Garuda - Garba Rujukan Digital

Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara Sri Indriyanti Mahmud; Novendri Nggilu; Nur Mohamad Kasim
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The purpose of this study is to know and conduct an analysis of the function of the Regional Supervisory Assembly in notary supervision in North Gorontalo Regency and the obstacles faced by the regional supervision assembly in conducting notary supervision in North Gorontalo Regency? This research uses a type of normarif-empirical research using the Statute Approach;and CaseApproach. the results of this study show, that first, the function of the regional supervision assembly in notary supervision in North Gorontalo Regency is the same as regional supervision assemblies throughout Indonesia it is divided into two, namely the construction of its intent for preventive measures to prevent violations to be committed by a notary, and supervision is an essive re-pr actas aresult of the non-enactance of preventive measures in the construction. Second, the obstacles faced by the regional supervision assembly in conducting notary supervision in North Gorontalo Regency are: First, sanctions to the notary from the regional supervisor and from the center, second, not only notary when done coaching and supervision, the third, namely communication errors that cause problems become greater. Keywords: Regional Supervisory Council; Supervision; Coaching; Notary Public Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui dan melakukan analisis terhadap fungsi Majelis Pengawasan Daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara dan kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normarif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach); dan Pendekatan kasus (Case Approach). hasil Penelitian ini menujukkan, bahwa Pertama, Fungsi majelis pengawasan daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara sama seperti majelis pengawasan daerah di seluruh indonesia hal itu terbagi dua yaitu pembinaan maksudnya untuk tindakan preventif guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh notaris, dan pengawasan adalah tindakan represif sebagai akibat dari tidak diindahkannya tindakan preventif dalam pembinaan. Kedua, kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara adalah; pertama, sanksi kepada notaris itu dari pengawas wilayah dan dari pusat, kedua, tidak kopertaifnya notaris ketika dilakukan pembinaan dan pengawasan, yang ketiga, yaitu kesalahan komunikasi sehingga menyebabkan masalah menjadi lebih besar.

Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang) Dandi Juliantara; Haris Thofly; Nu'man Aunuh
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Verbal sexual abuse in the form of body comments, whistles, kisses, flirting, racist comments, and gestures that lead to sexual context. There are many cases of verbal sexual abuse that occur in the jurisdiction, especially in Malang City. Data owned by the authors based on interviews and questionnaires to 19 respondents 73.7% of whom had experienced verbal sexual abuse in Malang City. The incident took place on public roads, coffee shops, and work environments. This research is a sociological juridical study with primary data (interview and kuseioner), secondary data (scientific articles or scientific works and laws and regulations). The results of this study show that, victims of verbal sexual abuse in the jurisdiction of Malang City who suffered psychological losses have not been entitled to legal protection against themselves, broadly explained in the Witness and Victim Protection Act and the Human Rights Act which explains that victims are entitled to personal protection, security and comfort in the jurisdiction of Malang City. The constraints of the Malang City Police are related to the substance of the law that has not specifically regulated verbal sexual abuse, but law enforcement officials have tried to provide preventive and repressive efforts to prevent verbal or non-verbal sexual abuse. Keywords: Sexual Harassment; Protection; Victim. Abstrak Pelecehan seksual verbal dalam bentuk komentar atas tubuh, siulan, suara kecupan, main mata, komentar rasis, dan gestur tubuh yang mengarah pada konteks seksual. Terdapat banyak kasus-kasus pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di wilayah hukum khususnya di Kota Malang. Data yang dimiliki penulis berdasarkan wawancara dan kuesioner terhadap 19 responden 73,7% diantaranya pernah mengalami pelecehan seksual verbal di Kota Malang. Kejadian tersebut terjadi di jalan umum, kedai kopi, dan lingkungan pekerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan data primer (wawancara dan kuseioner), data sekunder (artikel ilmiah atau karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan). Hasil penelitian ini menujukkan bahwa, Korban pelecehan seksual secara verbal di wilayah hukum Kota Malang yang mengalami kerugian secara psikis belum mendapatkan haknya berupa perlindungan hukum terhadap dirinya, secara garis besar dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan pribadi, rasa aman dan kenyaman di wilayah hukum mengatur pelecehan seksual secara verbal, namun aparat penegak hukum telah berupaya memberikan upaya preventif dan represif guna mencegah pelecehan seksual verbal atau non verbal.

The Pengaruh Kesadaran Hukum tentang Tujuan Perkawinan terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat dan Hukum Positif) Thia Sasmita; Idaul Hasanah; Tinuk Dwi Cahyani
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The issue of divorce in the Malang Religious Court Class 1A (PA Malang) is still a worrying scourge. The dominating factor in the Annual Report of the Malang Religious Court 2020 is the ongoing dispute due to inadequate financial conditions. This research aims to identify legal awareness of the purpose of marriage in the community in PA Malang according to Fikih Munakahat and positive law, as well as its relevance to the case of divorce economic factors during Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This research is carried out through a juridical-empirical approach, in which norms in a rule are identified as being present in a particular community. The results of this study argue that the legal awareness of the purpose of marriage in the community in PA Malang during Covid-19 has not been implemented properly, so this is one of the factors of the large percentage of divorce cases economic factors on the pretext of continuous disputes. The influence of legal awareness of the purpose of public marriage in PA Malang on divorce cases during Covid-19 according to Fikih Munakahat and positive law has a great influence in establishing household integrity. Keywords: Legal awareness; Purpose of marriage; Divorce matters; Fikih Munakahat; Positive Law. Abstrak Masalah perceraian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A (PA Malang) masih menjadi momok yang mengkhawatirkan. Faktor yang mendominasi dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Malang 2020 adalah perselisihan terus-menerus sebab kondisi finansial yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesadaran hukum tujuan perkawinan pada masyarakat di PA Malang menurut Fikih Munakahat dan hukum positif, serta relevansinya dengan perkara perceraian faktor ekonomi semasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan yuridis-empiris, yang mana norma dalam suatu aturan diidentifikasikan kehadirannya pada suatu komunitas tertentu. Hasil penelitian ini berpendapat bahwa kesadaran hukum tujuan perkawinan pada masyarakat di PA Malang semasa Covid-19 belum terimplementasi secara baik, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor besarnya persentase perkara perceraian faktor ekonomi pada dalih perselisihan terus-menerus. Pengaruh kesadaran hukum tujuan perkawinan masyarakat di PA Malang terhadap perkara perceraian semasa Covid-19 menurut Fikih Munakahat dan hukum positif memiliki pengaruh yang besar dalam menjalin keutuhan rumah tangga.

Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melawan Aparat yang sedang Bertugas dalam Penanggulangan Pandemi Covid–19 (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu) Nandhika Putra; Mokh Najih; Cekli Setya Pratiwi
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract During the covid-19 pandemic there were some of the violation of health protokols in the midst of the covid-19 pandemic. This study aimed to examine those topics. This study uses an empirical legal research method, which is a regulatory research method that uses statements of reality taken based on concrete interviews conducted through direct observation. Empirical research is also used to observe physical remains as well as archives. In order to study researchers researching the form of law enforcement against criminal acts against officers on duty in handling the Covid-19 pandemic carried out at the Batu City Resort Police, this method was applied by looking at the field conditions in the Batu City Resort Police jurisdiction. by law enforcement officers in the Batu City area, and also participated in interviews regarding the problem of criminal acts against officers in the Batu City area. This technique is used to find out what forms of resistance are being carried out by the community in the midst of the covid-19 pandemic, as well as what factors are influencing it and what efforts are being made by law enforcement officers to overcome these problems in the midst of the covid-19 pandemic. Keywords: Covid-19 Pandemic, Police, Management Abstrak Selama pandemi Covid–19 ini banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi covid – 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian aturan yang memakai keterangan – keterangan realitas yang diambil berdasarkan wawancara yang konkret yang di lakuka melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga dipakai untuk mengamati peninggalan fisik juga arsip. Guna mempelajari hal itu, peneliti meneliti Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Batu, metode ini di terapkan dengan cara melihat kondisi lapang yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Batu yang di lakukan oleh Aparat penegak hukum wilayah Kota Batu, serta juga turut mewawancarai mengenai permasalahan tindak pidana melawan petugas di wilayah Kota Batu. Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat di tengah pandemi covid-19, serta juga mengenai faktor apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana upaya yang dilakukan aprat penegak hukum untuk menanggulangi masalah tersebut di tengah pandemi covid-19.

Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pemenuhan Hak Pasien pada Masa Pandemi COVID-19 Dwi Ratna Kartikawati
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Hospitals are one of the facilities that support efforts in handling Covid-19. Hospitals provide the basis for medical services. The implementer of medical services has many actors in it, so the hospital as part of the facility needs to be legally clarified. Indonesia has issued regulations contained in Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. This study aims to see how the provisions of the legislation in Indonesia accommodate the position of hospitals in handling Covid-19. The analytical method used is qualitative analysis that uses a literature study approach in seeing the development of the number of legal sources. With this method, a number of specific descriptions are obtained that can provide information on how the duties, functions, obligations, and quality standards are supported by legislation for hospitals to be able to optimize medical services. The results of this study indicate that during the Covid-19 pandemic, hospitals have a great responsibility in improving services for patients infected with Covid-19. Various laws and regulations have explained how the central position of hospitals that need to improve medical services during the Covid-19 pandemic is still happening. Good medical services and in accordance with the rules will be a good foundation for handling the Covid-19 pandemic. Keywords: Hospital; Medical Services; Law: Covid-19 Abstrak Rumah sakit menjadi salah satu dari fasilitas yang mendukung upaya dalam penanganan Covid-19. Rumah sakit memberikan dasar untuk pelayanan medis. Pelaksana dari pelayanan medis memiliki banyak aktor didalamnya, sehingga rumah sakit sebagai bagian dari fasilitas perlu diperjelas kedudukan secara hukum. Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kapasitas peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodir posisi rumah sakit pada penanganan Covid-19. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan studi pustaka dalam melihat perkembangan sejumlah sumber hukum. Dengan metode ini maka didapatkan sejumlah deskripsi khusus yang dapat memberikan informasi mengenai bagaimana tugas, fungsi, hak, kewajiban dan standar mutu yang didukung peraturan perundang-undangan bagi rumah sakit untuk mampu mengoptimalkan pelayanan medis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada masa pandemic Covid-19 rumah sakit memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan pelayanan untuk pasien yang terinfeksi Covid-19. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bagaimana posisi sentral rumah sakit yang perlu untuk meningkatkan pelayanan medis selama pandemi Covid-19 masih terjadi. Pelayanan medis yang baik dan sesuai dengan aturan akan menjadi landasan baik bagi penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia Riska Agustina; Grace Sharon; Levina Yustitianingtyas; Hartono Widodo
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The COVID-19 vaccine policy received rejection in some communities. The reason for the rejection that many people put forward is the absence of clinical trials on vaccines, as well as the public's assumption that the rule violates human rights. The purpose of this study to find out the implementation of the mandatory policy of Covid-19 vaccination is reviewed from the principle of benefits and principles of public interest and is not contrary to human rights. This research is normative juridical and uses qualitative research methods. This article's contribution is intended for the wider community to know more clearly about the Covid-19 vaccination policy. Keywords: Human rights, The principle of benefit, The principle of public interest, Mandatory; Policy; COVID-19. Abstrak Kebijakan vaksin COVID-19 mendapat penolakan dibeberapa masyarat. Alasan penolakan yang banyak dikemukakan oleh masyarakat adalah belum adanya uji klinis atas vaksin, serta anggapan masyarakat tentang aturan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun di sisi lain kegiatan vaksinasi dinilai sangat penting serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 telah sesuai dengan asas manfaat dan asas kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bersifat yuridis normatif serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Kontribusi tulisan ini ditujukan bagi masyarakat luas untuk mengetahui lebih jelas tentang kebijakan vaksinasi Covid-19.

Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada Holding Company BUMN Sindy Riani Putri Nurhasanah; Ulil Afwa
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The inability of the Limited Liability Company Law in dealing with the holding company phenomenon in Indonesia has created legal uncertainty for relevant stakeholders. Juridically, the legal status of the parent and subsidiary are separate legal entities, but the business reality shows that the parent and subsidiary are an economic entity. This status quo is even more problematic when the status of the parent company as a BUMN, where the status of state equity participation as Persero's capital has not found coherence at the normative level. This ambivalence then becomes the justification for criminalizing business risks caused by the business decisions of the board of directors. This study aims to answer the following questions: (1) What is the legal relationship between the parent and subsidiary companies in a BUMNholding company?; (2) What is the responsibility of the parent board of directors on the business risks of subsidiaries in state-owned group companies?. To answer this question, the author conducted a juridical-normative research and relied on secondary data with interpretation analysis. The results of this study indicated that: (1) Business reality shows thatthe presence of the parent and subsidiary company in the holding company is nothing more than an economic entity, which is contrary to the juridical recognition of the two business entities as separate legal entities; (2) The complexity of the relationship between the subsidiary and the parent company in the construction of a holding company, along with the dichotomous position of PMN and the lack of understanding by law enforcement officials about the theory of legal entities and the responsibilities of corporate organs, have disrupted the concept of responsibility of the parent directors towards the business risks of subsidiaries, thus giving rise to uncertainty about the responsibilities of the parent directors in state-owned group companies. Keywords: Directors; State Equity Participation; State-owned Group Company Abstrak Ketidakmampuan UU PT dalam menghadapi fenomena holding company di Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi stakeholder terkait. Secara yuridis, status hukum induk dan anak perusahaan merupakan separate legal entity, namun realitas bisnis menunjukkan bahwa induk dan anak perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi. Status quo ini makin problematik tatkala status induk perusahaan sebagai BUMN, di mana status penyertaan modal negara sebagai modal Persero belum menemukan koherensi dalam tatarannormatif. Ambivalensi ini kemudian menjadi justifikasi kriminalisasi risiko bisnis yangdiakibatkan oleh keputusan bisnis direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan:(1) Bagaimana hubungan hukum induk dan anak perusahaan dalam holding company BUMN? (2) Bagaimana tanggung jawab direksi induk terhadap risiko bisnis anak perusahaan pada holding company BUMN?. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian yuridis-normatif dan bertumpu pada data sekunder dengan analisis interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Realitas bisnis menunjukkan kehadiran induk dan anak perusahaandalam holding company tak lebih dari sebuah kesatuan ekonomi, yang mana hal ini bertentangan dengan pengakuan yuridis kedua entitas bisnis tersebut sebagai separate legal entity;(2) Kompleksitas hubungan anak dan induk perusahaan dalam konstruksi holding company disertai kedudukan PMN yang dikotomis dan pemahaman yang kurang dari aparat penegak hukum tentang teori badan hukum dan tanggung jawab organ perseroan telah mendisrupsi konsep tanggung jawab direksi induk terhadap risiko bisnis anak perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap tanggung jawab direksi induk dalam holding company BUMN.

