cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 170 Documents
 13   14   15   16   17 
ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN Komang Rama Agastya
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12853

Abstract

This article analyzes the evidence in civil disputes concerning breach of contract, which arises when obligations are not fulfilled. Evidence plays a crucial role in substantiating claims in court. The rules governing the burden of proof, the categories of admissible evidence, and the judge’s evaluation of such evidence are all part of the issues addressed. The purpose of this research is to protect the rights and responsibilities of the parties involved, ensure an efficient legal system, and assess the evidence in contractual disputes. The research employs a normative legal method through statutory analysis. Written documents, witnesses, oaths, confessions, and presumptions are all examples of evidence. The plaintiff must demonstrate the defendant’s negligence. The court evaluates both the strength and the credibility of the evidence. The aim of this analysis is to ensure a fair trial. Achieving material truth and substantive justice requires an understanding of the burden of proof and the methods of evaluating evidence.   Abstrak Artikel ini menganalisis pembuktian dalam sengketa perdata terkait wanprestasi dalam perjanjian, yang terjadi ketika kewajiban tidak terpenuhi. Pembuktian krusial untuk membuktikan dalil-dalil di persidangan. Rumusan masalah meliputi pengaturan beban pembuktian, jenis alat bukti yang diakui, dan penilaian hakim terhadap bukti. Tujuan penelitian adalah menganalisis pembuktian dalam sengketa wanprestasi, memastikan proses peradilan yang efektif, serta melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak. Metode penelitian adalah hukum normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan. Alat bukti meliputi dokumen tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penggugat harus membuktikan kelalaian tergugat. Pengadilan menilai keabsahan dan kekuatan bukti. Analisis ini bertujuan memastikan peradilan yang adil. Pemahaman beban pembuktian dan penilaian bukti penting untuk mencapai kebenaran materiil dan keadilan substantif.
MODEL KEPATUHAN HUKUM PENDAFTARAN PERKAWINAN: KONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT SEREH BERDASARKAN TEORI FRIEDMAN Dudi Mulyadi; Tri Yanuaria; Firman Firman
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12706

Abstract

Marriage registration is a legal obligation aimed at ensuring marital status certainty and protecting children’s rights. In the indigenous community of Kampung Sereh, however, marriage validity is often determined by customary and religious legitimacy rather than state registration. This situation creates potential legal issues, including the status of children, inheritance rights, and population administration. The study seeks to analyze factors influencing legal compliance, identify obstacles, evaluate legal effectiveness, and develop a compliance model that respects local culture while guaranteeing legal certainty. Using a qualitative case study approach, the research applies Lawrence M. Friedman’s legal system theory, which emphasizes structure, substance, and culture. Data were obtained through observation and interviews with customary leaders, religious figures, village officials, and community members, and analyzed thematically. Findings reveal compliance is influenced by collaboration among officials, customary leaders, and the church; the alignment of rules with customary practice; and community perceptions of marital validity. Barriers include limited access, rigid procedures, timing differences between custom and state, and dominance of customary legitimacy. The study offers a Cultural-Legal Compliance Model integrating rituals with state registration through collaboration, local education, flexibility, and proportional incentives.   Abstrak Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang dirancang untuk memastikan kepastian status pasangan dan perlindungan hak anak. Namun, di masyarakat adat Kampung Sereh, sahnya perkawinan lebih sering ditentukan oleh legitimasi adat dan agama daripada pencatatan negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti penetapan status anak, hak waris, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan menelaah faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum, hambatan yang dihadapi, efektivitas hukum yang berlaku, sekaligus merumuskan model kepatuhan hukum yang menghargai budaya lokal namun tetap menjamin kepastian hukum. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, berlandaskan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan dimensi struktur, substansi, serta budaya hukum. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama tokoh adat, pemuka agama, aparat kampung, serta warga, kemudian dianalisis menggunakan teknik tematik. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan hukum dipengaruhi kolaborasi aparat kampung, tokoh adat, dan gereja; kesesuaian aturan formal dengan praktik adat; serta persepsi masyarakat mengenai sahnya perkawinan. Hambatan meliputi keterbatasan layanan, prosedur yang kaku, perbedaan waktu antara adat dan negara, serta dominasi legitimasi adat. Penelitian menawarkan Cultural-Legal Compliance Model yang memadukan prosesi adat dengan pencatatan negara melalui kolaborasi, edukasi lokal, fleksibilitas prosedural, serta penerapan insentif dan sanksi proporsional.
The Shift from Judicial to Administrative Control in Securities Company Bankruptcy Arising from POJK No. 21 of 2022: Pergeseran dari Pengawasan Yudisial ke Pengendalian Administratif dalam Kepailitan Perusahaan Efek yang Timbul dari POJK No. 21 Tahun 2022 Riza Fibriani
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.11861

