cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mushafi Miftah
Contact Email
cak.mushaf@gmail.com
Phone
+6281336220836
Journal Mail Official
legalstudiesjournal@unuja.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Legal Studies Journal
Published by Universitas Nurul Jadid
ISSN : 27973522     EISSN : 27976386)     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legal Studies Journal (P-ISSN: 2797-3522, E-ISSN: 2797-6386) is a journal managed by the Law Study Program at Nurul Jadid University which is published twice a year, in March and September. The Legal Studies Journal is a forum and means of scientific publication for academics, researchers, and practitioners in the field of law in publishing research results and conceptual review articles. The scopes of this Legal Studies Journal study are; Private Law, Penal Law, Constitutional Law, State Administrative Law, Economic Law, Environmental Law, Human Rights Law and other legal fields.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2022): September" : 5 Documents clear
KEABSAHAN PUTUSAN HUKUM BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU Mushafi, Mushafi; Budiarso, Ragil; Rofiqi, Muhammad
Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4606

Abstract

This study will discuss the validity of the Bawaslu's decision on election violations. Because, according to preliminary findings, with the issuance of Law No. 7 of 2017 the position of Bawaslu is stronger. In this Law, Bawaslu in handling election disputes can not only provide recommendations to the KPU but also provide or make decisions that must be implemented by the parties. This means that Bawaslu currently has broader authority in handling election cases such as administrative violations and other violations. Then how is the validity of the legal decision from the Bawaslu? The method used in this research is in the category of normative legal research with a statute approach and a conceptual approach.Keywords: Legislation, Bawalu Decisions, Election Violation
GAGASAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENERAPAN HUKUM DI ERA 4.0 PERSPEKTIF PENYELESAIAN PERKARA MODEL RESTORASI JUSTICE DAN HUKUM PROGRESIF anshori, anshori
Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4190

Abstract

This article tries to analyze the idea of artificial intelligence (AL) as a form of internet-based technology development, in the perspective of justice restoration theory and progressive law. The method used in this research is normative juridical with a theoretical approach and legal concept. The principles contained in the concept of restoration of justice and progressive law as an approach in resolving legal cases that occur, function as an analytical tool for artificial intelligence operations in resolving a legal case that occurs. Al's operations in solving cases were not parallel or in the same breath with the principles of restoration of justice and progressive law.Keyword: Artificial intelligence, Restoration of Justice, Progressive Law
Tinjauan yuridis diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4209

Abstract

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Pasal 1 Angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, pembuat undang-undang, sedang mempertimbangkan prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus anak yang berupa kasus pidana, namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya melainkan diselesaikan dalam bentuk mekanisme lain. Hal ini terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum tentu merupakan kesalahan mutlak anak, dan anak masih dianggap tidak memenuhi syarat untuk diadili. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Selain itu, usia dan pemidanaan anak yang masih muda dan menjanjikan dipandang sebagai kerugian multi-pihak, terutama bagi kesehatan mental anak pelaku. Bentuk mekanisme lain dapat dilakukan melalui diversi sebagai proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum di semua tingkatan untuk mencapai keadilan restoratif. Hal ini dapat diatasi dengan mengikutsertakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu. , seperti tindakan lain yang dilakukan dengan pemulihan anak atau korban, atau ketika dipaksa, hukuman hak anak tidak boleh diabaikan , jika diimbangi dengan upaya membangun sistem peradilan yang kondusif, dapat dilaksanakan dengan baik.
KONTRAK KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Manurung, Edison Hatoguan
Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4302

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi merupakan dasar penyelenggaraan bidang Jasa Konstruksi yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi. Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai ketentuan teknis kontrak konstruksi sehingga masih menyimpan potensi munculnya perbuatan merugikan bagi penyedia jasa konstruksi. Padahal di dalam prakteknya ketentuan teknis inilah yang menjadi awal masalah dari kontrak konstruksi. Artikel bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontrak konstruksi yang memberikan perlindungan bagi penyedia jasa konstruksi agar terhindar dari perbuatan merugikan yang muncul karena itikad baik dalam kontrak konstruksi masih tidak jelas wujudnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual tentang kontrak konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur konsep perbuatan tidak merugikan sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi. Belum ada jaminan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan tidak merugikan bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi. Perlu diatur dalam perundang-undangan jasa konstruksi perihal perbuatan tidak merugikan sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi, agar perbuatan tidak merugikan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi tidak lagi terjadi. Bentuk perlindungan hukum yang muncul dari konsep perbuatan tidak merugikan yaitu secara konkret perlu dibentuk Peraturan Presiden khusus yang mengatur perihal Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Pembangunan  Infrastruktur milik Pemerintah yang berbeda dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum.Kata Kunci: Infrastruktur, Konstrak Konstruksi, Pengguna Jasa, Konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi.
KONSEPSI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA SERTA KONSEKUENSI BAGI PENGGUNA DAN PENGEDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI DESA ALASSUMUR LOR KEC. BESUK PROBOLINGGO Rizal, Sofian Syaiful; Irsyan, Muh
Legal Studies Journal Vol 2, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i2.4713

Abstract

It is undeniable that there are still many who consume drugs in the environment around us. The impact on health and the future is not small. The dangers of drugs for addicts and young people, students are very many and if the habit of consuming drugs is not immediately stopped then this will worsen the health status of the users themselves slowly but surely and will damage the future of their lives. students need a conducive and comfortable environment from drug abuse, therefore drug control is a shared responsibility starting from the family, then the community and the government. Through this service activity, it is expected to be able to provide an understanding to the community in Karo Regency about the dangers suffered by drug abuse, types and types of narcotics and how to overcome them. The method used is qualitative with direct interviews with the person concerned and provides socialization of the correct understanding of the effects of drugs as well as a question and answer discussion about types of drugs, their dangers and effective steps so that the community in Alassumur Lor village kec. Tomorrow we can tackle it early and work together to tackle drugs together with family, then community and government.Keywords: Consequences, Drugs and Legal Perspective 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2025): September Vol 5, No 1 (2025): Maret Vol 4, No 2 (2024): September Vol 4, No 1 (2024): Maret Vol 3, No 2 (2023): September Vol 3, No 1 (2023): Maret Vol 2, No 2 (2022): September Vol 2, No 1 (2022): Maret Vol 1, No 2 (2021): September Vol 1, No 1 (2021): Maret