helmet brand products With different deeds, sell a counterfeit helmet brand by not knowing that the existence of goods sold counterfeit, goods sold are genuine goods but in fact in the helmet “INK” this fake if you do not like the brand can be given another brand or sold without a brand but with the price remains the same as the reason because it is the price he bought is either a plain without a brand or with a separate sticker that has not been pasted.Keywords : Brand; Helmet; and Method of Procedure.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue