cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Taufiq Effendy Wijatmoko
Contact Email
jurnalwicarana@gmail.com
Phone
+62274 378431
Journal Mail Official
jurnalwicarana@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gedongkuning No. 146 Rejowinangun, Kotagede, , Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55171
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Wicarana
Published by Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
ISSN : 28290356     EISSN : 28290291     DOI : https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Redaksi Jurnal Wicarana menerima naskah karya tulis ilmiah berupa: artikel hasil Penelitian; dan artikel konseptual berupa hasil kajian, ulasan (review), dan pemikiran sistematis, di bidang hukum dan hak asasi manusia. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, belum pernah dimuat atau sedang diajukan untuk dimuat dalam media lain. Naskah yang dikirimkan akan dibahas oleh Dewan Redaksi bersama para pakar sesuai bidang keilmuan untuk menentukan kelayakan untuk dimuat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2022): September" : 5 Documents clear
Rekognisi sebagai Hak Istimewa Desa PURNOMO, HERU
WICARANA Vol 1 No 2 (2022): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.054 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i2.19

Abstract

Keberadaan desa mengalami tumbuh kembangnya selama ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Desa merupakan daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahir sebelum lahirnya daerah otonom yang lebih besar, hal dapat ditelusur melalui berbagai pranata hukum yang mengatur mengenai desa, mulai dari masa kekuasaan Raffles sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda, Pemerintahan Kolonial Belanda, masa pendudukan militer Jepang hingga saat ini dengan diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam implementasinya, UU Nomor 6 Tahun 2014 belum dijalankan secara murni, khusus masalah penyelenggaraan kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul (rekognisi). Dalam pembahasan makalah ini dibahas yang pada pokoknya penyelenggaraan kewenangan desa oleh pemerintahan desa pada hakikatnya menjalankan fungsi pemerintahan secara riil dilapangan. Pembahasan mengenai penyelenggaraan kewenangan desa, khususnya yang berdasarkan hak asal usul (rekognisi) didasarkan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder, berupa literatur primer, yang berupa laporan penelitian dari berbagai pakar, buku-buku serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung penyelenggaraan kewenangan desa guna dapat menjadi referensi untuk memahami penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan hak asal usul (rekognisi). Simpulan dari kajian ini, bahwa rekognisi sebagai hak istimewa desa sebagai pengungkit potensi desa, oleh karenanya diperlukan pengambilan politik hukum lokal di daerah.
Komparasi Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana Tipikor dengan Pidana Umum di Lapas Kelas IIA Yogyakarta Nur Wicaksana, Dimas Ilham
WICARANA Vol 1 No 2 (2022): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.487 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i2.20

Abstract

Pembinaan keterampilan kerja bagi narapidana menjadi salah satu bagian menuju reintegrasi sosial sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Pemberian pembinaan keterampilan kerja diyakini dapat memfasilitasi narapidana untuk dapat hidup mandiri kelak saat telah bebas. Sebuah pertanyaan yang menarik ketika membahas urgensi narapidana korupsi untuk mendapatkan pembinaan keterampilan kerja. Korupsi yang notabene sebagai extraordinary crime seolah telah membuat sebuah clusterisasi berdasarkan tingkat ekonomi pelakunya yaitu mayoritas kaum elite sesuai jenjangnya. Di sisi lain, kondisi kemajemukan tingkat ekonomi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan mengharuskan petugas melakukan pembinaan keterampilan kerja dengan selektif dan menyesuaikan sarpras. Fakta ini mendorong penulis untuk melihat bagaimana komparasi pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta antara narapidana kasus korupsi dengan pidana umum seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, dan perlindungan anak yang mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif dengan wawancara dengan para praktisi di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilaksanakan dengan melibatkan narapidana kasus korupsi dan tindak pidana umum. Porgram pembinaan keterampilan kerja dengan melibatkan narapidana kasus korupsi tidak menyalahi aturan mengingat pada tahapan itu semua narapidana diperlakukan sama. Perbedaan perlakuan hanya pada saat masa asimilasi. Saran untuk peningkatan kualitas pembinaan keterampilan kerja adalah penambahan jumlah sarana dan prasarana sehingga dapat melibatkan jumlah narapidana lebih besar.
Pengaturan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS SHINTA DEWI, SERAFINA
WICARANA Vol 1 No 2 (2022): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.493 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i2.22

Abstract

Penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja seorang PNS. Permasalahan mengenai pelaksanaan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil banyak ditemui dalam tugas kedinasan di setiap instansi Pemerintah. Peraturan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, maka dapat diketahui secara jelas gambaran mengenai pengaturan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disusun dengan lebih lengkap, tegas dan terperinci dibandingan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebelumnya.
Otonomi, Perda Syariah, dan Living Law di Negara Hukum Pancasila Wijayanto, Enggar
WICARANA Vol 1 No 2 (2022): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.318 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i2.24

Abstract

Eksistensi Perda Syariah di Indonesia masih menjadi kajian strategis yang terus bergulir hingga saat ini. Adanya Otonomi menjadi jalan baru untuk mengembangkan berbagai potensi sesuai kearifan di masing-masing daerah. Namun praktiknya menunjukan aspek dilematis. Kewenangan membentuk peraturan daerah sering kali memunculkan polemik diantaranya peraturan daerah berbasis syariah yang dianggap berpotensi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.  Tulisan ini berusaha menganalisis bagaimana pengaruh otonomi daerah dan living law terhadap pembentukan peraturan daerah syariah di negara hukum berlandaskan Pancasila. Menggunakan pendekatan kualitatif, tulisan ini memaparkan argumentasi berdasarkan data-data kepustakaan untuk menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya perda syariah di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh living law atau hukum yang hidup di masyarakat yang selanjutnya di positivisasi melalui pintu legislasi. Selain itu, faktor politik kepentingan menjadi aspek lain yang berpengaruh terhadap kelahiran perda syariah tersebut. Perlunya memperhatikan kebutuhan hukum di masyarakat menjadi hal utama agar suatu kebijakan membawa kemaslahatan atau kebaikan secara umum, serta tidak hanya berlandaskan motif politik kepentingan.
Optimalisasi Penarikan dan Pendistrubusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pramanto, S.H., M.H., Wahyu Jati
WICARANA Vol 1 No 2 (2022): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1057.802 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i2.25

Abstract

Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang layak dari hasil penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait untuk kepentingan yang bersifat komersial. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengelolaan hak cipta khususnya dibidang musik dan/atau lagu dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan kembali Royalti yang didapat dari pengguna kepada para pemegang hak, yakni para pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang sudah mengkuasakan haknya kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki izin operasional sebagai bagian dari LMKN itu sendiri. Namun dalam prakteknya masih saja ada kelemahan mendasar yang terjadi. Dibeberapa tempat dapat kita lihat adanya penolakan dari users untuk melakukan pembayaran royalti. Disisi lain masih terdapat kebingungan di masyarakat ataupun users kemana pembayaran royalti ini harus dilakukan karena adanya penagihan ganda, baik yang dilakukan oleh LMKN ataupun oleh oknum LMK yang seharusnya tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penarikan royalti. Hal lainnya adalah adanya pembayaran royalti yang tidak sesuai tarif yang ditetapkan akibat adanya penawaran pembayaran royalti yang dilakukan oleh users kepada LMKN. Hal ini tentu saja merugikan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait karena mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka terima. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui optimalisasi penarikan dan pendistribusian royalti hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pada bagian akhir, penulisan ini juga memberikan rekomendasi agar pengelolaan royalti bisa berjalan dengan optimal, perlu ditunjang dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang akuntabel, transparan dan aplikatif yakni berupa pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Negara dan sistem informasi yang digunakan dalam penarikan dan pendistribusian royalti lagu yang dikelola oleh LMKN. Pusat data lagu sebagai himpunan data lagu dan/atau musik menjadi dasar baik bagi LMKN dalam pengelolaan royalti, juga bagi pihak-pihak yang menggunakan ciptaan untuk mendapatkan informasi dari lagu dan/atau musik yang akan digunakan secara komersial.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): September Vol 4 No 1 (2025): Maret Vol 3 No 2 (2024): September Vol 3 No 1 (2024): Maret Vol 2 No 2 (2023): September Vol 2 No 1 (2023): Maret Vol 1 No 2 (2022): September Vol 1 No 1 (2022): Maret