Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP KASUS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KPPBC PAREPARE Rizkika Astha Shifa; Asram A.T Jadda; Wahyu Rasyid
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11900

The circulation of ilegal cigarettes in the working are of the Parepare Customs and Excise Supervision and Service Office KPPBC) is a problem that has an impact on state revenue and healthy business competition. Illegal cigarettes, both those without excise and those using counterfeit excise tapes, harm the state in terms of tax revenue and have the potential to endanger public health. This study aims to analyze law conferment efforts carried out by customs in tackling the circulation of illegal cigarettes in Parepare, including supervision strategies, prosecution and obstacles faced in policy implementation. The method used is a qualitative approach with data analysis from official customs reports, interviews with relevant parties and documentation. The results showed that Parepare Customs has taken various preventive and repressive measures suchs as market operations, land and sea patrol and cooperation with other agencies to suppress the circulation of illegal cigarettes. Howover, there are still several challanges such as limited resources and increasingly complex illegal distribution networks. Therefore, further synergy between the government, law enforcement officials and the community is needed in combating the circulation of illegal cigarettes in order to create a fair trading environment and increase state revenue from the excise sector. Abstrak Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare menjadi permasalahan yang berdampak pada penerimaan negara serta persaingan usaha yang sehat. Rokok ilegal, baik yang tidak bercukai maupun menggunakn pita cukai palsu, merugikan negara dari sisi penerimaan pajak serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Parepare, termasuk strategi pengawasan, penindakan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data dari laporan resmi Bea Cukai, wawancara dengan pihak terkait serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bea Cukai Parepare telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif seperti operasi pasar, patroli darat dan laut serta kerja sama dengan instansi lain untuk menekan peredaran rokok ilegal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan jaringan distribusi ilegal yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih lanjut antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas rokok ilegal guna menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan meningkatkan penerimaan negara dari sketor cukai.

ANALISIS KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Nugroho Dwiyan Saputro; Tri Mulyani; Yudhitiya Dyah Sukmadewi; Alarico M. Tilman
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11901

This study explores the regulatory framework governing SIPPA issuance under Indonesian law and examines its legal implications for society. Adopting a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the research draws on a review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study reveals that SIPPA issuance involves coordination across multiple levels of government, from national to regional authorities, with responsibilities aligned to river basin management. Nonetheless, the delegation of authority remains unclear due to shifting regulations and insufficient inter-agency coordination. These gaps have led to legal uncertainties, delays in permit processing, and conflicts between communities, government bodies, and businesses. To address these issues, the study advocates for harmonized regulations, stronger oversight, and increased public participation in water resource management. These improvements are essential to ensuring SIPPA’s effectiveness in promoting sustainable surface water use in Indonesia. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA dalam hukum positif Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk perubahan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan berbagai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA melibatkan berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, dengan pembagian tugas berdasarkan wilayah sungai. Namun, terdapat kurangnya kepastian pembagian kewenangan penerbitan akibat perubahan regulasi dan minimnya koordinasi antar lembaga. Implikasi hukumnya meliputi ketidakpastian hukum, perlambatan proses perizinan, dan potensi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air permukaan. Dengan demikian, SIPPA dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Indonesia.

AKIBAT HUKUM AHLI WARIS YANG MENOLAK MENANGGUNG HUTANG PEWARIS YANG MELEBIHI HARTA WARISAN: KAJIAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Bagus Prayitno; Dian Septiandani; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11902