Perubahan Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Fithriatus Shalihah Fithri
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The arrangement regarding the Use of Foreign Labor (TKA) is regulated in Law No. 13 of 2003 on Employment and in changes to its arrangements in Law No. 11 of 2020 on Work Copyright. This research aims to find out and review the provisions contained in the Law and what are the differences about the procedures for the use of foreign labor in Law No. 13 of 2003 with Law No. 11 of 2020, as well as to find out the impact of changes in the regulation of the use of TKA in Indonesian Employment Law. This research uses normative juridical research types by taking a statutory approach, conceptual approach, data collection techniques using documentation studies. The types and sources of data used are secondary data analyzed qualitatively. This study shows that after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Work Copyright automatically changes and removes some provisions in Law No. 13 of 2003 on Employment. Law No. 11 of 2020 on Copyright Work requires that the use of TKA currently only requires the Endorsement of RPTKA without the need to have written permission (IMTA) because the Endorsement of RPTKA in this Work Copyright Law becomes a permit for TKA in working in Indonesia. The ease of entry requirements of TKA will undoubtedly impact the increasing unemployment rate in Indonesia due to the narrower Employment in the country because the number of TKA will increase and disqualify Indonesian workers. After all, the government allows TKA to compete with Indonesian labor in making a living in Indonesia. The purpose of Indonesian labor law is to protect Indonesian workers working in Indonesia to improve the welfare of their people. Thus, the government must make strict requirements so that Indonesian workers avoid unhealthy competition and reduce the number of unemployed due to a large number of TKA entering Indonesia. The government needs to increase business in the country so that Employment does not get narrower. Keywords: IMTA; Employment; RPTKA; TKA Abstrak Pengaturan mengenai Penggunaan TKA (TKA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun dalam perubahan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait ketentuan yang termuat dalam peraturan perundangan tersebut dan perbedaan prosedur penggunaan TKA pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Serta mengetahui dampak dari perubahan pengaturan penggunaan TKA dalam Hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara otomatis mengubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mensyaratkan bahwa untuk penggunaan TKA saat ini hanya membutuhkan Pengesahan RPTKA tanpa perlu memiliki izin tertulis (IMTA), karena Pengesahan RPTKA dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi suatu izin bagi TKA dalam bekerja di Indonesia. Kemudahan syarat masuknya TKA tersebut tentunya akan berdampak pada semakin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, dikarenakan semakin sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, karena jumlah TKA akan bertambah banyak dan terdiskualifikasinya tenaga kerja Indonesia. Karena pemerintah membiarkan TKA menjadi kompetitor dengan tenaga kerja Indonesia dalam mencari nafkah di Indonesia. Padahal tujuan dari hukum ketenagakerjaan Indonesia adalah melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga, pemerintah harus membuat persyaratan yang ketat agar tenaga kerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang tidak sehat dan untuk mengurangi jumlah pengangguran karena banyaknya jumlah TKA yang masuk ke Indonesia, maka pemerintah perlu meningkatkan usaha di dalam negeri agar lapangan pekerjaan tidak semakin sempit.

Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kekerasan Dalam Pernikahan di Bawah Tangan (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Muhammad Ridlo Rizki Tsanian; Idaul Hasanah; Ratri Novita Erdianti
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

This research describes and examines the opinion of the Malang District Court Judge regarding the use of Law Number 23 of 2004 concerning elimination of domestic violance on unregistered marriages. The existence of several previous court ruling with different results is increasing a question related to this problem. Many people, especially Moslems, are ignored the danger of unregistered marriages because they think it is legal in their religion. This research is a qualitative research, with the type of empirical research or field research by interviewing Malang District Court Judges, which is then analyzed using provisions constitutions through various sources. The results of the research show that unregistered marriage is a marriage that has never existed in the eyes of the state, likewise with households born from unregistered marriages. It is clear that this is not in accordance with the mandate of the constitutions. The previous court ruling does not have to be followed by a judge in deciding the case.

Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin (Studi Di Kota Malang) Al Thareq Nur Fauzi; Catur Wido Haruni; Fitria Esfandiari
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Malang City Government issued a regulation on parking in Malang City Regulation Number 4 of 2009 concerning Parking Place Management. However, there are still many parking lots that do not have a special parking permit. The population density in the city of Malang has the impact of increasing the mobility of motorized vehicles, so that it also impacts the need for parking spaces. The formulation of the first problem is about how to enforce the law on special businesses for parking without a permit, then the obstacles in carrying out law enforcement and efforts to overcome these obstacles. The method used in this study is a sociological juridical method by conducting interviews with the Malang City Transportation Agency and the manager of a special business for parking without a permit. The purpose of this research is to find out the enforcement of special business law for parking without a permit in Malang City. The results of the author's research that the law enforcement of special business parking without a permit carried out by the Malang City Transportation Service against special business actors for parking without a permit has been going well, but several inhibiting factors were found, including legal factors that were not implemented substantially because the Malang City Transportation Service provided administrative sanctions are not criminal sanctions and law enforcement factors that provide actions without a legal basis as well as from community factors who consider the licensing procedure to be complicated. The solution in overcoming problems in law enforcement for special businesses for parking without permits is the Malang City Government to make maximum efforts to overcome these obstacles, so that no one is harmed and law enforcement against special business actors for parking without permits can run effectively and well. For this reason, the writer's suggestion for the Malang City Government is to prepare a draft revision of the Regional Regulation to include administrative sanctions. Keywords: Law Enforcement; Administrative Sanctions; Parking Special Business Abstrak Pemerintah Kota Malang menerbitkan regulasi tentang parkir dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Namun demikian masih terdapat banyak tempat parkir yang belum memiliki izin usaha khusus parkir. Kepadatan penduduk di Kota Malang membawa dampak bertambahnya mobilitas kendaraan bermotor, sehingga berdampak juga kebutuhan akan lahan parkir. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah tentang bagaimana penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin, kemudian hambatan dalam melakukan penegakan hukum dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan cara melakukan wawancara dengan Dishub Kota Malang dan pengelola usaha khusus parkir tanpa izin. Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin di Kota Malang. Hasil penelitian penulis bahwasannya penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pelaku usaha khusus parkir tanpa izin sudah berjalan baik, akan tetapi ditemukan beberapa faktor yang menghambat antara lain faktor hukum secara substansi tidak dijalankan karena Dinas Perhubungan Kota Malang memberikan sanksi administratif bukan sanksi pidana dan faktor penegak hukum yang memberikan tindakan tanpa dasar hukum serta dari faktor masyarakat yang menganggap prosedur perizinan rumit. Solusi dalam mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum usaha khusus parkir tanpa izin adalah Pemerintah Kota Malang melakukan upaya yang maksimal guna mengatasi hambatan tersebut, agar semua pihak tidak ada yang dirugikan serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha khusus parkir tanpa izin dapat berjalan dengan efektif dan baik. Untuk itu saran dari penulis untuk Pemerintah Kota Malang adalah harus dilakukan penyusunan draft revisi Perda untuk mencantumkan sanksi administratif.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Putri Hidayah

Contact Email
ilrej@umm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
ilrej@umm.ac.id

Editorial Address
Jalan Raya Tlogomas 246 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Putri Hidayah

Contact Email ilrej@umm.ac.id

Phone -

Journal Mail Official ilrej@umm.ac.id

Editorial Address Jalan Raya Tlogomas 246 Malang

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Putri Hidayah

Contact Email
ilrej@umm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
ilrej@umm.ac.id

Editorial Address
Jalan Raya Tlogomas 246 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA