cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 152 Documents
 12   13   14   15   16 
ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN Komang Rama Agastya
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12853

Abstract

This article analyzes the evidence in civil disputes concerning breach of contract, which arises when obligations are not fulfilled. Evidence plays a crucial role in substantiating claims in court. The rules governing the burden of proof, the categories of admissible evidence, and the judge’s evaluation of such evidence are all part of the issues addressed. The purpose of this research is to protect the rights and responsibilities of the parties involved, ensure an efficient legal system, and assess the evidence in contractual disputes. The research employs a normative legal method through statutory analysis. Written documents, witnesses, oaths, confessions, and presumptions are all examples of evidence. The plaintiff must demonstrate the defendant’s negligence. The court evaluates both the strength and the credibility of the evidence. The aim of this analysis is to ensure a fair trial. Achieving material truth and substantive justice requires an understanding of the burden of proof and the methods of evaluating evidence.   Abstrak Artikel ini menganalisis pembuktian dalam sengketa perdata terkait wanprestasi dalam perjanjian, yang terjadi ketika kewajiban tidak terpenuhi. Pembuktian krusial untuk membuktikan dalil-dalil di persidangan. Rumusan masalah meliputi pengaturan beban pembuktian, jenis alat bukti yang diakui, dan penilaian hakim terhadap bukti. Tujuan penelitian adalah menganalisis pembuktian dalam sengketa wanprestasi, memastikan proses peradilan yang efektif, serta melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak. Metode penelitian adalah hukum normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan. Alat bukti meliputi dokumen tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penggugat harus membuktikan kelalaian tergugat. Pengadilan menilai keabsahan dan kekuatan bukti. Analisis ini bertujuan memastikan peradilan yang adil. Pemahaman beban pembuktian dan penilaian bukti penting untuk mencapai kebenaran materiil dan keadilan substantif.
MODEL KEPATUHAN HUKUM PENDAFTARAN PERKAWINAN: KONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT SEREH BERDASARKAN TEORI FRIEDMAN Dudi Mulyadi; Tri Yanuaria; Firman, Firman
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12706

Abstract

Marriage registration is a legal obligation aimed at ensuring marital status certainty and protecting children’s rights. In the indigenous community of Kampung Sereh, however, marriage validity is often determined by customary and religious legitimacy rather than state registration. This situation creates potential legal issues, including the status of children, inheritance rights, and population administration. The study seeks to analyze factors influencing legal compliance, identify obstacles, evaluate legal effectiveness, and develop a compliance model that respects local culture while guaranteeing legal certainty. Using a qualitative case study approach, the research applies Lawrence M. Friedman’s legal system theory, which emphasizes structure, substance, and culture. Data were obtained through observation and interviews with customary leaders, religious figures, village officials, and community members, and analyzed thematically. Findings reveal compliance is influenced by collaboration among officials, customary leaders, and the church; the alignment of rules with customary practice; and community perceptions of marital validity. Barriers include limited access, rigid procedures, timing differences between custom and state, and dominance of customary legitimacy. The study offers a Cultural-Legal Compliance Model integrating rituals with state registration through collaboration, local education, flexibility, and proportional incentives.   Abstrak Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang dirancang untuk memastikan kepastian status pasangan dan perlindungan hak anak. Namun, di masyarakat adat Kampung Sereh, sahnya perkawinan lebih sering ditentukan oleh legitimasi adat dan agama daripada pencatatan negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti penetapan status anak, hak waris, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan menelaah faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum, hambatan yang dihadapi, efektivitas hukum yang berlaku, sekaligus merumuskan model kepatuhan hukum yang menghargai budaya lokal namun tetap menjamin kepastian hukum. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, berlandaskan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan dimensi struktur, substansi, serta budaya hukum. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama tokoh adat, pemuka agama, aparat kampung, serta warga, kemudian dianalisis menggunakan teknik tematik. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan hukum dipengaruhi kolaborasi aparat kampung, tokoh adat, dan gereja; kesesuaian aturan formal dengan praktik adat; serta persepsi masyarakat mengenai sahnya perkawinan. Hambatan meliputi keterbatasan layanan, prosedur yang kaku, perbedaan waktu antara adat dan negara, serta dominasi legitimasi adat. Penelitian menawarkan Cultural-Legal Compliance Model yang memadukan prosesi adat dengan pencatatan negara melalui kolaborasi, edukasi lokal, fleksibilitas prosedural, serta penerapan insentif dan sanksi proporsional.

Page 16 of 16 | Total Record : 152

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue