cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni'matul Huda
Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id
Phone
+6287738216661
Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id
Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Officium Notarium
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 27765458     EISSN : 28082613     DOI : 10.20885/JON
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Officium Notarium adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Officium Notarium mulai tahun 2021 terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus dan Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.Diantaranya masalah yang terkait dengan undang-undang dan peraturan Notaris Indonesia dan negara lain, hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum administrasi, kode etik profesi, dan hukum Islam yang terkait dengan topik ini, dll. We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 165 Documents
 1   2   3   4   5 
Tanggungjawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Jaminan Milik Anak Di Bawah Umur Dewi Tantini Wardaningsih
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art9

Abstract

This study aims to determine the PPAT's responsibility in making the Mortgage Deed (APHT) with the Underage Child Guarantor. The formulation of the problems proposed are: 1) How is the implementation of the agreement on the Deed of Mortgage Encumbrance (APHT) with minors, 2) What is the PPAT's responsibility in implementing the agreement on the Deed of Mortgage Encumbrance (APHT) with minors. This research includes a typology of juridical research. This research data was obtained from primary data through interviews with parties related to the problems to be studied. The results of this study conclude that there are procedures that are considered in the context of PPAT's responsibility in making a Mortgage Deed (APHT) with Underage Child Guarantor.Keywords: APHT; guarantee; PPAT; minorAbstrakStudi ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Penjamin Anak di Bawah Umur. Rumusan masalah yang diajukan yaitu:1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan anak di bawah umur, 2) Bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pelaksanaan perjanjian Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan anak di bawah umur. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian yuridis. Data penelitian ini diperoleh dari data primer melalui wawancara kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.  Hasil studi ini menyimpulkan bahwa terdapat prosedur-prosedur yang diperhatikan dalam rangka tanggung jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Penjamin Anak di Bawah Umur.Kata Kunci: APHT; anak di bawah umur; jaminan; PPAT
Praktek Administrasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengenaan Pajak Di Kabupaten Magelang Rinaldy Prabuningtyas
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art19

Abstract

This study analyzes the administrative practice of BPPKAD in the imposition of BPHTB taxes in Magelang Regency. There are 2 (two) problem formulations, namely first, what is the legal basis applied by BPPKAD in carrying out BPHTB tax collection in Magelang Regency? Second, what is the basis for the authority of the Magelang Regency BPPKAD validator to change the transaction price, especially in the transfer of sale and purchase rights. This research is a sociological juridical research using a statutory and conceptual approach. The results of this study concluded, first, the legal basis used by BPPKAD is the Regent's Decree Number 180.182/327/kep/31/2015 on the Land Value Index, but in reality the tax imposition is based on the Land Value Zone system used by the Ministry. ATR/BPN without binding regulations to use the Land Value Zone system. Second, BPPKAD does not have the authority to determine the price of land parcels that are the object of the transfer of sale and purchase rights by the parties, its authority is limited to validating the SSPD-BPHTB. The law only regulates the authority to collect BPHTB) which is the authority of the regional government, as regulated in Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and LeviesKey Word: Fee for the Acquisition of Rights on Building Land (BPHTB), Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency (BPPKAD), validationAbstrakPenelitian ini menganalisis praktek administrasi BPPKAD dalam Pengenaan Pajak BPHTB di Kabupaten Magelang. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yakni, pertama, apa landasan hukum yang diterapkan oleh BPPKAD dalam melaksanakan penarikan pajak BPHTB di Kabupaten Magelang? Kedua, apa dasar wewenang validator BPPKAD Kabupaten Magelang mengubah harga transaksi khususnya dalam peralihan hak jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, landasan hukum yang digunakan oleh BPPKAD adalah Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/327/kep/31/2015 tentang Indeks Nilai Tanah, namun kenyataannya yang dipergunakan untuk pengenaan pajak berdasarkan sistem Zona Nilai Tanah yang dipergunakan oleh Kementerian ATR/BPN tanpa adanya peraturan yang mengikat untuk menggunakan sistem Zona Nilai Tanah tersebut. Kedua, BPPKAD tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga bidang tanah yang menjadi obyek peralihan hak jual beli oleh para pihak, kewenangannya sebatas memvalidasi SSPD-BPHTB. Undang-undang hanya mengatur kewenangan pemungutan BPHTB) yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahKata Kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Validasi
Tanggungjawab Ahli Waris Dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Penyelesaian Protokol Minuta Hilang (Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia) Riky Rustam
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art12

Abstract

This study aims to raise the issue on the position of the Minute of Protocol of Notary Deed as a State Archive as stipulated in the Archives Act, analyze the responsibility of the heirs of a Notary who died for the missing Minute of Protocol and explain the authority of the Regional Supervisory Council to resolve the missing Minute of Protocol after the notary’s death. The method used in this research is normative study by collecting data through library research, using a normative and conceptual approaches as well as qualitative descriptive analysis. The results of this research conclude that the Notary Protocol is a state archive based on the provisions of the Notary Position Act, but not the archive criteria referred to in the Archives Law. The heirs are responsible to the parties who make an authentic deed to the Notary, this responsibility is based on the provisions of Article 1365 of the Criminal Code on Unlawful Acts. Then, the Notary Supervisory Council does not have the authority to give sanctions to heirs who eliminate the Notary Protocol. In the event that the Notary protocol is missing or incomplete, the Regional Supervisory Council shall make a detailed and complete report on this matter.Keywords: Heirs; missing minute of protocol; notary supervisory councilAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai kedudukan Protokol Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kearsipan, menganalisa mengenai pertanggungjawaban ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia atas Protokol Minuta yang hilang dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan Protokol Minuta hilang setelah meninggalnya Notaris. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengumpulan data secara studi pustaka (library research), menggunakan pendekatan norma dan pendekatan konseptual serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa protokol Notaris merupakan arsip negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun bukan kriteria arsip yang dimaksud dalam Undang-Undang Kearsipan. Ahli waris bertanggungjawab kepada para pihak yang membuat akta autentik kepada Notaris, tanggungjawab ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerd tentang Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian, Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki kepada ahli waris yang menghilangkan Protokol Notaris. Dalam hal terjadi protokol Notaris yang hilang atau tidak lengkap, maka Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara mengenai hal itu secara terperinci dan lengkap.Kata Kunci: Ahli waris; majelis pengawas notaris; protokol minuta hilang
Tanggung Jawab Notaris Werda Terhadap Hilangnya Minuta Akta Caesar Faturahman Hadju
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art7

Abstract

This research raises the problems of first, how is the responsibility of the retired notary who has lost their minutes of the deed. Second, how is the legal protection for the parties who request for the copy of the minutes of the deed after the notary has retired. This is a normative legal research, using a statutory approach that is supported by interviewing source persons. This study concludes that first, when a notary retired, they must submit the notary protocol to another predecessor notary. If there is a problem with the loss and damage to the minutes of the deed before the retirement, the retired notary can be held civilly and criminally responsible. Second, there are no regulations governing legal protection for parties who lose their minutes of deed. There is also an alternative that the parties can seek, which is to make a new deed by mutual agreement to ensure legal certainty for the partiesKey Word: Notary, Retired Notary, ResponsibilityAbstrakPenelitian ini mengangkat permasalahan pertama, bagaimana tanggung jawab notaris yang telah werda atas hilangnya minuta akta. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang meminta salinan aktanya atas hilangnya minuta akta setelah notaris werda. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang didukung dengan wawancara narasumber. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, ketika notaris werda maka harus menyerahkan protokol notaris ke pada notaris lain. Jika terjadi permasalahan terhadap hilang dan rusaknya minuta akta sebelum werda maka notaris werda dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Kedua, tidak ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi para pihak yang kehilangan minuta aktanya. Ada pun yang dapat dilakukan para pihak yaitu membuat akta baru dengan kesepakatan bersama untuk menjamin kepastian hukum untuk para pihakKata Kunci: Notaris, Notaris Werda, Pertanggung-jawaban
Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun Dian Ayu Yuhana
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art6

Abstract

This study was conducted to analyze the role of the Regional Supervisory Council for the storage of Notary Protocol that is 25 years old and to identify the responsibilities of the Notary Protocol Recipients to the Notary Protocol that is 25 years old. The formulation of the problems in this research are first, what is the role of the Regional Supervisory Council on the storage of a Notary Protocol that is 25 years old? Second, how is the responsibility of the Notary Recipient of the Protocol to the Notary Protocol who is 25 years old? This type of research is empirical with a statutory approach, with juridical analysis. The results of this study conclude that, firstly, the role of the Regional Supervisory Council has not run properly because it is constrained by the facilities and infrastructure for storing Notary Protocols, secondly, the responsibilities of the Notary Recipient of the Protocol to the Notary Protocol that is 25 years old that it has received are to store, maintain, and take care in the way that the Protocols are kept safely that they are not easily damaged and lost because the Notary Protocol is a state archive that must be safeguarded.Keywords: Notary; notary protocol; regional supervisory councilAbstrakPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun aserta mengetahui tanggungjawab dari Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun. Rumusan masalah dari penelitian ini, pertama, bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun? Kedua, bagaimana tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun? Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dengan analisis yuridis. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, peran Majelis Pengawas Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya karena terkendala sarana dan prasarana penyimpanan Protokol Notaris, kedua tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun yang telah diterimanya yaitu menyimpan, menjaga, dan merawat agar Protokol-Protokol tersebut tetap tersimpan dengan aman agar tidak mudah rusak dan hilang karena Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus tetap ada.Kata Kunci: Majelis pengawas daerah; notaris; protokol notaris
Pengelolaan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Nita Aidila Fitri
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art16

Abstract

This study aims to determine the legal protection against criminalization of a notary in the making of a marriage agreement deed that harms third parties after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII-2015. This type of research uses normative method with statutory and case approaches. The results of this study conclude that the form of legal protection for a Notary who makes a marriage agreement deed that harms third parties after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 is protected by the Notary Honorary Council (hereinafter referred to as MKN) based on Article 66 UUJN. MKN will first examine the application submitted by investigators, public prosecutors and judges, then MKN will give approval or rejection of the request for approval to summon a Notary to be present in the investigation, prosecution and judicial process.Keywords: Legal protection for notary; marriage agreement AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kriminalisasi notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang membuatkan akta perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ke tiga pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) berdasarkan Pasal 66 UUJN. MKN akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, selanjutnya MKN akan memberikan persetujuan atau penolakkan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.Kata Kunci: Perlindungan hukum notaris; perjanjian perkawinan
Mitigasi Risiko Dalam Pembacaan Dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris) Rizka Nurmadany
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art20

Abstract

This study aims to analyze the validity of the Notary's deed and the legal consequences related to the applicants who are not present before the Notary and to analyze the risk mitigation for the applicants who are not present at the same time before the Notary at the time of reading and signing the deed. This research is a normative legal research. The results of the study conclude that the reading and signing the deed that is not carried out before a Notary will result in a decrease in the evidenciary value of an authentic deed into a private deed as stated in Article 16 paragraph (9) of Law Number 2 of 2014 and violates the provisions of Article 4 paragraph (6) of the Indonesian Notary Association's Code of Ethics which renders the consequences in the form of sanctions. In the case of a Notary deed not being read and signed jointly because one of the parties, namely the bank, was not present and only sent a copy of the deed to be signed later, it is certainly contrary to the provisions of Law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics which of course will has legal implications for both the deed and the Notary concerned.Keywords: Authentic deed; notary position; risk mitigationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta Notaris dan akibat hukum terkait penghadap yang tidak hadir di hadapan Notaris dan menganalisis mitigasi risiko bagi penghadap yang tidak hadir secara bersamaan di hadapan Notaris pada saat pembacaan dan penandatanganan akta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi berupa sanksi. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama yang dikarenakan salah satu pihak yakni pihak perbankan tidak hadir dan hanya dikirimkan salinan akta untuk kemudian ditandatangani sudah tentu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan.Kata Kunci: Akta otentik; jabatan notaris; mitigasi risiko
Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn) Yazid Fandyasa
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art11

Abstract

This study aims to analyze the basis of the considerations of the Panel of Judges which has canceled the PPAT Deed in Decision Number 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn, and the legal consequences of the cancellation of the PPAT Deed. This is a normative legal research. The object of research is the Decision of the Kepanjen District Court Number 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn. The data were collected by the method of document and literature study sourced from primary and secondary legal materials. The approaches used is case and statutory. The data were analyzed descriptively-qualitatively with deductive conclusions. The results of the study concluded that the Sale and Purchase Deed No. 1129/KEC.SGS/1996 dated 27 November 1996 made by the Singosari Camat as PPAT (the late Imam Kabul) was declared null and void by the Panel of Judges and deemed fictitious, invalid, and has no legal force (legal defects) because there was a forgery of the fingerprints/thumbprint of Plaintiff I, namely Mrs. Lasmani. The legal consequences of the cancellation of the Sale and Purchase Deed No. 1129/KEC.SGS/1996 dated November 27, 1996, namely the deed only has the power of proof as a deed under the hand or can be canceled (vernietigbaar) due to non-fulfillment of subjective conditions which can be used as an excuse for the aggrieved party to demand compensation from the PPAT.Keywords: Judge's decision; null and void; PPATAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim yang membatalkan Akta PPAT dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2014/PN. Kpn, dan akibat hukum atas pembatalan Akta PPAT tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Obyek yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen dan pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pengambilan simpulan secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996, 27 November 1996 yang dibuat oleh Camat Singosari selaku PPAT (Alm. Imam Kabul) dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim serta dianggap fiktif, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah (cacat hukum) karena terdapat pemalsuan sidik jari/cap jempol Penggugat I yaitu Ibu Lasmani. Akibat hukum pembatalan Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996, 27 November 1996 yaitu akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dapat dibatalkan (vernietigbaar) karena tidak terpenuhinya syarat subyektif yang bisa dijadikan alasan bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi kepada pihak PPAT.Kata Kunci: Batal demi hukum; PPAT; putusan hakim
Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Fikri Aulia
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art10

Abstract

The categorization of free legal aid is not only found in the final result of the deed made, but when someone comes to consult the final result without a deed, then it also includes as free legal aid because a Notary is not possible to collect honorarium from the results of the knowledge that they have. Sanctions made to bring down Notaries who do not carry out the mandate of Article 37 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 on Notary Positions (UUJN) are also not implemented properly. This is because there are no people who submit an application to the Notary Supervisory Council that the community is not served well by the Notary. The purpose of this research is to examine how the implementation of legal aid by a notary for free to people who cannot afford it. The nature of this research is empirical juridical, by using a statute and a qualitative approaches, the method used to collect data is literature study and interviews. In this study, there are several theories used, including implementation theory, code of ethics, law enforcement and sanctions, Notary Public, Notary Supervisory Council. From the research results, there is no classification on how people can be assisted free of charge by a Notary.Key Word: Free legal aid, Notarial legal aidAbstrakKategorisasi bantuan hukum secara cuma-cuma bukan hanya terdapat pada hasil akhir akta yang dibuat, tapi ketika seorang datang untuk berkonsultasi dengan hasil akhir tanpa akta, maka itu juga termasuk bantuan hukum secara cuma-cuma, karena seorang Notaris tidak mungkin memungut honorarium dari hasil disiplin ilmu yang dimilikinya. Sanksi yang dibuat untuk menjatuhkan para Notaris yang tidak melaksanakan amanat Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga tidak diimplementasikan secara baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan permohonan ke Majelis Pengawas Notaris bahwa masyarakat tersebut tidak dilayani secara baik oleh Notaris. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi bantuan hukum oleh Notaris secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Sifat dari penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kualitatif, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan studi pustaka serta wawancara. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan, antara lain teori implementasi, kode etik, penegakan hukum dan sanksi, Notaris, Majelis Pengawas Notaris. Dari hasil penelitian, belum ada klasifikasi tentang bagaimana orang yang dapat dibantu secara cuma-cuma oleh Notaris.Kata Kunci: Jasa hukum Notaris dan jasa hukum cuma-cuma
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Marthinus Mesak Mandala
Officium Notarium Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss2.art11

Abstract

This research is about the implementation of Permenkumham Number 9 of 2017 related to the principle of recognizing service users for Notaries, and whether Permenkumham Number 9 of 2017 must be followed by Notaries considering the dichotomy of the Notary Position Law. This type of research uses normative legal research (normative juridical). The results of this research conclude that: first, the implementation of Permenkumham Number 9 of 2017 relates to the principle of recognizing service users for Notaries as the provisions of the UUJN only determine the formal requirements by being known/introducing an appearance to a Notary is sufficient to be a requirement for making an authentic deed, and has no responsibility to determine material truth. Second, formally implementing the provisions of Permenkumham Number 9 of 2017 is an obligation for Notaries, but materially if based on the hierarchy theory of laws and regulations it is not an obligation for Notaries to implement Permenkumham Number 9 of 2017, because it is contrary to the Law on Notary PositionsKey Word: Notary, service userAbstrakPenelitian ini tentang implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 terkait prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris, dan apakah Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 wajib diikuti oleh Notaris mengingat adanya dikotomi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penilitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelilitan ini menyimpulkan bahwa: pertama, implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 berkaitan dengan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris sebagaimana ketentuan UUJN hanya menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkannya penghadap kepada notaris sudah cukup untuk menjadi syarat pembuatan akta autentik,dan tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materiil. Kedua, secara formal pelaksanaan ketentuan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 merupakan kewajiban bagi Notaris, namun secara materiil apabila berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan bukan merupakan kewajiban bagi Notaris untuk melaksanakan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017,karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan NotarisKata Kunci: Pengguna Jasa, Notaris

Page 3 of 17 | Total Record : 165

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1: MEI 2025 Vol. 4 No. 2: NOVEMBER 2024 Vol. 4 No. 1: MEI 2024 Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023 Vol. 3 No. 1: MEI 2023 Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022 Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022 Vol. 2 No. 1: APRIL 2022 Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021 Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021 Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 More Issue