cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 152 Documents
 10   11   12   13   14 
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PERSPEKTIF ARBITRASE Handayani, Dwi; Yoga, Aldhila Gusta Handiarya
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10629

Abstract

The principle of business dispute resolution in a legal relationship contained in the clause of the dispute settlement agreement through Arbitration, in practice there are still few who use the method of dispute resolution through peace (non-litigation). One of the legal principles in arbitration is the legal principle in proof applied by arbitrators (referees) to state that business disputes actually occur, even though in reality the parties prefer arbitration to court (litigation), because the process is simpler. The purpose is to find out and analyze the legal principles of proof in business disputes. Methods in normative legal research using Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach and Comparative Approach are then analyzed, legal reasoning, legal interpretation and legal argumentum are carried out logically and systematically. The results show: the legal principle of proof in business disputes in arbitration is implemented according to the law of arbitration procedure. The process of proving with testimony, referring to civil cases and their statements can be carried out in certain places wherever possible. All activities in the examination and arbitration hearing are recorded in the Minutes of Examination. The principles of proof are applied in the arbitration proceedings according to the agreement of the parties. Whether this principle of proof is exactly the same as a civil procedure in a court trial or whether there is a difference, it is not expressly regulated in the law.AbstrakPrinsip penyelesaian sengketa bisnis dalam suatu hubungan hukum yang termuat dalam klausula perjanjian penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, prakteknya masih sedikit yang menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui perdamaian (non litigasi). Salah satu prinsip hukum dalam persidangan melalui Arbitrase adalah prinsip hukum dalam pembuktian yang diterapkan oleh arbiter (wasit) untuk menyatakan bahwa sengketa bisnis benar-benar terjadi, meskipun dalam kenyataannya para pihak lebih memilih arbitrase dibandingkan melalui pengadilan (litigasi), dikarenakan lebih sederhana prosesnya. Tujuan, untuk mengetahui dan menganalisis tentang prinsip-prinsip hukum pembuktian dalam sengketa bisnis. Metode dalam penelitian hukum Normatif menggunakan Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach dan Comparative Approach kemudian dianalisis, dilakukan penalaran hukum (legal reasoning), interpretasi hukum (legal interpretation) dan argumentasi hukum (legal argumentum) secara logis sistematis. Hasil menunjukkan: prinsip hukum pembuktian dalam sengketa bisnis pada arbitrase dilaksanakan menurut hukum acara arbitrase. Proses pembuktian dengan kesaksian, mengacu pada acara perdata dan keterangannya dapat dilakukan di tempat tertentu dimana saja memungkinkan. Semua kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Prinsip-prinsip pembuktian diterapkan dalam proses beracara arbitrase sesuai kesepakatan para pihak. Prinsip pembuktian ini apakah persis sama dengan acara perdata di persidangan pengadilan ataukah ada perbedaannya, hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang.
CRIMINAL LAW POLICY CONCERNING PROVIDING RESTITUTION TO VICTIMS OF CRIMES OF SERIOUS PERSECUTION S. Siagian, Fahrizal; Mulyadi, Mahmud; Rosmalinda, Rosmalinda
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.9806

Abstract

The crime of serious maltreatment is a form of physical abuse. Therefore, everyone has the right to apply for restitution. Lack of support from various elements makes this condition an obstacle experienced by law enforcement officials in the implementation of restitution for victims of serious maltreatment. There is no provision to force perpetrators of serious maltreatment to pay restitution decided by the court. This is an obstacle in the implementation of restitution in the Indonesian criminal justice system. The problems of this research are How is the Position of Restitution for Victims of Crime in the Indonesian Criminal Justice System? How is the Implementation of Restitution towards the Fulfilment of the Rights of Victims of Serious Offences? What is the Criminal Law Policy on the Provision of Restitution to Victims of Serious Offences in the Indonesian Criminal Justice System in the Future? The purpose of the research is to answer several problems in this study. This research uses normative juridical method with case, concept, and legislation approach. This research obtained results in the form of the Position of Restitution for Victims of Crime in the Criminal Justice System in Indonesia has not been perfectly regulated so that it is considered not to accommodate justice for victims. Implementation of Restitution for Victims of Serious Offences has not been maximised, marked by many technical and non-technical obstacles that hinder restitution. Criminal Law Policy related to restitution for victims in the future is to formulate a policy so that restitution has the intensity of an obligation for the perpetrator to pay it and there must be an institution that pro-actively supervises the provision of restitution. The research initiated a reformulation of legal substance related to strengthening the essence of coercion and strict supervision in the provision of restitution to victims of serious maltreatment in the criminal justice system in Indonesia.AbstrakTindak pidana penganiayaan berat merupakan penyiksaan terhadap fisik manusia. Sehingga setiap orang berhak untuk mengajukan hak restitusi. Kurangnya dukungan dari berbagai elemen sehingga kondisi ini menjadi kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam implementasi restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat. Belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat untuk membayar restitusi yang diputus di Pengadilan. Hal ini menjadi sebuah kendala dalam penerapan restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana Kedudukan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ? Bagaimana Implementasi Pemberian Restitusi Terhadap Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat ? Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada Masa yang Akan Datang ? Tujuan penelitian yakni menjawab beberapa permasalahan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konsep, dan perundang-undangan. Penelitian ini memperoleh hasil berupa Kedudukan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum sempurna diatur sehingga dinilai belum mengakomodir keadilan terhadap korban. Implementasi Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat belum maksimal yang ditandai dengan banyaknya kendala teknis maupun non-teknis yang menghambat restitusi. Kebijakan Hukum Pidana terkait restitusi bagi korban kedepannya adalah dengan memformulasi suatu kebijakan agar restitusi memiliki intensitas kewajiban bagi pelaku untuk membayarnya serta harus ada lembaga yang pro-aktif mengawasi pemberian restitusi ini. Penelitian menggagas adanya reformulasi substansi hukum terkait penguatan esensi upaya paksa dan pengawasan ketat dalam pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan berat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH Kurniawan, Anfal
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10465

Abstract

In this article the researcher aims to analyse and find out the Constitutional Court's decision number 70/PUU-XXII/2024 in testing Law Number 10 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the election of Governors, Regents and Mayors into Law, as for what is referred to as the applicant is as we know referring to Article 51 of the Constitutional Court Law in PUU is a party whose constitutional rights and authorities feel aggrieved before the enactment of the Act, there are conditions for the fulfilment of a form of judicial review of the law with all its authority The Constitutional Court has legitimacy as the holder of judicial power at the first and last level with a constitutional nature. In writing this article, researchers used a normative juridical approach with qualitative data in the form of inferential descriptive analysis sourced from documents, books, and laws. In decision Number 70/PUU-XXII/2024 The decision of the Constitutional Court includes rejecting the petitioner's request for provision as explained in the main petition in the form of rejecting the petition as a whole. The decision of the Constitutional Court is final and constitutional. Therefore, in this analysis at least the researcher analyses the decision of the Constitutional Court. As we know the nature of the constitution is die geschriben verfassung in writing and in essence is rechtsverfassung as grundgesetz.AbstrakDi dalam artikel ini peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, adapun yang disebut sebagai pemohon ialah sebagaimana yang kita ketahui merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang MK didalam PUU merupakan pihak dimana hak dan kewenangan konstitusionalnya merasa dirugikan dihadapan berlakunya Undang-Undang, terdapat syarat-syarat untuk terpenuhinya suatu bentuk pengujian undang-undang dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dan terakhir dengan sifat konstitusional. Didalam penulisan artikel ini Peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan data kualitatif berupa analisis diskriptif inferensial yang bersumber dari dokumen-dokumen, buku, dan Undang-Undang. Dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 amar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili diantaranya menolak permohonan provisi para pemohon dijelaskan sebagaimana dalam pokok permohonan berupa menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan konstitusional. Oleh karenanya didalam analisis ini sekurang-kurangnya peneliti menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terebut. Sebagaimana yang kita ketahui sifat konstitusi ialah die geschriben verfassung secara tertulis dan pada hakikatnya ialah rechtsverfassung sebagai grundgesetz.
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI PELAKU GANTI KELAMIN: KAJIAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Darojah, Zakiyyah; Septiandani, Dian; Triasih, Dharu
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10620

