cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Misbahul Mujib
Contact Email
misbahul.mujib@uin-suka.ac.id
Phone
+6281392409940
Journal Mail Official
supremasi.uinsuka@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga; Jalan Marsda Adi Sucipto, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 23021128     EISSN : 27234207     DOI : https://doi.org/10.14421/sh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus and scope of SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum are legal Science, including the study of Law issues in Indonesia and around the world, either research study or conceptual ideas. Generally we are interested in all law studies such as following topics Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Customary Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, Legal Theory and Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum" : 8 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS DISKRESI PEJABAT PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Widha Sinulingga
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v7i1.2034

Abstract

Policy (discretion) is needed to overcome rapid changes. In theapplication of discretion of public officials, it is often considered to violate thelaw and be identified as criminal. While on the other hand, this kind of policyis needed, in times of emergency, so that it makes a blunder of officials. Thispaper attempts to look at how the legal position of discretion in governmentadministration is. The results of this writing are that the legal position ofdiscretion in the administration of government is an "exception" from theprinciple of legality (wet matigheid van bestuur), which means that the stateadministration is given the freedom to and on its own initiative to carry outactions to resolve certain urgent problems and the settlement rules do not yetexist, namely that they have not been made by the state body that is formallyassigned to formulate legislation.
Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015 – 2016 Zaenal Amri
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v7i1.2033

Abstract

Law number 1 of 1974 has governed marriage rules in Indonesia. The marriedage limit for 19-year-old and 16-year-old girls. But the reality in the field thereare still people who do underage marriage. Indramayu district had become one ofthe District with the largest number of early marriages in West Java Province,the PTA West Java recorded in 2015 in Indramayu district reached 450, in2016 as many as 347. Juntinyuat District is one area in Indramayu thatextends on the coast North and East Indramayu District. The formulation ofthe problem in this study about, what are the factors causing Early Marriage inDistrict Juntinyuat, what the efforts of the KUA and related Instantsi partiesin order to minimize and even prevent Early Marriage in Juntinyuat District,and how the sociology of Islamic law against the factors and efforts to preventmarriage early in Juntinyuat District, Indramayu District. Law seen from theperspective of sociology, law and enforcer can not be released with the object orsociety correlation that will not be separated, other than because society is the object, sociology perspective considers that effective law is the law that lives in society.
Indikator Penerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan Dan Putusan Mk No 8/Puu-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama Hanif Millata Ibrahim
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v7i1.2032

Abstract

This research presents there are at least, three differences due to Human Rightsimplemention in this two verdicts; the lawsuit object and the interpretation model ofConstitution and constitutional courts tends to apply contextual understanding in the order of MK No. 46/PUU-VIII/2010 and tends to apply textual understanding in the order of MK MK No. 8/PUU-XII/2014. While there are 5 indicators ofHuman Rights implementation. First, the interpretation of constitution should give a maximum protection to minorities. Second, it must accomodate a relevant international covenant and it’s not yet regulated in legislation. Third, it must protect it constitutional rights of civilian. Fourth, to recover the violated constitutional rights. Fifth, it should be formed by technology developments, economic aspect, global socio-cultural that is not contradicted to fundamental principles of Pancasila.
PERANAN DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA Moh Sodiq
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v7i1.2031

Abstract

Pasal 66A Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwademi kepentingan hakim, jaksa, penyidik yang hendak mengambilminuta akta ataupun dokumen lain yang berkenanan dengan itu, makawajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, lalukemudian hal lain yang muncul adalah ketika Notaris keberatan atasdikeluarkannya surat persetujuan oleh Majelis kehormatan Notaris,upaya apa yang dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan?Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research), denganmenggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasi penelitian ini adalahMajelis Kehormatan dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TataUsaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat ataumengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapanyang berkaitan denganhasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukankepada Notaris yang bersangkutan. Terhadap keputusan MajelisKehormatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P, jikaNotaris yang bersangkutan merasa dirugikan, atas putusan tersebut tidakada upaya keberatan administratif atau keberatan administratif, tapiNotaris yang bersangkutan dapat langsung menggugat MajelisKehormatan Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
KEPASTIAN HUKUM AKAD SYARIAH YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) Ida Fitriyana
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v7i1.2030

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris yang ditinjau dari Undangundang Nomor 02 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan Yuridis, sedangkan dari segi sifat laporannya adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (juridicalapproach) dan pendekatan data (date approach). Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari studi pustaka dan dilengkapi data-data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan. Pertama, bahwa akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris, dalam segi format masih terdapat Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN-P, khususnya Pasal 38, seharusnya notaris dapat membuat akad syariah tersebut sesuai Pasal 38 UUJN-P karena tidak ada satupun aturan hukum baik itu hukum positif maupun hukum Islam yang mengamanatkan bahwa akad syariah harus ada lafadh Bismillahirrohmanirrohim atau lain sebagainya diletakkan sebelum awal akta, dengan tidak adanya aturan hukum mengenai peletakan lafadh Bismillahhirrohmanirrohim atau lain sebagainya di awal akta, Notaris tidak ada alasan untuk tetap meletakkan lafadh tersebut dalam awal akta dan tetap mengedepankan aturan hukum yang ada dalam pembuatan akta autentik. Sedangkan dalam segi substansinya akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris masih terdapat akad yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat banyak ketidaksesuaian aturan hukum yang berlaku, dan juga terdapat beberapa akad syariah yang dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase. Sehingga hal ini menjadikan ketidakpastian hukum akad syariah tersebut bagi para pihak dan bisa sangat merugikan Notaris itu sendiri dan para pihak yang menghendaki adanya akad syariah tersebut. Kedua, perlindungan hukum untuk para pihak sangatlah minim sekali karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum para pihak dalam pembuatan akad syariah yang dibuat dalam bentuk akta notaris, dan perlindungan hukumnya hanya Notaris yang dapat melakukannya, yaitu dengan cara memperbaharui akad syariah yang sudah dibuat namun tidak sesuai dengan ketentuan UUJN-P khususnya Pasal 38 dan melanggar peraturan hukum yang berlaku, dan bagi notaris yang akan membuat akad syariah harus disesuaikan dengan ketentuana UUJN-P beserta ketentuan aturan hukum yang berlaku
Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar Proborini Hastuti
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v7i1.2029

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai problematika eksekutorial putusanMahkamah Konstitusi perihal pengujian undang-undang. Metodepengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yang kemudiansemua data dihimpun dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa pergeseran sifat dasar putusan MK dilandasi karenakewenangan MK untuk menguji berhak melakukan penafsiran terhadapundang-undang dasar (the final interpretator of constitution). Hal iniberimplikasi pada putusan MK yang memunculkan posisi sebagai positivelegislature yang dapat terlihat dari adanya varian putusan dengan sifat non-selfexecuting. Adapun bentuk-bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaanputusan MK yang bersifat non self-executing adalah ketidaksesuaianpenggunaan produk hukum; disobedience putusan MK; menghidupkankembali norma yang telah diuji; dan pembiaran terhadap Putusan MK.Maka dari itu diperlukan terobosan hukum untuk mengatur implementasiputusan non self executing supaya setiap norma hukum yang terbentukmenghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Terobosan hukumtersebut melalui upaya pemberian kewenangan judicial order yang terbataskepada MK.
EFEKTIVITAS WEBSITE DESA SEBAGAI MEDIA TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA TERONG KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL) By Yahya Asmu'i
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v7i1.2028

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitaspenerapan e-government website desa sebagai media transparansi AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Terong kecamatan DlingoKabupaten Bantul, serta kendala-kendala yang dihadapinya. Penelitian inimerupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris, yang memandangsebuahpersoalansebagai praktik implementasi hukum. Metode pengumpulan datapenelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.Analisis data penelitianmenggunakan metode deskriptif. Yaitu dengan menyajikan secara deskriptifinterpretasi data yang dikorelasikan dengan aturan-aturan, teori serta konsep yangdibangun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa websiteDesa Terong tidak efektifsebagai media transparansi APBDes. Kesimpulan ini diperoleh dari analisis yangmenunjukkan bahwa satu dari tiga kriteria efektivitas tidak terpenuhi. Kriteriatersebut yaitu “menjangkau target”. Sedangkan dua kriteria lain yang terpenuhi yaitu“mudah diakses” dan “mudah dipahami”. Kendala transparansi APBDesmelaluiwebsite yaitu, 1) masyarakattidak melek teknologi, 2) sikap apatis, 3) dan,budaya memperoleh informasi.
Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Menuju Good Police Governance Arifin Ma’ruf
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v7i1.2024

Abstract

The results showed that PNBP or Non-Tax State Revenue is one of the revenues ofthe State that comes from non-taxation. In the Police of the Republic of IndonesiaPNBP is regulated in Government Regulation No. 60 of 2016 on Types and Tariffsof Non-Tax State Revenues Applicable to the Police of the Republic of Indonesia. Theregulation is the latest regulation that replaces the previous regulation contained inGovernment Regulation No. 50 of 2010. The results of the analysis in this studyindicate that PNBP in the Police of the Republic of Indonesia must be reported to thepublic. This is in accordance with the provisions contained in Article 9 of LawNumber 14 Year 2008 on Transparency of Public Information that the financialstatements are one of the information that can be accessed by the public and must bereported periodically either through information board media or through electronicmedia. In order to realize Good Police Governance, financial transparency of PNBPbecomes very important.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025): Supremasi Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Supremasi Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Supremasi Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Supremasi Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Supremasi Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Supremasi Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Supremasi Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum Vol 8, No 1 (2019): Supremasi Hukum Vol 7, No 2 (2018): Supremasi Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum Vol 6, No 2 (2017): Supremasi Hukum Vol 5, No 2 (2016): Supremasi Hukum Vol 5, No 1 (2016): Supremasi Hukum Vol 4, No 2 (2015): Supremasi Hukum Vol 4, No 1 (2015): Supremasi Hukum Vol 3, No 2 (2014): Supremasi Hukum Vol 3, No 1 (2014): Supremasi Hukum Vol 2, No 2 (2013): Supremasi Hukum Vol 2, No 1 (2013): Supremasi Hukum Vol 1, No 2 (2012): Supremasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2012): Supremasi Hukum Vol 1, No 1 (2012): Supremasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2012): Supremasi Hukum More Issue