Abstract

The enactment of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21 of 2022 introduces a fundamental shift in Indonesia’s insolvency regime for securities companies by granting the Financial Services Authority (OJK) exclusive authority to file bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) petitions. This study critically examines the legal implications of such exclusivity and its compatibility with the general principles of bankruptcy law as set out in Law No. 37 of 2004, particularly regarding creditor rights, access to justice, and legal certainty. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes secondary legal materials, including legislation, legal doctrines, and scholarly works, using a qualitative descriptive-analytical framework. The results demonstrate that the centralization of authority in OJK significantly restricts creditors’ procedural standing and shifts bankruptcy proceedings from a judicial mechanism to an administrative process, thereby raising concerns regarding doctrinal consistency and the principle of creditor equality. Furthermore, the absence of clear procedural timeframes governing OJK’s decision-making process creates potential legal uncertainty and undermines predictability for creditors and investors. While the regulation aims to safeguard financial system stability, it simultaneously risks weakening legal protection and judicial oversight. Accordingly, this study argues for recalibrating the regulatory framework by introducing clearer procedural limits, restoring limited creditor standing, and reinforcing judicial control to ensure a balanced relationship between market stability and legal certainty.   AbstrakPemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21 Tahun 2022 memperkenalkan pergeseran fundamental dalam rezim kepailitan Indonesia bagi perusahaan efek dengan memberikan kewenangan eksklusif kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini secara kritis mengkaji implikasi hukum dari eksklusivitas tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip umum hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, khususnya terkait perlindungan hak kreditor, akses terhadap keadilan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa peraturan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah melalui kerangka analisis kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan pada OJK secara signifikan membatasi kedudukan prosedural kreditor dan menggeser proses kepailitan dari mekanisme yudisial menjadi proses administratif, sehingga menimbulkan persoalan terkait konsistensi doktrinal dan prinsip kesetaraan kreditor. Selain itu, tidak adanya batas waktu yang jelas dalam proses pengambilan keputusan oleh OJK berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi prediktabilitas bagi kreditor dan investor. Meskipun regulasi ini bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, pada saat yang sama terdapat risiko melemahnya perlindungan hukum dan pengawasan yudisial. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya penataan ulang kerangka regulasi melalui penetapan batasan prosedural yang lebih jelas, pemulihan secara terbatas hak kreditor, serta penguatan kontrol yudisial guna menjamin keseimbangan antara stabilitas pasar dan kepastian hukum.
Pappasang: Nilai Budaya Mandar dalam Perspektif Pluralisme Hukum: Pappasang: Mandar Cultural Values in the Perspective of Legal Pluralism Akhdiari Harpa DJ; Dalif Dalif; S.Muchtadin Al Attas; Desi Amalia
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.12744

