Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi "
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Kuzaimah Kuzaimah]]>;
<![CDATA[Rini Werdiningsih]]>;
<![CDATA[Bambang Windu Sancono]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i1.477
<![CDATA[Konsep birokrasi modern, reformasi birokrasi dan pelayanan public beserta suatu paradigma wawasan pengawasan dalam mewujudkan birokrasi modern. Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan tersebut adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan hal ini karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik good government ‘’ control atau pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki fungsi untuk mengawasi.]]>
<![CDATA[Pengaruh peran Aparat pengawas Internal pemerintah (APIP) Dalam pelaksanaan Maturitas sistem Pengendalian internal PEMERINTAH (SPIP) Inspektorat kota pekalongan ]]>
<![CDATA[Karmanis Karmanis]]>;
<![CDATA[Aan Cholifah Rofa’a]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i1.478
<![CDATA[One type of local government supervision is internal control. This internal control is carried out by the government internal control apparatus (APIP) at the Regional Inspectorate. The main role of APIP is as a consultant and problem solver for local governments with the task of conducting inspections, reviews, monitoring and evaluation, as well as other supervision of the implementation of tasks and functions of local government organizations.This type of research is descriptive using a qualitative approach. The location chosen for this research is the Inspectorate of Pekalongan City. The data source retrieval technique in this study uses data triangulation techniques. Meanwhile, the focus of this research is on examining the influence of APIP's role in the implementation of the maturity of the Government Internal Control System (SPIP) at the Pekalongan City Inspectorate.The results of this study are (1) the Pekalongan City Inspectorate performs its role as a leader who is the forefront funnel by coordinating, carrying out control functions, encouraging the creation of bureaucratic reform and governance, (2) Pekalongan City Inspectorate has an Internal Supervision function which includes activities that include: directly related to quality assurance that supports the implementation of an effective, transparent, accountable and clean government from KKN practices, (3) As a consultant to the Pekalongan City Inspectorate must know more than the party conducting consultations regarding regional financial management in accordance with the laws and regulations that exist, (4) Government Internal Supervisory Apparatus plays a role as Quality Assurance, namely ensuring that an activity can run efficiently, effectively and in accordance with the rules in achieving organizational goals, and (5) The role of the auditor as a catalyst based on employee perceptions influence on the achievement of the goals of the organization.]]>
<![CDATA[Reformasi Birokraasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Transportasi Di Derah Tertinggal ]]>
<![CDATA[Arifin]]>;
<![CDATA[Sumarmo]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i1.480
<![CDATA[Pemerintahan Republik Indonesia dalam lingkup birokrasi Indonesia, sangat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik good governance.(Budi Mulyawan (2009) Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu, birokrasi harus konsisten dan dapat bekerja dengan baik dan bersih dalam mengemban perjuangan mewujudkan seluruh cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan investasi, dengan memperhatikan pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan usaha. Kenyataan yang terjadi sekarang ini semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perizinan perdagangan antar daerah dalam mendukung program tol laut yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan.]]>
<![CDATA[BIROKRASI DENGAN TOPIK MENUJU ASN BERTARAF INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Dian Ambarisiwi]]>;
<![CDATA[Slamet Riyono]]>;
<![CDATA[Rahmat Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i1.481
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan implikasi yang dihasilkan terkait penerapan reformasi birokrasi kinerja pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadi mementum untuk menuju birokrasi yang baik dengan cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan sarana dan prasaran serta kualitas sumber daya manusia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berkomitmen untuk mengoptimalkan layanan publik yang terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban yaitu dalam pelayanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pelayanan Izin Tinggal bagi WNA dan pengawasan serta penindakan Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa reformasi birokrasi yang diimplementasikan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada reformasi pelayanan publik yang dilakukan yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, disamping itu pula juga dilaksanakan pembinaan pola pikir dan pola perilaku pada sektor sumber daya manusia agar berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik sehingga hal tersebut memberikan implikasi positif pada pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam core values Kementerian Hukum dan HAM yaitu untuk menjadi birokrasi kelas dunia.]]>
<![CDATA[Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Pada Biro Pemerintahan OTDA Dan Kerjasama ]]>
<![CDATA[Aditya Ari Nugroho]]>;
<![CDATA[TRI LETARI HADIYATI]]>;
<![CDATA[NURSALIM]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i1.482
<![CDATA[Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Dalam Mengadili Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum ]]>
<![CDATA[Arief Fahmi Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i1.1130
<![CDATA[The penalties imposed on TNI soldiers are actually more severe than those imposed in general courts. The punishment imposed on TNI soldiers is not only limited to imprisonment or fines, but sometimes serious criminal offenders are often given additional punishment in the form of dishonorable discharge (PDTH) from military service. The aim of this research is to show that for legal subjects who have military status, the role of superiors who have the right to punish or what is known as Ankum is very dominant. Military members who are involved in criminal acts are subject to two inherent penalties, namely first, in the form of disciplinary penalties which are imposed in the form of penalties for delaying promotion, demotion or even dismissal. This research is qualitative which uses a descriptive approach to collect data systematically, factually and quickly according to the description when the research was carried out. The results of this research show that the determination of absolute competence based on the emphasis on the consequences of losses incurred can be said to be in line with what is stated in Article 3 paragraph (4) letter a of TAP MRP Number VII of 2000 concerning the Role of the Indonesian National Army and the Role of the Republic of Indonesia's National Police. Indonesia which states that "Indonesian National Army soldiers are subject to the authority of the general judiciary in matters of general criminal offences." Strengthened by Article 65 paragraph (2) of the TNI Law which states "Soldiers are subject to the authority of military justice in cases of violations of military criminal law and are subject to the power of general justice in cases of violations of general criminal law as regulated by law."]]>
<![CDATA[Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Kuzaimah Kuzaimah]]>;
<![CDATA[Rini Werdiningsih]]>;
<![CDATA[Bambang Windu Sancono]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i1.477
<![CDATA[Konsep birokrasi modern, reformasi birokrasi dan pelayanan public beserta suatu paradigma wawasan pengawasan dalam mewujudkan birokrasi modern. Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan tersebut adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan hal ini karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik good government ‘’ control atau pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki fungsi untuk mengawasi.]]>
<![CDATA[Pengaruh peran Aparat pengawas Internal pemerintah (APIP) Dalam pelaksanaan Maturitas sistem Pengendalian internal PEMERINTAH (SPIP) Inspektorat kota pekalongan ]]>
<![CDATA[Karmanis Karmanis]]>;
<![CDATA[Aan Cholifah Rofa’a]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i1.478
<![CDATA[One type of local government supervision is internal control. This internal control is carried out by the government internal control apparatus (APIP) at the Regional Inspectorate. The main role of APIP is as a consultant and problem solver for local governments with the task of conducting inspections, reviews, monitoring and evaluation, as well as other supervision of the implementation of tasks and functions of local government organizations.This type of research is descriptive using a qualitative approach. The location chosen for this research is the Inspectorate of Pekalongan City. The data source retrieval technique in this study uses data triangulation techniques. Meanwhile, the focus of this research is on examining the influence of APIP's role in the implementation of the maturity of the Government Internal Control System (SPIP) at the Pekalongan City Inspectorate.The results of this study are (1) the Pekalongan City Inspectorate performs its role as a leader who is the forefront funnel by coordinating, carrying out control functions, encouraging the creation of bureaucratic reform and governance, (2) Pekalongan City Inspectorate has an Internal Supervision function which includes activities that include: directly related to quality assurance that supports the implementation of an effective, transparent, accountable and clean government from KKN practices, (3) As a consultant to the Pekalongan City Inspectorate must know more than the party conducting consultations regarding regional financial management in accordance with the laws and regulations that exist, (4) Government Internal Supervisory Apparatus plays a role as Quality Assurance, namely ensuring that an activity can run efficiently, effectively and in accordance with the rules in achieving organizational goals, and (5) The role of the auditor as a catalyst based on employee perceptions influence on the achievement of the goals of the organization.]]>
<![CDATA[Reformasi Birokraasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Transportasi Di Derah Tertinggal ]]>
<![CDATA[Arifin]]>;
<![CDATA[Sumarmo]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i1.480
<![CDATA[Pemerintahan Republik Indonesia dalam lingkup birokrasi Indonesia, sangat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik good governance.(Budi Mulyawan (2009) Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu, birokrasi harus konsisten dan dapat bekerja dengan baik dan bersih dalam mengemban perjuangan mewujudkan seluruh cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan investasi, dengan memperhatikan pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan usaha. Kenyataan yang terjadi sekarang ini semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perizinan perdagangan antar daerah dalam mendukung program tol laut yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan.]]>
<![CDATA[BIROKRASI DENGAN TOPIK MENUJU ASN BERTARAF INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Dian Ambarisiwi]]>;
<![CDATA[Slamet Riyono]]>;
<![CDATA[Rahmat Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 1 (2021): April : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i1.481
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan implikasi yang dihasilkan terkait penerapan reformasi birokrasi kinerja pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadi mementum untuk menuju birokrasi yang baik dengan cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan sarana dan prasaran serta kualitas sumber daya manusia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berkomitmen untuk mengoptimalkan layanan publik yang terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban yaitu dalam pelayanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pelayanan Izin Tinggal bagi WNA dan pengawasan serta penindakan Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa reformasi birokrasi yang diimplementasikan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada reformasi pelayanan publik yang dilakukan yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, disamping itu pula juga dilaksanakan pembinaan pola pikir dan pola perilaku pada sektor sumber daya manusia agar berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik sehingga hal tersebut memberikan implikasi positif pada pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam core values Kementerian Hukum dan HAM yaitu untuk menjadi birokrasi kelas dunia.]]>
