Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017) Irfan Rosyadi
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art20

This paper aims to review the changes in the role of the judiciary in the dissolution of social organizations through the enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Amendments to Law Number 17 of 2013 on Community Organizations (‘Perppu on Ormas’). This study is focused and limitated to the following question: how is the human rights point of view on the abolition of the judicial process in the right to freedom of association and its implications in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Amendments to Law Number 17 of 2013 on Community Organizations? The method used in this research is normative juridical research by studying and analyzing research objects based on qualitative data. The results of the research conclude that negating the function of the judiciary can have an impact on the recognition and protection of human rights, considering the forms of limitations, especially those regulated by law, must be tested through the judiciary mechanism to prevent the violation of that human rights. With the enactment of the Perppu on Ormsa which alters the process of revocation of legal entity status which initially had to go through a judicial process and has permanent legal force (inkracht van gewijsde), to revocation of legal entity status does not require a court decision and can be carried out by the government (as executive body) on the basis of the principle contrarisu actus is a legal policy that is inappropriate according to theory of limitations on human rights. This is due to the view that rights are not an offering from the State and this concerns the right to freedom of association and gatheringKey Word: Justice, human rights, community organizations AbstrakTulisan ini hendak meneliti tentang implikasi penghapusan peran peradilan dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Fokus dan batasan kajiannya dirumuskan dalam pertanyaan bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap penghapusan proses peradilan serta implikasi terhadap hak kebebasan berserikat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan mengkaji dan menganalisis obyek penelitian dengan berdasarkan pada data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menegasikan fungsi peradilan dapat berdampak pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, karena bentuk-bentuk pembatasan khususnya yang diatur oleh hukum harus dapat diuji melalui lembaga peradilan agar hak-hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan penetapan Perppu Ormas yang di dalamnya mengubah proses pencabutan status badan hukum yang awal mulanya harus melalui proses peradilan dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), menjadi pencabutan status badan hukum tidak memerlukan putusan pengadilan dan dapat dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) melalui landasan asas contrarisu actus merupakan sebuah kebijakan hukum yang tidak tepat menurut teori pembatasan hak asasi manusia limitation of human right. Karena hak bukanlah sebuah pemberian dari negara dan hal itu menyangkut tentang hak kebebasan berserikat dan berorganisasi.Kata-kata Kunci: Peradilan, hak asasi manusia, organisasi kemasyarakatan

Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal Guarantee Dan Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas Fatika Sari
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art16

The Board of Directors as an organ of a Limited Liability Company that establishes legal relations can be held partly responsible for taking actions beyond their authority, but there is another situation where the directors can be held responsible for the failure of a legal relationship due to being a personal guarantee, thus an in-depth study is needed regarding the differences between the two circumstances. the. The problem formulated is how the different responsibilities of the Board of Directors as a personal guarantee and as a cause of loss to the Limited Liability Company. The research method used is normative, with a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique used was library research that is analyzed descriptively. The results of the study conclude that the responsibility of the directors as a personal guarantee is born when the company is no longer able to pay or carry out its engagements; The responsibility of the directors as the cause of the loss of the Limited Liability Company arises when it is proven that the directors are negligent and guilty.Key Word: Responsibility, Director, Personal Guarantee, Limited Liability Company AbstrakDireksi sebagai organ Perseroan Terbatas yang membangun hubungan hukum dapat ikut bertanggung jawab karena melakukan tindakan diluar kewenangannya, namun terdapat suatu keadaan lain di mana direksi dapat dituntut untuk ikut serta bertanggung jawab atas kegagalan hubungan hukum karena menjadi personal guarantee maka diperlukan pengkajian mendalam mengenai perbedaan kedua keadaan tersebut. Masalah yang dirumuskan ialah bagaimana perbedaan tanggung jawab Direksi sebagai personal guarantee dan sebagai penyebab kerugian Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan pertanggungjawaban direksi sebagai personal guarantee lahir ketika perseroan tidak lagi mampu untuk membayar atau melaksanakan perikatan; pertanggungjawaban direksi sebagai penyebab kerugian Perseroan Terbatas lahir ketika terbukti direksi tersebut lalai dan bersalah.Kata-kata Kunci: Tanggung Jawab, Direksi, Personal Guarantee, Perseroan Terbatas

Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi Siemon Di Kabupaten Sleman Putri Diva Nan Pramudita
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art12

The supervisory function of Notaries by the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah, MPD) through the Notary Monitoring Electronic Information System (Siemon) in Sleman Regency faces several obstacles, namely those related to inadequacy of networks and human resources, especially senior notaries with lack of mastery on technological developments. The formulation of the problem is how to optimize the role of the Regional Supervisory Council in supervising Notaries through Siemon in Sleman Regency. This study uses an empirical legal approach, which examines the applicable legal provisions and what actually happens in society. The results of the study explain that the obstacles experienced by MPD towards supervision of Notaries through Siemon have been reduced compared to before this Siemon was enforced. Optimizing the role of the MPD in conducting supervision related to Notaries who do not upload all files or documents to the Siemon system and requires MPD members to continue to visit the Notary's office in seeking the truth of data and guidance to the Notary. The presence of Siemon makes it easier for the MPD to supervise the Notary, because all data and performance of the Notary has been recorded in the system and will be given an assessment of whether the Notary has carried out their duties properly.Key Word: Regional Supervisory Council, Siemon, Supervision AbstrakFungsi pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (Siemon) di Kabupaten Sleman terdapat beberapa hambatan yakni berkaitan dengan jaringan yang kurang memadai dan sumber daya manusia yakni Notaris yang sudah senior yang tidak menguasai adanya perkembangan teknologi. Rumusan masalah yang dapat dikaji mengenai bagaimana optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris melalui Siemon di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh MPD terhadap pengawasan kepada Notaris melalui Siemon sudah lebih berkurang dibandingkan dengan sebelum Siemon ini diberlakukan. Optimalisasi peran MPD dalam melakukan pengawasan berkaitan dengan Notaris yang tidak mengupload seluruh berkas atau dokumen ke sistem Siemon dan mengharuskan anggota MPD untuk tetap mengunjungi kantor Notaris dalam mencari kebenaran data dan pembinaan kepada Notaris. Hadirnya Siemon ini memudahkan MPD dalam melakukan pengawasan, kepada Notaris, sebab seluruh data dan kinerja Notaris sudah tercatat ke dalam sistem dan nantinya akan diberikan penilaian terhadap Notaris apakah telah menjalankan tugas jabatannya dengan baik atau tidak.Kata-kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Siemon, Pengawasan

Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia Indah Sugiarti
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art2

Technological developments and advances have impacted the advancement of legal services performed by notaries, these services are known as the concept of cyber notary. The application of the cyber notary concept in Indonesia cannot be realized due to the absence of further regulations and limitations in guaranteeing legal certainty regarding the matter. Therefore the researcher formulates two problems: first, what are the limitations on the application of the concept of cyber notary in the Indonesian legal practices? Second, what is the form of legal certainty that should be fastened on the application and utilization of the cyber notary concept in Indonesia? The research method used is normative juridical with literature study. The results of the study concluded that there are legal limitations for notaries in utilizing the cyber notary concept by looking at the applicable legal provisions and guaranteeing the validity of these legal documents and the need for arrangements in an implementing regulation to ensure legal certainty regarding the implementation and utilization of the cyber notary concept in IndonesiaKey Word: Cyber notary, legal certainty AbstrakPerkembangan dan kemajuan teknologi memiliki dampak pada kemajuan pelayanan hukum yang dilakukan oleh notaris, pelayanan tersebut dikenal dengan konsep cyber notary. Penerapan konsep cyber notary di Indonesia belum dapat terealisasi karena belum adanya pengaturan lebih lanjut dan batasan dalam menjamin kepastian hukum mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti merumuskan 2 rumusan masalah, pertama, bagaimana batasan penerapan konsep cyber notary dalam praktek hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap penerapan dan pemanfaatan konsep cyber notary di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, terdapat batasan hukum bagi notaris dalam memanfaatkan konsep cyber notary dengan melihat pada ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin keabsahan dokumen hukum tersebut. Kedua, perlu adanya pengaturan dalam suatu aturan pelaksana dalam menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan konsep cyber notary di Indonesia.Kata-kata Kunci: Cyber notary, kepastian hukum

