Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelatihan Manasik sebagai Syarat Haji Perspektif Ulama Aceh Nasrullah, Nasrullah; Abdullah, Abdullah; Chalidin, Chalidin
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

The word manasik in several Qurâ€™anic verses and hadith shows the importance of the perfection of the Hajj. Classical Muslim scholars do not discuss specifically about manasik, but nowadays the manasik (hajj rituals) training for prospective pilgrims has been coordinated by government. This requires new ijtihad for the legality of Hajj ritual training, especially among Acehnese scholars. This research examines how the position of manasik is within the scope of the Hajj rules; how the Aceh Ulamas view and consider the manasik training as a requirement of Hajj. This study uses a qualitative method. The results of the study indicate that the position of manasik training within the scope of the Hajj rule is as an observance and knowledge of the procedures for performing the Hajj. Learning Hajj rituals includes an observance and it is obligatory for people who do not understand it such as conditions, requirements and things that are not permitted during Hajj. Acehnese Ulama are of the view that the Hajj manasik training cannot be used as a requirement of Hajj, but there are also those who argue that in the present conditions the manasik training can be used as a requirement of the Hajj and it can even become mandatory. The existence of differences of opinion in carrying out ijtihad is caused by legal basis considerations and the logic used.

KONSEP MAHRAM DALAM HUKUM ISLAM ANALISIS HADIS DALAM KITAM AL- MUWATAâ€™ IMAM MALIK Chaliddin
Al-Qadha Vol 6 No 1 (2019): AL-QADHA : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Mahram in Islamic law is a necessity for women seeking traveler with reachingdistance masafah Qasar, though many occur polimik and debate on the issue, but the Islamic lawexists to balance the life of mankind in general especially those of Muslims. The problem in thispaper is How the concept of mahram according to Islamic law? How intent mahram in the bookof hadith al-Muwata 'Imam Malik? Mahram in Islamic law are those forbidden to marry awoman either nasab, musaharah or rida '(suckling). Mahram in the book of al-Muwata 'ImamMalik are the ones that have been mentioned in the Koran and Hadith dimena they can maintainand preserve women from the threat that the bus makes these women are not at ease, comfortableand peaceful so that if women who travel or other sebaginya unaccompanied by mahramnya thedevil and the devil upon him, the quality of the chains and Matan hadith of Abu Hurairah thathas takhrijed by Imam Malik is Sahih.

KONSEP MAHRAM DALAM HUKUM ISLAM ANALISIS HADIS DALAM KITAM AL- MUWATA’ IMAM MALIK Chaliddin
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 6 No 1 (2019): Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v6i1.1290

Mahram in Islamic law is a necessity for women seeking traveler with reachingdistance masafah Qasar, though many occur polimik and debate on the issue, but the Islamic lawexists to balance the life of mankind in general especially those of Muslims. The problem in thispaper is How the concept of mahram according to Islamic law? How intent mahram in the bookof hadith al-Muwata 'Imam Malik? Mahram in Islamic law are those forbidden to marry awoman either nasab, musaharah or rida '(suckling). Mahram in the book of al-Muwata 'ImamMalik are the ones that have been mentioned in the Koran and Hadith dimena they can maintainand preserve women from the threat that the bus makes these women are not at ease, comfortableand peaceful so that if women who travel or other sebaginya unaccompanied by mahramnya thedevil and the devil upon him, the quality of the chains and Matan hadith of Abu Hurairah thathas takhrijed by Imam Malik is Sahih.

Pelatihan Manasik sebagai Syarat Haji Perspektif Ulama Aceh Nasrullah Nasrullah; Abdullah Abdullah; Chalidin Chalidin
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

The word manasik in several Qurâ€™anic verses and hadith shows the importance of the perfection of the Hajj. Classical Muslim scholars do not discuss specifically about manasik, but nowadays the manasik (hajj rituals) training for prospective pilgrims has been coordinated by government. This requires new ijtihad for the legality of Hajj ritual training, especially among Acehnese scholars. This research examines how the position of manasik is within the scope of the Hajj rules; how the Aceh Ulamas view and consider the manasik training as a requirement of Hajj. This study uses a qualitative method. The results of the study indicate that the position of manasik training within the scope of the Hajj rule is as an observance and knowledge of the procedures for performing the Hajj. Learning Hajj rituals includes an observance and it is obligatory for people who do not understand it such as conditions, requirements and things that are not permitted during Hajj. Acehnese Ulama are of the view that the Hajj manasik training cannot be used as a requirement of Hajj, but there are also those who argue that in the present conditions the manasik training can be used as a requirement of the Hajj and it can even become mandatory. The existence of differences of opinion in carrying out ijtihad is caused by legal basis considerations and the logic used.

Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Chaliddin Chaliddin
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 10 No. 2 (2021): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v10i2.212

Kekerasan adalah sebuah upaya tindakan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik atau mental yang ingin dilakukan atau sedang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain baik secara individu atau kelompok, terhadap orang lemah atau kuat apakah laki-laki atau perempuan.Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga (anak) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, digampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang berpenduduk ± 6500 orang yang terdiri dari 62% Perempuan dan 38% laki-laki, memiliki 2184 Kepala Keluarga (KK) hampir manyoritas berpropesi sebagai nelayan karena secara giografis memang gampong Hagu Barat Laut letaknya di bibir pantai Utara Kota Lhokseumawe, dalam mendampingi masyarakat gampong kami mengedepankan diskusi atau Musyawarah secara persuasif, kemudian preventif dan sangat jarang kami mengarahkan kasus kekerasan tersebut dilakukan secara refresif yang artinya berhadapan dengan pengadilan, setiap ada kasus kami pertama berdiskusi dan kompromi dengan bahasa lain bermusyawarah dengan bapak Keucyik yaitu bapak Hendra Saputra ST, kemudian Tgk Imum Syik yaitu tengku Sulaiman H. Daud dan Tgk Zulfikar selaku Imam Gampong Hagu Barat Laut. Perlunya keterlibatan semua pihak untuk meminimalisirkan KDRT digampong Hagu Barat Laut.

PENGARUH BUDAYA DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN EKONOMI SYARIAH DI ACEH PASCA MOU HELSINKI DARI PERSPEKTIF HUKUM Bukhari, Bukhari; Anwar, Anwar; Chaliddin, Chaliddin
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.3408

Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki pada 2005, Aceh mengalami transformasi signifikan dengan penguatan otonomi khusus, termasuk penerapan syariat Islam dalam aspek ekonomi. Artikel ini menganalisis pengaruh budaya dan adat istiadat Aceh terhadap implementasi dan penyelesaian sengketa dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan tokoh adat berperan penting dalam mediasi konflik, bekerja sama dengan lembaga syariah seperti Mahkamah Syar'iyah. Pendekatan mediasi dan musyawarah yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan syariah menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. Studi kasus spesifik di Aceh mengilustrasikan bagaimana konflik bisnis dan keuangan dapat diselesaikan secara damai melalui intervensi adat dan ulama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan seperti potensi konflik dengan hukum nasional dan perbedaan interpretasi syariah, model Aceh menawarkan pelajaran penting bagi wilayah lain dalam mengharmonisasikan modernisasi ekonomi dengan identitas kultural dan religius. Integrasi budaya dan adat dalam hukum syariah di Aceh pasca-MOU Helsinki membuktikan relevansi dan keberlanjutannya dalam konteks kontemporer.

Akad Murabahah dalam Islam Ikbal, Muhammad; Chaliddin, Chaliddin
Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 (2022): AL-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law
Publisher : Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, Sultanah Nahrasiyah State Islamic University, Lhokseumawe

Buying and selling activities in everyday life is a phenomenon that has become a habit of the community. Especially the Indonesian people, especially the Indonesian people who work as traders. Buying and selling is regulated in Islamic sharia, but the knowledge of the people who buy and sell is still lacking. One of the contracts that often occurs in the community is the murabahah contract. Murabahah is a sale and purchase agreement between the bank and the customer. Islamic banks buy goods needed by customers and then sell them to the customer concerned at the acquisition price plus a profit margin agreed between the Islamic bank and the customer.