Abstract

The phenomenon of sex change in Indonesia is widespread, usually carried out by means of sex change surgery. Sex reassignment surgery (SRS) is a medical procedure performed to change a person's physical characteristics to match the desired gender identity. In Indonesia itself, the phenomenon of sex change does not yet have a definite legal basis, so there is a legal vacuum (Rechvacuum) regarding sex change behavior. In the Civil Code as well as the Qur'an and Hadith, the inheritance provisions for transgender heirs are not explained, the size of the shares they receive, or the obstacles to their inheritance. So, in this case, it raises new problems regarding how the law and regulations regarding the distribution of inheritance for sex change perpetrators are regulated if examined based on civil law and Islamic law. The type/type of research used by researchers is normative juridical with a comparative approach, namely by comparing the distribution of inheritance assets for sex change perpetrators according to civil law and Islamic law. The specifications used by researchers are analytical descriptive by collecting primary, secondary and tertiary data. The data analysis method used in this research is qualitative analysis. The results of this research are that the distribution of inheritance for transgender people according to the Civil Code is that their inheritance rights are not affected by their gender, whereas in Islamic law transgender people get their inheritance rights if their gender change is based on reasons that can be justified in Islamic terms. A person who deliberately undergoes a sex change operation does not have any consequences under Sharia law and his share of inheritance is the same as his original sex.AbstrakFenomena ganti kelamin di Indonesia marak terjadi, biasanya dilakukan dengan upaya operasi ganti kelamin. Operasi ganti kelamin atau Sex Reassignment Surgey (SRS) adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mengubah karakteristik fisik seseorang agar sesuai dengan identitas gender yang diinginkan. Di Indonesia sendiri fenomena ganti kelamin belum memiliki dasar hukum yang pasti, sehingga terjadi kekosongan hukum (Rechvacuum) mengenai perilaku ganti kelamin. Didalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an dan Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris. Sehingga dalam hal ini menimbulkan masalah baru mengenai bagaimana pengaturan hukum dan juga aturan terkait pembagian harta waris bagi pelaku ganti kelamin jika di kaji berdasarkan hukum perdata dan hukum islam. Jenis/tipe penelitian yang digunakan peneliti yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan yaitu dengan membandingkan pembagian harta waris bagi pelaku ganti kelamin menurut hukum perdata dan hukum islam. Spesifikasi yang digunakan peneliti berupa deskriptif analitis dengan mengumpulkan data – data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu pembagian waris bagi transgender menurut KUH Perdata adalah hak warisnya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedangkan dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnya jika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkan secara Islam. Seseorang yang sengaja melakukan operasi ganti kelamin maka tidak berakibat hukum syar’i dan bagian warisnya sama dengan jenis kelamin semula.
PROBLEMATIKA HUKUM BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA NON VISA HAJI Astutik, Sri; Sidharta, Dudik Djaja; Subekti, Subekti; Handayati, Nur
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10730

Abstract

Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu. Ibadah haji membutuhkan biaya yang banyak dan saat ini harus antri untuk waktu yang lama bagi calon jamaah haji Reguler. Agar dapat berangkat haji dengan cepat, calon jamaah haji dapat berangkat dengan menggunakan fasiltas kuota Haji Khusus dan Haji Furoda, yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dengan biaya lebih mahal. Salah satu syarat untuk berangkat haji adalah dengan menggunakan visa haji legal, yakni visa haji kuota Indonesia (kuota haji regular dan haji khusus) dan visa haji mujamalah (Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi) untuk Haji Furoda. Meskipun ada larangan, namun masih banyak calon jamaah haji yang diberangkatkan dengan menggunakan visa non haji oleh PIHK, karena lebih cepat berangkat. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi jamaah haji Indonesia dan konsekuensi hukum bagi jamaah haji Indonesia yang menggunakan Visa Non Haji. Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa calon jamaah haji yang berangkat dengan menggunakan visa non haji harus mendapat perlindungan hukum, karena mereka juga menjadi korban. Kepada Penyelangga Ibadah Haji Khusus selain harus memberikan ganti rugi juga dapat dituntut secara pidana dan sanksi nadministrasi berupa pencabutan izin operasional. Konsekuemsi bagi jamaah haji dengan visa non haji antara lain : dapat, dideportasi, denda sejumkah uang, larangan masuk ke Tanah Suci selama 10 tahun dan sulit mendapat perlindungan hukum.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NOMOR 05/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/PKPU/2014/PN.NIAGA.SBY. MENGENAI RENVOI PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA PAILIT Agustin, Alifah Nia; Yulistyowati, Efi; Astanti, Dhian Indah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.8629