Batasan Masyarakat Tidak Mampu Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium Farahdita Dyatma Shafiradini
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art15

The notary profession has surfaced as the result of social interactions which has since then created and developed by the said community. In carrying out their position, the notary is guided by the Notary Position Law (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUJN) and the Code of Ethics by the Indonesian Notary Association. However, in practice, problems are often encountered in the duties and powers of a notary, especially in relation to honorarium. Until now, the provisions on honorarium have not stated in the exact amount or proportion, in that regards, problems of uncertainty often arise in determining the amount of honorarium which results in bargaining between the notary and the client. This is a normative research method. The results of this study conclude that the poor is able to obtain deed-making services without being charged an honorarium refers to people who cannot fulfill their fundamental needs which include the rights to food, clothing, health services, education services, work and business and/or housing properly and independently. In addition, the procedure for deed-making services without being charged an honorarium is not regulated in UUJN nor the Notary's Code of Ethics, but the notary determines it themselfKey Word: Notary, Legal Service, Honorarium AbstrakProfesi notaris terlahir karena adanya hasil interaksi antar masyarakat dan kemudian dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan jabatannya notaris berpedoman pada UUJN dan Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Namun dalam praktiknya sering dijumpai permasalahan pada tugas dan wewenang notaris terlebih terkait dengan honorarium. Ketentuan honorarium hingga saat ini belum menyebutkan jumlah atau proporsi yang pasti, karena hal tersebut di lapangan sering timbul permasalahan ketidak kepastian dalam penentuan besaran honorarium yang mengakibatkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dengan klien. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatanm layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan secara layak dan mandiri. Selain itu prosedur mengenai jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium tidak diatur dalam UUJN ataupun Kode Etik Notaris, akan tetapi notaris menentikan sendiri barometer tersebut.Kata-kata Kunci: Notaris, Jasa Hukum, Honorarium

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris Rian Rivaldo
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art7

The issues raised in this article are first, examination on the reasons for the Minister of Law and Human Rights to issue a Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2017 on the Notary Appointment Examination; second, review on the Supreme Court's consideration in canceling the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2007 on the Notary Appointment Examination; and third, review on the juridical implications of the Supreme Court's decision Number 50 P/HUM/2018 on the Notary Appointment Examination. This is a normative legal research which is analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study conclude that first, the Minister of Law and Human Rights received a report from the Notary Honorary Council regarding the number of summons to Notaries and requests for minute of the deed by the police, hence a Notary Appointment Examination is required. Second, the Supreme Court canceled the Notary Appointment Examination due to the requirements for passing the Notary Appointment Examination were contrary to higher laws and regulations. Third, the Minister of Law and Human Rights revoked the provisions regarding the Notary Appointment Examination and replaced it with another mechanism, namely Notary Quality Improvement Training (PPKJN)Key Word: Notary Appointment Examination, Right of Judicial Review, Notary Appointment Requirements AbstrakPermasalahan yang diangkat dalam artikel ini, yaitu pertama, mengkaji alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Kedua, mengkaji pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, dan ketiga, mengkaji implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Ujian Pengangkatan Notaris. Penelitian ini adalah penilitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi menerima laporan dari Majelis Kehormatan Notaris terkait banyaknya pemanggilan terhadap Notaris dan permintaan minuta akta oleh kepolisian sehingga diperlukan Ujian Pengangkatan Notaris. Kedua, Mahkamah Agung membatalkan Ujian Pengangkatan Notaris karena syarat kelulusan ujian pengangkatan Notaris bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketiga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut ketentuan mengenai Ujian Pengangkatan Notaris dan mengganti dengan mekanisme lain yaitu Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN).Kata-kata Kunci: Ujian Pengangkatan Notaris, Hak Uji Materiil, Syarat Pengangkatan Notaris

Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris Erwina Junita Sari
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art8

The present study identifies the legal implementation of the notary's right to deny the confidentiality of the contents of the notarial deed based on Notary Position Law (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUJN) and the Notary's Code of Ethics. The problems formulated are: first, does the notary have the right of refusal? Second, how is the right of Notary Denial in the perspective of UUJN and the Notary’s Code of Ethics? Third, how is the implementation of the Notary's right of refusal to the contents of the Notary's deed? This is a normative research which is additionally supported by data from informants and employs the statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study concluded that first, the Notary has the right of refusal (i.e. not to speak or provide information before investigators, the Notary Supervisory Board, the Notary Honorary Council and before the Panel of Judges) as long as the right of refusal is related to the Notary's work. Second, from the UUJN perspective of the notary's right to disavow, it is mandatory to apply in order of maintaining the confidentiality of the contents of the deed made based on Articles 4 and 16 of the UUJN and from the Perspective of the Notary’s Code of Ethics, Notaries must uphold the UUJN and maintain the dignity of their position of trust by which not to reveal the confidentiality of the contents of the deed they made. Third, the implementation of the Notary's right of refusal in keeping the contents of the deed confidential cannot be carried out properly because there are still many Notaries who do not carry out their obligations not to provide information about the deed they made because they are afraid to face the summons process when asked for information by investigators or Judges.Key Word: Notary’s Refusal Right, Content of the Notary Deed, UUJN and Notary’s Code of Ethics AbstrakPenelitian ini menulis tentang implementasi hukum hak ingkar notaris terhadap kerahasiaan isi akta notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Masalah yang dirumuskan adalah, pertama: apakah Notaris mempunyai hak ingkar? Kedua, bagaimana hak Ingkar Notaris dalam perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris? Ketiga, bagaimana implementasi hak ingkar Notaris terhadap isi akta Notaris? Jenis penelitian ini adalah Normatif yang didukung dari keterangan narasumber dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertama, Notaris mempunyai hak ingkar untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan dihadapan penyidik, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan didepan Majelis Hakim sepanjang hak ingkar tersebut merupakan berhubungan dengan pekerjaan Notaris. Kedua, perspektif UUJN hak ingkar Notaris wajib untuk digunakan dalam menjaga rahasia atas isi akta yang dibuat berdasarkan Pasal 4 dan 16 UUJN dan Perspektif Kode Etik Notaris, Notaris menjunjung tinggi UUJN serta menjaga harkat dan martabat jabatan kepercayaan untuk tidak membuka rahasia atas isi akta yang dibuatnya. Ketiga, pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam menjaga rahasia isi akta yang dibuatnya belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya karena masih banyak Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya untuk tidak memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya karena takut untuk menghadapi proses pemanggilan ketika diminta keterangan oleh penyidik atau Hakim.Kata-kata Kunci: Hak Ingkar Notaris, Isi Akta Notaris, UUJN dan Kode Etik Notaris

Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Irfan Aditya Semana
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art19

This study aims to identify and describe the transfer of land rights due to inheritance that is not registered. To analyse and describe the reasons for heirs with inheritance rights but opted not to register their rights in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997. The research method uses qualitative with empirical characteristics. The subjects in this study were people who received inheritance and chose not to register, the registration of the transfer of rights officer, Mr. Carik in Margomulyo Village, Head of Sleman BPN land registration The approach method used in this study is a sociological juridical approach. Retrieval of data using the Interview method. Technical data analysis using qualitative juridical analysis. The results of the study concluded that the legal consequences if the transfer of land rights is due to inheritance that is not registered according to Government Regulation Number 24 of 1997, namely the heirs as the holders of inherited land rights will not be guaranteed legal certainty because of the absence of proof of certificate of land ownership considering a certificate serves as a written proof of rights on behalf of the heirs, and due to the failure to register their land to the Sleman Regency BPN, the heirs are unable carry out legal actions such as sale and purchase, grants, exchanges, distribution of joint rights and entry into the company. The reason for the heirs who received inheritance rights but chose not to register their rights in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997, are due to the land registration process which according to residents, has been complicated and required a lenghty process. Lack of knowledge from residents also prevents them from immediate registeration hence conflicts arise over inheritance between families. The other reason is that the community tends not register their land by considering the members of their family or relatives who have not agreed on the distribution of the land, thus the process of registering inherited land cannot be carried out as it requires the signature of the relatives to the heirKey Word: Transfer of Rights, Inheritance, Non registeration AbstrakPenelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak didaftarkan. Mengetahui dan menjelaskan alasan ahli waris yang mendapatkan hak waris tidak mendaftarkan haknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan sifat empiris. Subjek dalam penelitian ini yaitu orang yang menerima waris dan tidak mendaftarkan, seksi pencatatan peralihan hak, pak carik di Kelurahan Margomulyo, Kasi pendaftaran tanah BPN Sleman. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pengambilan data menggunakan metode Interview. Teknis analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akibat hukumnya apabila peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah pewarisan tidak akan mendapat jaminan kepastian hukum karena ahli waris tidak mempunyai bukti sertipikat kepemilikan tanah sebagai surat tanda bukti hak yang tertulis atas nama ahli waris karena ahli waris tidak mendaftarkan tanahnya ke BPN Kabupaten Sleman sehingga ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti Jual Beli, Hibah, Tukar Menukar, Pembagian Hak Bersama dan Pemasukan dalam perusahaan. Alasan ahli waris yang mendapatkan hak waris tidak mendaftarkan haknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu Ahli Waris Tidak Mendaftarkan Tanah Warisnya karena proses pendaftaran tanah yang menurut warga berbelit-belit dan membutuhkan proses lama. Kurangnya pengetahuan dari warga sehingga tidak langsung mendaftarkan sehingga terkadang muncul konflik perebutan tanah waris antar keluarga. Alasan selanjutnya yaitu masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya karena masih ada keluarga yang belum sepakat atas pembagian tanah, sehingga proses pendaftaran tanah waris tidak dapat dilakukan karena salah satu persyaratanya yaitu tanda tangan keluarga waris.Kata-kata Kunci: Peralihan Hak, Pewarisan,Tidak didaftarkan

Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana Hardianti Z. Podungge
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art4

This research examines the authority of a notary to carry out their position. The problems formulated are first, the implementation of the Notary's authority to serve their position after the criminal verdict. Second, the authority of the Notary Supervisory Board in imposing sanctions on a Notary who has been sentenced to a crime. The research method used is a normative legal research method with a case approach from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/Pid.B/2020/PN Dps and laws and regulations. The gathering of the legal material uses literature and interviews techniques, while the analysis uses the normative qualitative technique. The results of the study conclude that first, the authority of a Notary to serve their position after a criminal verdict on probation for 1 (one) year is to be able to practice again as a Notary after being released from their sentence, the Notary can exercise their authority in accordance with article 15 UUJN. Second, the Notary Supervisory Board has the authority to impose sanctions on notaries who have been sentenced to criminal convictions. Third, the Regional Supervisory Board can conduct an examination of the findings of a notary who has been convicted of a crime by the District Court as an effort to supervise and guide the Notary so that they will act in accordance with the law and not commit any more criminal acts and will be recommended to the Regional Supervisory Council to be given sanctions according to the applicable regulationsKey Word: Authority of a Notary, Position of a Notary, Criminal Decision AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang kewenangan notaris menjalani jabatannya. Masalah yang dirumuskan, pertama pelaksanaan kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana. Kedua, kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang dijatuhi putusan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan wawancara, sedangkan teknik analisa dan menggunakan kualitatif normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, bahwa kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana atas putusan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ialah dapat menjalankan praktek kembali sebagai Notaris setelah bebas dari hukumannya, Notaris dapat menjalankan kewenangannya sesuai pasal 15 UUJN. Kedua, Majelis pengawas Notaris berwenang dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang dijatuhi putusan pidana. Ketiga, Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap temuan notaris yang dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri sebagai upaya pengawasan dan pembinaan Notaris agar selanjutnya bertindak sesuai undnag-undang dan tidak melakukan tindak pidana lagi dan direkomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.Kata-kata Kunci: Kewenangan Notaris, Jabatan Notaris, Putusan Pidana

Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen
Officium Notarium Vol. 2 No. 1: APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss1.art13

This research departs from the large number of application data submitted to the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi, MK) regarding Article 66 paragraph (1) of Law no. 30 of 2004 on the Position of Notary and its amendments by Law no. 2 of 2014 (Undang-Undang Jabtasn Notaris, UUJN). At least since UUJN was promulgated, there have been 4 MK decisions related to this article, and the most recent is PMK No.16/PUU-XVII/2020. Application regarding Article 66 paragraph (1) UUJN regarding the phrase "...with the approval of the Notary Honorary Council". Hence the position of a notary seem to need redefinition considering this particular article is ceaselessly appealed to the Constitutional Court with an unconstitutional argument (i.e. it fails to fulfill the principle of equality before the law). Therefore, the formulation of the problems studied are: first, what is the authority of the Honorary Council of Notaries regarding the granting of approval in the judicial process for Notaries?; and second, is Article 66 paragraph (1) UUJN contradicting the principle of equality before the law? This is a normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that the first notary summoned by the investigator must obtain approval from the Honorary Council of Notaries to be summoned and examined before the investigator; and secondly Article 66 paragraph (1) UUJN is not a form of conflict with the principle of equality before the law.Key Word: Authority, Honorary Council of Notaries, Principle of Equality Before the Law AbstrakPenelitian ini berangkat dari banyaknya data permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya sebagaimana UU No. 2 Tahun 2014 (UUJN). Setidaknya sejak UUJN diundangkan, sudah ada 4 putusan MK terkait pasal ini, dan yang termuktahir adalah PMK No.16/PUU-XVII/2020. Permohonan mengenai Pasal 66 ayat (1) UUJN berkenaan dengan frasa “...dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”. Betapa jabatan notaris seakan memerlukan redefinisi sehingga satu pasal ini selalu dimohonkan ke MK dengan argumen inkonstitusional (tidak memenuhi prinsip equality before the law). Oleh karena itu, rumusan masalah yang diteliti adalah: pertama, bagaimana kewenangan majelis kehormatan Notaris terkait pemberian persetujuan dalam proses peradilan bagi Notaris?; Kedua, apakah Pasal 66 ayat (1) UUJN bertentangan dengan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama Notaris yang dipanggil oleh penyidik harus memperoleh persetujuan dari MKN untuk dipanggil dan diperiksa di hadapan penyidik; dan kedua Pasal 66 ayat (1) UUJN adalah bukan bentuk pertentangan dari prinsip equality before the law.Kata-kata Kunci: Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ni'matul Huda

Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id

Phone
+6287738216661

Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id

Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ni'matul Huda

Contact Email notarium.editor@uii.ac.id

Phone +6287738216661

Journal Mail Official notarium.editor@uii.ac.id

Editorial Address Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ni'matul Huda

Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id

Phone
+6287738216661

Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id

Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA