cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 152 Documents
 12   13   14   15   16 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (BISNIS ONLINE) BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS DI POLRES KUDUS Destalia Amanda Sintasari; Subaidah Ratna Juita; Ani Triwati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12524

Abstract

The development of technology and the internet has made it easier to transact business, but has also increased the risk of fraud in online businesses. This crime is committed in various ways, one of which is offering fictitious investments with the lure of large profits. This study aims to analyze legal protection for victims of online business fraud based on a victimology perspective, and to identify the obstacles faced by the Kudus Police in providing legal protection to victims. This study uses a qualitative approach method with data collection techniques through interviews, documentation studies, and analysis of laws and regulations. The results of the study show that victims of online business fraud still face various obstacles in obtaining legal protection. Some of the main obstacles in the investigation are the difficulty of identifying perpetrators who use fake accounts, limited access to banking data due to strict banking regulations, and the lack of public awareness in reporting this crime. Although there are regulations such as Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law that can be used to ensnare perpetrators, the implementation of protection for victims is still not optimal. Efforts made by the police to overcome these obstacles include increasing cooperation with financial institutions and digital platforms, strengthening digital forensics, and educating the public about online fraud modes. However, more adaptive regulations and a more effective victim protection system are needed so that victims' rights can be fulfilled maximum.   Abstrak Perkembangan teknologi dan internet telah memberikan kemudahan dalam transaksi bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko tindak pidana penipuan dalam bisnis online. Kejahatan ini dilakukan dengan berbagai modus, salah satunya adalah menawarkan investasi fiktif dengan iming-iming keuntungan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan bisnis online berdasarkan perspektif viktimologi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Kudus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban penipuan bisnis online masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum. Beberapa hambatan utama dalam penyelidikan adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun palsu, keterbatasan akses terhadap data perbankan karena regulasi perbankan yang ketat, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana ini. Meskipun terdapat regulasi seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, implementasi perlindungan terhadap korban masih belum optimal. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan ini meliputi peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan dan platform digital, penguatan forensik digital, serta edukasi kepada masyarakat terkait modus-modus penipuan online. Namun, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan sistem perlindungan korban yang lebih efektif agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara maksimal.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI ERA DIGITAL: UPAYA PERLINDUNGAN MEREK DALAM EKOSISTEM E-COMMERCE INDONESIA Munira; Ika Novitasari; Riskayanti; Ririn Yulandari Abbas
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12621

Abstract

The advancement of digital technology has driven significant transformation in the trade sector, particularly through electronic commerce (e-commerce) systems. This shift has brought new challenges to the legal protection framework for intellectual property rights, especially trademarks. Trademark disputes on digital platforms are often difficult to resolve through conventional litigation, which tends to be slow, costly, and less adaptive to the nature of electronic transactions. This condition underscores the urgency of implementing Alternative Dispute Resolution (ADR), particularly Online Dispute Resolution (ODR), as a more flexible, swift, and efficient mechanism. This study aims to evaluate the effectiveness of ADR in providing legal protection for trademarks within Indonesia’s e-commerce ecosystem and to explore the potential integration of ADR with the national legal system and the internal policies of digital platforms. The findings indicate that ADR, through online mediation and arbitration, holds significant potential to expedite the resolution of trademark disputes. However, its effectiveness is still hindered by the absence of comprehensive regulations, imbalanced relations between consumers and business actors, weak external oversight of ODR processes, and the lack of a standardized national platform. The study concludes that ADR should not only be seen as an alternative option but can serve as a primary instrument for ensuring swift and affordable access to justice in the digital sphere. Therefore, regulatory reforms, strengthening the institutional capacity of ADR, enhancing digital legal literacy, and expanding the scope of the national complaint system such as SiPENA to cover intellectual property disputes are necessary. A progressively and adaptively designed ADR–ODR integration is expected to strengthen trademark protection and foster an e-commerce ecosystem that is fair, inclusive, and sustainable.   Abstrak Kemajuan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor perdagangan, khususnya melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce). Perubahan ini membawa tantangan baru bagi sistem perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, terutama terhadap merek dagang. Sengketa merek di platform digital kerap sulit diselesaikan melalui jalur litigasi konvensional yang cenderung lamban, berbiaya tinggi, dan kurang adaptif terhadap karakteristik transaksi elektronik. Kondisi tersebut menegaskan urgensi penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), khususnya melalui Online Dispute Resolution (ODR), sebagai mekanisme yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas ADR dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek di ekosistem e-commerce Indonesia, serta menggali potensi integrasinya dengan sistem hukum nasional dan kebijakan internal platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADR, melalui mediasi dan arbitrase daring, memiliki prospek signifikan untuk mempercepat penyelesaian sengketa merek. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh kekosongan regulasi yang komprehensif, ketimpangan relasi antara konsumen dan pelaku usaha, lemahnya kontrol eksternal terhadap proses ODR, serta ketiadaan platform nasional yang terstandarisasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa ADR tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi dapat berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin akses keadilan yang cepat dan terjangkau di ranah digital. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan ADR, peningkatan literasi hukum digital, serta perluasan cakupan sistem pengaduan nasional seperti SiPENA agar mencakup sengketa kekayaan intelektual. Integrasi ADR–ODR yang dirancang secara progresif dan adaptif diharapkan mampu memperkuat perlindungan merek dan menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LOVE SCAMMING SEBAGAI KEJAHATAN SIBER Ana, Normatriya Sofiana; Muhammad Purnomo; Dian Rosita
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12661