Abstract

In the distribution of bankruptcy assets, sometimes there are creditors who are dissatisfied, giving rise to disputes. One of the disputes regarding the distribution of bankruptcy assets is the distribution of bankruptcy assets at PT. Paper Leces (Persero) which has been decided by Surabaya Commercial Court Decision Number 05/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/PKPU/2014 PN. Commerce. Sby. Based on this, the researcher wants to analyze the decision and discuss the legal consequences. So this research is normative juridical research with a case approach, the research specifications are descriptive analytical. The data used is secondary data, which was taken by means of literature study and documentation study. The data was then analyzed qualitatively. The research results show that the Surabaya Commercial Court Decision Number 05/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/PKPU/2014 PN. Commerce. Is correct, because in the distribution of bankruptcy assets PT. Paper Leces (Persero), the Curatorial Team provided Ex. Employees as Preferred Creditors are greater than PT. Perusahaan Pengelola Aset and PT. Waskita Karya as Separatist Creditors and Concurrent Creditors, so they have fulfilled the principles of justice as stated in the Preamble to Law Number. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The legal consequences of this decision are that creditors must submit and accept the list of distributions made by the curator, the debtor is declared bankrupt with all the legal consequences, and the costs of the renvoi procedure are borne by the state.Abstrak Dalam pembagian harta pailit, kadang-kadang ada Kreditor yang tidak puas, sehingga menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa pembagian harta pailit tersebut adalah pembagian harta pailit pada PT. Kertas Leces (persero) yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN. Niaga. Sby. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menganalisis putusan tersebut dan membahas mengenai akibat hukumnya. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN. Niaga. sudah benar, karena dalam pembagian harta pailit PT. Kertas Leces (persero), Tim Kurator memberikan bagian Ex. Karyawan selaku Kreditor Preferen lebih besar dari PT.Perusahaan Pengelola Aset dan PT.Waskita Karya selaku Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren, sehingga telah memenuhi asas keadilan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum dari putusan tersebut yaitu Kreditor harus tunduk dan menerima daftar pembagian yang telah dibuat oleh kurator, pihak Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan biaya renvoi prosedur ditanggung oleh negara.
ASPEK YURIDIS TERHADAP DAMPAK PASCA TAMBANG AKIBAT IZIN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Dari, Marina Ulan; Yulianingrum, Aulia Vivi; Prasetyo, Bayu
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10735

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan izin pemanfaatan pertambangan dan dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan tersebut di provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan dua sumber data yakni primer dan sekunder ,data didapatkan melalui teknik pengumpulan data studi pustaka, dan metode pendekatan perundang-undangan, dengan analisis penelitian kualitatif, serta menarik kesimpulan dengan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada menimbulkan adanya penyederhanaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pertambangan yang baik serta menimbulkan dampak negatif pasca aktivitas pertambangan pada aspek lingkungan dan juga aspek sosial.
TENAGA KERJA DISABILITAS: PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERANGKA VITA ACTIVA DAN KEADILAN SOSIAL (SOCIALE RECHTVAARDIGHEID) Manuel, Elkristi Ferdinan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10581

Abstract

This scientific article discusses the fulfilment of workers with disabilities in companies that are increasingly becoming the main focus in the law's protection of labour rights. In practice, companies have not fulfilled the mandate of the law regarding the number of disabled workers. In addition, in the fulfilment process, people with disabilities experience great difficulties, they are not assisted. Employers are also not equipped with sufficient knowledge to assess people with disabilities objectively. In her book The Human Condition, Hannah Arendt divides human activities into three categories: work (labor), work (workers), and action/action. People with disabilities in this view are only placed as work (labor), so companies only fulfil their obligations to employ disabled workers. On the other hand, this study also provides legal protection solutions both preventively and repressively so that there is no discrimination against labour rights based on Pancasila and social justice (sociale rechtvaardigheid).AbstrakArtikel ilmiah ini membahas pemenuhan bagi pekerja penyandang disabilitas di perusahaan yang semakin menjadi sorotan utama dalam perlindungan hak-hak tenaga kerja. Dalam praktiknya, perusahaan belum memenuhi amanah undang-undang mengenai jumlah tenaga kerja disabilitas. Selain itu dalam proses pemenuhannya, para penyandang disabilitan sangat mengalami kesulitan, mereka tidak diberikan pendampingan. Para pemberi kerja pun tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk menilai para penyandang disabilitas secara objektif. Hannah Arendt dalam bukunya The Human Condition membagi aktivitas manusia kedalam tiga kategori, yaitu kerja (labor), karya (workers), dan aksi/tindakan. Penyandang disabilitas dalam pandangan ini hanya ditempatkan sebagai kerja (labor), sehingga para perusahaan hanya menggugurakan kewajiban saja untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Di lain sisi, penelitian ini juga memberikan solusi perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif agar tidak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak tenaga kerja berdasarkan Pancasila dan keadilan sosial (sociale rechtvaardigheid).
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR Yaspri Muzwim; Anis Widyawati; Martitah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.10524