There are several types of events or legal events that are essential for humans in their lives, including the legal events of birth, the event of marriage, and the legal event of death. One aspect that arises after death is the obligation of the heirs to the debts of the testator. According to civil law (KUH Perdata), all inherited assets, including the debts of the testator, are the responsibility of the heirs. The heirs have the option to accept the inheritance in full, accept it with conditions (beneficiaire aanvaarding), or reject the inheritance. If the heirs choose to reject the inheritance, they are not responsible for paying the debts of the testator. Meanwhile, in Islamic law, inheritance is calculated after deducting the debts of the testator, the costs of managing the corpse, and the will. The heirs are only responsible for paying debts according to the value of the inheritance received and do not need to bear debts that exceed the value of the inheritance. The main difference between the two legal systems is the protection given to the heirs; civil law tends to be stricter, while Islamic law offers more protection to the heirs from obligations that exceed the value of the inheritance. Chapter 1 of this study discusses the background of the problems that arise due to death, often causing disputes regarding the obligation to pay debts. Chapter 2 explains the concept of inheritance law in the Civil Code and Islamic law, identifying the main elements of inheritance and the responsibilities of heirs in both systems. Chapter 3 outlines the research methodology that uses normative and analytical descriptive approaches for the comparison of legal systems. Chapter 4 presents the results of the research and analysis on the legal implications for heirs who refuse to bear the debts of the testator in the context of both legal systems. This research is expected to provide in-depth insight into the rights and obligations of heirs, as well as assist policy makers in formulating fair regulations. Abstrak Ada beberapa macam kejadian atau peristiwa hukum yang esensil untuk manusia dalam kehidupannya, meliputi peristiwa hukum kelahiran, kejadian adanya perkawinan, dan peristiwa hukum kematian. Salah satu aspek yang muncul setelah kematian adalah kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris. Menurut hukum perdata (KUH Perdata), seluruh harta peninggalan, termasuk hutang-hutang pewaris, menjadi tanggungan ahli waris. Ahli waris memiliki opsi untuk menerima warisan secara penuh, menerima dengan syarat (beneficiaire aanvaarding), atau menolak warisan. Jika ahli waris memilih untuk menolak warisan, mereka tidak bertanggung jawab atas pembayaran hutang pewaris. Sementara itu, dalam hukum Islam, warisan dihitung setelah mengurangi hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah, dan wasiat. Ahli waris hanya bertanggung jawab untuk membayar hutang sesuai dengan nilai warisan yang diterima dan tidak perlu menanggung hutang yang melebihi nilai harta warisan. Perbedaan utama antara kedua sistem hukum ini adalah perlindungan yang diberikan kepada ahli waris; hukum perdata cenderung lebih ketat, sedangkan hukum Islam menawarkan perlindungan lebih terhadap ahli waris dari kewajiban yang melebihi nilai warisan. Bab 1 dari penelitian ini membahas latar belakang masalah yang muncul akibat kematian, seringkali menyebabkan perselisihan terkait kewajiban membayar hutang. Bab 2 menjelaskan konsep hukum waris dalam KUH Perdata dan hukum Islam, mengidentifikasi elemen utama dari pewarisan dan tanggung jawab ahli waris dalam kedua sistem tersebut. Bab 3 menguraikan metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif analitis untuk perbandingan sistem hukum. Bab 4 menyajikan hasil penelitian dan analisis mengenai implikasi hukum bagi ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris dalam konteks kedua sistem hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai hak dan kewajiban ahli waris, serta membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang adil.

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI KOTA BATAM Padrisan Jamba; Zuhdi Arman
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11903

The crime of lobster seed smuggling is of great concern to the public and the government, because this crime occurs very often, and its consequences are detrimental to the state. Although the catching and releasing of lobster seeds is no longer allowed and strictly regulated, and the perpetrators will be punished, these activities are still widespread. The purpose of this study was to identify legal policies, barriers and efforts to eradicate the crime of smuggling lobster seeds in Batam City. Empirical legal research is used as a research method. The result of the study is that the legal policy regarding the criminal activities of lobster smuggling in Batam City, as a law enforcer, has been consistent in order to always enforce the law in accordance with the mandate of the Law of the Republic of Indonesia. Public awareness, which is still low, may become an obstacle to the enforcement process. This can be seen in the reluctance of the population to file reports or be witnesses to the emergence of a law enforcement process. Law enforcement efforts include Preemptive Efforts (Foresight), Preemptive Efforts (Prevention), and Repressive Efforts. It is hoped that the legal policy for crimes related to smuggling should be regulated more specifically in order to create a deterrent effect on criminals. Abstrak Tindak pidana penyelundupan benih lobster menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan masyarakat, karena sangat sering tindak pidana ini terjadi dan akibatnya merugikan negara. Meski penangkapan dan pelepasan benih lobster tidak lagi diperbolehkan dan diatur secara ketat, serta pelakunya akan dihukum, namun masih maraknya kegiatan tersebut dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan hukum, hambatan dan upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Kota Batam. Penelitian hukum empiris digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan lobster di Kota Batam sebagai penegak hukum telah konsisten untuk selalu menegakkan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dapat menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Hal ini terlihat dari keengganan masyarakat untuk melapor atau menjadi saksi munculnya proses penegakan hukum. Upaya penegakan hukum meliputi Upaya Preemtif (Peninjauan ke Depan), Upaya Preventif (Pencegahan), dan Upaya Represif. Kebijakan hukum terhadap kejahatan yang berkaitan dengan penyelundupan diharapkan dapat diatur lebih spesifik supaya membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan.

PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT SENGKETA SERTIFIKAT TANAH YANG OVERLAPPING Carolina Da Cruz; Dyah Ayu Sulistyarini
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11904

The purpose of the research is to study and analyze the steps for resolving overlapping land certificate disputes at the State Administrative Court (PTUN), and the problems involved in realizing legal certainty for land rights owners. Ownership of land rights is proven by a land certificate. The facts on the ground are that there is overlapping land certificates. Settlement through PTUN must accept disappointment considering that there are many problems in the execution carried out by State Administrative Bodies/Officials who experience many obstacles. The urgency of this research is that in order to realize legal certainty for society, it is important to carry out this research. The method in this research is sociological juridical, with descriptive analysis specifications. The data used is primary data and is supported by secondary data with qualitative data analysis. The research results show that overlapping certificates can be resolved by filing a lawsuit with the PTUN, with a request to cancel one of the certificates. PTUN is one of the judicial authorities located under the Supreme Court, which has the authority to examine, decide and resolve state administration disputes, including disputes over overlapping land rights certificates. Bearing in mind that a land certificate is a decision of a state administrative body/official, namely the National Land Agency (BPN). The problems faced by BPN when carrying out the execution include 3 things, namely: First, it is hampered by the process of releasing the rights of the intervention defendant; Second, the process of releasing assets from the intervening defendant is hampered, and third, there has been a change in the object of the dispute due to the sale and purchase. The problems that occur are an obstacle for the government to guarantee legal certainty for land rights owners. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis langkah penyelesaian sengketa sertifikat tanah yang overlapping di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan problematikanya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. Kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan sertifikat tanah. Fakta di lapangan terdapat overlapping sertifikat tanah. Penyelesaian melalui PTUN harus menerima kekecewaan mengingat banyak problematika dalam eksekusi yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat TUN yang mengalami banyak hambatan. Urgensi penelitian ini bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung denga data sekunder dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian overlapping sertifikat dapat dilakukan dengan mengajukan Gugatan ke PTUN, dengan permohonan pembatalan terhadap salah satu sertifikat. PTUN merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berkedudukan di bawah Mahkamah Agung, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara termasuk di dalamnya adalah sengketa overlapping sertifikat hak atas tanah. Mengingat sertifikat tanah merupakan suatu keputusan Badan/Pejabat TUN yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun problematika yang dihadapi oleh BPN ketika melaksanakan eksekusi meliputi 3 hal, yaitu: Pertama, terhambat dengan proses pelepasan hak dari tergugat intervensi; Kedua, terhambat dengan proses pelepasan aset dari tergugat intervensi, dan Ketiga, telah terjadi perubbahan objek sengketa karena jual beli. Problematika yang terjadi menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mewujudkan jamninan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah.

IMPLIKASI YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM PENGUJIAN TINDAKAN FAKTUAL Advento Jerenimo; Siti Mutmainah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11905

