cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sardjana Orba Manullang
Contact Email
somanullang@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
okisumiyanto@unkris.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Justice Voice
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 2715243X     EISSN : 29626226     DOI : 10.37893/jv
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Justice Voice diterbitkan oleh Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana. Naskah jurnal memuat beberapa kajian dan review dari disiplin ilmu hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata atau hukum bisnis, dan hukum tata negara. Selain itu, jurnal tersebut juga memuat beberapa kajian hukum dalam arti yang lebih luas. Jurnal ini terbit secara berkala dua kali setiap tahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Artikel yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan dipublikasikan secara berkala di laman OJS yang dapat diunduh secara gratis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice" : 5 Documents clear
Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut Krisnalita, Louisa Yesami; Rahayu, Sisi
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.51 KB) | DOI: 10.37893/jv.v1i2.187

Abstract

Kejahatan pornografi dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan sehingga mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan di antaranya, pelecehan seksual, perkosaan, dan sebagainya. Perbuatan pornografi itu sendiri juga dapat memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia. Sehingga merugikan banyak orang. Oleh sebab itu perbuatan pornografi dilarang oleh norma agama, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan, maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, maka perbuatan tersebut pantas untuk dinyatakan sebagai perbuatan kriminal (Tindak Pidana). Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi.
Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Joka, M. Rikhardus
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.247 KB) | DOI: 10.37893/jv.v1i2.191

Abstract

Tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B,41C, 43A, 44 dan 44B UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengubah UU No. 6 Tahun 1983 dan perubahan terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pajak seperti perbuatan pelanggaran hukum dengan bersikap pasif tidak ingin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan maksud untuk tidak membayar pajak (tax offences), penggelapan pajak (tax evasion) dan perbuatan pelanggaran hukum pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang pajak (tax avoidance). Faktor penyebab timbulnya tindak pidana perpajakan adalah pembayaran pajak dianggap beban, ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pengelolaan pajak, tingginya tarif pajak, kurang sosialisasi atas peraturan pajak, lemahnya pengawasan dan terlalu rendah sanksi hukum peraturan perpajakan. Kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia setiap tahun kecenderungan meningkat, terbukti dari laporan tahunan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menyatakan bahwa 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2016 hingga 2021 meningkat 47,3%. Data kenaikan tindak pidana perpajakan tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan belum maksimal. Keadaan inilah menyebabkan negara setiap tahun tidak mencapai target dalam penerimaan pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam mencegah tindak pidana perpajakan juga hanya dengan cara preemptif yaitu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik terhadap diri wajib pajak dengan tujuan agar nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam pekerjaan sehari-hari. Upaya lanjutan dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat wajib pajak untuk mengetahui dan memahami kewajiban dalam membayar pajak dan sanksi hukum apabila melanggar tindak pidana perpajakan.
Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling Halim, Arivan
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.082 KB) | DOI: 10.37893/jv.v1i2.192

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang memiliki klausul-klausul baku yang hanya dibuat oleh satu pihak, yaitu pengembang (developer) perumahan atau rumah susun. Klausul-klausul baku yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan secara a contrario dapat dikatakan sah jika tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi secara deskriptif. Keberlakuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh pengembang (developer) apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRTM/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.
Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali Mutiarany, Mutiarany; Agustini, Dsk Putu Ayu Leni
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.938 KB) | DOI: 10.37893/jv.v1i2.193

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan banyak dipengaruhi oleh bentuk, tradisi, kebudayaan, dijiwai oleh ajaran agama maka bagi masyarakat Hindu yang kawin beda agama terlebih dahulu harus disatukan agamanya melalui proses upacara Sudhi Wadani. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan pembelajaran dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik deskripsi analisis dilakukan secara kualitatif. Upacara Sudhi Wadani suatu upacara perkawinan di mana pihak laki-laki beragama Hindu sedangkan pihak perempuan menganut agama lain, tujuannya adalah agar status perempuan sama dengan pihak laki-laki dan sekaligus bertujuan agar pihak perempuan menjadi sah memeluk agama Hindu. Sehingga, upacara Sudhi Wadani adalah merupakan prasyarat mutlak dalam perkawinan yang berbeda agama. Filosofi yang terdapat upacara Sudhi Wadani akibat adanya perbedaan agama akan dapat menyatu secara utuh dalam sumpah melalui upacara untuk setia terhadap agama Hindu. Melalui pelaksanaan upacara Sudhi Wadani diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan sifat yang harmonis dari sumpah tersebut, sebab sudah diketahui bahwa jika akhirnya sumpah itu dilanggar maka akan menimbulkan kehancuran dalam rumah tangganya.
Peran Hukum Kesehatan Dalam Perlindungan Terhadap Penggunaan Gawai yang Berlebihan Nahor, T. Banjar
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.645 KB) | DOI: 10.37893/jv.v1i2.206

Abstract

Smartphone atau gawai penggunaannya sudah mewabah baik di perkotaan maupun pedesaan, kalangan tua muda bahkan anak-anak menggunakannya. Smartphone/gawai bukan lagi barang mewah, menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan informasi dan hiburan. Bukan merupakan keanehan lagi jika sejak berusia balita, anak-anak telah asyik menggunakan smartphone/gawai. Bahkan tidak jarang orang tua memberikannya dengan tujuan agar si anak tidak rewel, dan berpikir bahwa dari aplikasi terbaru serta permainan-permainan yang edukatif, bisa membuat dorongan anak semakin pintar. Penggunaan smartphone/gawai yang berlebihan dapat menimbulkan radiasi. Pada setiap gawai terdapat transmiter yang mengubah suara menjadi gelombang disebut RF atau frekuensi radio yang menimbulkan radiasi elektromagnetik, yang menurut penelitian menyebabkan penggunanya dapat mengalami insomnia atau gangguan tidur. Undang-Undang Kesehatan, hanya menjelaskan tentang penyakit menular dan tidak menular, tidak dijelaskan tentang kesehatan terhadap radiasi penggunaan smartphone/gawai.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Justice Voice Vol. 4 No. 1 (2025): Justice Voice Vol. 3 No. 2 (2024): Justice Voice Vol. 3 No. 1 (2024): Justice Voice Vol. 2 No. 2 (2023): Justice Voice Vol. 2 No. 1 (2023): Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice