Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan melibatkan seluruh komponen akademisi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. JIMSIPOL adalah jurnal ilmiah yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya terkait Ilmu Komunikasi dan Politik. Jurnal ini akan terbit setiap 2 kali dalam sebulan, dimulai dari bulan Januari tahun 2023. JIMSIPOL telah memiliki ISSN Online (2808-6503) dan diterbitkan 6 kali dalam setahun pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November.
Articles
34 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 4 (2021)"
:
34 Documents
clear
<![CDATA[Peran Orang Tua Asuh Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Di Lembaga Sos Children’s Village Medan ]]>
<![CDATA[Suci Ramadani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (741.126 KB)
<![CDATA[Permasalahan mengenai anak terlantar masih banyak terjadi di Indonesia terutama di kota-kota besa. Anak-anak terlantar bukan hanya sekedar tidak mempunyai salah satu atau kedua orang tua saja akan tetapi anak terlantar disebabkan ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terpenuhi, tidak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan tidak diperoleh , ketidak mengertian orang tua terhadap anak dan seorang anak yang tidak diinginkan kelahirannya. SOS Childreen’s Village Medan merupakan satu lembaga yang bekerja dalam pengasuhan anak berbasis keluarga. Di dalam SOS tidak hanya lembaga saja berperan memberikan pelayanan kepada anak tetapi juga orang tua asuh di dalam lembaga ikut berperan dalam memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak dimana orang tua asuh berperan untuk memenui kebutuhan serta hak-hak mereka. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Orang Tua Asuh Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Di Lembaga SOS Children’s Village Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yang dimana berupa kata-kata, analisis keabsahan data, maka peneliti menentukan data yang valid, akurat dan signifikan untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang ibu asuh, 3 orang anak asuh dan 1 orang pimpinan lembaga SOS Children’s Village Medan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Orang Tua Asuh Dalam Mengembalikan keberfungsian Sosial anak Di Lembaga SOS Children’s Village Medan itu berupa pemenuhan hak-hak dasar mereka seperti memperhatikan makan, kesehatan serta pendidikan anak-anak, orang tua asuh juga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada mereka selayaknya seperti anak sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Orang Tua Asuh Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Di Lembaga SOS Children’s Village Medan.Kata Kunci: Peran Orang Tua Asuh, Keberfungsian Sosial Anak]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizky]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (655.788 KB)
<![CDATA[Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia.Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal. Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Anak, Peran Masyarakat]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat ]]>
<![CDATA[Evita E]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (571.738 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat sudah terimplementasi, namun masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu Identitas Anak tidak penting dikarenakan akta kelahiran masih dianggap cukup untuk memenuhi identitas resmi anak. Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan terkait Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti akan manfaat/kegunaan Kartu Identitas Anak. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat agar lebih memfokuskan pada penerbitan kartu identitas anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 sebagaimana mestinya telah diatur, dan melakukan sosialiasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang berada di daerah kecil khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak tersebut kemudian sumber daya manusia lebih ditekankan dalam menjalankan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Langkat dan selalu memberikan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak. kata kunci: Peraturan, Pelayanan, Kartu Identitas Anak ]]>
<![CDATA[Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Aceh Singkil ]]>
<![CDATA[Muhammad Aqil Akbari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (616.978 KB)
<![CDATA[Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas di Kabupaten di Kabupaten Aceh Singkil. Metode pendekatan yang digunakan sesuai dengan hal mendasar dari Metode Pekerja sosial prinsip Umum dalam bimbingan perorangan, yaitu Proses Penerimaan, Kumunikasi (hubungan Harmonis), Individualisasi, Partisipasi, Kerahasiaan Klien, dan kepekaan dari pekerja sosial tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Pekerja Sosial dalam penanganan penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh singkil. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskripsi dengan analisis atau reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Indikator dari penelitian ini adalah proses pembimbingan, Proses memotivasi, Proses Menfasilitasi Penyandang Disabilitas dan Proses mengembalikan keberfungsian sosial melalui mengadvokasinya. Yang akan dilihat dari penelitian ini bagaimana Peran Pekerja Sosial melalui Dinas Sosial memberikan Hak-Hak yang seharusnya diterima oleh penyandang disabilitas, dari segi kebutuhan fisik, psikis dan sosial, serta juga kondisi dari keluarga penyandang dalam menjaga dan merawat penyandang disabilitas tersebut.Saat melakukan penelitian kelapangan bersama pendamping disabilitas. Pendamping memiliki beberapa permasalahan saat melakukan intervensi kemasyarakat atau ke penyandang disabilitas yaitu jarak rumah pendamping dengan kantor dan rumah setiap penerima manfaat cukup jauh, ini dikarenakan jumlah tenaga professional pekerja sosial terkhusus di pendamping peyandang disabilitas yang hanya memiliki 1 orang tenaga professional dan dikarenakan tidak ada fasilitas kantor antar desa yang menyulitkan pendamping untuk melakukan intervensi. Aceh Singkil memiliki 10 kecamatan dan 116 kampung ini menyulitkan pendamping dikarenakan kurang tenaga professional tersebut. Begitu banyak permasalahan yang penelitian temukan dilapangan dan diharapkan adanya perubahan dalam proses pembimbingan dan adanya penambahan tenaga di bidang disabilitasKata Kunci : Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas.]]>
<![CDATA[Penerapan Metode Home Visit Dalam Pendampingan Anak Jalanan Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (Pkpa) Kota Medan ]]>
<![CDATA[Widya Hidayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (600.535 KB)
<![CDATA[Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia hingga saat ini. Anak jalanan sangat mudah ditemukan pada kota-kota besar. Mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, perkotaan, bahkan mall,menjadi tempat-tempat anak jalanan melakukan aktivitasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka biasanya memang dikoordinir oleh kelompok yang rapi dan professional, yang saat ini sering disebut dengan mafia anak jalanan. Setiap anggota kelompok tersebut memiliki tugasnya masing-masing, ada yang mapping diperempatan jalan, dan ada pula yang mengantar jemput anak jalanan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari masalah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, rekaman dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah dengan mencocokkan dengan realita empirik dengan teori yang berlaku menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut: Saat melakukan Penerapan Metode Home Visit Dalam Pendampingan Anak Jalanan pihak PKPA tetap menjaga batas antara klien dan pendamping ada beberapa hal yang tidak berani diungkapkan oleh PKPA mengenai anak dampingannya, dikarenakan prosedur yang sudah ada PKPA tetap menjaga kerahasian yang dimiliki oleh anak dampingannya. Sebab ini dapat berakibat pada tumbuh kembang anak kedepannya. Jika anak dan keluarga tidak bisa menerima data pribadi yang berbentuk hal-hal privacy mereka disebarkan. kata kunci : home visit]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan ]]>
<![CDATA[Risdayanti R]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (646.659 KB)
<![CDATA[Speed Hump merupakan alat perlengkapan tambahan yang di aplikasikan pada sebuah jalan dengan tujuan menghalau kecepatan yang berlebihan atau melewati batas kecepatan yang telah ditentukan pada masing-masing kelas jalan. Speed hump yang dimaksud didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional dibawah 20(Dua Puluh) Kilometer per jam. Ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pegendali dan Pengaman Pengguna Jalan adalah sebagai pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dan diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut merupakan Kaitan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut belum terimplementasi dengan baik. Adapun tindakan untuk mencapai tujuan Penerapan Speed hump sesuai standarisasi tersebut belum berjalan secara maksimal, Pedoman bagi Unsur pelaksana sudah digunakan dan diikuti dengan baik, Pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait belum dilakukan secara maksimal, dan Kerjasama yang dilakukan dalam Penerapan tersebut sudah dilakukan dengan baik meskipun tidak secara formal. Kata Kunci : Implementasi, Standarisasi, Speed Hump.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang ]]>
<![CDATA[Jihan Hanipa Ritonga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (483.669 KB)
<![CDATA[Drainase merupakan prasarana umum untuk mengontrol kapasitas dan mengendalikan kebutuhan air permukaan sehingga dapat meminimalisir adanya genangan air. Drainase disebut juga dengan parit dipermukaan tanah atau gorong-gorong dibawah tanah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membahas suatu fenomena dan menjelaskan temuan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang sudah terimplementasi. Hal ini dikarenakan dinas perumahan dan kawasan permukiman deli serdang dalam pelaksanaan efektivitas drainase selalu melakukan pengawasan pada sistem drainase, tindakan pemeliharaan berkala sistem drainase dideli serdang adanya perawatan rutin, normalisasi pemeliharaan bagi drainase2 yang mengalami kerusakan atau yang kurang berfungsi dengan baik dengan menggunakan tim kita tenaga buruh harian lepas. Adanya kesesuaian tujuan sistem drainase dideli serdang yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman deli serdang tetap berpegangan pada tupoksi untuk masing2 dinas dengan cara mengerjakan tugasnya masing2 secara terintegrasi dan juga harus ada koordinasi yang benar. Diharapkan dinas perumahan dan kawasan permukiman bersama instansi terkait dan masyarakat lebih meningkatkan kerjasama sehingga tujuan dapat diperoleh secara maksimal. Kata kunci: implementasi, peraturan, drainase]]>
