cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sufyan
Contact Email
sufyan@pdfaii.org
Phone
+628992932000
Journal Mail Official
sufyan@pdfaii.org
Editorial Address
Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu Jl. Ir. H. Djuanda Km 03, RT 001 RW 005 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat 45213.
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
JUSTICES: Journal of Law
Published by Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu
ISSN : -     EISSN : 29645107     DOI : https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICES: Journal of Law is a peer-reviewed journal published by Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu. The journal is aimed at spreading the research results conducted by academicians, researchers, and practitioners in the field of lawin both theory and practice. In particular, papers which consider the following general topics are invited: Classical and Modern Law, Politics and Constitutional Law, Criminal Law, Economic Law, International Law, and Human Rights, Islamic Law and Islamic Family Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2023)" : 8 Documents clear
Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.809 KB) | DOI: 10.58355/justices.v2i1.31

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law maupun common law, serta untuk mengetahui prospek pengaturannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedomanan pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law (Belanda) diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan dalam sistem hukum common law lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang, serta karena pada dasarnya sistem hukum civil law tidak mengenal asas stare decisis et quita non movera walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.
Optimalisasi Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Ayub; Arif Wibowo
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i1.6

Abstract

Dikeluarkannya putusan tata usaha negara, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang perseorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di pusat daerah, termasuk perselisihan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam hal perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam kaitan pemberantasan korupsi. Hal ini antara lain ditunjukkan dari data Transparency International pada tahun 2009, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih rendah (2,8 dari 10). Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah. Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Optimalisasi Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Ayub; Arif Wibowo
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i1.6

Abstract

Dikeluarkannya putusan tata usaha negara, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang perseorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di pusat daerah, termasuk perselisihan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam hal perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam kaitan pemberantasan korupsi. Hal ini antara lain ditunjukkan dari data Transparency International pada tahun 2009, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih rendah (2,8 dari 10). Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah. Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN) Sri Wahyuni; Arif Wibowo
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i1.8

Abstract

The State Administrative Court is established to anticipate the abuse of authority by the ruler and face conflicts of interest, disputes or disputes that may occur at any time between the community and state administrative agencies or officials. Therefore, this research is conducted to describe the authority, subject and object of dispute in the State Administrative Court using a library research or literature approach. Meanwhile, the approach method used is the normative juridical approach method or doctrinal legal research, which is a legal research whose data source comes from secondary data in the form of laws and regulations, books, and journals related to the focus of the problem. After discussing the existing problems, it can be concluded that  the competence of the State Administrative  Court includes absolute competence, namely the authority to adjudicate based on the object, material or subject matter of the dispute  and the relative competence, namely the authority to adjudicate based on the region or jurisdiction. The object   of disputes in the TUN Court is the TUN Decision except for TUN disputes within the TNI and other TUN disputes which according to the TUN Judicial Law are not the authority of the TUN Court where the exceptions are divided into 3 kinds of restrictions. i.e. direct, indirect and direct restrictions are temporary. Meanwhile, the ubjek of disputes in the TUN Court is a person or civil legal entity and a body or official  of TUN.
Jurisprudence of the State Administrative Court in the Development of State Administrative Law Syawaludin; Arif Wibowo
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i1.18

Abstract

The State Administrative Court is a judicial body that has absolute authority to examine and resolve disputes in the field of state administration. The development of the jurisprudence of the State Administrative Court (Peratun) is indispensable for the development of state administrative law. The issues studied are the role of jurisprudence in the field of state administrative law and the role of the State Administrative Court in providing access to justice. The method used in this study is library research, namely research whose object of study uses library data in the form of books as a data source. The Supreme Court has made efforts to strengthen jurisprudence so that it can support the development of administrative law. The judge's decision is needed as a source of law. This is because it stems from dynamic legal dispute resolution. Then, jurisprudence can bring social change to society. The judge's decision-making process is also faster than the law-making process. The absolute competence of the wider State Administrative Court can provide easy access to justice where the public can submit complaints about factual actions of the Government in the field of public law. Jurisprudence as a source of law is needed to develop state administrative law by taking into account the development of society, social conditions, legal and political conditions. Jurisprudence produces general principles of good governance so that they can be used to administer government wisely
Analysis of Problems of Oversight of the Constitutional Court Sofi Yuliniar
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i1.28

Abstract

Constitution through decision number 005/PUU-lV/2006 dated 23 August 2006 which raises problems in a statement that is in the articles of supervision of the judicial commission. Where the supervision of judges regarding the constitution is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have a binding legal power. In an oversight of constitutional judges associated with a principle of independence in which the judicial power to know the supervisory system of constitutional judges in preventing the power of judges to realize an ideal and clear oversight. The article I made aims to find out the knowledge of constitutional court oversight to prevent abuse of judicial power and constitutional court judges must also know how the existence of the constitutional court judge supervisory body in supervising constitutional court judges. This study uses the library research method or the results of research that has been carried out, as for the data used here, among others, which have references or primary legal language from legislation and decisions, secondary legal materials from books, journals, thesis, and tertiary legal material from a dictionary, encyclopedia. Where based on the analysis of the data carried out, it was obtained from a conclusion regarding the regulation of supervision of constitutional judges regarding article 21 paragraph 1 letter a where the sound is PMK constitutional court regulations number 2 of 2014 concerning the honorary assembly of the constitutional court. Where, according to the author, the internal supervision of constitutional judges has not been effective or is said to be due to several factors which have resulted in weak internal supervision, the first being the spirit of defending the conference and the absence of a genuine will from the judiciary leadership to follow up on the results of the internal supervision of judges which thus opens up opportunities for judges who are proven to have violated the code of ethics against the constitutional court. So in order for the supervision of constitutional judges to be good and ideal, the supervision must be carried out by an external supervisory institution. Yes, the judicial commission can provide more effective oversight and maintain the dignity and dignity of constitutional judges within the scope of the constitutional court.
Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i1.31

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law maupun common law, serta untuk mengetahui prospek pengaturannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedomanan pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law (Belanda) diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan dalam sistem hukum common law lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang, serta karena pada dasarnya sistem hukum civil law tidak mengenal asas stare decisis et quita non movera walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.
The Role Of The Indonesian Constitutional Court For Adjudication Of Economic, Social Rights And Effective Culture Umi Qalsum
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i1.32

Abstract

The Indonesian Constitutional Court has played an important role and function to protect and fulfill human rights in the Indonesian legal system including economic, social and cultural rights through judicial review powers. This confirms that social and economic rights are rights that can be legally justified and are part of the constitutional mandate. This means that judicial review decisions require the State to behave in accordance with the legal thresholds decided by the Court. Undoubtedly, compliance with the decision will reveal facts that are indisputable for the fulfillment of state behavior. However, it seems that there are still many considerations, emphasis, and reasons to reduce or ignore the threshold for the application of the Court's decision. The complexity of specific actors, institutions, authorities, levels of implementation, and orientation of policies, programs, measures, and funds reduces the threshold.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2025): Progressive and Critical Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Progressive and Critical Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Progressive and Critical Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Progressive and Critical Law Review Vol. 3 No. 4 (2024): Progressive and Critical Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): Progressive and Critical Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Progressive and Critical Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Progressive and Critical Law Review Vol. 2 No. 4 (2023): Progressive and Critical Law Review Vol. 2 No. 3 (2023): Progressive and Critical Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Progressive and Critical Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Progressive and Critical Law Review Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Progressive and Critical Law Review More Issue