Articles
<![CDATA[Hambatan-Hambatan Adopsi Anak dari Perkawinan Campuran ]]>
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 1 (2019): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v8i1.19
<![CDATA[Hidup bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, lazim disebut sebuah perkawinan. Akan tetapi, suatu perkawinan belum dikatakan sempurna, apabila suami-istri tidak dikaruniai anak. Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Motif pengangkatan anak bervariatif baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA yang melakukan perkawinan campuran. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui aturan tentang pelaksanaan adopsi anak dari perkawinan campuran dan hambatan-hambatan dalam pengangkatan anak tersebut beserta solusinya. Kata Kunci: adopsi, perkawinan campuran, hambatan.]]>
<![CDATA[Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>;
<![CDATA[Putri Ramadhani]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 10 No 1 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i1.388
<![CDATA[Isbat nikah adalah salah satu upaya hukum pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Permasalahan isbat nikah yang timbul apabila permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh para pemohon ditolak berdasarkan analisis yang dilakukan prosedur permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Pengajuan permohonan; 2) Penerimaan perkara; 3) Pemeriksaan perkara dalam persidangan; 4) Kesimpulan dan kemudian keputusan hakim. Sedangkan pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon yaitu terdapat larangan ataupun pelanggaran dalam perkawinan tersebut, di mana wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain. Penolakan permohonan isbat nikah nantinya menimbulkan dampak atau akibat hukum yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan atau kepastian hukum, status hukum anak tidak jelas. Kata Kunci: pernikahan siri, isbat nikah, permohonan ditolak.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Alimentasi Bagi Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur ]]>
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>;
<![CDATA[Riri Ajeng Anjani]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 10 No 2 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i2.568
<![CDATA[Setiap manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban yang sudah dimiliki pada saat manusia itu dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Dalam hukum keluarga alimentasi merupakan kewajiban bagi anak untuk memelihara orang tuanya seperti memberikan penafkahan dan memberikan bantuan mengingat usia 60 tahun atau lebih adalah fase di mana seseorang memasuki masa lanjut usia yang membutuhkan bantuan orang lain yang dikarenakan tidak semua lansia dapat melakukan kegiatan seorang diri, dan sangat membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya, maka dari itu adanya hak alimentasi yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penulis ingin menjelaskan hak alimentasi beserta akibat hukum bagi lansia yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh anak-anaknya. Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur. PSWT memberikan pelayanan sosial, psikologis, perawatan medis, bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan pemanfaatan waktu luang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup dan keberfungsian sosial lansia terlantar sehingga dapat membuat hari tuanya dengan mengikuti ketenteraman lahir dan batin. Kata Kunci: hak alimentasi; lansia; panti sosial; perlindungan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan ]]>
<![CDATA[Rahmat Nuryanto]]>;
<![CDATA[Hendra Haryanto]]>;
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.075 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.389
<![CDATA[Pajak merupakan suatu gejala masyarakat karena pajak hanya ditemukan dalam masyarakat. Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Keberlangsungan hidup untuk membiayai rumah tangga suatu negara bersumber dari pendapatan negara, yang dipungut dari masyarakat wajib pajak melalui pemungutan pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan. Penghasilan dari pajak inilah yang nantinya untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya mencakup kepentingan individu. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan penggerak roda kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai prasarana ekonomi dan sarana kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan pentingnya masalah perpajakan, maka tuntutan agar rakyat dapat sadar membayar pajak harus diimbangi pula dengan perlakuan yang adil. Dalam perkara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perpajakan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa nilai pajak yang tidak/kurang dibayar juga sudah tepat karena adanya hasil pemeriksaan badan peradilan dalam bentuk putusan yang hakikatnya melahirkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam mengambil tindakan.]]>
<![CDATA[Izin Berpoligami Dengan Alasan Bersyahwat Tinggi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ]]>
<![CDATA[Qonitah Elghina Dzakiyyah Kamilah]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>;
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.304 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.395
<![CDATA[Poligami adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan lebih dari dua, tiga sampai empat perempuan berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan mengenai poligami, bagaimana ijtihad Hakim dalam mengabulkan izin berpoligami dengan alasan bersyahwat tinggi dan pembuktian hukum terhadap suami yang mengajukan poligami dengan alasan suami bersyahwat tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pengumpulan data kualitatif yang didasarkan dengan studi kasus putusan nomor perkara 2279/Pdt.G/2019/PA.Ckr, dalam hal tersebut menjadi topik menarik untuk dibicarakan yang timbul dari masyarakat baik dari yang pro maupun kontra. berdasarkan dengan analisis penulis di dalam kasus ini mengenai izin berpoligami yang dilakukan oleh suami penulis kurang setuju dengan alasan suami bersyahwat tinggi kurang relevan dengan Undang-Undang yang terkait serta istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri padahal sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta perlunya dilampirkannya surat dari dokter dalam permohonannya bahwa mempunyai syahwat tinggi agar untuk lebih meyakinkan untuk dapat dinyatakan benar suami bersyahwat tinggi.]]>
<![CDATA[Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Infrastruktur Proyek Pembangunan LRT (Light Rail Transit) di Jakarta Timur (Perpres No. 49 Tahun 2017) ]]>
<![CDATA[Novia Risa Safira]]>;
<![CDATA[Retno Kus Setyowati]]>;
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.541 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.399
<![CDATA[Pengadaan tanah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 merupakan proses kegiatan yang diawali dengan memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk kepentingan umum yang bertujuan menyediakan tanah bagi proyek pembangunan (Light Rail Transit) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan cara memberi ganti kerugian yang layak terhadap pihak-pihak yang berhak. Adapun dalam implementasinya sering terjadi permasalahan yang menghambat suatu proyek pembangunan yang mana apabila ingin terus berlanjut harus terlebih dahulu diselesaikan sengketanya. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif yaitu dengan wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur yang kemudian datanya diolah menjadi sebuah data yang objektif. Sempitnya waktu dan ketidakselarasan kepentingan dalam pembuatan peraturan, maka dari itu perlu adanya amandemen perpres agar lebih memperhatikan bagaimana tujuan utama dari proyek pembangunan Light Rail Transit.]]>
<![CDATA[Hasil Visum Menjadi Bukti Penegakan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Depok ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Verawati BR Tompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 5, No 1 (2022): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/j.pdl.v5i1.23453
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi pada Mei 2021. Kasus ini dilaporkan ke Polres Depok. Korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Dan pelakunya masih di bawah umur. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Diversi merupakan solusi untuk kasus-kasus anak, mulai dari pidana hingga illegal. Proses diversi dalam Putusan Pengadilan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Dpk. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, tidak diperlukan prosedur diversi. Diversi adalah salah satu bentuk upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan namun hal ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu hasil visum et repertum (VIR) atau dikatakan sebagai keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, diperlukan demi memberikan rasa keadilan bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Pajak Berganda Rokok Sebagai Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Titin Samsudin]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Mutiarany]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.767 KB)
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.231
<![CDATA[Cukai rokok memiliki peran penting dalam meningkatkan pundi-pundi kekayaan negara. Mengingat negara membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan Pemerintah Provinsi berhak memungut pajak dari cukai rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa Pajak Rokok merupakan salah satu dari lima jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Pasal 29, Tarif Pajak Rokok yang dapat ditarik oleh Pemerintah Provinsi hanya sebesar 10% dari Cukai Rokok. Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk dapat menjawab implementasi kebijakan pemerintah dalam penggunaan pajak berganda dalam pembayaran jaminan kesehatan nasional dan dampak kebijakan penggunaan cukai rokok dalam pembayaran jaminan kesehatan Nasional. dinilai oleh pajak sebagai fungsi reguler. Penggunaan pungutan rokok untuk dana kesehatan termasuk dalam pajak berganda, yaitu pajak rokok yang menjadi kewenangan pungutan pemerintah daerah dan cukai rokok yang menjadi kewenangan pungutan pemerintah pusat. Namun mengingat BPJS mengalami defisit, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui iuran pajak rokok sebagai bagian dari hak masing-masing daerah/ provinsi. / kabupaten/ kota sebesar 75% dari 50%. pajak rokok yang diterima.]]>
<![CDATA[Childfree is a form of desecration of the purpose of Marriage ]]>
<![CDATA[Titin Samsudin]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Mutiarany]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Verawati Br Tompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.247
<![CDATA[Childfree" refers to a person's decision not to have children and to live without parental responsibilities. This concept is becoming increasingly common today, especially in developed countries where women are increasingly working and have opportunities to pursue their careers and personal interests. However, the decision to live "calmly childfree" is often considered controversial and can tarnish the purpose of Marriage. This study used a qualitative and desk study approach using secondary data from books, literature proceedings & journals, which were analyzed through a descriptive system. The results of this study show that the childfree phenomenon is the choice of a couple who decides not to have children, either for personal reasons or for environmental considerations. Couples who choose to live child-free usually have carefully considered their decision regarding finances, health, and their life goals. This contradicts Law no. 1 of 1974 concerning Marriage as the legal basis for regulating marriage procedures in Indonesia. The law emphasizes that the primary purpose of Marriage is to form a family and create offspring.]]>
<![CDATA[Limits of the Concept of Fair Use in Law number 28 of 2014 concerning Copyright ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Mutiarany]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Verawati Br Tompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.251
<![CDATA[As social beings, people frequently run into intellectual property issues in their relationships. God created humans as complex beings with a variety of needs in order to function. The ingredients required by humans to sustain physiological and psychological equilibrium, which attempts to maintain life and health, are also basic human requirements. There are a number of things that might lead to copyright infringement in Indonesia, from lax government regulations to a lack of public understanding of the value of copyright and the protection of intellectual property rights. However, because of the fair use doctrine, copyright is not entirely controlled by the inventor or copyright holders. The Fair Use Limit Concept in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright is the formulation of the problem in this study, which seeks to determine how far the Fair Use Limit Concept is in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, the methodology utilized in This study employs a type of normative research that involves reading reviews of secondary sources of information. This study also takes into account and examines copyright laws and regulations. The study's findings demonstrate that Indonesia's fair use laws are appropriately evaluated by the presence of the author's name or the use's noncommercial intent. In Indonesia, fair use laws give more people the chance to work and develop their creativity by utilizing the works of others. This is consistent with the essence of copyright, which requires that individuals produce specific works, which in this instance can be accomplished through the modification of other individuals' copyrighted works.]]>