<![CDATA[Pendayagunaan Program Aplikasi E- Musrenbang Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan ]]>
<![CDATA[Debby Winda Anelda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (846.946 KB)
<![CDATA[Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program pembangunan. Dengan perkembangan teknologi dan informasi proses musyawarah menggunakan aplikasi E-Musrenbang yakni musrenbang berbasis elektronik dapat menyerap aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan tingkat kelurahan di Kota Medan terutama di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil narasumber sebanyak lima orang sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan melalui E-Musrenbang ditingkat Kelurahan dapat dikatakan sudah mengikuti standar yang berlaku sesuai pemerintah, perencanaan E-Musrenbang yang dipahami oleh implementor dalam penyusunan prioritas usulan, namun dalam pengusulan program belum tepat sasaran. Kemudian sudah tersedianya sebagian besar sarana dan prasarana seperti pelatihan handicraft untuk ibu-ibu PKK di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan. Selanjutnya E-Musrenbang sudah transparan karena dapat dilihat melalui situs E-Planning www.beta.pemkomedan.go.id. Selain itu partisipasi masyarakat untuk menghadiri musrenbang sudah cukup baik namun tidak semua bisa hadir dikarenakan pandemi Covid-19. Pertanggungjawabkan yang ada di kelurahan hanya sebatas mengumpulkan usulan yang akan dibahas di Kecamatan, Kota dan Provinsi, yang akan direalisasikan kepada OPD terkait. Dengan demikian pemanfaatan E-Musrenbang sudah lebih baik dari sebelumnya sehingga kedepannya usulan yang direncanakan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dapat direalisasikan usulan yang telah disusun dan disahkan. Kata Kunci : Musrenbang, Electronic Musrenbang, Perencanaan PembangunanDaerah]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Sos Children’s Village Medan Dalam Membantu Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Rohimah R]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.198 KB)
<![CDATA[Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti, justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Padahal seharusnya aak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan seharusnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran lembaga SOS Children’s Village Medan dalam membantu upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari lembaga SOS Children’s Village Medan dalam membantu upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mmeberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Dari yang sudah peneliti lihat adalah bahwa lembaga sudah sangat berperan dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Lembaga juga memberikan kasih sayang kepada semua anak-anak yang berada di lembaga, sesuai dengan visi mereka dimana setiap anak dibesarkan dalam keluarga degan kasih sayang, rasa dihargai, dan rasa aman. Kata Kunci : Peran lembaga, Lembaga SOS Children’s Village Medan, Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Kinerja Kepala Desa Dalam Penataan Administrasi Kependudukan Di Desa Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang ]]>
<![CDATA[Nabilah Adawiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (629.748 KB)
<![CDATA[Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kinerja Kepala Desa dalam penataan administrasi kependudukan di Desa Pasar Miring belum berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya tanggung jawab terhadap kinerja kepala desa dalam penataan administrasi kependudukan di Desa Pasar Miring sudah berjalan baik sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih ada pegawai yang belum melaksanakan tugasnya secara optimal, seperti dari segi pengarsipan data penduduk yang belum dikelola secara maksimal. Kinerja kepala desa dalam pelaksanaan penataan administrasi kependudukan belum sepenuhnya tersedia secara lengkap, dikarenakan minimnya data yang diperoleh, meskipun sudah tersedia website namun belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan masih ada penduduk yang tidak melapor dan minimnya saranan dan prasarana. Kemudian ketepatan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan penataan administrasi kependudukan belum berjalan efektif dikarenakan petugas yang kurang tanggap dalam melakukan pendataan dan masyarakat yang tidak responsive. Selanjutnya untuk kerja sama dalam pelaksanan penataan administrasi dinilai kurang efektif sehingga pelayanan administrasi desa tidak berjalan tertib. Kata Kunci : Kinerja, Penataan, Administrasi Kependudukan]]>
