cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivit Fitriyanti
Contact Email
vivitfitriyanti@gmail.com
Phone
+6285346752984
Journal Mail Official
redaksi.qonunfasya@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Kampus 2 IAIN Samarinda, Jalan H. A. M. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : -     EISSN : 27743209     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is an open access, peer-reviewed journal which aims to offer an international academic platform for Islamic legal stuidies. It encompeasses research articles, both normative-doctrinal and empirical, in the dicipline of Islamic law that includes: Constitutional Law and Administrative Law Human Rights and Religious Freedom Islamic Jurisprudence (Fiqih) Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statues, Regulations, Legal, Professions, and Institutions) Comparative Law, Law & Religion, or Law & Society which interest with Islamic Law Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan was established in 2020 and is affiliated to the faculty of Sharia and Law, UINSI Samarinda. Academic quality and the international character of the journal are guaranteed by editorial board, which consists of national and foreign experts in all specializations of Islamic legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "vol 9 no 1 (2025)" : 3 Documents clear
Gender Equality in the Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) as a Political Wing Nahdhatul Ulama (NU) Bahren, Rina Susanti Abidin
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10009

Abstract

Sikap individu dan partai politik seringkali mencerminkan dominasi laki-laki dan nilai-nilai patriarki, sehingga meminggirkan akses perempuan terhadap sumber daya dan keterwakilan. Untuk mengatasi rendahnya kehadiran perempuan di parlemen, kebijakan tindakan afirmatif dalam pemilihan kandidat sangatlah penting. Meskipun faktor sosial dan agama membentuk kecenderungan partai terhadap kandidat perempuan, perempuan terkadang hanya dilihat sebagai alat politik untuk memperoleh suara. Pendekatan PKB terhadap kesetaraan gender melibatkan terbatasnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai, sehingga menghambat kemajuan di bidang ini. NU yang menaungi PKB mendorong keterlibatan aktif perempuan namun juga memperalat mereka untuk kepentingan politik. Dalam Hukum politik Islam, Islam mengizinkan partisipasi perempuan dalam politik, tetapi penerapan praktisnya bervariasi di berbagai komunitas Muslim. Perempuan dalam politik pada prinsipnya didukung oleh ajaran Islam, namun faktor sosial, budaya, dan politik memengaruhi peran dan peluang mereka. Sementara itu, Partai massa PKB-NU mengutamakan perluasan keanggotaan tanpa mempertimbangkan kualifikasi anggota, sehingga menimbulkan tantangan komunikasi dengan masyarakat, termasuk dalam merekrut politisi perempuan. Mendobrak norma-norma patriarki dalam politik dan mendorong kesetaraan peran kepemimpinan bagi perempuan merupakan hal yang penting dalam menciptakan lanskap politik yang lebih inklusif dan representatif.
Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Ramadhan, Irmansyah
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10534

Abstract

Penelitian ini membahas tentang sah atau tidaknya pernikahan seorang perempuan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari ayahnya, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, wali nikah, khususnya wali nasab seperti ayah, merupakan syarat sah pernikahan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana perempuan menikah tanpa sepengetahuan ayahnya, baik karena hubungan yang renggang, perbedaan pendapat, atau alasan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis deskriptif, berfokus pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 22 KHI serta pandangan ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KHI, pernikahan tanpa wali nasab yang sah dinyatakan tidak sah, kecuali jika digantikan oleh wali hakim sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan ayah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah, antara lain adanya penolakan yang tidak beralasan dari wali nasab atau keberadaannya yang tidak diketahui. Implikasi dari kajian ini menekankan pentingnya peran wali dalam menjaga prinsip kehati-hatian dan keabsahan dalam pernikahan menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
Konsep Produktifitas pada Pengelolaan Terhadap Harta Benda Wakaf Rahmiati, Rahmiati
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.11194

Abstract

Produktivitas wakaf dan pengelolaan harta benda wakaf untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosialnya. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya tingkat produktivitas harta wakaf dan kurang optimalnya pengelolaan wakaf yang dapat menjadi kekuatan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep wakaf produktif, merancang model pelaksanaan yang efektif, serta menekankan pentingnya pengelolaan harta wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis literatur dan regulasi terkait wakaf, didukung oleh studi deskriptif analitik untuk mengidentifikasi pengelolaan dan tantangan umum wakaf produktif. Hal ini, ditemukan adalah minimnya kajian mengenai pengembangan model pengelolaan wakaf yang inovatif dan berorientasi ekonomi umat, serta kurangnya perhatian terhadap penguatan lembaga pengelola wakaf agar mampu mengoptimalkan potensi harta benda wakaf secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan fondasi pemikiran lebih mendalam dan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf, sekaligus mendorong peran strategis wakaf dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2026): Jurnal Qonun: Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 10 No 1 (2026) Vol. 10 No. 1 (2026) Vol. 9 No. 2 (2025) Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8 No 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) More Issue