cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Ahmad Yani
Contact Email
aayani@unhas.ac.id
Phone
+628975503608
Journal Mail Official
dpmr.editor@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pusat Penelitian Kebijakan dan Pembangunan Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea Makassar 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Development Policy and Management Review
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : -     EISSN : 28305094     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
DPMR is a peer-reviewed journal that publishes innovative empirical and conceptual articles from research and practices in development policy and public management. The Editors welcome original contributions on any aspect of policy analysis, economic development and public management issues from interdisciplinary approaches in bridging the gap between scholarship and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 5 Issue 1 June 2025" : 5 Documents clear
Mewujudkan Tata Kelola Desa Yang Partisipatif: Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Banggai Amin, Muhamad; Nasution, Adnan
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 1 June 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i1.42293

Abstract

Abstract This study aims to analyze the level of community participation in the utilization of Village Funds in Saiti Village, Nuhon District, Banggai Regency. The main focus of the study covers four aspects of participation, namely: planning, implementation, utilization of results, and evaluation of the use of Village Funds. This research approach is qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews with village officials and the community, and documentation studies. Data analysis was carried out using an interactive model that includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Saiti Village community shows active participation in almost all stages of Village Fund management. At the planning stage, participation is seen through the presence and proposals of residents in the Village Deliberation (Musdes) and the preparation of the Village Budget. At the implementation stage, the community is directly involved in physical development and empowerment activities, especially community leaders, youth, and religious leaders. However, women's participation, although quite visible, is still under the dominance of men. At the utilization stage, the community acknowledges the direct benefits of the Village Fund program, especially in the fields of infrastructure and social services. Evaluation and supervision are carried out through open forums and village government accountability reports, although not yet fully optimal. This study concludes that community participation in Saiti Village in managing the Village Fund is quite high, but still requires strengthening in terms of gender equality, policy socialization, and more equitable community involvement. Recommendations are directed at increasing the capacity of village institutions and inclusive participatory communication strategies.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Fokus utama penelitian mencakup empat aspek partisipasi, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi penggunaan dana desa. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Saiti menunjukkan partisipasi aktif pada hampir seluruh tahapan pengelolaan dana desa. Pada tahap perencanaan, partisipasi terlihat melalui kehadiran dan usulan warga dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan penyusunan APBDes. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan, terutama tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama. Namun, partisipasi perempuan meskipun cukup terlihat, masih berada di bawah dominasi laki-laki. Pada tahap pemanfaatan, masyarakat mengakui adanya manfaat langsung dari program dana desa, terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan sosial. Evaluasi dan pengawasan dilakukan melalui forum-forum terbuka dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Saiti dalam pengelolaan dana desa cukup tinggi, namun tetap memerlukan penguatan dari sisi kesetaraan gender, sosialisasi kebijakan, dan pelibatan masyarakat secara lebih merata. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan strategi komunikasi partisipatif yang inklusif.
BUMdes Dan Tantangan Tata Kelola: Analisis Partisipasi Dan Transparansi Di Desa Je’netallasa Latif, Muh. Agung; Haning, Mohammad Tahir; Pauzi, Rizal
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 1 June 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i1.42295

Abstract

Abstract Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village economic institutions that are expected to improve community welfare, the village economy and the village's original income. However, the reality is that many BUMDes in Indonesia are currently experiencing failure due to suboptimal governance. Management that is not optimal is caused by ignorance of the village government and community in managing BUMDes. It is hoped that the application Principles in the governance of BUMDes Je'netallasa can improve the quality of existing management. This research aims to determine the governance of Je'netallasa Village Village-Owned Enterprises (BUMDes). The location and time of the research was carried out in Je'netallasa Village, Pallangga District, Gowa Regency from November to December 2023. This research used a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation studies. The number of informants in this research was 7 people. The results of this research indicate that in the governance of BUMDes Je'netallasa the implementation of the principles of Governance has not been implemented optimally. This is based on the results of observations and interviews that 2 of the 3 principles have not been implemented properly, namely the principles of transparency and participation. Meanwhile, the principle of accountability has been implemented well. Abstrak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga perekonomian desa yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian desa, dan pendapatan asli desa. Tetapi, kenyataan BUMDes di Indonesia pada saat ini banyak yang mengalami kegagalan disebabkan tata kelola yang tidak optimal. Tata kelola yang tidak optimal disebabkan karena ketidaktahuan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola BUMDes. Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan dalam tata kelola BUMDes Je’netallasa diharapkan bisa memperbaiki kualitas pengelolaan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Je’netallasa. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada bulan Novermber samapai dengan Desember 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 orang.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola BUMDes Je’netallasa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan belum diterapkan dengan optimal. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa 2 dari 3 prinsip belum diterapkan dengan baik, yaitu prinsip transparansi dan partisipasi. Sementara itu, prinsip akuntabel sudah dijalankan dengan baik.  
Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Elvandari, Desvani Ayu; Anwar, Sakaria; Kasogi, Muhammad Adnan
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 1 June 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i1.44191

Abstract

This study aims to identify the forms of community participation and the factors that encourage community involvement in road construction in Batualu Village, South Sangalla District, Tana Toraja Regency. Forms of community participation include contributions of labor, property or objects, thoughts/ideas, and skills. The factors that encourage participation include individual awareness, willingness, opportunities, and abilities possessed by the community. This study uses a descriptive quantitative approach with primary data collection through questionnaires and limited interviews, as well as secondary data from related agencies. The results of the study indicate that participation in the form of labor is the most dominant contribution. This finding emphasizes the importance of community empowerment in village infrastructure development based on local initiatives. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan jalan di Desa Batualu, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja. Bentuk partisipasi masyarakat mencakup kontribusi tenaga, harta atau benda, pemikiran/ide, serta keterampilan yang dimiliki. Adapun faktor pendorong partisipasi meliputi kesadaran individu, kemauan, kesempatan, dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner dan wawancara terbatas, serta data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan kontribusi yang paling dominan. Temuan ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis inisiatif lokal.
Dinamika Jaringan Kebijakan Dalam Program Kota Layak Anak: Studi Kasus Penyelesaian Kekerasan Anak Di Bulukumba Rafliansyah, Muhamamd; Alwi, Alwi
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 1 June 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i1.44204

Abstract

This study aims to describe the dynamics of the Child-Friendly City Program implementation network in Bulukumba Regency, with a focus on the mechanism for resolving cases of violence against children. The approach used is qualitative with a case study strategy. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and document analysis, which are then analyzed qualitatively through a descriptive case study approach. The results of the study indicate that key actors in handling child violence involve the government, law enforcement officers, and community institutions, which generally have relatively balanced roles. However, the function of the policy network has not been running optimally, which is reflected in the weak coordination between actors and the lack of formal institutionalization of the network structure. Interaction between actors takes place in a coordinative pattern, but has not been fully able to drive the exchange of resources effectively. The distribution of power in the network also tends to be centered on certain actors, while the strategies used by other actors in utilizing resources have not shown effectiveness in achieving common goals. These findings emphasize the need to strengthen network institutionalization, more equitable distribution of authority, and the development of collaborative strategies to increase the effectiveness of the implementation of the Child-Friendly City policy at the regional level. Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika jaringan implementasi Program Kota Layak Anak di Kabupaten Bulukumba, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor kunci dalam penanganan kekerasan anak melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat, yang secara umum memiliki peran yang relatif seimbang. Namun demikian, fungsi jaringan kebijakan belum berjalan secara optimal, yang tercermin dalam lemahnya koordinasi antar-aktor serta belum terlembagakannya struktur jaringan secara formal. Interaksi antar-aktor berlangsung dalam pola koordinatif, namun belum sepenuhnya mampu menggerakkan pertukaran sumber daya secara efektif. Distribusi kekuasaan dalam jaringan juga cenderung terpusat pada beberapa aktor tertentu, sementara strategi yang digunakan oleh aktor-aktor lain dalam memanfaatkan sumber daya belum menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pelembagaan jaringan, distribusi kewenangan yang lebih merata, serta pengembangan strategi kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Kota Layak Anak di tingkat daerah.
The Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia Pasca-Pandemi Samudera, Regina Sapta
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 1 June 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i1.44206

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) disusun dengan pendekatan omnibus law untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat proses investasi, dan memperkuat pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari tiga aspek utama: ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha melalui relaksasi aturan kontrak kerja dan perluasan praktik outsourcing, kebijakan ini berdampak negatif terhadap perlindungan hak-hak dasar pekerja, memperlemah posisi buruh dalam relasi industrial, dan menurunkan stabilitas kerja. Dalam sektor lingkungan, pergeseran posisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari instrumen substantif ke syarat administratif mengurangi efektivitas pengendalian dampak ekologis dan partisipasi publik. Sementara itu, reformasi perizinan melalui OSS-RBA terbukti mempercepat birokrasi, tetapi masih menghadapi kendala dalam integrasi data, kapasitas daerah, dan akuntabilitas pengawasan. Temuan dalam artikel ini menegaskan bahwa implementasi UU Cipta Kerja cenderung memprioritaskan efisiensi ekonomi jangka pendek tanpa disertai dengan penguatan kelembagaan yang melindungi pekerja, lingkungan, dan keseimbangan kekuasaan pusat-daerah. Dengan minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi serta lemahnya pengawasan di tingkat teknis, UU ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip keadilan sosial dan tata kelola demokratis. Oleh karena itu, reformasi kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan perlindungan hukum substantif, peningkatan kapasitas kelembagaan pengawas, serta penyempurnaan sistem OSS-RBA yang inklusif dan berbasis prinsip kehati-hatian.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5 Issue 1 June 2025 Volume 4 Issue 2 December 2024 Volume 4 Issue 1 June 2024 Volume 3 Issue 2 December 2023 Volume 3 Issue 1 June 2023 Volume 2 Issue 2 December 2022 Volume 2 Issue 1 June 2022 Volume 1 Issue 2 December 2021 Volume 1 Issue 1 June 2021