Anak Yatim dan Wali: Sebuah Riset Atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mongeudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan Munawar Khalil; Chaliddin, Chaliddin
Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law
Publisher : Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, Sultanah Nahrasiyah State Islamic University, Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/alhiwalah.v2i1.1467

Children are an important part of the younger generation who play a strategic role in shaping better families. Therefore, children need adequate guidance and protection to ensure their physical, psychological, mental, and social growth and development. This research discusses the management of orphaned children's assets in Gampong Mongeudong and the review of Islamic law and the Marriage Law on the management of orphaned children's assets. The research method used is field research conducted in the real life of the community. The results of the research show that the management of orphaned children's assets is done by family members, including fathers, mothers, grandmothers, or uncles. However, the process of determining the guardian of orphaned children does not comply with the provisions of the law. From the perspective of Islamic law, the maintenance of orphaned children's assets should be carried out by the guardian who is the closest relative in the line of guardianship. However, this guardianship must comply with several provisions, including the prohibition for the guardian to mix their assets with the assets of the child under their guardianship, the prohibition to excessively consume the child's assets, and the obligation to return the child's assets when the child reaches adulthood.

Analysis of Car Rental Practices According to Law No. 22 of 2009 and Sharia Economic Law: Rental Practice, CV. Gallery Rental, Sharia Economic Law Syarif, Muhammad; Hasbi, Husnaini; Littaqwani, Tasya; Chaliddin, Chaliddin
Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law
Publisher : Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, Sultanah Nahrasiyah State Islamic University, Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/alhiwalah.v2i2.1978

Leasing is a right commonly exercised by the community and is one form of interaction that is often carried out. The problem in this study is about the practice of Car Rental according to Law Number 22 of 2009 concerning traffic rules and Sharia Economic Law that occurs at CV Galeri Rental in Banda Sakti District, Lhokseumawe City. The formulation of this research problem, namely: 1) How is the practice of car rental at CV Galeri Rental Lhokseumawe City? 2) How is the analysis of sharia economic law and Law 22 of 2009 concerning traffic offences on car rental practices at CV Galeri Rental? This research is field research, using qualitative research methods. The approach method in this research uses empirical-juridical method. The techniques used in collecting data in this research are through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the provisions regarding rights and obligations in the implementation of car leases at CV Galeri Rental are contained in a lease agreement in which the terms and conditions including rights and obligations are regulated. Case settlement due to negligence by the tenant in the car rental agreement at CV Galeri Rental in the form of damage or delay, the rental party refers to the agreement letter owned by CV Galeri Rental. In accordance with Law Number 22 Year 2009 Article 234. According to the view of Sharia Economic Law on the practice of Leasing, the original law is mubah (permissible), as long as it does not conflict with the rules set out in the Quran, Hadith and Ijma'. Likewise, the practice of car rental leasing that occurs at CV Galeri Rental Lhokseumawe City is also permissible, because the lease and the benefits are good for both the tenant and the renting party. But in the practice of renting a car rental, the renting party does not determine the rental time limit, but depends on the car renter how many days he wants to rent out his car.

The Importance of Trust and Deliberation In Leadership From A Hadith Perspective Chaliddin Chaliddin; Munawar Khalil
Siyasah Wa Qanuniyah Vol 3 No 1 (2025): Siyasah Wa Qanuniyah
Publisher : Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61842/swq/v3i1.43

Leadership (imamah) in Islam plays a vital role in maintaining the ummah's social order, justice, and moral integrity. This study aims to explore the hadiths concerning the mandate and responsibility of Islamic leaders, particularly focusing on the principles of shura (consultation) and amanah (trust), and to contextualise them within modern leadership theories. Using a qualitative library research method, this paper conducts a thematic and comparative analysis of prophetic traditions related to leadership. It examines their relevance in light of contemporary theories such as deliberative democracy and ethical leadership. The findings show that while the Qur'an does not explicitly mention "leadership," it emphasises values such as consultation, trust, and justice, principles further reinforced in the Hadith. These values serve as the moral foundation of leadership in Islam and align with modern concepts of participatory governance, accountability, and servant leadership. This study concludes that Islamic leadership, rooted in the principles of shura, amanah, and ‘is, offers a value-based, participatory, and transformative leadership model. These principles align with modern theories such as deliberative democracy, ethical leadership, and good governance, but also provide a relevant alternative to address contemporary leadership challenges such as ethical crises, lack of public trust, and weak participation.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search