cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Taufiq Effendy Wijatmoko
Contact Email
jurnalwicarana@gmail.com
Phone
+62274 378431
Journal Mail Official
jurnalwicarana@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gedongkuning No. 146 Rejowinangun, Kotagede, , Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55171
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Wicarana
Published by Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
ISSN : 28290356     EISSN : 28290291     DOI : https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Redaksi Jurnal Wicarana menerima naskah karya tulis ilmiah berupa: artikel hasil Penelitian; dan artikel konseptual berupa hasil kajian, ulasan (review), dan pemikiran sistematis, di bidang hukum dan hak asasi manusia. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, belum pernah dimuat atau sedang diajukan untuk dimuat dalam media lain. Naskah yang dikirimkan akan dibahas oleh Dewan Redaksi bersama para pakar sesuai bidang keilmuan untuk menentukan kelayakan untuk dimuat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2023): September" : 5 Documents clear
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam Nurhasanah, Lia
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.35

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa satu pasangan calon dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan, karena dalam UU No. 8 Tahun 2015 pemilihan harus diikuti paling sedikit oleh dua pasangan calon. Di dalam prinsip hukum Islam, suatu kebijakan yang dikeluarkan harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga putusan tersebut perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tulisan ini berusaha untuk memberikan analisis tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yang menitikberatkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang relevan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sudah sejalan dengan hukum Islam dalam konsep maslahah mursalah. Putusan MK tersebut menolak suatu hal yang nantinya akan merugikan, yaitu kevakuman atau kekosongan hukum dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, putusan tersebut mewujudkan maslahat, mengingat putusan yang dikeluarkan menjadi solusi dalam fenomena calon tunggal.
Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Anggraeni, Erwindya Julia
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.36

Abstract

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk menyusun regulasi yang berkenaan dengan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Upaya perlindungan dari kekerasan seksual merupakan tanggung jawab negara yang memiliki kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia setiap warga negara yang di dalamnya mencakup civitas akademika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library study) dan metode pendekatan hukum normatif atau library law research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, maka fenomena tersebut akhirnya mendorong Kemendikbud Ristek untuk menciptakan regulasi yang berkenaan dengan peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Regulasi ini kemudian diberi nama Permendikbud Ristek (Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) No. 30 Tahun 2021. Oleh karena itu, Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 menjadi suatu tindak lanjut dari keseriusan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia Annas, Gilang Kresnanda; Hazzar, Noval Maulana
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.37

Abstract

PSSI secara berani mengeluarkan wacana regulasi mengenai pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 tahun 2023/2024 mendatang melalui PT. LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai operator penyelenggara Liga 1 sepakbola Indonesia. Wacananya, setiap tim hanya boleh mendaftarkan dua pemain yang berstatus naturalisasi, padahal pada kenyataannya saat ini ada beberapa tim Liga 1 Indonesia yang mempunyai lebih dari dua pemain yang berstatus naturalisasi. Jika wacana regulasi ini benar terealisasi, kemungkinan akan berimplikasi terhadap para pemain naturalisasi seperti halnya pemutusan kontrak dari pihak klub, tidak ada tim yang akan dibela, dan masih banyak lagi dampak yang akan terjadi. Menurut PSSI, wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi tersebut bertujuan agar tidak menumpuknya para pemain naturalisasi disatu klub yang sama, keinginan PSSI ada pemerataan yang sama pada setiap tim peserta.  Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyoroti dan mempertanyakan perihal pembatasan tersebut, APPI beranggapan hal tersebut sudah termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika seseorang telah diresmikan sebagai WNI seperti yang tercamtum dalam Undang-Undangan Kewarganegaraan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendapaktakan hak yang sama. Kemudian apabila ditelisik pada Law of The Game FIFA yaitu Universal Declaration of Player Rights dan FIFA’s Human Rights Policy, pembatasan tersebut sudah melanggar ketentuan  dari Federasi Sepakbola Internasional perihal hak para pemain sepakbola untuk bermain. Hal itu pun terkesan membeda-bedakan pemain naturalisasi dengan pemain asli pribumi. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis terkait persamaan hak pemain naturalisasi dengan pemain pribumi. Dalam menyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau berdasarkan tinjauan pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat yang  menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Selain itu ada beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola berdasarkan asas persamaan derajat, yaitu kewarganegaraan yang setara, kebebasan dan hak asasi manusia, kewajiban dan tanggung jawab yang setara, perlindungan hukum, dan kesetaraan dalam dunia sepakbola.
Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum Suciana Rambe, Dinda; Dasnawati , Ely
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.38

Abstract

Dalam amar putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020, menyatakan bahwa Undang Undang No. 11 Tahun 2020 dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, dan diberikan waktu perbaikan selama 2 tahun. Jika tidak adanya perbaikan selama 2 tahun maka UU Cipta kerja akan menjadi Inkonstitusional Bersyarat. Namun nyatanya Pemerintah mengeluarkan PERPU Cipta kerja dan pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang, disaat masih ada waktu untuk memperbaiki substansi UU Cipta kerja Tahun 2020 sesuai catatan dari MK. Tujuan tulisan bertujuan untuk melihat bagaimana analisis pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam perspektif Sosiologi Hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif, tulisan ini memaparkan argumentasi berdasarkan data-data kepustakaan untuk menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERPU No. 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dengan ihwal kegentingan memaksa belum memenuhi syarat sebagaimana mestinya disebabkan adanya unsur hak partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat, hal tersebut ditinjau dari aspek Sosiologi Hukum merupakan konsep bagaimana hukum seharusnya dapat diterima dan diterapkan sesuai tujuannya. Materi kontroversial yang termuat dalam UU Cipta kerja idealnya perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar sejalan dengan aspek formil materil atau kaidah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Tinjauan Hukum Pers pada Isi Berita Kriminal di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Rokhman, Mokh Khayatul
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.41

Abstract

Berita sebagai produk pers merupakan cuplikan peristiwa dari lapangan yang disajikan dalam realitas media dengan bersandarkan pada kebijakan redaksi. Masalah timbul ketika berita yang dimuat tidak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena menonjolkan hiburan daripada sebagai sumber informasi yang dapat menunjang penegakan hukum. Akibatnya timbul keresahan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk meninjau aspek normatif isi berita kriminal di surat kabar. Sampelnya dari berita Kedaulatan Rakyat terbitan 1 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023. Metode penelitiannya adalah pendekatan hukum normatif dan analisis isi kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kedaulatan Rakyat bersifat hiburan sehingga kategori seni, budaya, olah raga dan hiburan mendominasi. Untungnya, berita hukum mendapatkan porsi yang tidak terlalu kecil. Kategori kriminal mendominasi berita hukum. Kategori penganiayaan, pembunuhan, senjata tajam dan senjata api menjadi perhatian utama dari berita kriminal. Sebagai sumber berita kriminal, Kepolisian dipilih sebagai narasumber utama. Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 hanya mendapatkan porsi kecil dalam berita kriminal.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): September Vol 4 No 1 (2025): Maret Vol 3 No 2 (2024): September Vol 3 No 1 (2024): Maret Vol 2 No 2 (2023): September Vol 2 No 1 (2023): Maret Vol 1 No 2 (2022): September Vol 1 No 1 (2022): Maret