cover
Contact Name
Safwan
Contact Email
safwan@iainlhokseumawe.ac.id
Phone
+6285360000269
Journal Mail Official
syarah@iainlhokseumawe.ac.id
Editorial Address
Jln. Banda Aceh Medan, Alue Awe, Kota Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
ISSN : 23029978     EISSN : 27152642     DOI : -
Syarah: Journal of Islamic Law and Economics invites scholars, researchers, and students to contribute the results of their studies and researchers in the fields related to Islamic law and Economics which includes textual investigations, both in terms of theory and practice of Islamic law and economics and fieldwork related issues updated with the perspective of the Koran, Hadith and Ijma. This journal warmly welcomes contributions from scholars from related fields who consider the following general topics; (1) Sharia Economic Law, (2) Agreement Law in Islam; (3) Comparative Law on Economics; (5) Community Economic Institutions; (6) Civil, Economic, Business (Conventional) Law; (6) Contemporary Islamic Legal though; (7) The Law of Zakat and Waqf; (8) Anthropological Law and Sociological Law;
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 11 No. 1 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi" : 6 Documents clear
Bank Syariah dan Bank Konvensional : (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-Prinsipnya) Ibrahim, Yusriadi
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 11 No. 1 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v11i1.293

Abstract

Kajian terhadap perbedaan bank syariah dengan konvensional bukan merupakan kajian yang baru lagi, akan tetapi dalam hal ini menurut penulis kajian tersebut tetap memerlukan perhatian lebih, dikarenakan di kalangan masyarakat saat ini masih mempersamakan bank syariah dengan bank konvensional, yang kenyataannya sangat berbeda, Perbedaan bank syariah dan bank konvensional jika di lihat dari segi pengertiannya. Bank syariah ialah perbankan yang mempraktekkan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah yang prinsipnya tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, zalim dan obyek yang haram. Berbedan dengan bank konvensional yang merupakan bank yang mempraktekkan kegiatan usaha secara konvensional, yang mana dalam kegiatannya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran berlandaskan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Adapun dilihat dari segi asas dan fungsinya. Asas pada bank syariah dan konvensional sebetulnya sama, yaitu sama-sama berasaskan untuk demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional. Fungsi dari bank syariah yang lebih luas dibanding bank konvensional. Meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
Jual Beli Saham: (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee) Zulhamdi, Zulhamdi
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 11 No. 1 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v11i1.294

Abstract

Buying and selling with a salam contract is a buying and selling with an order system, which means that the delivery of goods is not directly at the time of order but is delayed at a particular time which has been agreed by both parties. In buying and selling with a salam contract, the payment system is carried out before the goods are delivered, for example in online buying and selling transactions on the Shopee application using the internet media. Shopee is online buying and selling media based on mobile application which is currently developing in Indonesia. Buyers take advantage of the online shop media to have the desired items easily without having to leave the house. This study which used a qualitative method aimed to determine the relevance of the implementation of online buying and selling on Shopee services with the implementation of buying and selling with a salam contract.
The Optimizing the Determination of Ihtiyath Value in Maghrib Prayer Times for Wonosobo Regency Akatina, Akatina
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 11 No. 1 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v11i1.321

Abstract

Abstrak Ihtiyath merupakan satuan waktu pengaman perhitungan awal waktu salat untuk cakupan yang luas dengan cara menambah beberapa menit waktu salat atau mengurangkan beberapa menit. Hal ini bertujuan agar waktu salat yang dihasilkan tidak mendahului awal waktu salat atau melampaui akhir waktu sehingga terhindar dari waktu-waktu salat yang dimakruhkan. Wonosobo merupakan daerah yang memiliki ketinggian ekstrem yang rawan awal waktu salat mahribnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketinggian tempat dan deklinasi sangat mempengaruhi penentuan ihtiyath awal waktu salat maghrib di Kabupaten Wonosobo. Penentuan ihtiyath waktu maghrib kabupaten Wonosobo menggunakan rumus awal waktu maghrib daerah paling lambat waktu salatnya(kontur ekstrem) terhadap awal waktu maghrib markaz. Daerah paling lambat waktu salatnya menggunakan data Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo memiliki ketinggian tempat ekstrem yaitu 2128mdpl. Hasil dari waktu ihtiyath dibandingkan dengan ihtiyath 2 menit yang selama ini digunakan oleh Kementerian Agama. Hasilnya terdapat perbedaan 7 sampai 23 detik yang apabila dibulatkan menjadi 1 menit. Hal ini dikarenakan Kementerian Agama menggunakan ihtiyath 2 menit atas dasar radius wilayah mampu mengcover 55,5km kearah barat dari markaz. Kata Kunci: Ihtiyath, Ketinggian Tempat, Deklinasi, Wonosobo
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ketatanegaraan Nisa, Jannatin; Marni, Marni; Lisnawati, Lisnawati
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 11 No. 1 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v11i1.475

Abstract

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga non pemerintah yang mengayomi umat Islam Indonesia. Ada sekitar 12 fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa pandemi Covid-19 yang telah terbit dan menjadi rujukan umat Islam Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah selama pandemi. Virus Covid-19 merupakan virus kecil tak kasat mata yang sangat berbahaya, menyerang saluran pernapasan manusia. Virus ini menyebar dengan cepat melalui kontak fisik langsung antar manusia seperti di tempat-tempat umum yang ramai dengan kerumunan orang. Fatwa ini memberikan solusi dan nasehat kepada umat Islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Tujuan penulisan jurnal untuk mengetahui dan mengkaji tentang fatwa MUI dalam persfektif ketatanegaraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa kedudukan Majelis Ulama Indonesia berada pada ranah kawasan infra struktur politik. Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Majelis Ulama Indonesia dijelaskan dalam siyasah dusturiyah sebagai pembantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam Islam yang dalam hal ini peran dan fungsi MUI sama dengan lembaga ifta’
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dampak Sosiologis Anak Tinjauan Maqasid Syar’iyah Chaliddin, Chaliddin; Nazaruddin, Nazaruddin
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 11 No. 1 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v11i1.476

Abstract

Household as a place of violence often is a phenomenon of a life of its inhabitants consisting of various statuses, such as husband and wife, parents, children, people who have blood relations, people who work to help the household life, others who live, and people who still or have lived together in a household. The intensity of domestic violence in Indonesia in general and Aceh is particularly significant which leads to the sociological impact of children in their growth and development in terms of maqasidul Syariyah. Problem formulation 1. How is the cause of domestic violence (KDRT)? 2. How is the sociological impact of children due to domestic violence (KDRT) and maqasid syar'iyah perspective? 3.What are the steps taken to minimize the occurrence of domestic violence (KDRT)? Writing methodology which writer use in this research is library research which is descriptive analysis, The result of this writing are: 1. Cause of violence because of lack of education, existence of unequal power relationship between husband and wife. 2. Impact on the wife feeling depressed, shock, trauma, fear, anger, high emotion and explosive, couples, and depression, the impact of children make it has a tendency as nervous, easy to worry when faced with problems, often wetting, restless and uneasy, poor performance at school. 3. Lankah to minimize socialization to the community about domestic violence is an act that can not be justified, the role of mass media. Print media, television, cinema, radio and internet are very influential to prevent and reduce domestic violence.
Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan: (Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh) Abdullah, Asnawi; Safriadi, Safriadi
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 11 No. 1 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v11i1.477

Abstract

This research wants to discuss about “wilayatul hisbah” authority in government. A review of the enforcement and supervision of law in Aceh. In this study, the authors use the library research (library research), and data collection is done by reviewing the literature that relates to wilayatul hisbah and other books related to the discussion of this study as a secondary material, so that the pattern is in the form of qualitative. In addition, the analysis by the writer is descriptive analysis. From the results of this study found the conclusion that the authorities Wilayatul Hisbah (WH) in government in a historical perspective covering prevent unjust enjoining enforcement and supervision. Wilayatul Hisbah (WH) is one of the judiciary in the government system, and is an official institution established by the government of the Islamic state. Hisbah region oversees things seem (Zahir) and already ma'ruf in the community. In addition to overseeing, Hisbah region also has the authority to sentence those who violated the Shari'ah. While authorities Wilayatul Hisbah (WH) in the context of the Aceh government can be detailed as follows: first, To supervise the implementation and violations of laws and regulations in the field of Islamic Shari'ah, both friendly, spiritual guidance and advocacy against any person based on preliminary evidence worth is alleged to have violated the laws and regulations in the field of Islamic shariah. Third, Slate advised, prevent and prohibit any person who should presumably have been, are or will be in violation of the laws and regulations in the field of Islamic Shari'ah. fourth, Bestows case a violation of legislation in the field of Islamic Shari'ah to investigator.

Page 1 of 1 | Total Record : 6