Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah
Bahren, Rina Susanti Abidin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Gender Equality in the Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) as a Political Wing Nahdhatul Ulama (NU) Bahren, Rina Susanti Abidin
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10009

Abstract

Sikap individu dan partai politik seringkali mencerminkan dominasi laki-laki dan nilai-nilai patriarki, sehingga meminggirkan akses perempuan terhadap sumber daya dan keterwakilan. Untuk mengatasi rendahnya kehadiran perempuan di parlemen, kebijakan tindakan afirmatif dalam pemilihan kandidat sangatlah penting. Meskipun faktor sosial dan agama membentuk kecenderungan partai terhadap kandidat perempuan, perempuan terkadang hanya dilihat sebagai alat politik untuk memperoleh suara. Pendekatan PKB terhadap kesetaraan gender melibatkan terbatasnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai, sehingga menghambat kemajuan di bidang ini. NU yang menaungi PKB mendorong keterlibatan aktif perempuan namun juga memperalat mereka untuk kepentingan politik. Dalam Hukum politik Islam, Islam mengizinkan partisipasi perempuan dalam politik, tetapi penerapan praktisnya bervariasi di berbagai komunitas Muslim. Perempuan dalam politik pada prinsipnya didukung oleh ajaran Islam, namun faktor sosial, budaya, dan politik memengaruhi peran dan peluang mereka. Sementara itu, Partai massa PKB-NU mengutamakan perluasan keanggotaan tanpa mempertimbangkan kualifikasi anggota, sehingga menimbulkan tantangan komunikasi dengan masyarakat, termasuk dalam merekrut politisi perempuan. Mendobrak norma-norma patriarki dalam politik dan mendorong kesetaraan peran kepemimpinan bagi perempuan merupakan hal yang penting dalam menciptakan lanskap politik yang lebih inklusif dan representatif.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Mengunakan Cryptocurrency Hasanudin, Ade; Bahren, Rina Susanti Abidin; Nuroni, Abdul Muiz
Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 10, No 2 (2025): Islamic economics and banking research
Publisher : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/ba.v10i2.8677

Abstract

Zakat payment using cryptocurrency is an increasingly relevant topic along with the development of digital technology. In the context of sharia economic law, zakat is an obligation that must be fulfilled by every qualified Muslim, including cryptocurrency owners. This article analyzes how cryptocurrency is positioned as an asset that meets the criteria for assets that must be zakatable in Islamic law, as well as the legal and social implications of cryptocurrency-based zakat payments. By utilizing the blockchain technology that underlies cryptocurrency, zakat payments can be made more efficiently, transparently, and quickly, allowing for a fairer and more equitable distribution to mustahiq. Despite challenges related to regulation and legal understanding, this article concludes that cryptocurrency zakat has great potential in strengthening the Muslim economy, as long as it is supported by the right policies and education for the community.
SERTIFIKASI HALAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DITINJAU DARI MAQOSID SYARIAH : (STUDI KASUS PADA WARUNG MAKAN SEGO BEBEK RANGKASBITUNG) Pasha, Indra Nugraha; Bahren, Rina Susanti Abidin; Asyiqin, Hisyam
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.857

Abstract

Banyak tempat makan di Rangkasbitung yang belum memiliki sertifikasi halal, salah satunya adalah warung makan Sego Bebek, meskipun tetap banyak masyarakat yang mengonsumsinya. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal serta adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana pelaku usaha lokal merespons kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha telah memiliki komitmen pribadi terhadap prinsip kehalalan, absennya sertifikat halal resmi tetap menimbulkan keraguan di kalangan konsumen. Dari sudut pandang Maqashid Syariah, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan upaya perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-„aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al- mal). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman serta memastikan terpenuhinya prinsip halalan thayyiban sesuai dengan tujuan syariat Islam.
Co-Authors Asyiqin, Hisyam Hasanudin, Ade Nuroni, Abdul Muiz Pasha, Indra Nugraha