cover
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+628116311985
Journal Mail Official
asraraspia@umsu.ac.id
Editorial Address
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 28086503     EISSN : 28086503     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan melibatkan seluruh komponen akademisi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. JIMSIPOL adalah jurnal ilmiah yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya terkait Ilmu Komunikasi dan Politik. Jurnal ini akan terbit setiap 2 kali dalam sebulan, dimulai dari bulan Januari tahun 2023. JIMSIPOL telah memiliki ISSN Online (2808-6503) dan diterbitkan 6 kali dalam setahun pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November.
Articles 183 Documents
Tinjauan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Malik, M Adam
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.565 KB)

Abstract

Masalah ini dirumuskan bahwa Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda tersebut sampai saat ini. metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja yang dihasilkan oleh DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara masih dinilai kurang optimal demi mendapatkan tujuan dari Perda, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim dalam kemampuan masing-masing, banyaknya pegawai yang tidak mengetahui Perda Nomor 12 Tahun 2010 Terkait Retribusi Izin Gangguan sebagai acuan pelaksanaannya sehingga dinilai gagal dalam pengimplementasiannya. Penulis juga menyampaikan bahwa permasalahan mendasar yang menyebabkan kurang optimalnya hasil atau kinerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan Perda No.12 terkait Izin Gangguan terletak pada unsur pemerintah, dimana pihak DPMP2TSP tidak secara betul-betul melaksanakan kinerja yang di inginkan oleh masyarakat.
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan Risdayanti R
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.659 KB)

Abstract

Speed Hump merupakan alat perlengkapan tambahan yang di aplikasikan pada sebuah jalan dengan tujuan menghalau kecepatan yang berlebihan atau melewati batas kecepatan yang telah ditentukan pada masing-masing kelas jalan. Speed hump yang dimaksud didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional dibawah 20(Dua Puluh) Kilometer per jam. Ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pegendali dan Pengaman Pengguna Jalan adalah sebagai pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dan diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut merupakan Kaitan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut belum terimplementasi dengan baik. Adapun tindakan untuk mencapai tujuan Penerapan Speed hump sesuai standarisasi tersebut belum berjalan secara maksimal, Pedoman bagi Unsur pelaksana sudah digunakan dan diikuti dengan baik, Pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait belum dilakukan secara maksimal, dan Kerjasama yang dilakukan dalam Penerapan tersebut sudah dilakukan dengan baik meskipun tidak secara formal. Kata Kunci : Implementasi, Standarisasi, Speed Hump.
Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengembangan Tempat Wisata Di Kawasan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Napitupulu, Arlita Mawwadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.006 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Wisata Di Kawasan Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi yang ditimbulkan oleh masyarakat terhadap adanya pengembangan wisata di kawasan sekitar Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Adapun narasumber penelitian ini adalah masyarakat Desa Situmba Janjimauli Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mendapat respon baik dari sebagian besar masyarakat yaitu sebagian besar dari masyarakat yang masih belum menapatkan pekerjaan tetap bisa bekerja sambilan sebagai tukang parkir dan juga pemilik toko mendapatkan keuntungan lebih besar dari penjualannya dibandingkan dengan sebelum adanya pembangunan tersebut di sekitar kawasan wisata Kantor Bupati Tapanuli Selatan seperti taman air, Masjid Agung Syahrun Nur, Menara Pandang, Kebun Raya Sipirok dan beberapa spot foto yang menarik lainnya sudah cukup menarik minat para wisatawan untuk berwisata di Kawasan Kantor Bupati Tapanuli Selatan ini. Pengembangan wisata ini sangat membawa pengaruh positif bagi warga yang tinggal di kawasan Kantor Bupati Tapanuli Selatan sendiri karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Harapan masyarakat dalam hal pengembangan wisata khususnya di Tapanuli Selatan agar pemerintah terus memperhatikan dan memperbaiki tempat wisata yang khususnya berada di Kawasan Kantor Bupati Tapanuli Selatan.
Tanggapan Masyarakat Terhadap Program Beras Miskin Dalam Membantu Kebutuhan Pangan Keluarga Di Kelurahan Sari Rejo Medan Polonia Sinamo, Putri Utami Syahriani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 5 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.994 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai respon masyarakat terhadap program beras miskin dalam membantu kebutuhan pangan keluarga di Kelurahan Sari Rejo Medan Polonia dan melihat gambaran bagaimana respon masyarakat terhadap program beras miskin dalam membantu kebutuhan pangan keluarga di Kelurahan Sari Rejo Medan Polonia. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jumlah narasumber sebanyak 10 KPM yaitu Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima Raskin. Respon masyarakat terhadap program Raskin dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa penyaluran beras raskin di Kelurahan Sari Rejo belum sesuai dengan ketetapan pemerintah yang berlaku seperti adanya rumah tangga penerima raskin di luar rumah tangga penerima yang terdaftar dalam data penerima raskin yang sebenarnya, Kualitas beras yang di berikan kurang baik, Waktu pelaksanaan penyaluran beras ke masyarakat tidak menentu. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan Raskin adalah negatif hal ini dapat diperoleh dari persepsi masyarakat yang negatif. Adanya kecenderungan umur masyarakat mempengaruhi respon masyarakat terhadap Program Raskin di Kelurahan Sari Rejo.
Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang Jihan Hanipa Ritonga
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.669 KB)

Abstract

Drainase merupakan prasarana umum untuk mengontrol kapasitas dan mengendalikan kebutuhan air permukaan sehingga dapat meminimalisir adanya genangan air. Drainase disebut juga dengan parit dipermukaan tanah atau gorong-gorong dibawah tanah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membahas suatu fenomena dan menjelaskan temuan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang sudah terimplementasi. Hal ini dikarenakan  dinas perumahan dan kawasan permukiman deli serdang dalam pelaksanaan efektivitas drainase selalu melakukan pengawasan pada sistem drainase, tindakan pemeliharaan berkala sistem drainase dideli serdang adanya perawatan rutin, normalisasi pemeliharaan bagi drainase2 yang mengalami kerusakan atau yang kurang berfungsi dengan baik dengan menggunakan tim kita tenaga buruh harian lepas. Adanya kesesuaian tujuan sistem drainase dideli serdang yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman deli serdang tetap berpegangan pada tupoksi untuk masing2 dinas dengan cara mengerjakan tugasnya masing2 secara terintegrasi dan juga harus ada koordinasi yang benar. Diharapkan dinas perumahan dan kawasan permukiman bersama instansi terkait dan masyarakat lebih meningkatkan kerjasama sehingga tujuan dapat diperoleh secara maksimal. Kata kunci: implementasi, peraturan, drainase
Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan di Kota Medan Amelia, Sella
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.717 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari enam key informan diketahui bahwa Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan di Kota Medan sudah efektif namun belum berjalan dengan baik yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya transparansi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, dalam artian semua prosedur dan persyaratan mudah dipahami oleh masyarakat dan semua biaya dijelaskan secara detail. Partisipasi dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah terlaksana dengan baik meskipun jumlah masyarakat yang mengurus mengalami fase naik turun karena kondisi covid-19. Kemudian responsiveness pegawai dalam melakukan kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan sudah cukup baik dilihat dari keramahan dan keikhlasan pegawai dalam memberi pelayanan, siap menanggapi keluhan masyarakat. Selanjutnya untuk assurance pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan pokok (TUPOKSI) masing-masing dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Adapun hambatan dalam melakukan pelayanan disebabkan oleh pelayanan izin mendirikan bangunan ini masih dilakukan secara manual, banyak berkas yang harus dilengkapi dan melibatkan dua dinas terkait sehingga berdampak pada waktu pengurusan yang cukup lama.
Peran Bidang Corporate Communication Dalam Mempertahankan Citra Pt Timah Tbk, Bangka Belitung Al Wafi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.468 KB)

Abstract

Seiring dengan era globalisasi, semakin banyak perusahaan multinasional bermunculan dan bergerak di berbagai sektor. Agar memperoleh posisi yang lebih baik dari saingannya, suatu perusahaan harus mampu mempertahankan citra perusahaan. PT TIMAH Tbk berusaha untuk mempertahankan tempat serta kredibilitas sebgai perusahaan tambang timah terpercaya di masyarakat. Untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada khalayak, maka diperlukan suatu strategi agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Begitu juga dalam meningkatkan eksistensi perusahaan diperlukan adanya pendekatan hubungan yang harmonis dengan pihak internal dan pihak eksternal. Adapun tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran bidang corporate communication dalam mempertahankan citra PT TIMAH Tbk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana sumber data yaitu dengan wawancara kepada informan serta observasi pada saat pelaksanaan PMMB. Hasil penelitian bahwa peran yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi citranya melalui serangkaian kegiatan internal, kegiatan eksternal, komunikasi dua arah yang dijalankan, serta strategi edukatif-informatif yaitu dengan memberikan informasi kepada publik dengan fakta dan opini yang berada di pihak internal maupun eksternal.
Efektivitas Penerapan Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang Ilyani Atila Zuha
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.84 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarnakan kurang nya sumber daya manusia pada tiap sektor pelaksana hukum, Masyarakat, Perangkat daerah maupun instansi-instansi terkait sehingga tidak berfungsinya secara optimal dalam Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Masih banyak nya instansi yang dalam pelaksanaan Hukum Jinayat kurang Koordinasi antara bidang-bidang yang mengawasi Hukum Jinayat, Sehingga terjadinya Hukum Jinayat yang Tata Cara nya tidak sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Aceh Tamiang dalam menjalankan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi nya belum begitu optimal. Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Syar’iyah belum sesuai peraturan Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat.  Kata Kunci : Qanun, Hukum Jinayat
Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media E-Commerce Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Bangbrew Alqa Ridho Irawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.086 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini berjudul strategi komunikasi pemasaran melalui media E-Commerce dalam meningkatkan penjualan produk Bangbrew. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran Bangbrew menggunakan media sosial E-commerce. Teori yang menjadi pendukung penelitian ini antara lain Komunikasi, teori IMC, teori New media, Komunikasi pemasaran, dan Teori AIDA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan beberapa informan, sumber data yang digunakan adalah informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui field research dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pemasaran, Sales promotion, dan Marketing event serta menggabungkan dengan teori bauran pemasaran seperti yang dikenal (4P) yaitu product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi) sebagai strategi yang digunakan brand Bangbrew untuk meningkatkan penjualan produk. Faktor yang dapat menghambat pengunaan media E-commerce sebagai media promosi dan penjualan produk adalah kepercayaan dan faktor yang dapat meningkatkan  pengunaan media E-commerce adalah desain website,  aplikasi menarik, persaingan harga, jumlah pilihan produk, pemasaran kreatif, kecepatan akses, dan pelayanan. Implikasi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menjalankan usaha untuk meningkatkan jumlah konsumen serta berguna bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan tugas akhir. Kata kunci        : E-Commerce, Strategi Komunikasi, Pemasaran.
Efesiensi Penerapan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Kab Mandailing Natal Daulay, Mhd Rizki
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.131 KB)

Abstract

Mutasi pegawai adalah proses pemindahan fungsi, tanggungjawab dan status kepegawaian PNS guna memenuhi kebutuhan pegawai di unit atau bagian yang membutuhkan sebagai suatu pembinaan dan pengembangan karir yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai dalam rangka pengembangan karir di BKD Kabupaten Mandailing Natal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan dari empat tolak ukur efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai yaitu adanya; pencapaian tujuan, perencanaan, strategi dan pengawasan. Adapun hasil penelitian diperoleh yaitu pencapaian tujuannya, mutasi telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu dengan tujuan untuk pengembangan karir pegawai negeri sipil. Perencanaannya telah berjalan maksimal di mana sebelum melakukan Mutasi pegawai terlebih dahulu membuat suatu perencanaan di antaranya perencanaan yang dibuat diantaranya perencanaan tujuan, perencanaan prosedur, perencanaan kebutuhan pegawai mutasi dan perencanaan anggaran. Strateginya yang dilakukan belum menjalankan pelatihan secara maksimal untuk pengembangan karir PNS, dan pengawasan belum berjalan maksimalm masih adanya ketidaktepat sasaran hal tersebut dikarenakan masih adanya usulan mutasi yang direkayasa oleh beberapa instansi. Oleh sebab itu efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai dalam rangka pengembangan karir di BKD Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan belum maksimal efektif di mana terlihat faktor strategi dan pengawasan belum efektif sehingga akan mengakibatkan pencapaian tujuan dan perencanaan prosedur pelaksanaan mutasi menjadi tidak berjalan secara maksimal.

Page 11 of 19 | Total Record : 183