Abstract

Love scamming is a form of cybercrime that exploits online emotional relationships to manipulate victims economically and psychologically through fake identities and personal manipulation. This study applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches, examining provisions in the Criminal Code, the 2023 National Criminal Code, and the 2024 ITE Law as possible legal bases. The findings indicate that love scamming involves fraud, extortion, and identity forgery but is not explicitly regulated in Indonesian positive law. Law enforcement faces obstacles such as proving criminal intent, tracing cross-border offenders, victims’ low digital literacy, and limited institutional capacity. Therefore, legal reform, enhanced digital forensic capacity, victim protection, and stronger international cooperation are required to ensure more effective and adaptive responses to love scamming in the digital era. Abstrak Love scamming merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan hubungan emosional daring untuk mengeksploitasi korban secara ekonomi dan psikologis melalui identitas palsu dan manipulasi relasi personal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, serta mengkaji ketentuan KUHP, KUHP Nasional Tahun 2023, dan UU ITE Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa love scamming mengandung unsur penipuan, pemerasan, dan pemalsuan identitas, tetapi belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Hambatan penegakan hukum mencakup pembuktian niat jahat, pelacakan pelaku lintas negara, rendahnya literasi digital korban, serta keterbatasan kapasitas aparat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma pidana, peningkatan kapasitas digital forensik, perlindungan korban, serta kerja sama internasional agar penanggulangan love scamming lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK Muhammad Zainuddin; Hono Sejati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12676

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the alleged use of fake diplomas by public officials in Indonesia. Cases of the use of allegedly fake educational documents by individuals holding strategic positions raise concerns about bureaucratic integrity, leadership quality, and public trust in the legal system. This study uses a normative and empirical juridical approach by examining relevant laws and regulations, such as the Criminal Code (KUHP), the Law on Government Administration, and the Law on Elections and Regional Government. This study also analyzes several case studies in which the alleged use of fake diplomas by public officials has given rise to legal polemics, and assesses the responses of law enforcement officials and supervisory agencies such as Bawaslu, the General Elections Commission (KPU), and the Police. The results show that law enforcement against cases of fake diplomas by public officials still faces several challenges, including weak inter-agency coordination, difficulties in forensic document authenticity, and political intervention. This study recommends the establishment of an integrated national education document verification system, increased capacity of law enforcement officers to handle document forgery, and strengthened legal sanctions to create a deterrent effect. Consistent and transparent law enforcement is key to maintaining the integrity of public office and the rule of law.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Indonesia. Kasus penggunaan dokumen pendidikan yang diduga palsu oleh individu yang menduduki jabatan strategis menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas birokrasi, kualitas kepemimpinan, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang tentang Pemilu dan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini juga menganalisis beberapa studi kasus di mana dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik telah menimbulkan polemik hukum, serta menilai respon aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Bawaslu, KPU, dan Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus ijazah palsu oleh pejabat publik masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi, sulitnya pembuktian keaslian dokumen secara forensik, serta intervensi politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan sistem verifikasi dokumen pendidikan nasional yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani pemalsuan dokumen, serta penguatan sanksi hukum agar menimbulkan efek jera. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk menjaga integritas jabatan publik dan supremasi hukum.
PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN DUE PROCESS OF LAW PADA PERKARA PENIPUAN EKONOMI (Pasal 379a KUHP): REFLEKSI ATAS SINERGI DAN INTEGRITAS CATUR WANGSA PENEGAK HUKUM Hani Irhamdessetya; Arista Candra Irawati; Hendra Wijaya; Ahmad Isman Affandi; Purwati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12734

Abstract

Law enforcement in economic fraud cases is becoming increasingly complex, requiring guarantees  of due process of law as the foundation of justice. Lawyers play a central role, not only as client advocates, but also as guardians of the legal process to ensure it  remains in line with principles of the rule of law. This study uses the case study of Decision Number 138/Pid.B/2025/PN Smg to evaluate the synergy and integrity of the four pillars of law enforcement (judges, prosecutors, police, and lawyers). Thus, the role of synergy among the four branches as a determining factor in the implementation of due process of law in economic fraud cases, an area that often focuses only on the roles of each instituition separately. Using normative and empirical legal methods, reinforced by the theoretical framework of the rule of law and the principle of fair trial, the results of the analysis show the significant role of lawyers in safeguarding the rights of defedents. Howefer, fundamental weaknesses were found in the coordination between law enforcement agencies and unequal perceptions of the independence of advocates. This study concludes that the suboptimal synergy of Catur Wangsa is the main obstacle to the substantive realization of due process of law. Therefore, practical recommendations are formulated to build a more integrated coordination mechanism to strengthen the integrity of the criminal justice system.   Abstrak Penegakan hukum dalam perkara penipuan ekonomi semakin kompleks, menuntut jaminan atas prinsip due process of law sebagai fondasi keadilan. Advokat memagang peran sentral, tidak hanya sebagai pendamping klien, tetapi juga sebagai pengawal proses hukum agar tetap sejalan denga prinsip-prinsip negara hukum (rule of law). Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg untuk mengevaluasi sinergi dan integritas Catur Wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat). Maka, peran aspek sinergi Catur Wangsa sebagai faktor determinan dalam implementasi due process of law pada perkara penipuan ekonomi, sebuah area yang seringkali hanya berfokus pada peran masing-masing institusi secara terpisah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, serta diperkuat oleh kerangka teoritis rule of law dan asas fair trial, hasil analisis menunjukkan peran signifikan advokat dalam mengawal hak-hak terdakwa. Namun, ditemukan kelemahan fundamental dalam koordinasi antar penegak hukum dan persepsi yang belum setara terhadap independensi advokat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi Catur Wangsa yang belum optimal menjadi penghambat utama terwujudnya due process of law secara substantif. Oleh karena itu, dirumuskan rekomendasi praktis untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH Ridzky Wahyu Nugroho; A Heru Nuswanto; Sukimin, Sukimin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12842

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas tentang Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi sorotan dalam dinamika politik Indonesia. Putusan tersebut memberikan perubahan krusial terhadap aturan ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sebelumnya ditetapkan cukup tinggi.  Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 oleh MK tidak sekadar mengubah aturan teknis dalam pemilihan kepala daerah, tetapi mengisyaratkan perlunya kebangkitan paradigma baru dalam demokrasi lokal di Indonesia. Dengan tetap menjaga proporsionalitas dan memperhatikan kebutuhan partai-partai kecil, kebijakan ini diharapkan mampu menyokong prinsip-prinsip dasar demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan latar belakang, pertimbangan hakim, implikasi pengaturan tersebut, serta metode dan hasil penelitian terkait fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi kepustakaan dan analisis konten untuk memahami dampak dan respon terhadap pengalihan status tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dari delapan (8) hakim yang memutus perkara,terdapat satu (1) hakim berbeda pendapat dan satu (1) hakil berbeda alasan dimana isi putusan tersebut berupa penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada.Implikasi yang terjadi setelah adanya putusan tersebut adalah peningkatan kualiatas demokrasi dikarenakan akan banyaknya calon kepala daerah yang mencalonkan diri melalui partai-partai kecil tanpa harus terbelenggu pada partai besar karena harus berkoalisi.
ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sthela Maris Belinda Setyo Widiastuti; Dian Septiandani; Efi Yulistyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12849

