Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
24 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law"
:
24 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Sengketa Konsumen Dalam Pembelian Rumah Pada Pt Varindo Lombok Inti (Studi Kasus Putusan No 40 Pk/Pdt.sus-Bpsk/2020) ]]>
<![CDATA[Ratih Purnama Putri]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2024
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya sengketa antara konsumen dengan PT Varindo Lombok Inti, bagaimana proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT Varindo Lombok Inti dan kesesuaian putusan pengadilan di tiap lembaga peradilan dengan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa sengketa terjadi disebabkan oleh kerusakan rumah akibat terjadinya gempa bumi dan konsumen merasa PT Varindo membangun rumah yang tidak sesuai spesifikasi. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui BPSK Kota Mataram, dilanjutkan dengan keberatan di Pengadilan Negeri Mataram, kemudian berlanjut dengan Kasasi di Mahkamah Agung, dan berakhir dengan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Kemudian untuk ketepatan putusan dengan hukum yang berlaku bahwa putusan yang dihasilkan di BPSK Kota Mataram dan Pengadilan Negeri Mataram dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan untuk putusan yang dihasilkan pada proses Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Perlindungan Pengguna Jasa Angkutan Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Sistem Pengangkutan Multimoda ]]>
<![CDATA[Fadilatul Layali]]>;
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2025
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan angkutan multimoda dan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan serta tanggung jawab dari pihak pengangkut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan refresif. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada pengguna jasa berupa kompensasi atau ganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi dalam proses pengangkutan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi Ksp Mitra Lestari Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM ]]>
<![CDATA[Fifi Astuti]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2026
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus KSP Mitra Lestari terdahap pinjaman anggota yang macet selama PPKM. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undagan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Kebijakan hukum yang dilakukan Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melalui pendekatan kekeluargaan sehingga tidak ada kebijakan hukum lain yang dilakukan selain pendekatan kekeluargaan. Serta upaya dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melakukan kunjungan langsung dan kunjungan tidak langsung.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Pola Channeling ]]>
<![CDATA[Wulandari, Ni Kadek Sri]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2034
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling dan mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling sangatlah penting untuk dilakukan sebagai bentuk kepastian dan keamanan untuk melindungi konsumen sehingga menghindari terjadi penyelewengan dari pihak pelaku usaha serta apabila terjadi sengketa kepada kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan cara terstrukur dan terorganisir. Namun hal ini belum dilakukan secara optimal karena minimnya aturan dan tidak adanya pengaturan terkait dengan sejauh apa risiko yang ditanggung bank apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan maupun nasabah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Menurut Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Filham, Filham]]>;
<![CDATA[Setiawan, Yudhi]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2035
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran vaksin palsu menurut hukum positif Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu diatur dalam Pasal 8 dan 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 98, 197 dan 198 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 51 dan 79 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 58 dan 82 UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. Serta Pasal 83 dan 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Peran BPOM dengan cara Pre-Market and Post Market. Sementara, BBPOM Kota Mataram dilaksanakan dengan sidak sekali sebulan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN. Bjw) ]]>
<![CDATA[Salim, Shafira]]>;
<![CDATA[Sili, Eduardus Bayo]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2036
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan serta analisis dan pertimbangan hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere (Study Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bjw). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere adalah kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi. Dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere menyatakan demi hukum perbuatan Anselma Ana Meo (Tergugat) adalah Wanprestasi kepada Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (Penggugat), serta menghukum Anselma Ana Meo (Tergugat) untuk membayar seluruh kewajiban tunggakan kredit serta harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Pemakai Produk Dengan Sistem Penjualan MLM (Study Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera) ]]>
<![CDATA[Nurlaela Indah Sari]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2039
<![CDATA[Perlindungan hak-hak konsumen dengan sistem penjualan MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen akibat transaksi dengan sistem penjualan MLM pada pada PT. Melia Sehat Sejahtera Tujuan Penelitian perlindungan hak-hak konsumen dengan sistem penjualan MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian Sengketa Konsumen akibat transaksi dengan sistem penjualan MLM pada pada PT. Melia Sehat Sejahtera Manfaat Penelitian Manfaat Akademis, Manfaat Teoritis ,Manfaat Praktis pendekatan perundang - undangan adlah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual adalah Pendekatan Konseptual yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni : Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. dan 2. Perlindungan Hukum Represif untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif Perlindungan hak konsumen dalam MLM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan dan jaminan terkait hak konsumen dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlindungan hukum yang diberikan menjadi 2 macam, yakni :Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif dan Penyelesaian sengketa konsumen dilihat akibat terjadinya transaksi dengan system MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera yaitu Litigasi dan Non Litigasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Karya Tulis Hasil Self-Plagiarism Dalam Hukum Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Regina Shafa Trisna]]>;
<![CDATA[Ahmad Zuhairi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2043
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa tindakan Self-Plagiarism terhadap karya tulis dalam hukum Hak Cipta serta memberikan tawaran gagasan dalam mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa tindakan Self-Plagiarism akan karya tulis dianggap bukan termasuk pelanggaran hukum melainkan hanya pelanggaran etika. Dan tawaran gagasan penyelesaian tindakan Self-Plagiarism yaitu dengan memperbaiki kesadaran akan ethical environment dan perbaruan norma dengan cara memperbaiki aturan yang sudah ada ataupun membuat aturan khusus.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Terhadap Klausula Baku Barang Yang Sudah Di Beli Tidak Dapat Ditukar Kembali Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ]]>
<![CDATA[Salmin Achmad]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2044
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha karena menerapkan klausula baku barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali yang merugikan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pencantuman klausula baku yang benar diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam mencantumkan klausula baku dikenakan sanksi ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, selain tanggung jawab perdata pelaku usaha juga dimintai tanggung jawaba secara pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 383 KUHP.]]>
<![CDATA[Analisis Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terhadap Wanprestasi Kaitannya Dengan Prinsip Piercing The Corporate Veil ]]>
<![CDATA[Nitia Nanda Kirana]]>;
<![CDATA[Khairus Febryan Fitrahady]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2045
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah direksi perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas wanprestasi dan kaitannya dengan prinsip piercing the corporate veil serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan menerapkan prinsip piercing the corporate veil dalam beberapa putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pertama direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi jika melakukan wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian direksi dan jika perbuatan tersebut merugikan perusahaan secara langsung. Kedua, hakim memberikan pertimbangan untuk memutus direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila direksi telah wanprestasi disebabkan karena kelalaian direksi dan dianggap melanggar Pasal 3 UUPT.]]>