Abstract

Pappasang, as a source of values and norms within Mandar customary law, faces significant challenges amid the expansion of state law and the dynamics of modernization. This study aims to analyze the position of Pappasang within the structure of Mandar customary law and to examine its interaction with Indonesian positive law through the lens of legal pluralism. Employing a qualitative socio-legal approach, the research draws on textual analysis of Pappasang, in-depth interviews with customary leaders, and field observations in coastal and inland Mandar communities. The findings indicate that Pappasang continues to possess meaningful normative authority, particularly in consensus-based dispute resolution, although it has undergone transformation due to state legal intervention and social change. The study’s distinguishing contribution lies in revealing a process of normative negotiation between customary law and state law, whereby certain Pappasang values are accommodated within formal legal practices but risk being reduced in substantive meaning. This study underscores the urgency of revitalizing Mandar customary law as a living law and proposes a synergistic model between local tradition and modernity for the development of Indonesia’s national legal system.   AbstrakPappasang sebagai sumber nilai dan norma dalam hukum adat Mandar menghadapi tantangan serius di tengah penetrasi hukum negara dan arus modernisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi Pappasang dalam struktur hukum adat Mandar serta pola interaksinya dengan hukum positif Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal melalui analisis teks Pappasang, wawancara mendalam dengan tokoh adat, serta observasi pada komunitas pesisir dan pedalaman Mandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pappasang masih memiliki daya ikat normatif yang signifikan, khususnya dalam penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, namun mengalami transformasi akibat proses institusionalisasi hukum negara dan perubahan sosial. Temuan pembeda penelitian ini menunjukkan adanya negosiasi normatif antara hukum adat dan hukum negara, di mana sebagian nilai Pappasang terakomodasi dalam praktik hukum formal, tetapi cenderung mengalami penyederhanaan makna. Studi ini menegaskan urgensi revitalisasi hukum adat Mandar sebagai living law serta pentingnya model sinergi antara tradisi lokal dan modernitas dalam pengembangan hukum nasional.
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perbankan Yang Tidak Menyerahkan Uang Tabungan Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Ahli Waris Nasabah: Juridical Review of Unlawful Acts by Banks in Failing to Transfer Deceased Customers’ Savings to Their Heirs Nabila Aprilia Nasution; Saidin Saidin; Mahmul Siregar; Syarifah Lisa Andriati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.12788

Abstract

This study examines the legal liability of banks for failing to transfer the savings of deceased customers to their lawful heirs, with a focus on unlawful acts in banking practices as reflected in the Medan District Court Decision No. 41/Pdt.G/2020/PN Mdn. The issue becomes more complex as it involves a foreign national who was legally married to an Indonesian citizen, giving rise to cross-border legal problems, particularly in determining the applicable law in inheritance matters. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, utilizing legal materials in the form of legislation, court decisions, and legal doctrines analyzed qualitatively. The findings indicate that a bank’s refusal to release funds without a valid legal basis constitutes an unlawful act as stipulated under Article 1365 of the Civil Code, thereby giving rise to civil liability as well as potential criminal liability under Article 44A paragraph (2) of the Banking Law. In the context of mixed marriage, legal protection for heirs is based on the principle of lex domicilii, whereby Indonesian law applies to inheritance relations due to the deceased’s domicile in Indonesia. The court’s decision is considered legally sound as it affirms that the bank committed an unlawful act and recognizes the heirs’ full entitlement to the savings. This study contributes to the development of banking liability doctrine and the application of private international law, particularly in resolving inheritance disputes involving foreign elements.   AbstrakPenelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum perbankan atas tidak diserahkannya dana simpanan nasabah yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang sah, dengan fokus pada perbuatan melawan hukum dalam praktik perbankan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mdn. Permasalahan ini menjadi kompleks karena melibatkan nasabah warga negara asing yang terikat dalam perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia, sehingga menimbulkan persoalan hukum lintas negara, khususnya terkait penentuan hukum yang berlaku dalam kewarisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan bank untuk mencairkan dana tanpa dasar hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menimbulkan tanggung jawab perdata serta potensi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Dalam konteks perkawinan campuran, perlindungan hukum terhadap ahli waris didasarkan pada asas lex domicilii, sehingga hukum Indonesia berlaku terhadap hubungan kewarisan karena pewaris berdomisili di Indonesia. Putusan pengadilan tersebut dinilai tepat karena menegaskan adanya perbuatan melawan hukum oleh bank serta mengakui hak penuh ahli waris atas simpanan tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan doktrin tanggung jawab perbankan dan penerapan hukum perdata internasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang melibatkan unsur asing.
Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Juridical Considerations of the Public Prosecutor in Seeking the Death Penalty Against a Minor Perpetrator of Premeditated Murder Muhammad Imam Nopriyansah; Henny Yuningsih; Suci Flambonita
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.13001

Abstract

The phenomenon of violence involving children as perpetrators of serious crimes, particularly premeditated murder, has generated significant controversy in the practice of law enforcement in Indonesia. One of the main debates arises when the Public Prosecutor files a demand for the death penalty against a child, which is considered contrary to the principle of child protection as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as various international instruments, including the Convention on the Rights of the Child (CRC). This study aims to analyze the juridical considerations of the Public Prosecutor in demanding the death penalty for children who commit premeditated murder. The scope of the study includes the legal basis, juridical foundations, and factors influencing prosecutorial considerations in formulating criminal charges, as well as their conformity with the principles of justice and child protection. The research method used is a normative juridical approach by examining legislation, legal doctrines, and case studies of prosecutorial practices. The analysis focuses on the consistency of the prosecutor’s juridical considerations with national legal norms and international standards. The findings reveal that the prosecutor’s juridical considerations in demanding the death penalty for children are often inconsistent with the principle of child protection. Such demands tend to be influenced more by retributive justice and public pressure rather than the rehabilitative objectives mandated by the Juvenile Criminal Justice System. Therefore, a reform of criminal law policy is needed to reaffirm the limitations of prosecutorial juridical considerations so that they align with the principle of child protection and the best interest of the child.   AbstrakFenomena kekerasan terhadap anak yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berat, khususnya pembunuhan berencana, menimbulkan polemik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Salah satu perdebatan utama muncul ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap anak, yang dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (CRC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut hukuman mati terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Permasalahan yang dikaji meliputi dasar hukum, landasan yuridis, dan faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan jaksa dalam merumuskan tuntutan pidana, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus praktik penuntutan pidana. Analisis difokuskan pada konsistensi pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan norma hukum nasional maupun standar internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis jaksa sering kali tidak selaras dengan prinsip perlindungan anak. Tuntutan hukuman mati terhadap anak lebih dipengaruhi oleh aspek keadilan retributif dan tekanan publik, dibandingkan dengan tujuan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan politik hukum pidana yang menegaskan kembali batasan pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar selaras dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
Perlindungan Merek Terkenal Asing di Indonesia: Telaah Yuridis atas Praktik Pengadilan Niaga: Protecting Well-Known Foreign Trademarks in Indonesia: A Juridical Analysis of Commercial Court Practices Priska Maulidina Ayu Ananta; Kholis Roisah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.13098

Abstract

This article examines the legal protection of well-known foreign trademarks in Indonesia within the framework of international legal commitments and national judicial practice, using the trademark dispute between TikTok Ltd. and a local trademark owner before the Commercial Court as a case study. The study aims to analyze the scope of legal protection afforded to well-known foreign marks and to identify the legal factors underlying TikTok Ltd.’s unsuccessful claim. Employing a normative juridical method with statutory, doctrinal, and case-law approaches, this research draws upon Indonesia’s Trademark and Geographical Indications Law as well as the principles embodied in the Paris Convention and the TRIPS Agreement. The findings demonstrate that Indonesia’s trademark protection regime remains strongly oriented toward the first-to-file principle, under which national registration constitutes the primary basis for the recognition of trademark rights. In the case examined, the prior registration of the local apparel mark predated TikTok Ltd.’s market presence in Indonesia, rendering claims based solely on international reputation insufficient to displace the rights of the earlier registrant. This study underscores that global brand reputation does not automatically secure legal protection in Indonesia without timely local registration and adequate evidence of use and recognition in the domestic market, and it calls for closer harmonization between international norms and national trademark policy to enhance legal certainty for owners of well-known foreign trademarks.   AbstrakArtikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing di Indonesia dalam kerangka komitmen hukum internasional dan praktik peradilan nasional, dengan studi kasus sengketa merek antara TikTok Ltd. dan pemilik merek lokal di Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi merek terkenal asing serta mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang menyebabkan gugatan TikTok Ltd. tidak dikabulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum merek, dan analisis putusan pengadilan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta prinsip-prinsip perlindungan merek terkenal dalam Konvensi Paris dan TRIPS Agreement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim perlindungan merek di Indonesia berorientasi kuat pada prinsip first to file, sehingga pendaftaran nasional menjadi dasar utama pengakuan hak atas merek. Dalam perkara yang dianalisis, merek pakaian “Tik Tok” milik pihak lokal telah terdaftar jauh sebelum kehadiran TikTok Ltd. di Indonesia, sehingga klaim eksklusivitas berdasarkan reputasi internasional tidak dapat mengesampingkan hak pendaftaran yang lebih dahulu ada. Temuan ini menegaskan bahwa reputasi global suatu merek tidak secara otomatis menjamin perlindungan hukum di Indonesia tanpa didukung oleh pendaftaran lokal yang tepat waktu serta pembuktian penggunaan dan pengenalan merek di pasar domestik, sekaligus menunjukkan perlunya harmonisasi penerapan norma internasional dengan kebijakan hukum merek nasional untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal asing.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Cover Lagu K-Pop Berbasis AI di YouTube dalam Perspektif Hukum Hak Cipta: Legal Protection of Copyright Holders for AI-Based K-Pop Song Covers on YouTube from a Copyright Law Perspective Novelia Christina Nugroho; Zaenal Arifin; Ahmad Dwi Nuryanto; Endang Setyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.13421

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for copyright holders of K-Pop songs that are covered using Artificial Intelligence (AI) illegally on the YouTube platform, as well as to examine the legal consequences for perpetrators under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The background of this research is the growing use of AI to reproduce musical works without authorization, which may violate creators' moral and economic rights, thereby highlighting a gap between technological advancement and existing legal regulations. This research employs a normative juridical method, drawing on statutory and conceptual approaches, and analyzes legal materials such as legislation, scholarly literature, and legal doctrines qualitatively. The results show that unauthorized AI-generated covers constitute a violation of the creator’s economic rights, particularly the rights of reproduction and public communication, thereby entitling copyright holders to legal protection both preventively, through increased legal awareness, strengthening digital licensing systems, and optimizing protection mechanisms on digital platforms, and repressively, through law enforcement measures including claims for damages, cessation of infringement through provisional court orders, and the imposition of criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations. The novelty of this research lies in its focus on copyright infringement involving AI-based K-Pop song covers on digital platforms, a topic that remains relatively underexplored in Indonesian legal scholarship, and in its emphasis on the need for adaptive copyright regulations in response to the development of AI technology. In conclusion, strengthening adaptive legal frameworks and enforcement mechanisms is essential to ensure effective protection for copyright holders while maintaining a balance between technological innovation and intellectual property rights.   AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lagu K-Pop yang di-cover menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara ilegal melalui platform YouTube, serta mengkaji akibat hukum bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peningkatan penggunaan teknologi AI dalam mereproduksi karya musik tanpa izin yang berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan regulasi hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik AI-generated cover tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta, khususnya terkait hak reproduksi dan hak pengumuman, sehingga pemegang hak cipta berhak memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan sistem lisensi digital, dan optimalisasi mekanisme perlindungan pada platform digital, maupun secara represif melalui penegakan hukum berupa gugatan ganti rugi, penghentian pelanggaran melalui penetapan sementara pengadilan, serta penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan fokus pada kajian terhadap pelanggaran hak cipta berbasis teknologi AI dalam praktik cover lagu K-Pop di platform digital yang masih terbatas dalam literatur hukum di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya adaptasi regulasi hak cipta terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif guna menjamin perlindungan efektif bagi pemegang hak cipta serta menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1341 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak akibat Penolakan Mutasi Pekerja: Legal Analysis of Supreme Court Decision No. 1341 K/Pdt.Sus-PHI/2024 on Unilateral Termination due to Employee Transfer Refusal Juliana Pakpahan; Efi Yulistyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.13501

Abstract

This study analyzes Supreme Court Decision No. 1341 K/Pdt.Sus-PHI/2024 concerning the settlement of disputes over unilateral termination of employment by employers in cases involving employees’ refusal of job transfers, along with its legal implications. The issue arises from the tension between employers’ prerogative rights to implement workforce transfers and the protection of employees’ rights within the framework of Indonesian labor law. This research employs a normative juridical method with a case approach, utilizing secondary data obtained through literature and document studies, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the Supreme Court’s decision is legally justified, as it aligns with Article 163(1) of Law No. 13 of 2003 on Manpower and Article 52(1) of Government Regulation No. 35 of 2021. The decision reflects a balanced approach by recognizing the employer’s authority to conduct lawful transfers while ensuring fair compensation for employees based on their length of service. Furthermore, the legal consequence of the decision confirms that the employment relationship is terminated due to the refusal to comply with a legitimate transfer order, thereby obligating the employer to fulfill employees’ entitlements in accordance with prevailing labor regulations. This study contributes to the development of labor law by clarifying the legal boundaries of transfer policies and their implications for the legitimacy of unilateral termination of employment in industrial relations disputes.   AbstrakPenelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1341 K/Pdt.Sus-PHI/2024 terkait penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha dalam kasus penolakan mutasi pekerja beserta implikasi hukumnya. Permasalahan ini muncul dari adanya ketegangan antara hak prerogatif pengusaha dalam melakukan mutasi pekerja dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan bahan hukum berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah tepat secara hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara pengakuan terhadap hak prerogatif pengusaha dalam melakukan mutasi yang sah dan perlindungan terhadap pekerja melalui pemberian kompensasi yang layak berdasarkan masa kerja. Selain itu, akibat hukum dari putusan tersebut menegaskan bahwa hubungan kerja berakhir akibat penolakan terhadap perintah mutasi yang sah, sehingga pengusaha berkewajiban memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam memperjelas batasan yuridis kebijakan mutasi dan implikasinya terhadap keabsahan PHK sepihak dalam hubungan industrial.
Implementasi Perjanjian Perkawinan dan Kepastian Hukum di Semarang: Implementation of Marriage Agreements and Legal Certainty in Semarang Iqbal Maulana; Dian Septiandani; Dharu Triasih; Dhian Indah Astanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.13558

Abstract

This study is motivated by the suboptimal implementation of marriage agreements as legal protection instruments in practice, particularly concerning legal certainty over marital property and third parties. The research problem addresses how marriage agreements are implemented based on prevailing legal provisions and what obstacles and solutions arise in practice. This study aims to analyze the implementation of marriage agreements and identify the constraints and corresponding solutions. The research questions include: (1) how marriage agreements are implemented in practice, and (2) what obstacles and solutions exist in their implementation. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach, utilizing primary data from interviews with notaries and secondary data from laws, regulations, and legal literature. The results indicate that the implementation of marriage agreements generally aligns with legal provisions, particularly regarding property separation; however, its effectiveness remains limited due to low public awareness, administrative barriers, and inconsistencies in registration procedures. The novelty of this study lies in its integrative analysis between normative regulation and empirical practice, emphasizing that registration of marriage agreements is a determining factor in ensuring legal certainty, especially for third parties.   AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam praktik, khususnya terkait kepastian hukum terhadap harta perkawinan dan pihak ketiga. Permasalahan penelitian mencakup bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja hambatan dan solusi dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian perkawinan dan mengidentifikasi kendala serta upaya penyelesaiannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi perjanjian perkawinan dalam praktik, dan (2) apa hambatan serta solusi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan data primer melalui wawancara dengan notaris serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perkawinan pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum, terutama terkait pemisahan harta, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya pemahaman masyarakat, hambatan administratif, serta ketidaksinkronan prosedur pencatatan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penguatan analisis keterkaitan antara aspek normatif dan praktik empiris yang menegaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan merupakan faktor determinan dalam mewujudkan kepastian hukum, khususnya terhadap pihak ketiga.

Page 16 of 17 | Total Record : 170

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): April Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue