cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Sopian
Contact Email
andri.sopian14@gmail.com
Phone
+6287755566714
Journal Mail Official
admin@melatijournal.com
Editorial Address
Jln. Jurusan Darmaji-Praya, Kec. Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ZIP 83553
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi
Published by Melati Institute
ISSN : 29862507     EISSN : 28302605     DOI : https://doi.org/10.59004/jisma.v1i6
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JISMA, Jurnal Ilmu Sosial , Manajemen, dan Akuntansi menerima artikel penelitian tentang Sosial EKonomi, Manajemen, dan Akuntansi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. 1. Ilmu Sosial mencakup: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan bidang terkait lainnya. 2. Manajemen mencakup: ekonomi, politik, hukum, sosio cultural (budaya), teknologi, dimensi internasional (seperti globalisasi dan paham ekonomi), kondisi lingkungan alam, dan bidang ilmu terkait lainnya. 3. Akuntansi mencakup: Auditing, Management Accounting, General Accounting, Government Accounting, Budgetary Accounting, Educational Accounting, Cost Accounting, Tax Accounting, Sistem Informasi Akuntansi, International Accounting, Social Accounting, Akuntansi Perbankan, dan bidang ilmu terkait lainnya.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022" : 12 Documents clear
ANALISIS KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN PROMOSI DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG PRODUK Farida Farida; Erlin Wiryani
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas produk, harga dan promosi dalam keputusan pembelian ulang. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Analisis data secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis deskriptif interpretasi nilai rata-rata dari varibel bebas yang menentukan pelanggan melakukan pembelian produk, skor tertinggi adalah variabel promosi yaitu 4,04 dalam pernyataan tertinggi pada “Scarlett Whitening melakukan promosi penjualan di Shopee, Instagram, Tiktok, Facebook dll” (4,17). Kedua adalah variabel harga dengan skor 3,81 dalam pernyataan tertinggi pada “kesesuaian harga” (3,88). Ketiga pada variabel kualitas produk dengan skor 3,80 dengan pernyataan tertinggi pada “manfaat produk” (3,61). Sedangkan dalam variabel pembelian ulang, pernyataan tertinggi pada dimensi rekomendasi produk dengan skor rata-rata 3,95.
DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASAR PENDEKATAN ANALISIS USG Jundi Widiantoro; Ibung Prasetiya Utama; Fitriana Januar Arifiana
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.234

Abstract

Salah satu wujud Jabatan Fungsional terbuka yang memungkinkan ada di instansi Pusat maupun Instansi Daerah adalah Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) dimana di lingkungan Pemerintah Daerah juga telah ada JFPP untuk mendukung proses pengelolaan BMD. Selaku Instansi Pembina, Kementerian Keuangan c.q. DJKN perlu memitigasi berbagai persoalan terkait dukungan yang di butuhkan para JFPP di Instansi Daerah (lingkungan Pemerintah Daerah) agar kemudian tidak menimbulkan masalah/ganjalan dalam implementasi fungsionalisasi jabatan Penilai Pemerintah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyajikan bentuk dukungan apa saja yang sekiranya dibutuhkan JFPP di lingkungan Pemda dalam implementasi fungsional penilai di kondisi saat ini, berikut memetakan dukungan yang paling mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi, untuk segera dipenuhi dan dicari alternatif solusi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi fungsional Penilai Pemerintah dalam kondisi saat ini. Kajian ini menghimpun data melalui kuesioner yang ditujukan kepada JFPP Penilai di lingkungan Pemerintah Daerah, sementara dan analisis yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG). Berdasarkan hasil penjumlahan pada penilaian Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) didapatkan hasil bahwa aspek “belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP” menjadi aspek prioritas pertama yang dibutuhkan oleh JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah yang perlu didukung untuk ditindaklanjuti/diatasi. Selanjutnya, kiranya perlu disiapkan konstruksi kebijakan untuk mengantisipasi masalah terkait berbagai dukungan yang dibutuhkan oleh JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai urutan prioritas yang paling mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi.
TINGKAT SEWA PADA TANAH KOSONG DI PROVINSI DKI JAKARTA Santoso
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.235

Abstract

Perbandingan antara harga sewa atas tanah dengan harga jualnya disebut dengan tingkat sewa tanah. Di Provinsi DKI Jakarta, harga sewa tanah kosong cenderung mengikuti harga jualnya. Pola ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut guna mengetahui tingkat sewanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase tingkat sewa atas tanah kosong. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik deskriptif dengan membandingkan harga sewa atas tanah kosong dengan harga jual pada tanah lain pada area yang sama. Dengan menggunakan 49 data harga sewa dan harga jual atas tanah kosong pada tahun 2021, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara statistik rata-rata tingkat sewa pada tanah kosong tersebut adalah sebesar 1,33% (ceteris paribus). Secara empiris, hubungan antara harga jual tanah kosong tidak membentuk pola yang spesifik dengan tingkat sewanya.
PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA MEDAN M. Riswan Azifi; Marliyah
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.250

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana DPRD Kota Medan menyikapi permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak dilaksanakan dan diawasi. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dipadukan dengan metode observasi kualitatif. informasi yang dikumpulkan dari tinjauan literatur dan tanggapan terhadap pertanyaan. Kebijakan, program, dan proyek di berbagai tingkatan dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini ditentukan oleh tingkat kepentingan politik strategis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan rencana dengan standar atau ukuran yang sesuai untuk menentukan apakah kebijakan atau kegiatan publik suatu lembaga “berhasil”, “kandas”, atau “menyimpang” dari rencana secara keseluruhan. kebijakan atau kegiatan. sehingga pengawasan ini dapat menunjukkan efisiensi tata kelola. dimana kewajiban administratif telah diselesaikan oleh DPRD selaku pengelola pemerintahan provinsi. Salah satu indikasi keberhasilan pengawasan ini adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.
URGENSI PENILAI PEMERINTAH DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DI PAPUA Muhammad Fahmi Yansyah; Muhammad Kurniawan Triatmojo; Rody Panuturi Silalahi
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.252

Abstract

Dewasa ini, banyak terjadi sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah ulayat baik antara beberapa suku yang bersinggungan pada suatu bidang tanah, ataupun atas penyerahan tanah ulayat kepada pemerintah daerah. Salah satu penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat adalah karena ganti rugi yang dianggap tidak sepadan dengan nilai tanah ulayat yang sebenarnya. Ketidaksepadanan nilai ganti rugi inilah yang mendesak kebutuhan akan profesi penilai dalam mengestimasi besar rupiah yang dianggap adil. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi gambaran urgensi peran Penilai Pemerintah dalam penentuan nilai tanah hak ulayat masyarakat adat di Papua, menjelaskan tentang kewenangan penilai dalam melakukan penilaian tanah hak ulayat masyarakat adat di Papua, serta mengurai faktor apa saja yang turut menentukan besar nilai ganti rugi atas pelepasan hak dari sebuah tanah ulayat masyarakat adat di Papua. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan data primer. Penelitian ini menggunakan data dan informasi dari berbagai sumber bacaan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, dan literatur dari media elektronik. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Penilai Pemerintah dalam penentuan nilai ganti rugi atas tanah hak ulayat masyarakat adat Papua sangat penting, Penilai Pemerintah berwenang melakukan penilaian salah satunya terhadap barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara pembelian, pembebasan, atau hibah tanpa perolehan, faktor yang menentukan nilai ganti rugi dari pelepasan tanah antara lain faktor fisik meliputi kehilangan tanah, kehilangan bangunan, kehilangan pusat kehidupan dan pusat budaya masyarakat. Sedangkan faktor nonfisik meliputi kehilangan pendapatan dan sumber penghidupan.
DAMPAK SERTA USAHA PEMULIHAN UMKM PASCA PANDEMI COVID-19 Dwi Hanggoro
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.253

Abstract

UMKM is a business activities that can expand employment, said the work area economy in the service to the public, and participate in the process and increasing the income of the equity. Pandemic COVID-19 certainly provide significant effect on domestic economy and the existence of SME. This research aims to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the SME’s sector in Indonesia as well as the efforts made by the SME’s the COVID-19 to handle this pandemic situation. The research method used in qualitative descriptive research, data collection techniques using documentation techniques, namely collecting data from various reference source. The result showed that COVID-19 pandemic would make the impact of the decline in income but was also found that there are measures which have been taken by the business. So it can be said that your COVID-19 pandemic caused a decline in performance.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JASA KONVERSI PULSA MENJADI UANG Aisyah; Irvan Iswandi
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.256

Abstract

The practice of exchanging pulses for money (known as converting pulses) is widespread. The absence of rules regarding distribution and use makes pulses a medium of exchange for cyber crimes. The objectives to be achieved in this study are to describe how the mechanism of the practice of converting telecommunications pulses into money and to explain how Islamic law and positive law review the practice of converting telecommunications pulses into money. This type of research uses field research (FieldResearch), which is a research which is done by lifting data in the field with actual events. The population in this study are providers and users of credit conversion services. Data collection techniques with interviews, and documentation. Methods of data processing by editing, organizing, and analyzing. Based on the results of research regarding the use of services to convert pulses into money. the author can draw the following conclusions: The conversion of credit into money is permissible according to Islamic law as long as it does not conflict with sharia. The contract used in this practice can be equated with an ijarah contract. As for the conversion rate, which results in a difference in the amount of credit and the converted money, it becomes permissible and not usury. However, if the practice is carried out with clear and obvious intentions that it is prohibited by the Shari'a and the origin of the credit to be converted comes from things that are prohibited by Islam, then the law is unlawful and the practice is not allowed. In addition, until now the government has only regulated the use of credit to access applications such as set forth in the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 9 of 2017 concerning the provision of content on cellular mobile networks. Both operators and regulators
PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM: Studi Kasus Di Masjid Jamie Al-Amin Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Oktavia Nur Istiqomah; Irvan Iswandi
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.257

Abstract

This study discusses The Practice of Managing Zakat Fitrah from The Perspective of Positive Law and Islamic Law ( Case Study in The Mosque Jamie AL-Amin village Office Ciakar Sub-district Panongan District Tangerang). With the focus of his research how to manage zakat fitrah in the Mosque Jamie Al-Amin, an assessment of how to manage zakat fitrah in the Mosque Jamie Al-Amin from the viewpoint of positive law and Islamic law. This study uses a qualitative method. Data sources used in the form of primary data and secondary data, by way of observation, interviews, documentation, and some literature relating to the management of zakat. While the analysis techniques used in this study include data reduction, data display, conclusion drawing and verification. From the results of research conducted by the author shows that: First, how to manage zakat fitrah in the Mosque Jamie Al-Amin in the management of zakat is in accordance with what they are deliberating and is in accordance with the management function of planning, organizing, implementation, supervision and evaluation. Second, assessment in managing zakat fitrah in the Mosque Jamie Al-Amin perspective positive law based on UU No.23 Tahun 2011 Pasal 2 regarding the management of legal certainty based zakat, committee or amil zakat in the Mosque Jamie Al-Amin not registered as Unit Pengumpul Zakat (UPZ) which is sheltered by state agencies Kantor Urusan Agama (KUA) sub-district which is part of Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) or Lembaga Amil Zakat (LAZ). Third, assessment from the perspective of Islamic law in managing zakat fitrah in the Mosque Jamie Al-Amin shows that they have fulfilled the pillars and conditions of obligatory zakat but in the distribution of zakat fitrah prefers people who are known rather than poor and poor who really needs it.
ANALISIS PESAN DAKWAH VIDEO “JANGAN ADA DENDAM DAN KEBENCIAN KEPADA SIAPAPUN” PADA AKUN YOUTUBE KH. BUYA SYAKUR YASIN, M.A Ali Sobirin; Muhammad Nur Kholis AR
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.258

Abstract

YouTube is part of the internet. Everyone can use this media to do their da'wah, like Buya Syakur. The content that YouTube users are interested in is "Book Review", this content has topics of discussion from book studies such as the Book of Fathur Rabbani, the Book of Fi-Dhilalil Qur'an which explains human self-development. Therefore, researchers are interested in conducting research on Buya Syakur's content. This research is a qualitative descriptive research. Descriptive qualitative research is a formulation of the problem that guides research to explore or photograph social situations that will be examined thoroughly, broadly, and in depth, and the main instrument is the researcher himself. The results of the study show that there is a da'wah message, namely that we are not arrogant but always humble, not belittling other people, not looking down on others, not being arrogant, not believing that we are the most righteous, but must always be tolerant. We must not hold grudges and hate those who have wronged us, but must be easy to forgive. Not feeling the best in front of Allah even though we are diligent in worship so that we avoid the ujub nature. Allah is the one who has the prerogative of whoever is given guidance, no one is able to give guidance, let alone us who are only human beings, the Prophet Muhammad SAW, are not able to. Prophet Muhammad SAW and we are only given the obligation to call (preach).
PRAKTIK PENGGUNAAN MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM : Studi Kasus di Griya Mart Haurgeulis, Indramayu Azmi Faizah Nahri; Irvan Iswandi
JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/jisma.v1i5.259

Abstract

Member Card or in Arabic Bithaqatu at Takhfidh is a card where the owner will get a discount from the price of goods or some services provided by certain companies. There is a problem in the practice of using Member Cards in buying and selling transactions at Griya Mart Haurgeulis, Indramayu. In practice, the card must be charged an administration fee of Rp 20,000 and the active period or card renewal period is to be applied for one year by issuing the same additional costs. This thesis is the result of research using library research methods or library research and field research methods. Data analysis method used in this research is descriptive research. Data collection is obtained through observation, namely conducting direct observations in the field to get a real picture of the activities being examined. The data sources used are primary and secondary data from the library, as well as data from research objects (individuals or institutions, communities and others) based on facts that are happening at this time. In this study it can be seen that there are several problems, including the problem of extending the active period of Member Cards with an additional fee of Rp 20,000. Usually membership fees are only paid at the beginning of registration and the customer immediately gets the membership card, where things like this are feared to contain the element of gharar inside it. The results showed that the practice of using member cards in buying and selling transactions at Griya Mart was in accordance with positive law where the giving of discounts was true and no party felt disadvantaged. According to Islamic law the practice of using member cards in buying and selling transactions at Griya Mart has fulfilled the terms and conditions of sale and purchase and is in accordance with the principles of muamalah.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Februari 2026 Vol 3 No 5 (2025): Agustus 2025 Vol 3 No 4 (2025): Juni 2025 Vol 3 No 4 (2024): Oktober 2024 Vol 3 No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 3 No 2 (2024): Juni 2024 Vol 3 No 1 (2024): April 2024 Vol 2 No 6 (2024): Februari 2024 Vol 3 No 1 (): April 2024 Vol 2 No 5 (2023): Desember 2023 Vol 2 No 4 (2023): Oktober 2023 Vol 2 No 3 (2023): Agustus 2023 Vol 2 No 2 (2023): Juni 2023 Vol 2 No 1 (2023): April 2023 Vol 1 No 6 (2023): Februari 2023 Vol 1 No 5 (2022): Desember 2022 Vol 1 No 4 (2022): Oktober 2022 Vol 1 No 3 (2022): Agustus 2022 Vol 1 No 2 (2022): Jun 2022 Vol 1 No 1 (2022): April 2022 More Issue