cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iwan
Contact Email
lexpublicaappthi@gmail.com
Phone
+6285395403342
Journal Mail Official
lexpublicaappthi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lex Publica
Published by Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia
ISSN : 23549181     EISSN : 25798855     DOI : https://doi.org/10.58829/lp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lex Publica (e-issn 2579-8855; p-issn 2354-9181) is an international, double blind peer reviewed, open access journal, featuring scholarly work which examines critical developments in the substance and process of legal systems throughout the world. Lex Publica published biannually online every June and December by Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) and managed by Institute of Social Sciences and Cultural Studies (ISOCU), aims at critically investigating and pursuing academic insights of legal systems, theory, and institutions around the world. Lex Publica encourages legal scholars, analysts, policymakers, legal experts and practitioners to publish their empirical, doctrinal and/or theoretical research in as much detail as possible. Lex Publica publishes research papers, review article, literature reviews, case note, book review, symposia and short communications on a broad range of topical subjects such as civil law, common law, criminal law, international law, environmental law, business law, constitutional law, and numerous human rights-related topics. The journal encourages authors to submit articles that are ranging from 6000-8000 words in length including text, footnotes, and other accompanying material.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 (2019)" : 6 Documents clear
Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dalam Kemasan Label Halal Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Wiwik Sri Widiarty
Lex Publica Vol. 6 No. 2 (2019)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.832 KB) | DOI: 10.58829/lp.6.2.2019.26-35

Abstract

Perlindungan hukum yang harus diperoleh konsumen khususnya untuk pengemasan produk pangan berlabel halal, pangan yang dihasilkan dihadapkan pada berbagai kendala baik dari segi pelaku usaha yang tidak mematuhi prosedur maupun dari sisi pelaksanaan. Bagi konsumen, hal ini sangat dirugikan jika pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal tidak mencantumkan label halal dalam kemasan pangan. Peraturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang merasa dirugikan sebagai haknya, khususnya untuk produk makanan kemasan. label halal. Bagi para pelaku usaha penting untuk mengajukan sertifikasi halal, apalagi dengan masuknya berbagai produk pangan impor yang diperdagangkan dan beredar di masyarakat yang tidak mencantumkan label halal dalam kemasan produknya, sehingga masyarakat sebagai pengguna barang/jasa merasa dirugikan, dan ketidaktahuan masyarakat dapat membahayakan kesehatan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh produsen khususnya produsen makanan, dapat mengadu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menampung pengaduan konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas khususnya pada produk pangan dengan kemasan label halal. . Selain itu, masyarakat juga dapat mengadukan produsen pangan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) jika produknya tidak mencantumkan label halal atau bisa juga melalui pengadilan Sengketa Konsumen dengan mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK). . Sanksi pidana bagi yang melanggar produsen yang memiliki sertifikasi halal tidak mencantumkan label halal pada kemasan produknya, jika terbukti dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Abstract Legal protection must be obtained by consumers, especially for the packaging of food products labeled halal, food that is faced with various obstacles both from the point of view of business actors who do not comply with procedures and from an implementation standpoint. For consumers, this is very detrimental if business actors who have obtained halal certification do not include a halal label on food packaging. Regulations through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products aim to provide legal certainty to people who feel aggrieved about their rights, especially for packaged food products halal labeled. For business actors, it is important to apply for halal certification, especially by including various imported food products that are issued and circulated in the community that do not include a halal label on their product packaging so that the community is the user of the goods/services imposed, and public ignorance can endanger health in consuming them. . food that does not include a halal label on its product packaging. Legal remedies that can be taken by consumers who feel their rights have been harmed by producers, especially food producers, can complain to the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) to accommodate consumer complaints to obtain clear information, especially on food products with a halal label. . In addition, the public can also complain about food producers to the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) if their products do not carry a halal label or can also go through the Consumer Dispute Court by submitting an application to the Consumer Settlement Agency (BPSK). . Criminal sanctions for those who violate producers who have halal certification do not include the halal label on their product packaging, if proven guilty, they will be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and administrative sanctions in the form of revocation of business licenses. Keywords: Consumer Protection, Food Products, Halal Labels
Justice and Legal Certainty in Regulating Cryptocurrency in Malaysia Muhamad Marwan; Galang Prayogo
Lex Publica Vol. 6 No. 2 (2019)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.004 KB) | DOI: 10.58829/lp.6.2.2019.1-7

Abstract

Cryptocurrencies have received important attention as alternative mediums of exchange that can complement or even replace traditional ones. For this reason, cryptocurrencies have become an attractive investment vehicle with a constantly growing market cap. Cryptocurrencies’ role and economic impact cannot be concluded further than just a disruptive technology to the conventional financial system. The unstable and highly speculative value fluctuations coupled with a relatively new technological system have resulted in a lack of research to predict the future cryptocurrency market development. The research method used in this legal research is the juridical-normative method. The juridical-normative method is intended to seek or find rules, principles, and legal doctrines, which are then applied to analyze a phenomenon that is a legal subject. The presence of cryptocurrency has its own impact on social life. These impacts stem from the main feature of cryptocurrencies, the blockchain. Blockchain offers a revolution in the paradigm of the financial system, which was initially centered on the existence of central authorities such as governments and banks to become user-centered or user-centered. In addition, the philosophical values applied in cryptocurrency and blockchain reflect ideas that are synonymous with the collegial collective spirit, such as decentralization, transparency, equality, and accountability. Abstrak Mata uang kripto telah mendapat perhatian penting sebagai media pertukaran alternatif yang dapat melengkapi atau bahkan menggantikan yang tradisional. Karena alasan ini, Mata uang kripto telah menjadi sarana investasi yang menarik dengan kapitalisasi pasar yang terus berkembang. Untuk saat ini, peran dan dampak ekonomi dari Mata uang kripto tidak dapat disimpulkan lebih jauh dari sekadar teknologi yang mengganggu sistem keuangan konvensional. Fluktuasi nilai yang tidak stabil dan sangat spekulatif ditambah dengan sistem teknologi yang relatif baru mengakibatkan kurangnya penelitian untuk memprediksi perkembangan pasar Mata uang kripto di masa depan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis-normatif dimaksudkan untuk mencari atau menemukan kaidah, asas dan doktrin hukum yang kemudian diterapkan untuk menganalisis suatu fenomena yang menjadi subjek hukum. Kehadiran cryptocurrency memiliki dampak tersendiri dalam kehidupan sosial. Dampak ini berasal dari fitur utama Mata uang kripto, blockchain. Blockchain menawarkan revolusi paradigma sistem keuangan yang awalnya berpusat pada keberadaan otoritas pusat seperti pemerintah dan bank menjadi user-centered atau berpusat pada pengguna. Selain itu, nilai-nilai filosofis yang diterapkan dalam cryptocurrency dan blockchain mencerminkan ide-ide yang identik dengan semangat kolektif kolegial seperti desentralisasi, transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas. Kata kunci: Mata uang kripto, Bitcoin, Hukum, Ekonomi, Malaysia
Urgency of Separation of Powers in State Institutions to Defend Against Corruption in Indonesia Fatria Khairo; Firman Freaddy Busroh; Rianda Riviyusnita
Lex Publica Vol. 6 No. 2 (2019)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.043 KB) | DOI: 10.58829/lp.6.2.2019.36-42

Abstract

The issue of abuse of authority is still a color of politics in every state institution, such as the ministry. Such as political member charges. There are ways for brainstorming for writers to contribute to the system as we know that Indonesia implements a system of power-sharing known as the Legislative, Executive and Judiciary. With its power distribution system, Indonesia tends to open space for corrupt behavior. The Urgency of the Separation of Power System in corruption in Indonesia aims to reduce the space that can be corrupted and to facilitate monitoring and evaluation of each performance. Abstrak Isu penyalahgunaan wewenang masih menjadi warna politik di setiap lembaga negara, seperti kementerian. Seperti biaya anggota politik. Ada cara untuk brainstorming bagi penulis untuk berkontribusi pada sistem. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan yang dikenal dengan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Indonesia dengan sistem distribusi kekuasaan cenderung membuka ruang perilaku korupsi. Urgensi Pemisahan Sistem Ketenagalistrikan dalam korupsi di Indonesia ditujukan untuk mengurangi ruang yang berpeluang dikorupsi dan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi setiap kinerja. Kata kunci: Korupsi, Pemisahan Sistem Tenaga, Lembaga Negara, Indonesia
The Role of Land Titles Registrar in the Imposition of Taxes on Acquisition of Rights on Inherited Land and Buildings According to Islamic Law Setiyowati Setiyowati; Edy Lisdiyono; Noor Wachida
Lex Publica Vol. 6 No. 2 (2019)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.531 KB) | DOI: 10.58829/lp.6.2.2019.43-49

Abstract

Tax on Acquisition of Land and Building Rights (Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) is a tax that is imposed or must be paid by the taxpayer in connection with the transfer of Land and Building Rights. In Islam, the existence of heirs and heirs is regulated in the Qur’an contained in Sura al-Nisa. Inherited assets in the form of land and buildings, which are the right of heirs, can be owned by one of the heirs by buying or paying the other heirs. It is stated in the Deed of Sharing of Joint Rights (Akta Pembagian Hak Bersama/APHB) made by the Land Deed Making Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT). The results showed: 1) According to Islamic law, the calculation of the amount of BPHTB tax is not the same as the amount of tax calculated based on Law No. 20 of 2000 concerning Customs for Acquisition of Rights on Land and Buildings; this is related to the determination of the amount of inheritance received, where the amount depends on the number of inheritance rights holders and their gender and nasab and religious relationships. 2) The process of determining the number of taxpayers in the Customs Tax on Land and Building Rights, which is associated with tax validation, often creates uncertainty, both the transaction value can change, and the calculation and the amount of tax that must be paid by the taxpayer this is because the Regional Revenue Agency (Badan Pendapatan Daerah/BAPENDA) local does not have a fixed reference. PPAT’s role is to help calculate the amount of the BPHTB tax and pay it to the tax office. Abstrak Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atau harus dibayar oleh Wajib Pajak sehubungan dengan peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam Islam, keberadaan ahli waris dan ahli waris diatur dalam Alquran yang tertuang dalam Surah al-Nisa. Harta warisan berupa tanah dan bangunan yang menjadi hak ahli waris dapat dimiliki oleh salah satu ahli waris dengan cara membeli atau membayar kepada ahli waris lainnya, hal ini dituangkan dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pembahasan: 1) Menurut hukum Islam perhitungan besarnya pajak BPHTB tidak sama dengan besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kepabeanan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, hal ini terkait dengan penentuan besarnya harta warisan yang diterima, dimana besarnya tergantung dari banyaknya pemegang hak waris dan jenis kelamin serta hubungan nasab dan agamanya. 2) Proses penetapan jumlah wajib pajak dalam Bea Cukai Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikaitkan dengan pengesahan pajak seringkali menimbulkan ketidakpastian, baik nilai transaksi dapat berubah, penghitungan maupun besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak hal ini karena Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) setempat tidak memiliki acuan tetap. Peran PPAT adalah membantu menghitung besaran pajak BPHTB dan menyetorkannya ke kantor pajak. Kata kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Warisan, Hukum Islam, Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Hak Preferensi Negara atas Utang Pajak di Indonesia: Analisis Yuridis-Filosofis Yeheskiel Minggus Tiranda
Lex Publica Vol. 6 No. 2 (2019)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.205 KB) | DOI: 10.58829/lp.6.2.2019.17-25

Abstract

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang ditarik dari masyarakat berdasarkan undang-undang yang diciptakan negara yang penggunaannya diperuntukkan untuk membelanjai kehidupan negara dalam melaksanakan tugas-tugas demi kepentingan umum yang pada gilirannya meliputi kepentingan antar individu sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks kebangsaan, pancasila merupakan ideologi yang merumuskan prinsip-prinsip bagaimana kehidupan harus dijalani. Berdasarkan nilai-nilai tiap-tiap sila, makna yang terkandung didalamnya jika dikaitkan dengan aspek pemungutan pajak, terpancar filosofi pemungutan pajak yang juga mengikuti urutan sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Dimulai dengan pernyataan bahwa pajak akan dapat ditarik hanya kalau ada rasa peduli kepada sesama (sila kesatu) yang dilandasi dengan perikemanusiaan dan keadilan (sila kedua) demi terwujudnya persatuan bangsa (sila ketiga) yang dengan itu pembangunan berbagai sarana untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan, tentunya dibawah kontrol rakyat melalui wakilnya (sila keempat) sehingga seluruh rakyat secara riil akan menikmatinya secara adil dan merata hasil pembangunan tersebut (sila kelima). UUD RI 1945 yang merupakan hukum tertulis tertinggi di Republik Indonesia menjadi sumber formilnya kewenangan dimaksud. Untuk itu penting dikemukakan sumber formil kewenangan memungut pajak itu karena hal ini juga sangat terkait dengan dasar legalitas pungut pajak. Dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 yang mendasari pemungutan pajak di Indonesia, akan diuraikan UUD RI 1945 sebagai sumber hukum formal sebagai sumber acuan aturan ketentuan perpajakan. Dari UUD RI 1945 ini juga dipertegas melekatnya Preferensi negara atas utang pajak adalah bagian dari kekuasaan negara sebagai fiskus. Abstract Tax is a source of state revenue that is withdrawn from a society based on laws created by the state whose use is intended to finance the state's life in carrying out tasks for the public interest which in turn includes interests between individuals as members of society. In the context of nationality, Pancasila is an ideology that formulates the principles of how life should be lived. Based on the values of each precept, the meaning contained therein, when it is related to the aspect of tax collection, radiates a philosophy of tax collection which also follows the order in accordance with the order of the Pancasila precepts. Starting with the statement that taxes can only be withdrawn if there is a sense of concern for others (the first precept) which is based on humanity and justice (the second precept) for the sake of realizing national unity (the third precept) through which the construction of various facilities for the public interest can be carried out, of course under the control of the people through their representatives (fourth precept) so that all people in real terms will enjoy the results of development fairly and equitably (fifth precept). The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the highest written law in the Republic of Indonesia, is the formal source of the said authority. For this reason, it is important to state the formal source of the authority to collect taxes because this is also closely related to the legal basis of collecting taxes. By starting with the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which underlies tax collection in Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia will be described as a formal legal source and a reference source for tax provisions. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia also emphasizes that the state's preference for tax debt is part of the state's power as the tax authority. Keywords: State Preference Rights, Tax Debt, Juridical-Philosophical Study, Indonesia
Prinsip Good Governance dalam Rangka Kepastian Hukum terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berkekuatan Hukum Tetap Binsar Jon Vic S
Lex Publica Vol. 6 No. 2 (2019)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.186 KB) | DOI: 10.58829/lp.6.2.2019.8-16

Abstract

Negara Indonesia yang rechtsstaat dan welfare state telah dikonkretkan dengan Undang-undang No. 5 No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun bahwa ada dua jenis pelaksanaan putusan PTUN (automatically execution dan hierarchical execution). Dalam penyelenggaraan pengadilan, diperlukan kesadaran hukum dari aparatur pemerintah untuk mematuhi putusan pengadilan. Seringkali aparatur pemerintah tidak mampu atau tidak mau melaksanakan keputusan tersebut karena berbagai alasan sesuai dengan prinsip good government governance dan atau kepastian hukum. Tulisan ini menggunakan metode hukum-normatif, yaitu pendekatan berdasarkan bahan-bahan hukum dengan mengkaji konsep, teori, asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penulisan. Dalam tulisan ini ditemukan adanya putusan PTUN yang tidak dapat dilaksanakan/dijalankan (non-executable) karena mis-interpretasi secara sistematis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Tantangan yang dihadapi dalam menegakkan kekuasaan PTUN dengan melaksanakan putusannya menurut pendekatan teori sistem hukum adalah: 1.) adanya putusan yang mengambang dan tidak dapat dilaksanakan; 2) tidak adanya pejabat pemerintah yang secara khusus berwenang melaksanakan pelaksanaan putusan pengadilan. Transparansi dan ketelitian pelaksanaan kepastian hukum oleh aparatur pemerintah untuk pelaksanaan kekuatan hukum yang tetap. Abstract Indonesia is a rechtsstaat and welfare state concreated by Law No. 5 of 1986 concerning the Administrative Court that there are two types of execution of administrative court decisions (automatic execution and hierarchical execution). In the execution of a court, legal awareness is needed from the government apparatus to comply with court decisions. Often the government apparatus is unable or unwilling to implement these decisions for various reasons according to the principle of good government governance and/or legal certainty. This paper uses the legal-normative method, which is an approach based on legal materials by examining concepts, theories, legal principles, and legislation, as well as kinds of literature related to the object of writing. This paper finds that administrative court decisions cannot be implemented/executed (non-executable) because of a misinterpretation systemically of the court decision as a permanent legal force (inkracht van gewijsde). The challenges faced in establishing the administrative court's power by implementing its decisions according to the legal system theory approach are: 1.) the existence of floating and non-executable decisions; 2.) the absence of government officials specifically authorized to enforce implementation of court's decisions—transparency and accurately to conduct of legal certainty by government apparatus for execution of permanent legal force. Keywords: Good Governance, Decisions with Permanent Powers, Administrative Court

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025) Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2024) Vol. 11 No. 1 (2024) Vol. 10 No. 2 (2023) Vol. 10 No. 1 (2023) Vol. 9 No. 2 (2022) Vol. 9 No. 1 (2022) Vol. 8 No. 2 (2021) Vol. 8 No. 1 (2021) Vol. 7 No. 2 (2020) Vol. 7 No. 1 (2020) Vol. 6 No. 2 (2019) Vol. 6 No. 1 (2019) Vol. 5 No. 2 (2018) Vol. 5 No. 1 (2018) Vol. 4 No. 2 (2017) Vol. 4 No. 1 (2017) Vol. 3 No. 2 (2017) Vol. 3 No. 1 (2016) Vol. 2 No. 2 (2016) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 2 (2015) Vol. 1 No. 1 (2014) More Issue