The government has the task of realizing prosperity for the entire Indonesian nation, so it is necessary to intervene in all areas of life, which of course can give rise to clashes of interests which ultimately require The State Administrative Court to finish it. The absolute competence of the State Administrative Court in the State Administrative Law is to adjudicate State Administrative disputes, however, with the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning State Administration (UUAP) bring about changes in the expansion of the practice of organizing State Administrative Courts in Indonesia, namely the testing of factual actions. The problems discussed in this study focus on the legal implications of the policy of expanding the competence of the State Administrative Court in testing factual actions after the UUAP came into effect. The approach method in this study is normative juridical, with qualitative data analysis. The results of the study indicate that the legal implications regarding the policy of expanding the competence of the State Administrative Court in testing factual actions after the enactment of the UUAP which is supplemented by Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 concerning Guidelines for Settlement of Disputes over Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials, transfers the authority of the District Court to adjudicate on the basis of a lawsuit under Article 1365 of the Civil Code to the State Administrative Court. However, the government's factual actions will not be questioned if there is no loss, considering that Article 53 paragraph (1) of the State Administrative Court Law requires an element of loss when filing a lawsuit against government actions. Abstrak Pemerintah mempunyai tugas untuk mewujudkan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan dalam segala bidang kehidupan, yang tentu dapat menimbulkan gesekan kepentingan yang pada akhirnya membutuhkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikannya. Kompetensi absolut PTUN dalam Undang-Undang Peratun adalah mengadili sengketa TUN namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) membawa perubahan perluasan terhadap praktik penyelenggaraan PTUN di Indonesia, yaitu pengujian tindakan faktual. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini fokus pada implikasi yuridis mengenai kebijakan perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengujian tindakan faktual pasca berlakunya UUAP. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi yuridis mengenai kebijakan perluasan kompetensi PTUN dalam pengujian tindakan faktual pasca berlakunya UUAP yang dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, mengalihkan kewenangan Peradilan Negeri mengadili dengan dasar gugatan Pasal 1365 KUH Perdata ke PTUN. Namun tindakan faktual pemerintah tidak akan dipersoalkan jika tidak ada kerugian, mengingat dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, mengharuskan ada unsur kerugian ketika mengajukan gugatan atas tindakan pemerintah.

ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TENTANG KERJA SAMA KEMITRAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF ISTISLAH (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU-K/2023) Maya Rein; Mustapa Khamal Rokan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11906

This study aims to analyze unilateral control of partnership cooperation from the perspective of business competition law and the principle of benefit (istislah), as well as to review the competence of the authority of the KPPU decision Number 02/KPPU-K/2023 in providing protection to small businesses, namely plasma farmers. This study uses a normative legal research method with a judicial case approach, which examines laws and regulations related to business partnerships and KPPU decisions as the main material for analysis. The data used comes from legal documents, partnership agreements, laws and regulations, and KPPU decisions, which then this analysis technique is normative juridical. The results of the study show that PT Hardaya Inti Plantations was proven to have violated Article 35 paragraph (1) of Law Number 20 of 2008, because it unilaterally controlled small businesses (farmer cooperatives), did not provide transparent financial accountability reports, and set the purchase price of fresh fruit bunches not in accordance with government regulations. This has implications for financial losses for plasma farmers, who are burdened with debt without a clear payment mechanism for losses in unilateral control of large businesses that monopolize the partnership system. In terms of perspective, this practice is contrary to the principles of justice and welfare, because it harms the weaker party in the partnership. As a suggestion, it is necessary to strengthen regulations and supervision from the KPPU, including the application of stricter sanctions against large business actors who abuse partnerships. In addition, transparency in partnership agreements must be clarified through more detailed regulations, as well as legal assistance for plasma farmers so that they have a stronger bargaining position in partnership agreements. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan sepihak kerja sama kemitraan dalam perspektif hukum persaingan usaha dan prinsip kemaslahatan (istislah),serta meninjau kopetensi kewenangan putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023 dalam memberikan perlindungan kepada usaha kecil yakni petani plasma.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yudisial case kasus (case approach), yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kemitraan usaha serta putusan KPPU sebagai bahan utama analisis. Data yang digunakan berasal dari dokumen hukum, perjanjian kemitraan, peraturan perundang-undangan, serta putusan KPPU, yang kemudian teknik analisa ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Hardaya Inti Plantations terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008, karena menguasai usaha kecil (koperasi tani) secara sepihak, tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, serta menetapkan harga pembelian tandan buah segar tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada kerugian finansial bagi petani plasma, yang terbebani utang tanpa kejelasan mekanisme pembayaran atas dari kerugian dalam penguasaan sepihak dari pada usaha besar yang memonopili sistem kemitraan. Dalam perspektif istislah, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, karena merugikan pihak yang lebih lemah dalam kemitraan.Sebagai saran, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dari KPPU, termasuk penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha besar yang menyalahgunakan kemitraan. Selain itu, transparansi dalam perjanjian kemitraan harus diperjelas melalui regulasi yang lebih detail, serta pendampingan hukum bagi petani plasma agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perjanjian kemitraan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dian Septiandani

Contact Email
slr_fh@usm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dian Septiandani

Contact Email slr_fh@usm.ac.id

Phone -

Journal Mail Official slr_fh@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dian Septiandani

Contact Email
slr_fh@usm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA