cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhim Prakoso
Contact Email
jik@unej.ac.id
Phone
+6281249290088
Journal Mail Official
jik@unej.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121 ​​https://law.unej.ac.id sekretariat.fh@unej.ac.id 0331 - 335462
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Kenotariatan
Published by Universitas Jember
ISSN : 27231011     EISSN : 27231011     DOI : 10.19184/JIK
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL ILMU KENOTARIATAN merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember yang bertemakan Ilmu Hukum berkaitan dengan Kenotariatan, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kenotariatan. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang kepada penulis untuk mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinalnya, baik para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen, ataupun para praktisi hukum. Fokus dan Lingkup penulisan dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan bidang kenotariatan dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Kenotariatan. Hukum Pertanahan. Cyber Notary. Hukum Perdata. Hukum Bisnis. Hukum Administrasi. Hukum Internasional. Hukum Acara. Hukum Dan Masyarakat. Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik. Hukum Hak Asasi Manusia. Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2: November 2021" : 5 Documents clear
Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk) Rhama Wisnu Wardhana; Edi Wahjuni; Mataniari Diana Naiborhu
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 2 No. 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.178 KB) | DOI: 10.19184/jik.v2i2.29646

Abstract

Kegiatan arisan di Indonesia sangatlah familiar terutama di kalangan kaum hawa, umumnya kegiatan arisan adalah saling berkumpul dan mengumpulkan uang ataupun barang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang atau barang telah terkumpul kemudian akan ada undian nama atau nomor yang akan dinyatakan sebagai pemenang undian arisan, dan berakhir ketika semua peserta arisan telah mendapatkan undian atau menang. Tidak berbeda jauh, arisan online juga sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia jika biasanya arisan harus berkumpul dan bertatap muka, tidak dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara atau jembatan untuk menghubungkan para peserta arisan online. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada risiko, begitu juga dengan arisan online di mana memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya adalah dengan tidak memenuhi kewajiban nya yaitu tidak membayar iuran rutin arisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Kasus perjanjian tidak tertulis dalam arisan online dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor: 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan Khusus untuk mengetahui dan memahami perjanjian yang dibuat tidak tertulis sah menurut hukum perjanjian, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (Normative Legal Research). Keabsahan perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPer.
Kepastian Hukum Pengaturan Publisitas Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Restu Adi Putra; Dominikus Rato; Dyah Ochtorina Susanti
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 2 No. 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.515 KB) | DOI: 10.19184/jik.v2i2.22161

Abstract

The Publicity Principle in the Complete Systematic Land Registration Program is the principle that provides juridical data about who is the subject of their rights, what are the names of their rights, and how are their transitions and encumbrances taking place. The principle of publicity in PTSL regulated by article 24 paragraph (2) Permen. ATR/Ka. BPN Nuumber 6 Tahun 2018 governs announcement of physical data and juridical data is foor 14 working days. This is different from the time provisions for the announcement of physical data and juridical data governed by article 26 paragraph (1) PP. Number 24 tahun 1997 regulating the period off announcement of physical and juridical data is 30 working days. The formulation of the problem in this thesis paper consists of three problem formulations.First, is the Publicity Principle in the Complete Systematic Land Registration Program in accordance with the Principle of Legal Certainly at Land Registration in Indonesia, second How the legal remedies of the Certificate from the Registraton Program Compelete Systematic Land, third What are future arrangements for the Systematic Complete Land Registration Program to ensure legal certainly of land rights in Indonesia. The methodology used in writing this thessis is the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. The Publicity Principle of the PTSL program which is regulated differently from PP Number 24 of 1997 provides space for legal uncertainly in the community. This is because the community as seekers of guarantee of land rights can be disadvantaged by reducing the time for submitting anobjection in the PTSL program for 14 working days which PP Number 24 of 1997 is set for30 days. If it is examined with the basic legal principle, namely the principle of lex superior derogat lex inferior, there is also a clear devitation from this principle. Legal uncertainly on the principle of publicity is even clearer if it is reviewed based on the principles of legal certainly that must be contained for a certain rule. There are some elements which cannot be fullfilled by Permen ATR/Ka. BPN Number 8 of 2018 so that in daily practice in society still problems can be found in this publicity principle. The conclusion of this paper is first, the principle of publicity of the PTSL program does not meet the principle of legal certainly. Second, there are two legal actions that can be dealt with by the public if they have objections due to the issuance of the PTSL certifivcate. Third, the Goverment needs to synchronize/ harmonize Permen ATR/Ka. BPN number 6 of 2018 in order to guarantee legal certainly to holders of land rights.
Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan Dendik Surya Wardana; Iswi Hariyani; Dodik Prihatin AN
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 2 No. 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.624 KB) | DOI: 10.19184/jik.v2i2.24088

Abstract

The notary's responsibility for the notary's deed based on electronic transactions, including the protection of electronic information confidentiality relating to network networks in the electronic exchange of information.The notary's role in proving criminal matters against the deed he performs is limited to acting as an expert witness to justify what was seen or witnessed and what was not seen or witnessed. what was conveyed at the time the deed was drawn up The status of a notary deed in the form of a digital or cybernotary is covered by Article 187 of the Criminal Procedure Code, which governs the type of evidence. Since the Electronic System in a multiplication speaker produces information that can no longer be separated from him. To put it another way, their presence should be equivalent to or identical to written proof, such as a document, a forged deed, or an authentic deed. The power of digital proof of a Notary deed can be equated to that of an authentic deed if its authenticity is objectively assured, it can justify who the legal subject is responsible, and the electronic system is guaranteed to function properly (accredited). As long as the parties cannot demonstrate otherwise, the system's declarations may be considered theoretically and legally valid. KEYWORDS : Notary, Electronic Deed, Proof.
Prinsip Keadilan Pengenaan Pajak Terhadap Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit Mega Purnamasari; Fendi Setyawan; Jayus Jayus
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 2 No. 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.931 KB) | DOI: 10.19184/jik.v2i2.24937

Abstract

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum, sehingga Perseroan Terbatas termasuk dalam subjek pajak. Pengaturan terkait pajak dalam Perseroan Terbatas sudah ditetapkan dan sesuai dengan kententuan peraturan yang ada. Pajak Perseroan Terbatas dihitung dari jumlah pendapatan yang diperoleh Perseroan Terbatas tersebut dalam satu tahun operasi. Pengenaan pajak dalam usaha Perseroan Terbatas harus dilaksanakan dalam perolehan dan juga pendapatan Perseroan Terbatas terdapat Pajak yang harus dikeluarkan yang merupakan termasuk dalam kepentingan Perseroan Terbatas tersebut juga. Kewajiban perpajakan bagi perusahaan yang telah dinyatakan pailit telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit dalam kepengurusannya telah dihentikan, maka dengan sendirinya Perseroan Terbatas tersebut tidak lagi dapat melakukan kegiatan usaha untuk dapat menghasilkan sebuah keuntungan yang menjadi sumber kewajiban pajak dari Perseroan tersebut. Perseroan sebagai badan hukum tidak lagi dapat dibebani pajak, terkecuali tetap membayar pajak yang masih terutang sebelum dinyatakan pailit.
Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian Khafid Setiawan; Bhim Prakoso; Moh. Ali
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 2 No. 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.337 KB) | DOI: 10.19184/jik.v2i2.20919

Abstract

The development of the business world is always increasing to support development. The position of a notary as a functionary in society is considered an official place where advice can be obtained. Everything that is written and determined is correct and official producer officials are legally binding documents, especially documents related to contracts that occur in the community. The number of transactions carried out by business actors requires legal certainty in contracts or agreements made by the parties business-related. Thus, contracts play an important role in doing business in Indonesia. This condition is the background of this research in order to determine the position of the notary in making contract deeds.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2: Nov 2025 Vol. 6 No. 1: May 2025 Vol. 5 No. 2: Nov 2024 Vol. 5 No. 1: May 2024 Vol. 4 No. 2: November 2023 Vol. 4 No. 1: May 2023 Vol. 3 No. 2: November 2022 Vol. 3 No. 1: May 2022 Vol. 2 No. 2: November 2021 Vol. 2 No. 1: May 2021 Vol. 1 No. 2: November 2020 Vol. 1 No. 1: May 2020 More Issue