Abstract

The crime of sexual abuse against minors is a serious issue faced within the Indonesian legal system. This crime has long-term impacts on the victims and can potentially destroy the future of the child. This study aims to analyze the effectiveness of criminal law policies regarding sexual abuse of minors, as well as the underlying factors contributing to the occurrence of such crimes. This research uses a juridical-sociological approach by collecting secondary data through literature studies and legal documents, as well as primary data through interviews and questionnaires. The results show that although laws related to child protection are in place, the implementation of law enforcement still faces various challenges. Additionally, social and psychological factors influence the frequency of sexual abuse against children. This research recommends an increase in legal socialization and the strengthening of law enforcement to better protect children from sexual crimes.   Abstrak Kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang dihadapi dalam sistem hukum Indonesia. Kejahatan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap korban dan dapat merusak masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana terkait pencabulan terhadap anak, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumen hukum, serta data primer melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak sudah ada, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, faktor sosial dan psikologis juga memengaruhi frekuensi terjadinya pencabulan terhadap anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum dan penguatan penegakan hukum untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.
KEKUATAN EKSEKUTORIAL PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT FIKTIF DI SEKTOR PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN MEDIASI Mohamad Batu; Melki T. Tunggati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.10955

Abstract

This scientific article discusses the mechanism for resolving fictitious credit disputes in banking institutions based on a mediation approach and the executorial power of resolving fictitious credit disputes in the banking sector through mediation. The research method uses normative juridical research, with a legal approach and conceptual approach. The data source of this research comes from secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. All legal materials were analysed using analytical descriptive analysis method. The results of this study indicate that the mechanism for resolving fictitious credit disputes within banking institutions through mediation does not use the mediation mechanism stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) Number: 8/5/PBI/2006, as amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/1/PBI/2008 concerning Banking Mediation, because it has a limited scope of dispute resolution, therefore the mediation procedure refers to LAPS SJK Regulation No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 concerning Mediation Rules and Procedures. However, the polemic over mediated dispute resolution lies in the extent to which the executorial power of the implementation of the mediated agreement can be implemented by the parties/applicants in good faith. LAPS Regulation No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 on Mediation Rules and Procedures provides clarity regarding the enforceability of mediation agreements in fictitious bank loan disputes, but the obligation to convert mediation agreements into peace deeds is not emphasised in the regulation. A deed of peace has the same power as an inkracht court decision, is final and binding, has perfect evidentiary power, and has executorial power that cannot be challenged or rebutted.Abstrak Artikel ilmiah ini membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa kredit fiktif pada lembaga perbankan berdasarkan pendekatan mediasi serta kekuatan eksekutorial penyelesaian sengketa kredit fiktif di sektor perbankan melalui mediasi. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang didalamnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Semua bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa kredit fiktif di lingkungan lembaga perbankan melalui mediasi tidak menggunakan mekanisme mediasi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, karena memilki keterbatasan ruang lingkup penyelesaian sengketa, maka dari itu acara mediasi merujuk pada Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi. Hanya saja, polemik penyelesaian sengketa secara mediasi terletak pada sejauhmana kekuatan eksekutorial pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak/pemohon dengan penuh itikad baik. Keberadaan Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi sudah memberikan kejelasan terkait kekuatan eksekutorial kesepakatan hasil mediasi pada sengketa kredit fiktif perbankan, hanya saja kewajiban untuk mengkonversi kesepakatan hasil mediasi ke dalam akta perdamaian tidak ditegaskan dalam peraturan tersebut. Akta perdamaian memilki kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan yang sudah inkracht, bersifat final dan mengikat, memiliki kekuatan pembuktian sempurna, serta memiliki kekuatan eksekutorial yang tidak dapat dilakukan perlawanan ataupun bantahan.

Page 12 of 16 | Total Record : 152

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue