cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni'matul Huda
Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id
Phone
+6287738216661
Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id
Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Officium Notarium
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 27765458     EISSN : 28082613     DOI : 10.20885/JON
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Officium Notarium adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Officium Notarium mulai tahun 2021 terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus dan Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.Diantaranya masalah yang terkait dengan undang-undang dan peraturan Notaris Indonesia dan negara lain, hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum administrasi, kode etik profesi, dan hukum Islam yang terkait dengan topik ini, dll. We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 165 Documents
 4   5   6   7   8 
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu Selvi Dhian Padma Sari
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art18

Abstract

This study raises the following issues: first, how is a notary responsible for the allegations of forgery in connection with the deed made? Second, what is the legal protection for a Notary accused of falsifying a deed? This study aims, firstly, to identify the responsibility of the Notary with the accusation of forgery in connection with the deed made. Second, to analyse the legal protection of a notary who is accused of falsifying a deed. This is a normative legal research, which uses primary legal materials, in the form of statutory regulations. Meanwhile, secondary legal materials are in the form of literature relevant to the object under study. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The analytical method used is normative law. This study concludes that first, the responsibility of the Notary to the deed made before them are civil liability, criminal liability, and administrative responsibility. Second, the form of legal protection is in the Criminal Code, as well as the form of legal protection from the Notary Honorary Council, and the form of legal protection from the Indonesian Notary Association (INI)Key Word: Notary, Accountability, Legal Protection AbstrakPenelitian ini mengangkat permasalahan: pertama, bagaimana pertanggungjawaban Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta? Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat. Kedua, Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pedekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Metode analisis yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapanya yaitu pertanggungjawaban secara perdata, pertanggungjawaban secara pidana, dan pertanggungjawaban secara administraitif. Kedua, bentuk perlindungan hukum yaitu dalam KUHPidana, serta bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, dan bentuk perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia (INI).Kata-kata Kunci: Notaris, Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum
Ketentuan Daluwarsa Dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notariil Yang Dibuatnya Yusita Permata Sari
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art16

Abstract

Notaries are responsible for authentic deeds which result in null and void at the end of their term of office. The need for limitations in the matter of the Notary's responsibility is because in civil law there are restrictions on prosecution. Article 1967 of the Civil Code explains that claims in civil law will be deleted after the 30-year time limit has passed. In this case, it creates uncertainty in terms of legal protection for the Notary as a Public Official after the end of his term of office and there is a blurring of norms in terms of determining the expiration time limit of the Notary's responsibility for the agreement he made in terms of Article 65 UUJN-P. There is a legal issue that is studied in this study, namely how the provisions on the expiration date of the Notary's accountability for the Notary deed he made. The author's purpose of doing this research is to identify and to analyze the expiration provisions in the Notary's responsibility for the notarial deed they made. The research method used is normative legal research, using a statutory approach, and a conceptual approach. The conclusion in this study is that UUJN does not regulate expiration, which means the Notary's lifelong responsibility regarding warkah, minutes of deed, and others. The difference between the 30 year expiration is completed with the Notary's accountability. The notary is responsible for being able to prove the truth of the deed in court when asked for informationKey Word: Notary, Expired, Responsibility AbstrakNotaris bertanggung jawab terhadap akta autentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Perlunya limitasi dalam masalah tanggungjawab Notaris ini karena dalam hukum perdata terdapat pembatasan dalam penuntutan. Pada Pasal 1967 KUHPerdata menjelaskan, bahwa tuntutan dalam hukum perdata akan hapus setelah melewati batas waktu 30 tahun. Dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam hal perlindungan hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Umum setelah berakhir masa jabatannya serta terdapat kekaburan norma dalam hal penentuan batas waktu daluwarsa pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuatnyaditinjau dari Pasal 65 UUJN-P. Ada isu hukum yang dikaji didalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan daluwarsa dalam pertanggungjawaban Notaris terhadap akta Notariil yang dibuatnya. Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan penulis akan menganalisis mengenai ketentuan daluwarsa didalam pertanggungjawaban Notaris terhadap akta notariil yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah UUJN tidak mengatur mengenai daluwarsa, yang berarti tanggungjawab Notaris seumur hidup mengenai warkah, minuta akta, dan lain-lain saja. Berbeda antara daluwarsa waktu 30 tahun selesai dengan pertanggungjawaban Notaris. Notaris bertanggungjawab untuk dapat membuktikan kebenaran akta dalam pengadilan apabila dimintai keterangan.Kata-kata Kunci: Notaris, Daluwarsa, Tanggungjawab
Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materiil Di Setiap Pembuatan Akta Siti Khanifah Asfiati
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art3

Abstract

The problem presented in this writing is the obligation of the notary to dig up the material truth in each deed and in case of the notary is asked for information before the court in regards to the said material truth. This method employed in this research is normative or doctrinal in which the object is statutory regulations with a case and doctrine approach, then the primary legal materials are statutory regulations and secondary legal materials are books and journals. The results of this study conclude first, applying the provisions of the Notary Position Law (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUJN) and its amendment, the principle of prudentiality in the oath and obligations of a notary, the principle of good governance and the principle of implementing the duties of a notary, providing legal counseling, examining all files carefully and rightfully against the requirements for making a deed even going into the field, the deed must be complete, clear, valid and correct, make good use of technological advances, as well as witnesses from the applicants. Second, the role of the notary in court in relation to material truth, that is, the notary as a witness in court proceedings in connection with the deed he made provides information regarding the procedure for drawing up the deed, the relationship between the applicant and the notary and the position of the notary's office or regime. The author suggests that the present problem in order to dig up the material truth by a notary, government support is needed regarding further regulation in order to realize legal certainty and educate the public that a notary is a law enforcement officer, especially civil law.Key Word: Notary, Material Truth, Authentic Deed AbstrakPermasalahan dalam penulisan ini adalah kewajiban notaris dalam menggali kebenaran materiil di setiap pembuatan akta dan bagaimana jika notaris diminta keterangan dalam pengadilan mengenai kebenaran materiil tersebut. Metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang objeknya adalah peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus dan doktrin. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder ialah buku serta jurnal. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, menerabkan ketentuan UUJN maupun UUJNP, asas saksama atau kehati-hatian dalam sumpah dan kewajiban notaris, asas pemerintahan yang baik maupun asas pelaksanaan tugas jabatan notaris, memberikan penyuluhan hukum, memeriksa segala berkas dengan teliti dan benar terhadap syarat pembuatan akta bahkan sampai terjun ke lapangan, akta harus lengkap, jelas, absah dan benar, memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik, serta saksi dari penghadap. Kedua, peran notaris dalam persidangan sehubungan dengan kebenaran materiil yaitu notaris sebagai saksi dalam persidangan peradilan sehubungan dengan akta yang dibuatnya memberikan keterangan mengenai prosedur pembuatan akta, hubungan antara penghadap dan notaris dan kedudukan kantor atau wilayah jabatan notaris. Saran penulis dari permasalahan tersebut adalah bahwa demi menggali kebenaran materiil oleh notaris dibutuhkan dukungan pemerintah tentang pengaturannya lebih lanjut demi terwujudnya kepastian hukum dan mengedukasi masyarakat bahwa notaris adalah aparat penegak hukum khususnya hukum perdata.Kata-kata Kunci: Notaris, Kebenaran Materiil, Akta Autentik
Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana Di Kabupaten Purworejo Arih Filian Prabowo
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art18

Abstract

Provisions regarding the use of Police Record Certificates have become an obstacle for former convicts to enter the job market. Therefore, two formulations of the problem were identified, namely first, How is the fulfillment of the right to work for former convicts in Purworejo Regency? Second, what are the supporting and inhibiting factors in fulfilling the right to work for former convicts in Purworejo Regency? This is an empirical legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that first, the Police Record Certificate is an obstacle in securing a job for former convicts in Purworejo Regency; and secondly, there have been efforts undertaken by the regional government of Purworejo district in assisting in fulfilling the right to work for former convicts in Purworejo RegencyKey Word: The right to work, Former convicts, Government of Purworejo Regency AbstrakKetentuan mengenai pemakaian Surat Keterangan Catatan Kepolisian menjadi penghambat mantan narapida untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, diidentifikasi dua rumusan masalah, yaitu pertama, Bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana yang di Kabupaten Purworejo? Kedua, Apa faktor penunjang dan penghambat dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi para mantan narapidana di Kabupaten Purworejo? Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, Surat Keterangan Catatan Kepolisian menjadi penghambat dalam mencari pekerjaan di Kabupaten Purworejo; dan kedua, upaya oleh pemerintah daerah kabupaten Purworejo dalam membantu dalam memenuhi hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana di Kabupaten Purworejo.Kata-kata Kunci: Hak atas pekerjaan, Mantan narapidana, Pemerintah Kabupaten Purworejo
Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Di Kota Surakarta Agritya Dinda Puspita
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art14

Abstract

This study raises the issue of what are the supporting and inhibiting factors of a notary in implementing Article 37 of the Notary Position Law No. 2 of 2014 (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUJN), especially on the provision of legal services that are free of charge. This is an empirical juridical or sociological juridical research, which examines the applicable legal provisions and what actually occurs in the society. The approach used is sociolegal, which is an interdisciplinary approach in studying law that utilizes the science of sociology. This study concludes that first, the supporting factors are UUJN and the Notary Code of Ethics. Article 37 UUJN orders Notaries to provide legal services in the notary sector that are free of charge to people who are unable to afford it. Second, the inhibiting factor is the need for a notary to make a living for himself and the materialistic crush to meet the operational needs of the office. In addition, there is also a lack of legal counseling.Key Word: Notary, Supporter, Obstacles, Legal services AbstrakPenelitian ini mengangkat permasalahan apa faktor pendukung dan faktor penghambat seorang notaris dalam mengimplementasikan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberian jasa hukum secara cuma-Cuma. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sosiolegal merupakan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji hukum yang memanfaatkan sosiologi. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, faktor pendukungnya yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN memerintahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Kedua, faktor penghambatnya yaitu kebutuhan seorang Notaris dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan himpitan materi untuk memenuhi kebutuhan oprerasional kantor. Selain itu juga kurangnya diadakan penyuluhan hukum.Kata-kata Kunci: Notaris, Pendukung, Penghambat, Jasa hukum
Pemulihan Hak Keperdataan Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit Wahyu Rizki Podungge
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art9

Abstract

This is a legal research which aims to analyze the concrete situation of a notary who has been declared bankrupt and the application of Article 12 of the Notary Position Law and the suitability of the principle of justice for the sanction of dishonorably dismissing a notary who is declared bankrupt. The method used is a normative research approach. The approach taken is a statutory approach, namely examining existing laws and regulations and then comparing them with the reality in society regarding the application of the law on notary positions and rules regarding bankruptcy, especially analyzing the Surabaya District Court Decision Number: 2200/Pid.B/2020/ PN Sby. The results obtained from this study conclude that Article 12 of the Notary Position Law applies if a notary is declared bankrupt by a court decision that has permanent legal force and the form of the sanction has fulfilled the principle of justice as has been made by the government and recorded in the law. However, until now the classification regarding the conditions under which notaries must go bankrupt individually and notaries are not yet clear, thus it is important to set clear and concrete terms regarding this matter.Key Word: Civil rights of the Notary, Disrespectfully Dismissed Notary, Bankruptcy AbstrakPenelitian ini adalah penelitian hukum yang miliki tujuan untuk menganalisis keadaan konkret seorang notaris yang dinyatakan pailit dan diterapkan Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kesesuaian azas keadilan terhadap sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada seorang notaris yang dinyatakan pailit. Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dibandingkan dengan kenyataan di masyarakat mengenai penerapan undang-undang jabatan notaris dan aturan mengenai kepailitan khususnya menganalisis pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menyimpulkan Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku apabila notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan wujud sanksi tersebut telah memenuhi azas keadilan sebagaimana telah dibuat aturannya oleh pemerintah dan dibukukan dalam undang-undang. Namun, hingga saat ini memang klasifikasi mengenai kondisi apa notaris harus pailit secara individu/pribadi dan notaris belum jelas, sehingga penting untuk diatur secara jelas dan konkret mengenai hal tersebut.Kata-kata Kunci: Hak-Hak Keperdataan Notaris, Notaris Diberhentikan dengan Tidak Hormat, Pailit
Implementasi Validasi Pajak Penghasilan Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan Adinda Rati Manjari
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art17

Abstract

The tax validation process is mandatory to undertake before the deed of sale and purchase is signed by the parties. However, there are obstacles related to the deed to be made by the parties. The formulation of the problems consists of: what is the role of the Notary/Land Title Registrar (Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT) in the aquittance of sale and purchase transactions on land and/or building; and how the validity of the tax validation results on the transfer of land and/or building rights. This is a normative legal research which examines various laws and regulations related to the problems as well as interviews to complement the results. The results conclude that the Notary/PPAT plays an important role as an intermediary in the settlement process for sale and purchase transactions on land and/or building between the parties and the Primary Tax Service Office as the authorized party in conducting tax validation. This tax validation can only be carried out if the tax payable has been paid, namely related to income tax that is charged to the seller and the fee for acquiring land and/or building rights that is charged to the buyer. The validity of the results of this tax validation is used as evidence by the Notary/PPAT to complete the documents which will later be submitted to the National Land Agency for the processing of the transfer of land and/or building title certificatesKey Word: Tax validation, sale and purchase, transfer of land rights AbstrakProses validasi pajak yang wajib dilakukan sebelum akta jual beli ditandatangani oleh para pihak terdapat kendala yang berkaitan akta yang nantinya akan dibuat oleh para pihak. Rumusan masalah terdiri dari bagaimana peran Notaris/PPAT dalam pelunasan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan serta bagaimana keabsahan hasil validasi pajak terhadap pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta wawancara sebagai penunjang hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa Notaris/PPAT berperan penting sebagai perantara dalam proses pelunasan atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan antara para pihak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan validasi pajak. Validasi pajak ini baru dapat dilakukan apabila pajak terutang sudah dilunasi yaitu terkait pajak penghasilan yang dibebankan kepada penjual dan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibebankan kepada pembeli. Keabsahan hasil validasi pajak ini digunakan sebagai alat bukti oleh Notaris/PPAT untuk melengkapi dokumen yang nantinya akan diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk proses pengurusan pengalihan sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan.Kata-kata Kunci: Validasi pajak, jual beli, pengalihan hak atas tanah
Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Rizki Ryadika Rahman
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art10

Abstract

In the making of a deed, the Notary must pay attention to the forms and procedures set by the Notary Position Law (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUJN). In practice however, it iss found that there was a Notary reported by a group of people in Ponorogo Regency for their refusal to hand them a copy of the agreement made. The formulation of the problem in this study is how is the legal protection for the applicant and how is the settlement process carried out by the Notary Supervisory Board for losses suffered by the community due to alleged violations of the code of ethics committed by a notary who has died. This is a normative legal research using statutory, conceptual, and qualitative case analysis approaches. The results of this study conclude that based on the analysis conducted in the UUJN, sanctions are regulated for notaries who violate the code of ethics. As for legal protection arrangements for parties or communities who feel disadvantaged, there are only a few articles in the UUJN, and even then they are general in nature. The protection obtained by the community or the aggrieved party is repressive protection whose implementation can be seen in Articles 70 and 73 UUJN. If any person is aggrieved by the Notary, they are able to report it to the Regional Supervisory Council.Key Word: Notary Code of Ethics, Board of Trustees, Notary, UUJN AbstrakDalam pembuatan akta, Notaris harus memperhatikan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh UUJN. Namun praktik ditemukan terdapat Notaris yang dilaporkan oleh sekelompok masyarakat di Kabupaten Ponorogo karena tidak diperbolehkan untuk meminta salinan dari perikatan yang dibuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penghadap dan bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang telah meninggal dunia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan di dalam UUJN diatur mengenai sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Adapun pengaturan perlindungan hukum bagi para pihak atau masyarakat yang merasa dirugikan hanya terdapat di beberapa pasal di dalam UUJN itupun bersifat umum. Perlindungan yang didapatkan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan adalah perlindungan represif yang pelaksanaannya dapat dilihat dalam Pasal 70 dan 73 UUJN. Apabila ada yang merasa dirugikan oleh Notaris maka dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah.Kata-kata Kunci: Kode Etik Notaris, Majelis Pengawas, Notaris, UUJN
Kedudukan Notaris Dalam Gugatan Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Tentang Pihak Dalam Gugatan Pembatalan Akta autentik Pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG) Reky Anggit Kurniawan
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art6

Abstract

This study aims identify the legal basis for the panel of judges at the Semarang High Court in accepting and granting the lawsuit Number 281/Pdt/2014/PT.SMG on the cancellation of the sale and purchase agreement and to analyse the responsibility of a Notary who is not a party to the cancellation lawsuit after the deed is cancelled by the court. This is an empirical research using a sociological juridical approach and qualitative analysis. The research subjects in question were the resource persons for the High Court Judge in Semarang, the Panel of Judges examining Case Number 281/Pdt/2014/PT.SMG, and Notaries in the working area of Central Java. The results of the study conclude that first, the judge does not have the authority to attract a notary to become a party to the lawsuit, this is based on jurisprudence no. 305K/Sip/1971 and Jurisprudence No. 457K/Sip/1975. The notary is not a party to the authentic deed. The court does not have the authority to cancel the notarial deed based on Jurisprudence No. 1420K/Sip/1978 & Jurisprudence No. 702K/Sip/1973. Article 1517 of the Civil Code is the main basis for declaring that the Deed of Sale and Purchase Agreement has no legal force. Second, the Notary has no legal responsibility for the existence of an authentic deed cancellation lawsuit if the Notary is not a party to the lawsuit, the Notary only has a moral obligation to facilitate the cancellation of the deed through the issuance of a deed of cancellation at the will of the partiesKey Word: Deed Cancellation Lawsuit, Position, Notary AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerima dan mengabulkan gugatan Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG tentang pembatalan akta pengikatan jual beli dan mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris yang tidak turut menjadi pihak dalam gugatan pembatalan akta setelah akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan analisis kualitatif. Subjek penelitian yang dimaksud adalah narasumber Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG, dan Notaris wilayah kerja Jawa Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, Hakim tidak mempunyai wewenang untuk menarik Notaris menjadi pihak dalam gugatan, hal ini berdasar pada Yurisprudensi No. 305K/Sip/1971 dan Yurisprudensi No. 457K/Sip/1975. Notaris bukan pihak dalam akta autentik. Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan akta Notaris yang didasarkan pada Yurisprudensi No. 1420K/Sip/1978 & Yurisprudensi No. 702K/Sip/1973. Pasal 1517 KUHPerdata manjadi dasar utama untuk menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli tidak berkekuatan hukum. Kedua, Notaris tidak memiliki tanggungjawab hukum terhadap adanya gugatan pembatalan akta autentik bilamana Notaris bukan sebagai pihak dalam gugatan, Notaris hanya memiliki kewajiban moral untuk memfasilitasi pembatalan akta melalui penerbitan akta pembatalan atas kehendak para pihak.Kata-kata Kunci: Gugatan Pembatalan Akta, Kedudukan, Notaris
Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Penggolongan Penduduk Di Indonesia Jeames Paschalix Tonggiroh
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art11

Abstract

The formulation of a Certificate of Inheritance based on population classification is contrary to the spirit of development in Indonesia which upholds democratic spirit, but there are cases where an heir who applies for a Certificate of Inheritance is rejected by a notary because the applicant's parents originate from two different groups. The formulation of the problem in this study is first, does a notary have a role in formulating a Certificate of Inheritance related to the classification of the population in Indonesia? Second, what is the role of a Notary in the making of a Certificate of Inheritance in regards to the fact that there remain population classifications in Indonesia? This is a normative legal research, the approaches used are statutory, conceptual and historical approaches. Data collection was carried out through library research and document studies which were then analyzed in a normative juridical manner. The results of the study concluded that first, the notary has a role in formulating a Certificate of Inheritance related to the classification of the population in Indonesia, namely as the only official who has the authority to make a deed as authentic evidence for heirs in the form of a Certificate of Inheritance without discriminating between ethnic groups, ethnicity or religion. Second, the role of the Notary in making the Certificate of Inheritance is related to the fact that there is still a population classification in Indonesia, namely as an official authorized to make a certificate of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent in accordance with Article 111 paragraph (1) of the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Office Number 3 of 1997, due to legal political influence solely to fill the legal vacuum (rechtvacuum), hence after the issuance of Law Number 40 of 2008 on Racial and Ethnic Discrimination, the population classifications cease to exist.Key Word: Notary, Certificate of Inheritance, Population Classification AbstrakPembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan penduduk bertentangan dengan semangat pembangunan negara Indonesia yang berjiwa demokrasi, namun terdapat kasus dimana seorang ahli waris yang hendak dibuatkan Surat Keterangan Waris ditolak oleh notaris karena orang tua dari pemohon berasal dari dua golongan yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, apakah Notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia? Kedua, bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan histori. Pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan pertama, notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta sebagai bukti otentik bagi ahli waris dalam bentuk Surat Keterangan Waris tanpa membeda-bedakan golongan etnis, suku maupun agama. Kedua, peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghua sesuai Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, dikarenakan adanya pengaruh politik hukum yang semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (rechtvacuum), sehingga setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnik maka penggolongan penduduk sudah tidak ada lagi.Kata-kata Kunci: Notaris, Surat Keterangan Waris, Penggolongan Penduduk

Page 6 of 17 | Total Record : 165

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1: MEI 2025 Vol. 4 No. 2: NOVEMBER 2024 Vol. 4 No. 1: MEI 2024 Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023 Vol. 3 No. 1: MEI 2023 Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022 Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022 Vol. 2 No. 1: APRIL 2022 Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021 Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021 Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 More Issue