cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni'matul Huda
Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id
Phone
+6287738216661
Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id
Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Officium Notarium
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 27765458     EISSN : 28082613     DOI : 10.20885/JON
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Officium Notarium adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Officium Notarium mulai tahun 2021 terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus dan Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.Diantaranya masalah yang terkait dengan undang-undang dan peraturan Notaris Indonesia dan negara lain, hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum administrasi, kode etik profesi, dan hukum Islam yang terkait dengan topik ini, dll. We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 165 Documents
 13   14   15   16   17 
Analisa Hukum terhadap Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan Sertifikat Terdaftar (Studi Mengenai Merek Ms Glow/For Cantik Skincare) Nusantari, Oktaviana; Kusparningrum, Emilda; Hediati, Febri Noor
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art3

Abstract

This research discusses the obligations of brand owners or brand certificate holders to be able to use their brand as stated in the registered brand certificate issued by the Directorate General of Intellectual Property and analysis of further supervision carried out by the Directorate General of Intellectual Property in carrying out supervision after the issuance of the brand certificate. The research method used in this research is doctrinal or normative. The obligation of a brand owner to use his or her mark as stated in the registered mark certificate is one of the brand owner's good intentions in registering the mark, but in reality, there are still brand owners who use marks that do not follow the registered mark certificate. This can be realized if the supervision system of the Directorate General of Intellectual Property after the issuance of the brand certificate can be implemented properly.Key Word: Registered Mark, Brand Certificate, Supervision AbstrakPenelitian ini membahas mengenai kewajiban pemilik merek atau pemegang sertiifkat merek untuk dapat menggunakan merek miliknya sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan analisis pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan pasca diterbitkannya sertifikat merek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal atau normatif. Kewajiban pemilik merek dalam menggunakan mereknya sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek terdaftar merupakan salah satu itikad baik pemilik merek dalam mendaftarkan merek tersebut, tetapi dalam kenyataanya masih ada pemilik merek yang menggunakan merek yang tidak sesuai dengan sertifikat merek terdaftar. Hal ini dapat terwujud apabila sistem pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pasca diterbitkannya sertifikat merek dapat dilaksanakan dengan baik.Kata-kata Kunci: Merek Terdaftar, Sertifikat Merek, Pengawasan
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Akta Jaminan Berupa Hak Sewa Kios Pasar Rini Ristanti
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art6

Abstract

The high market stall rental price means that the right to rent a market stall is considered something that is valuable and can be used. The aim of this research is to analyze the validity of the financing agreement deed with guaranteed market stalls rental rights and legal protection for creditors if the debtor defaults. This research uses a normative legal research method with a conceptual and statutory approach, the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials collected through literature study, then analyzed through qualitative descriptive. The results of this research conclude, First, the deed of financing and guarantee agreement is said to be materially valid if the material of the deed is in accordance with Article 1320 of the Civil Code and is formally valid , the deed must be made based on Article 38 paragraphs (1)-(5) of the JNP Law. Second. The guarantee deed is in the form of rental rights to a market stall which is an accessoir agreement The deed of agreement providing financing facilities does not yet provide legal protection for creditors if there is a default by the debtor. Apart from the legal guarantee of rental rights for market stalls not being regulated, guarantees with market stalls in principle cannot be executed, because the ownership of the market stalls at Beringharjo Market does not belong to the traders, but to the Yogyakarta City Government.Keywords: Creditors Deed of Guarantee, Legal Protection and Market Stall. AbstrakTingginya harga sewa kios pasar menjadikan hak sewa kios pasar dianggap sebagai hal yang bernilai dan dapat dijadikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan akta perjanjian pembiayaan dengan jaminan berupa hak sewa kios pasar dan perlindungan hukum kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, Pertama, akta perjanjian pembiayaan dan jaminan dikatakan sah secara material apabila materi akta telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan sah secara formil, akta harus dibuat berdasarkan Pasal 38 ayat (1)-(5) UU JNP. Kedua. Akta jaminan berupa hak sewa atas kios pasar yang merupakan perjanjian accesoir dari akta perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan belum memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila ada wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Selain dalam hukum jaminan hak sewa atas kios pasar belum diatur, juga jaminan berupa hak sewa atas kios pasar pada prinsipnya tidak dapat dieksekusi (dijual maupun dialihkan hak sewanya) karena kepemilikan kios pasar yang ada di Pasar Beringharjo bukan kepunyaan pedagang, melainkan kepunyaan Pemerintah Kota Yogyakarta.Kata Kunci: Akta Jaminan, Kios Pasar, Kreditur dan Perlindungan Hukum.
Akad Mudharabah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah yang Ideal Ditinjau dari Segi Jaminan Mahyunda Utari
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art2

Abstract

The existence of differences of opinion regarding whether or not the imposition of collateral to mudharib in financing with mudharabah contracts in Islamic banks creates uncertainty for people who use Islamic bank services. Do not let the public become uninterested in using Islamic bank services only because of these differences of opinion. Therefore, it is necessary to further study whether the mudharabah contract in financing at Islamic banks is more ideal to be subject to collateral or not. Ideal in this case means fulfilling the principles of justice and balance ('adl wa tawazun) in the community as users of Islamic bank services. Based on this, the researcher formulates a problem formulation regarding 'How is the ideal mudharabah contract in Islamic bank financing?' The research method used is normative with literature study. The results concluded that financing with mudharabah contracts in Islamic banks is more ideal if the mudharib is still subject to collateral. This is because collateral serves to increase the bank's confidence to be able to provide financing facilities to prospective customers, fulfill the principles of justice and balance ('adl wa tawazun), place Islamic banks to decide whether or not a customer is given a facility, protect Islamic banks from moral hazard, and the existence of collateral can be a protective tool for Islamic banks from uncertain global economic conditions.Keywords: Collateral; Financing; Mudharabah AbstrakAdanya perbedaan pendapat mengenai wajib atau tidaknya pengenaan jaminan kepada mudharib dalam pembiayaan dengan akad mudharabah di bank syariah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat pengguna jasa bank syariah. Jangan sampai, masyarakat menjadi tidak tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah hanya dikarenakan perbedaan pendapat tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai akad mudharabah dalam pembiayaan di bank syariah lebih ideal dikenakan jaminan atau tidak dikenakan jaminan. Ideal dalam hal ini berarti memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) dalam masyarakat selaku pengguna jasa bank-bank syariah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah mengenai ‘Bagaimanakah akad mudharabah dalam pembiayaan bank syariah yang ideal?’ Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah di bank syariah lebih ideal apabila mudharib tetap dikenakan jaminan. Hal ini dikarenakan jaminan berfungsi untuk meningkatkan keyakinan bank untuk dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah, terpenuhinya prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), menempatkan bank syariah untuk memutuskan layak atau tidaknya seorang nasabah diberikan fasilitas, melindungi bank syariah dari adanya moral hazard, dan adanya jaminan dapat menjadi alat pelindung bank syariah dari kondisi ekonomi global yang tidak menentu.Kata kunci: Jaminan; Mudharabah; Pembiayaan
Upaya Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online Gunawan, Imam
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art3

Abstract

Fintech as a financial service provides convenience for the community, especially fintech lending infrastructure. The discourse on fintech lending, also known as pinjol, has had a very positive effect on society. However, the increasing number of data leak cases has resulted in the existence of fintech lending being misused by unscrupulous individuals. The aim of this research is for readers to learn about preventive steps to overcome data leaks, the validity of transactions, and the resulting legal consequences. The author provides several repressive measures as a legal umbrella against data leaks in the provision of online loans based on statutory regulations and initiates prevention efforts through the application of biometric technology. This research uses qualitative data analysis techniques with a normative research type and also uses two approaches, namely a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials in this research use primary and secondary legal materials. The correlation between the statutory approach and primary law is to examine the regulations determined by the online loan administration system, which is currently widespread in Indonesia. Online loans are meant to be illegal online loans, which are problematic because of the ease of submitting funds, which results in data leaks. The emergence of cases in the implementation of online loans shows weak data protection and the ease of loan application and authentication. Therefore, there is a need for further efforts to handle cases involving the implementation of online loans. Repressive efforts with the presence of statutory regulations such as the Civil Code, ITE Law, PDP Law, P2SK Law, and PJOK Number 10/POJK.05/2022 concerning Joint-Based Funding Services Information Technology as a legal protection.Keywords: Biometric Technology; Online Treatment; Leaks Data; Data Protection AbstrakFintech sebagai layanan keuangan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya fintech lending dalam prasarana peminjaman. Diskursus fintech lending atau dikenal pinjol sangat memberikan efek positif bagi masyarakat. Namun, maraknya kasus kebocoran data mengakibatkan eksistensi fintech lending disalahgunakan oleh para oknum. Tujuan penelitian ini agar para pembaca mengetahui mengenai langkah preventif guna menanggulangi kebocoran data, keabsahan transaksi, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Penulis memberikan beberapa upaya represif sebagai payung hukum terhadap kebocoran data pada penyelenggaraan pinjaman online berbasis peraturan perundang-undangan dan menggagas upaya pencegahan melalui penerapan biometric technology. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan jenis penelitian normatif serta menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Korelasi pendekatan undang-undang dengan hukum primer adalah untuk mengkaji regulasi yang ditentukan pada sistem penyelenggaraan pinjaman online yang sedang marak terjadi di Indonesia. Pinjaman online dimaksudkan adalah pinjaman online ilegal yang menjadi problematika karena kemudahan pengajuan pengajuan dana yang berakibat pada kebocoran data. Lahirnya kasus-kasus dalam penyelenggaraan pinjaman online menunjukkan lemahnya perlindungan data serta kemudahan pengajuan pinjaman dan autentifikasinya. Maka dari itu perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menangani kasus pada penyelenggaraan pinjaman online.Upaya represif dengan hadirnya peraturan perundang-undangan seperti KUHPer, UU ITE, UU PDP, UU P2SK, maupun PJOK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum.Kata Kunci: Biometric Technology; Pinjaman Online; Kebocoran Data; Perlindungan Data
Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Notaris Penerima Protokol Serta Prakteknya Di Indonesia Yunizcha Mohamad Putri Limbanadi
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art4

Abstract

The aim of the research is to find out and analyze the procedures for submitting protocols to Notaries who are declared dead. The type of research in this research is normative, where an assessment of applicable laws and regulations is carried out. The results of the research concluded that: (1) Submission of the Notary's protocol for declaring death to another Notary as the recipient of the protocol is carried out no later than 30 days by making an official report on the submission of the Notary's protocol which is approved by the Notary's heirs and the recipient of the protocol must be the notary public; (2) The legal position of the Notary who receives the Notary's protocol dies is limited to receiving and keeping the protocol. If there is a legal problem, the notary responsible is the notary relating to the deed; (3) Handing over a deceased Notary's protocol to the recipient Notary is also the authority of the MPD, if the Notary's protocol is not given to the recipient's Notary within 30 days, then the MPD has the authority to take the protocol and hand it over to the Notary receiving the protocol.Keywords: Notary Protocol; Notary Dies AbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis bagaimana prosedur penyerahan protokol Notaris yang dinyatakan meninggal. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Penyerahan protokol Notaris dinyatakan meninggal kepada Notaris lain selaku penerima protokol dilaksanakan paling lama 30 hari dengan membuat berita acara penyerahan protokol Notaris yang disetujui oleh ahli waris Notaris dan yang menerima protokol tersebut harus notaris penerima; (2) Kedudukan hukum Notaris yang menerima protokol Notaris meninggal dunia sebatas menerima dan menyimpan protokol tersebut. Apabila terdapat masalah hukum yang bertanggung jawab adalah Notaris yang berkaitan dengan akta tersebut; (3) Penyerahan protokol Notaris yang sudah meninggal kepada Notaris penerima juga kewenangan MPD, jika protokol Notaris tidak diberikan ahli waris kepada Notaris penerima dalam 30 hari maka MPD berwenang mengambil protokol tersebut dan diserahkan pada Notaris penerima protokol.Kata kunci: Protokol Notaris; Notaris Meninggal Dunia.
Keabsahan Akta Autentik Pada Pembiayaan Murabahah Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Iga Endang Nurselly
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art5

Abstract

Providing murabahah financing using collateral from a decision letter that has been made using an authentic deed, however, in practice there is use of collateral that is not included in the guarantee category. The problem discussed is how to protect the Ba'I law when the authentic deed of financing a murabahah with the guarantee of a decree is in default. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. As a result of the discussion and research carried out, it can be concluded that the implementation of providing murabahah financing using the guarantee of a decree cannot be executed if a default occurs by the mustarib party. Decree guarantees are not included in the collateral category because they have no value and cannot be transferred. So, ba'i will experience difficulties and will not be able to maintain the health of the bank. The authentic deed remains valid in the process of making it.Keywords: Ba'i, Guarantees, Mustari, Murabahah financing, Syariah banking. AbstrakPemberian pembiayaan murabahah dengan menggunakan jaminan surat keputusan yang telah dibuat secara akta autentik, akan tetapi dalam prakteknya terdapat penggunaan jaminan yang tidak termasuk ke dalam kategori jaminan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum ba’i ketika akta autentik pembiayaan murabahah dengan jaminan surat keputusan mengalami wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah dengan menggunakan jaminan surat keputusan tidak dapat dilakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mustarib. Jaminan surat keputusan tidak termasuk kedalam kategori jaminan karena tidak memiliki nilai dan tidak dapat dipindah tangankan. Sehingga, ba’i akan mengalami kesulitan dan tidak dapat mempertahakan kesehatan bank. Akta autentik tetap sah dalam proses pembuatannya.Kata kunci: Ba’I, Jaminan, Mustari, Pembiayaan murabahah, Perbankan Syariah.
Kewenangan Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris Linta Ulinnuha Bahraine
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art8

Abstract

Notaries can serve as Class II Auction Officials and have the authority to make Auction Minutes. Two provisions regulate this, namely the Auction Regulations and the Notary Law, which give rise to various interpretations. The problems raised are two, namely, first, whether Notaries are immediately authorized to make Auction Minutes, second, how is the authority to supervise and guide Notaries as Class II Auction Officials based on UUJN. This research is normative legal research with a statutory approach that aims to analyze the authority and supervision of notaries. The results of the study show that first, Notaries cannot immediately make Auction Minutes unless the Notary is appointed as an Auction Official. Second, the authority to supervise and guide Notaries is carried out by the Notary Supervisory Board, while the Auction Official is carried out by the Auction Supervisor (Superintendent). The authority of the Notary Supervisory Board is limited to Auction Minutes as stated in Article 15 paragraph (2) of UUJN.Keywords: Notary Authority, Auction, Supervision and Development. AbstrakNotaris dapat menjabat sebagai Pejabat Lelang kelas II dan memiliki kewenangan membuat Risalah Lelang. Terdapat dua ketentuan yang mengatur yakni Peraturan Lelang dan Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga menimbulkan beragam interpretasi. Permasalahan yang diangkat ada dua yaitu, pertama apakah Notaris serta merta berwenang dalam membuat Risalah Lelang, kedua bagaimana kewenangan pengawasan dan pembinaan Notaris sebagai Pejabat Lelang kelas II berdasar UUJN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan pengawasan notaris. Hasil penelitian menunjukkan pertama Notaris tidak serta merta dapat membuat Risalah Lelang kecuali Notaris diangkat sebagai Pejabat Lelang. Kedua kewenangan pengawasan dan pembinaan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sedangkan Pejabat Lelang dilakukan oleh Pengawas Lelang (Superintenden). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris terbatas pada Risalah Lelang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN.Kata kunci: Kewenangan Notaris, Lelang, Pengawasan dan Pembinaan.
Idealitas Pembinaan dan Pemeriksaan Notaris di Kabupaten Bantul Secara Online Oleh Majelis Pengawas Daerah Perdana Hendra Wicaksana
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art9

Abstract

Guidance and supervision of notaries by the regional supervisory board in Bantul Regency is carried out online, many obstacles make its implementation less than ideal, although, on the other hand, it is considered more effective and efficient. Based on this, it is necessary to conduct research on the ideality of guidance and examination of notaries in Bantul Regency online by the regional supervisory board. Therefore, the researcher formulated a problem formulation regarding 'How is the ideality of guidance and examination of notaries in Bantul Regency carried out online by the regional supervisory board?' The research method used is normative with literature studies. The results of the study concluded that the implementation of guidance and supervision of notaries carried out online would be ideal if there was a combination of 'siemon' and live video calls because in addition to getting uploaded documents such as notary protocols, this live video call can add to the truth that exists directly at the notary's office concerned. In the process, the notary can be asked to show the notary protocol directly. So, the regional supervisory board can synchronize what is shown in the live video call with what has been uploaded or uploaded by the notary in the 'siemon' application.Keywords: Notary, Siemon Application, Bantul Regency AbstrakPembinaan dan pengawasan terhadap notaris oleh majelis pengawas daerah di Kabupaten Bantul dilakukan secara online, banyak hambatan yang membuat pelaksanaanya tidak ideal, meskipun dilain sisi dinilai lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai idealitas pembinaan dan pemeriksaan notaris di Kabupaten Bantul secara online oleh majelis pengawas daerah. Oleh karena itu, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah mengenai ‘Bagaimanakah idealitas pembinaan dan pemeriksaan notaris di Kabupaten Bantul yang dilakukan secara online oleh majelis pengawas daerah?’ Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris yang dilakukan secara online akan lebih ideal apabila terdapat kombinasi antara ‘siemon’ dan live video call karena selain mendapat dokumen yang diuploud seperti protokol notaris, maka live video call ini bisa menambah kebenaran yang ada secara langsung di kantor notaris yang bersangkutan. Pada prosesnya, notaris dapat diminta untuk menunjukkan protokol notaris secara langsung. Sehingga, bagi majelis pengawas daerah dapat mensinkronkan apa yang ditunjukkan di live video call dengan apa yang sudah diunggah atau diuploud oleh notaris di aplikasi ‘siemon’.Kata kunci: Notaris, Aplikasi Siemon, Kabupaten Bantul
Kedudukan Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Kaitannya Dengan Hak Ingkar Atas Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Otentik Karina Raiza Abubakar
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art7

Abstract

The problem of proving a deed with the right to deny concerning the notary's responsibility to maintain the confidentiality of the deed has several conflicts. The purpose of this study is to determine the position of a notary as a witness in court in relation to the right to deny the notary's responsibility to maintain the confidentiality of an authentic deed when asked to be a witness in court. This study is a normative study, with a statute approach. The primary legal materials consist of laws and regulations such as the Civil Code, HIR, and the Notary Law. The secondary legal materials used consist of literature and legal journals. The results of this study show that in civil cases, written evidence is the main evidence. Still, the request for a notary to be a witness in reading the deed cannot be done because it is contrary to the notary's obligation to maintain the confidentiality of the deed. The existence of the right to deny makes the notary entitled to refuse to give testimony in court. However, in its implementation there is a conflict of interest between the deed as evidence and the notary's responsibility, this is caused by Articles 54 and 66 making the regulations in the Notary Law contradictory to other laws. Thus, it is important to then be able to reconsider and further study in depth the provisions on the responsibilities and obligations of notaries in the Notary Law with other contradictory regulations.Keywords: Right to Refuse, Evidence, Notary's Responsibility AbstrakPermasalahan pembuktian akta dengan hak ingkar kaitannya dengan tanggung jawab notaris untuk menjaga kerahasiaan akta mengalami beberapa benturan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan notaris sebagai saksi di persidangan kaitannya dengan hak ingkar atas tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta otentik, ketika diminta untuk menjadi saksi di persidangan, Kajian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan sepertti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari literatur serta jurnal-jurnal hukum. Hasil dari kajian ini diketahui bahwa dalam perkara perdata bukti tulisan merupakan barang bukti utam, namun permohonan notaris sebagai saksi dalam pembacaan akta tersebut tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dan adanya hak ingkar membuat notaris berhak menolak memberikan kesaksian dipersidangan. Namun implementasinya terdapat benturan kepentingan antara akta sebagai barang bukti dengan tanggung jawab notaris hal ini disebabkan oleh Pasal 54 dan 66 membuat peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi kontradiktif dengan undang-undang lainnya. Sehingga, menjadi suatu hal yang penting untuk kemudian dapat mempertimbangkan kembali serta mengkaji lebih lanjut secara mendalam terkait ketentuan tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan peraturan-peraturan lainnya yang kontradiktif.Kata kunci: Hak Ingkar, Pembuktian, Tanggung Jawab Notaris
Perlindungan Hukum Pemegang Protokol Notaris atas Akta Yang Menjadi Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Daud, Akbar Hidayatullah
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art10

Abstract

This study discusses first, the form of legal protection for holders of notary protocols for deeds that become lawsuits in the Yogyakarta district court; and second, the responsibility of the holder of the notary protocol for the deed that became a lawsuit in the Yogyakarta district court. The type of research used is normative by using a doctrinal or conceptual approach and qualitative data analysis. The results of this study conclude, first, the form of protection for notary protocol holders when problems occur in the future is protected in UUJN and UUJNP where the mechanism for examining notaries by judges, prosecutors, and the police against notaries holding notary protocols is through the Notary Honorary Council (MKN) in other words, waiting for approval from the MKN first. Second, the responsibility of the notary protocol holder is only limited to the protocol he issued, in the form of a gross deed, a deed excerpt, and a copy of the deed. One time there is a problem with the deed that becomes the protocol, the notary holding the protocol has no responsibility for the deed previously made by the notary and the parties concerned.Keywords: legal protection, notary protocol, responsibility AbstrakPenelitian ini membahas terkait pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di pengadilan negeri Yogyakarta; dan kedua, tanggung jawab pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di pengadilan negeri Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan memggunakan pendekatan dokrinal atau konseptual serta Analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, bentuk perlindungan bagi pemegang protokol notaris ketika terjadi permasalahan dikemudian hari dilindungi dalam UUJN dan UUJNP yang dimana mekanisme untuk pemeriksaan notaris oleh hakim, jaksa serta kepolisian terhadap notaris yang memegang protokol notaris dengan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam arti kata lain menunggu persetujuan dari MKN terlebih dahulu. Kedua, tanggung jawab pemegang protokol notaris hanya sebatas protokol yang dia keluarkan, berupa grosse akt, kutipan akta dan salinan akta. Suatu saat terjadi permasalahan terhadap akta yang menjadi protokolnya, maka notaris yang memegang protokol tersebut tidak memiliki tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuat sebelumnya notaris dan para pihak yang bersangkutan.Kata kunci: perlindungan hukum, protokol notaris, tanggung jawab

Page 15 of 17 | Total Record : 165

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1: MEI 2025 Vol. 4 No. 2: NOVEMBER 2024 Vol. 4 No. 1: MEI 2024 Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023 Vol. 3 No. 1: MEI 2023 Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022 Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022 Vol. 2 No. 1: APRIL 2022 Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021 Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021 Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 More Issue