Abstract

The registration of interfaith marriages in Indonesia raises legal issues, prompting the Supreme Court to issue Circular Letter Number 2 of 2023 to ensure legal certainty. Based on this, this study will analyze the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 from a Positive Law Perspective in Indonesia and its legal implications in the Indonesian justice system. This type of research is normative juridical with a statutory approach. The research specifications are descriptive analytical. The data used are secondary data, collected through library research and documentation studies. The data are then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that: The Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 from a positive law perspective in Indonesia is a commitment that marriage can only be carried out by couples with the same religion and beliefs, thus creating legal certainty, because the court will not grant requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs. The legal implications of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 in the Indonesian judicial system are to provide guidelines for judges in handling applications for registering interfaith marriages, as well as providing legal clarity for couples of different religions and beliefs.   Abstrak Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan permasalahan hukum, sehingga mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 agar ada kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan implikasi yuridisnya dalam sistem peradilan di Indonesia. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi Pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif hukum positif di Indonesia adalah merupakan komitmen bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan dengan agama dan kepercayaan yang sama, sehingga menciptakan kepastian hukum, karena pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Implikasi yuridis dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem peradilan di Indonesia adalah memberikan pedoman bagi hakim untuk menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan, serta memberikan kejelasan hukum bagi pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan.
PENDEKATAN NILAI LOKAL BUDAYA SUMBAWA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI SIMPAN PINJAM Putri Karisma; Iwan Haryanto; Lahmuddin Zuhri; Hanuring Ayu
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12850

Abstract

The rise in defaults in the implementation of savings and loan agreements in Village-Owned Enterprises (BUMDes), particularly in Susung Untung Village, Pungka Village, has disrupted the management and sustainability of village businesses. The purpose of this study is to determine: 1) the causes of defaults in savings and loan agreements in Susung Untung Village, Pungka Village. 2) efforts to resolve these defaults. This research is an empirical legal study using legislative, sociological, and conceptual approaches. The data used are primary and secondary data. The tools used to collect data were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the main causes of defaults in savings and loan agreements in Susung Untung Village, Pungka Village, are lack of good faith on the part of the debtor, misuse of loan funds for other purposes, business failure, and disasters. The resolution efforts undertaken for this default prioritize a family-friendly approach through mediation between the BUMDes and the debtor.   Abstrak Maraknya kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya BUMDes susung untung, desa pungka. yang berdampak pada terganggunya pengelolaan dan keberlanjutan usaha desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, 1). Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada BUMDes susung untung, desa pungka. 2) Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual.data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknis analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyejian data, dan penarikan Kesimpulan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di BUMDes susung untung, desa pungka adalah tidak ada itikad baik dari debitur, penyalahgunaan dana pinjamn untuk keperluan lain, kegagaln usaha, serta terjadinya musibah. Adapun Upaya penyelesainnya yang dilakukan terhadap wanprestasi tersebut yaitu lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan melalui mediasi antara pihak bumdes dan debitur.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 83/G/2023/PTUN. SMG TERKAIT DENGAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH  YANG OVERLAPPING Corda Lebda Purnama; Supriyadi; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12851

Abstract

The problem of overlapping land certificates is a crucial issue in the Indonesian land system because it threatens legal certainty, land rights protection, and the stability of agrarian transactions. Inconsistencies in land administration procedures by the National Land Agency (BPN) often trigger disputes that result in certificate cancellation through court decisions. This study aims to analyze the judge's legal considerations and the legal implications of the cancellation of overlapping land certificates in Decision Number 83/G/2023/PTUN.Smg. This study uses a normative juridical approach supported by a case approach, which emphasizes the analysis of laws and regulations, legal doctrine, and the study of related court decisions. The type of data used is secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the judge canceled the certificates issued by the BPN because procedural flaws were found in the issuance process that resulted in overlapping ownership. This step was taken to restore legal certainty and prevent protracted conflicts in the future. However, the cancellation has legal consequences, especially for parties who have obtained certificates through a sale or a gift in good faith. Therefore, more comprehensive verification of ownership evidence and inter-agency coordination are needed to prevent similar conflicts in the future. It is recommended that the National Land Agency (BPN) improve the accuracy, transparency, and oversight of the land certification process and strengthen mechanisms for prompt and fair dispute resolution.   Abstrak Permasalahan tumpang tindih (overlapping) sertifikat hak atas tanah merupakan isu krusial dalam sistem pertanahan Indonesia karena mengancam kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan kestabilan transaksi agraria. Ketidaksesuaian prosedur administrasi pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) seringkali menjadi pemicu sengketa yang berujung pada pembatalan sertifikat melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta implikasi yuridis dari pembatalan sertifikat tanah yang tumpang tindih dalam Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan case approach, yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi terhadap putusan pengadilan terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan sertifikat yang diterbitkan BPN karena ditemukan cacat prosedural dalam proses penerbitan yang mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan. Langkah tersebut diambil guna memulihkan kepastian hukum dan mencegah konflik berlarut-larut di kemudian hari. Namun demikian, pembatalan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya bagi pihak yang telah memperoleh sertifikat melalui jual beli atau hibah secara itikad baik. Oleh karena itu, dibutuhkan verifikasi bukti kepemilikan yang lebih menyeluruh dan koordinasi antarlembaga untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang. Disarankan agar BPN meningkatkan akurasi, keterbukaan, serta pengawasan dalam proses sertifikasi tanah dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG Ahmad Mustofa; Agus Saiful Abib; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12852

Abstract

The relationship between people who enter into an agreement results in the emergence of a bond in the form of rights and obligations of both parties . In the implementation of the agreement, if it is violated, there will be a default by one of the parties which will result in losses for the agreement that has been made. When there is a default, the thing that must be done is to resolve the default case. Settlement of default disputes can be carried out through two processes, namely litigation in court and non-litigation outside the court. How to resolve default disputes through mediation at the Semarang District Court and the obstacles faced in resolving default disputes through mediation at the Semarang District Court . Empirical legal research is the study of law as a social phenomenon that exists and develops within society. The specifics of this research are descriptive and analytical, namely research that aims to systematically, factually, and accurately describe the facts, characteristics, and relationships between phenomena that occur in legal practice. In this study, a non-random purposive sampling technique was used, which is a sampling method carried out intentionally as determined by the researcher. Data Collection Method By conducting interviews with mediator judges at the Semarang District Court. The results of the study show that there are 40 mediator judges and 69 non-judge mediators, in 2023 there were 65 while in 2024 there were 61 default cases resolved through mediation and the flow that must be followed in resolving default disputes through mediation in the Semarang District Court area is a summons, registration of the lawsuit, mediation. In mediation there are 3 stages, namely: pre-mediation stage, mediation process, mediation report, obstacles faced by the parties, absence of the parties, illness, old age and the solution is the involvement of the right parties, use of technology, increasing legal certainty.   Abstrak Hubungan antara orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila dilanggar akan terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas perjanjian yang telah dibuat. Ketika wanprestasi maka hal yang harus dilakukan adalah penyelesaian atas perkara wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses litingasi di pengadilan dan non litigasi diluar pengadilan. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi melelui mediasi di PN Semarang dan Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui mediasi di PN Semarang.Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, hubungan antar fenomena yang terjadi dalam praktik hukum. Pada penelitian ini, menggunakan teknik penentuan non-random Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja yang ditetapkan oleh peneliti. Metode Pengumpulan Data Dengan melakukan wawancara hakim mediator di PN Semarang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 40 hakim mediator dan 69 mediator non hakim, pada tahun 2023 ada 65 sedangkan ditahun 2024 ada 61 perkara wanprestasi yang diselesaikan melalui mediasi dan alur yang harus dijalani dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di wilayah PN Semarang adalah somasi, pendaftaan gugatan, mediasi. Didalam mediasi ada 3 tahap yaitu: tahap pra mediasi, proses mediasi, laporan mediasi, kendala yang dihadapi Ketidakhadiran para pihak, keadaan sakit, lanjut usia dan solusinya adalah Keterlibatan Pihak yang Tepat, Penggunaan Teknologi, Meningkatkan Kepastian Hukum.

Page 15 of 16 | Total Record : 152

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue