Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PIKSEL : Penelitian Ilmu Komputer Sistem Embedded and Logic Jurnal Asy-Syari'ah Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-QurÆan, Hadist, Syariah dan Tarbiyah Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAQASIDI Taroa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Idaul Hasanah
Universitas Muhammadiyah Malang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat Abdurrahman Ramadhan; Idaul Hasanah; Rahmad Hakim
Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2019): #7
Publisher : Department of Islamic Economic Law, Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/iqtishodia.v4i1.223

Abstract

This study aims to determine the Revitalization of the Role of the Mosque in the Empowerment of the People's Economy at Al-Ikhlas Mosque. This study uses a qualitative approach with the subjects of the Al-Ikhlas Mosque management and Baitul Maal Al-Ikhlas management. The selection of Al-Ikhlas Mosque as a place of research is based on the issue of revitalizing the mosque's role in economic empowerment. Given that many mosques are only used for prayer 5 times without any other activities. Data collection methods are done through observation, interviews, and documentation. Whereas data analysis uses qualitative data analysis. The results showed that the Revitalization of the role of the Al-Ikhlas Mosque had gone well with many activities held to prosper the Mosque and also in empowering the Economic Community of the Al-Ikhlas Mosque also had its own container namely BMA Al-Ikhlas which had helped several Al-Ikhlas Mosque congregation traders. Sincere to provide cash capital loans without complicating in lending.
Pandangan Tokoh Agama Tentang Harta Hibah Yang Dianggap Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.637 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i1.599

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana praktik pembagian harta waris terutama harta hibah yang dianggap sebagai harta waris menurut para tokoh agama di Indonesia terutama di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan apakah di bagi berdasarkan hukum Islam atau menggunakan metode hukum lain yang dipakai oleh masyarakat setempat. Informan dan Lokasi dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh agama yang ada di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Tokoh agama dipilih sebagai informan karena tokoh agama merupakan sesorang yang dijadikan panutan oleh masyarakat. Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an mengajarkan bahwa ada perbandingan bagian masing-masing harta waris pada ahli waris laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan dikarenakan tanggung jawab seorang laki-laki lebih besar daripada perempuan. Selain itu, dalam sistem pembagian harta waris, harta waris dibagikan ketika pewaris telah meninggal dunia. Berbeda dengan para tokoh agama dan masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris yang dilakukan di wilayah setempat adalah dengan membagi harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam artian pewaris membagi sendiri harta warisnya kepada para ahli warisnya dengan tetap menggunakan ketentuan 1:2 bagi laki-laki dan perempuan. Pembagian harta waris yang seharusnya dinamakan harta hibah dapat dijadikan sebagai warisan dengan syarat harta tersebut berasal dari orang tua ahli waris. Ketentuan ini terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 211 yang menyatakan bahwa hibah orang tua untuk anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG FATWA VAKSIN ASTRAZENECA Anisah Alkatiri; Idaul Hasanah; R. Tanzil Fawaiq Sayyaf
Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v24i1.16858

Abstract

Abstract: This paper aims to compare the ijtihad methods used by the Indonesian Council of Ulema (MUI) and Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama concerning the fatwa on the AstraZeneca COVID-19 vaccine. The study method is qualitative, with a normative legal approach and descriptive-comparative analysis. According to the findings of this study, MUI employs the type of ijtihad jama'iy (collective ijtihad) and interdisciplinary by using ijtihad bayani, ta'lili, and istishlahi methods in its ijtihad on the AstraZeneca vaccine. MUI declared in its fatwa that the AstraZeneca vaccine's legal origin is haram since it comes into touch with a haram substance or unclean during the production, namely trypsin which is produced from pig pancreas. However, the use of the AstraZeneca vaccine is temporarily permitted due to several reasons. While Bahtsul Masail in their ijtihad employs the type of ijtihad jama'iy and interdisciplinary ijtihad using the qauly and ilhaqy ijtihad methods. In their conclusion, Bahtsul Masail declared that the Astra­Zeneca vaccine is permissible to use under normal circumstances, particularly in an emergency, not only because it is safe but also because it is holy. However, in issuing a fatwa on the Covid-19 vaccine for AstraZeneca products, both MUI and Bahtsul Masail are pursuing the same goal: saving human lives (hifz al-nafs), and both institutions' decisions are based on reasonable and empirical considerations in the context of the public good, expecting that herd immunity would be achieved shortly in Indonesia, permitting it to be free from the Covid-19 pandemic quickly.Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang fatwa vaksin AstraZeneca. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan teknik analisis deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini yaitu MUI dalam ijtihadnya mengenai vaksin AstraZeneca menggunakan jenis ijtihad jama’iy (kelompok) dan interdisipliner dengan menggunakan metode ijtihad bayani, ta’lili dan istishlahi. Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa hukum asal vaksin AstraZeneca adalah haram karena pada proses produksinya bersentuhan dengan barang najis yaitu tripsin yang berasal dari pankreas babi. Namun, penggunaan vaksin AstraZeneca pada saat ini dibolehkan (mubah) untuk sementara dengan beberapa alasan kebolehan. Sedangkan Bahtsul Masail dalam ijtihadnya menggunakan jenis ijtihad jama’iy dan interdisipliner dengan menggunakan metode ijtihad qauly dan ilhaqy. Bahtsul Masail dalam putusannya menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya mubah digunakan dalam kondisi normal apalagi darurat bukan hanya karena tidak membahayakan namun juga karena suci. Meski demikian, baik MUI maupun Bahtsul Masail dalam menetapkan fatwa tentang vaksin Covid-19 produk AstraZeneca pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu demi menyelamatkan jiwa kemanusiaan (hifz al-nafs) di mana dalam keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga sama-sama memiliki pertimbangan rasional dan empiris mengenai konteks kemaslahatan publik dengan harapan segera terwujud suatu kekebalan kelompok (herd immunity) di Indonesia sehingga dapat segera terbebas dari wabah Covid-19.
KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DI KOTA MALANG Hassanalwildan Ahmad Zain; Fifik Wiryani; Idaul Hasanah
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.746 KB) | DOI: 10.22219/ilrej.v1i1.16130

Abstract

This study examines the legal awareness of halal certification of restaurant businesses in Malang. Considering law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee has been enacted for 5 years, the obligation of halal certification should have been carried out. Moreover, in malang area which is notabene one of the cities with the highest number of universities in East Java. This study has two formulations on how to awareness of halal certification law of restaurant businesses in Malang and how to implement halal certification procedures in LPPOM MUI East Java. The purpose of this study is to measure legal awareness of restaurant businesses in Malang related to halal certification and halal certification management procedures. This research is a sociological juridical research using 2 (two) data collection techniques, namely field research and library research. The theory used is the theory of legal awareness as the basis of analysis in this study. The results of this study are as follows: First, legal awareness of restaurant businesses in Malang related to halal certification has not been maximized because there are indicators and elements that are not fulfilled properly. Second, the process of implementing halal certification from both LPPOM MUI and business actors is in accordance with the provisions that have been given
The Pengaruh Kesadaran Hukum tentang Tujuan Perkawinan terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat dan Hukum Positif) Thia Sasmita; Idaul Hasanah; Tinuk Dwi Cahyani
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.059 KB) | DOI: 10.22219/ilrej.v1i3.17914

Abstract

The issue of divorce in the Malang Religious Court Class 1A (PA Malang) is still a worrying scourge. The dominating factor in the Annual Report of the Malang Religious Court 2020 is the ongoing dispute due to inadequate financial conditions.  This research aims to identify legal awareness of the purpose of marriage in the community in PA Malang according to Fikih Munakahat and positive law, as well as its relevance to the case of divorce economic factors during Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This research is carried out through a juridical-empirical approach, in which norms in a rule are identified as being present in a particular community. The results of this study argue that the legal awareness of the purpose of marriage in the community in PA Malang during Covid-19 has not been implemented properly, so this is one of the factors of the large percentage of divorce cases economic factors on the pretext of continuous disputes. The influence of legal awareness of the purpose of public marriage in PA Malang on divorce cases during Covid-19 according to Fikih Munakahat and positive law has a great influence in establishing household integrity.   Keywords: Legal awareness; Purpose of marriage; Divorce matters; Fikih Munakahat; Positive Law.   Abstrak Masalah perceraian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A (PA Malang) masih menjadi momok yang mengkhawatirkan. Faktor yang mendominasi dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Malang 2020 adalah perselisihan terus-menerus sebab kondisi finansial yang tidak memadai.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesadaran hukum tujuan perkawinan pada masyarakat di PA Malang menurut Fikih Munakahat dan hukum positif, serta relevansinya dengan perkara perceraian faktor ekonomi semasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan yuridis-empiris, yang mana norma dalam suatu aturan diidentifikasikan kehadirannya pada suatu komunitas tertentu. Hasil penelitian ini berpendapat bahwa kesadaran hukum tujuan perkawinan pada masyarakat di PA Malang semasa Covid-19 belum terimplementasi secara baik, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor besarnya persentase perkara perceraian faktor ekonomi pada dalih perselisihan terus-menerus. Pengaruh kesadaran hukum tujuan perkawinan masyarakat di PA Malang terhadap perkara perceraian semasa Covid-19 menurut Fikih Munakahat dan hukum positif memiliki pengaruh yang besar dalam menjalin keutuhan rumah tangga.
Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kekerasan Dalam Pernikahan di Bawah Tangan (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Muhammad Ridlo Rizki Tsanian; Idaul Hasanah; Ratri Novita Erdianti
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.061 KB) | DOI: 10.22219/ilrej.v1i3.18554

Abstract

This research describes and examines the opinion of the Malang District Court Judge regarding the use of Law Number 23 of 2004 concerning elimination of domestic violance on unregistered marriages. The existence of several previous court ruling with different results is increasing a question related to this problem. Many people, especially Moslems, are ignored the danger of unregistered marriages because they think it is legal in their religion. This research is a qualitative research, with the type of empirical research or field research by interviewing Malang District Court Judges, which is then analyzed using provisions constitutions through various sources. The results of the research show that unregistered marriage is a marriage that has never existed in the eyes of the state, likewise with households born from unregistered marriages. It is clear that this is not in accordance with the mandate of the constitutions. The previous court ruling does not have to be followed by a judge in deciding the case.
Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat Idaul Hasanah
MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah Vol 7, No 2 (2022): Misykat: Jurnal-ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33511/misykat.v7n2.202-207

Abstract

Fi Sabilillah sebagai salah satu unsur penerima zakat cukup problematic. Mayoritas ulama mengartikan fi sabilillah sebagai jihad berperang di jalan Allah, di sisi lain sulit ditemukan perang di jalan Allah untuk masa kekinian. Tulisan ini beruapa menggali makna fi sabilillah dengan pendekatan penafsiran kontekstual sebagaimana ditawarkan oleh Abdullah saeed. Dengan pendekatan kontekstual, ditemukan hasil bahwa unsur fisabilillah tetap dapat diberikan hak sebagai mustahik zakat dengan kriteria aktivitas yang membahwa misi  perjuangan menegakkan Islam, tidak harus berperang.
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN METODE LURING PADA MASA PANDEMI DI MI MUHAMMADIYAH CARUBAN KENDAL Mahmun, Mahmun; Hidayah, Nurul; Khasanah, Nidaul; Sulistiani, Sulistiani; Usniati, Ina
Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2022): Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STAI Al-Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/khidmatul.v3i02.3914

Abstract

Dalam penilitian ini membahas tentang pelaksanaan pembelajaran metode luring pada masa pandemi di MI Muhammadiyah Caruban Kendal. Sudah 2 tahun lebih pendidikan di Indonesia ini mengalami kemudurkan yang disebabkan oleh wabah Covid-19 yang datang dari negeri Cina ini. Dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan bahwa mengubah sistem pembelajaran yang awal mulanya dilaksanakan secara luring kini disebut belajar daring atau E-Learing. Namun adapun faktor-faktor kendala yang sering terjadi pada saat pembelajaran daring yaitu belum terbiasanya anak menggunakan handphone, berkurangnya anak dalam memahami materi yang diajarkanya. Metode pelaksanaan dalam kegiatan program kreatif mahasiswa ini adalah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi/perlakuan lain. Pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanakan pembelajaran dengan metode luring di MI Muhammadiyah Caruban Kendal dianggap lebih efektif dan efisien dalam menggali data secara dalam.
PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA BAGI IBU BERUSIA MUDA DI KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG Agus Supriadi; Muhammad Arif Zuhri; Idaul Hasanah
Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Juli
Publisher : LPPM IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/taroa.v3i2.2911

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang penguatan ketahanan keluarga bagi ibu berusia muda di kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Pengabdian ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat Pujon yang secara faktual banyak terjadi pernikahan pada usia muda. Kasus yang terjadi di daerah tersebut, akibat dari pernikahan adalah maraknya terjadi perceraian pada pasangan muda dan lahirnya anak-anak dengan status stunting yang cukup besar. Metode pengabdian dilakukan melalui metode ceramah, diskusi dan simulasi. Pengabdi berupaya untuk menyiapkan langkah-langkah dan materi-materi yang akan dipergunakan untuk mengedukasi pasangan muda sebagai bagian dari masyarakat. Setelah mengikuti kegiatan masyarakat memiliki pemahaman komprehensif tentang ketahanan keluarga, memahami pentinganya manajemen konflik yang sehat serta memiliki kompetensi aplikatif dalam komunikasi bersama keluarga. Hal tersebut tergambar dari hasil pretest dan post test yang dilakukan serta diskusi interaktif bersama peserta.
ANALISIS KRITIS PERLINDUNGAN HAK ANAK HASIL INCEST: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG: A CRITICAL ANALYSIS OF CHILD RIGHTS PROTECTION FOR CHILDREN BORN OF INCEST: A STUDY OF THE MALANG RELIGIOUS COURT DECISION Anevia Thalia Artamerano; Idaul Hasanah; Soni Zakaria
Al Hakam : The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Vol 6 No 1 (2026): Al Hakam
Publisher : Study Program of Islamic Family Law, Syari'ah Faculty, University of Al-Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/alhakam.v6i1.1399

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak anak dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 849/Pdt.P/2024/Kab.Mlg yang menolak permohonan penetapan asal-usul anak akibat hubungan sedarah (incest). Fokus penelitian diarahkan pada keselarasan pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait larangan penetapan nasab dari hubungan incest, serta bagaimana putusan tersebut mengakomodasi prinsip perlindungan anak. Tujuan penelitian meliputi penguraian dasar pertimbangan hukum majelis hakim, identifikasi aspek perlindungan anak yang terpenuhi maupun terabaikan, dan analisis implikasi putusan terhadap pemenuhan hak identitas anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan maqāṣid al-syarī‘ah, serta perbandingan dengan konvensi hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan telah sesuai prinsip hifẓ al-nasl dan hukum positif, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip the best interests of the child, terutama terkait bukti biologis dan pengakuan identitas anak.
Co-Authors Abdurrahman Ramadhan Adnan Zaki Agus Supriadi Anevia Thalia Artamerano Anisah Alkatiri Dadan Sukma Didik Setiyadi Endang Retnoningsih Fifik Wiryani Hassanalwildan Ahmad Zain Kukuh Dwi Prasetyo Mahmun, Mahmun Mia Kartika Muhammad Arif Zuhri Muhammad Ridlo Rizki Tsanian NURUL HIDAYAH R. Tanzil Fawaiq Sayyaf Rahmad Hakim Ratri Novita Erdianti Soni Zakaria Sulistiani Sulistiani, Sulistiani Thia Sasmita Tinuk Dwi Cahyani Usniati, Ina Yoga Pangestu