cover
Contact Name
Miski
Contact Email
miski@uin-suka.ac.id
Phone
+6285292197146
Journal Mail Official
miski@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto No. 1, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 55281, Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
ISSN : 28095421     EISSN : 28096703     DOI : https://doi.org/10.14421/staatsrecht
The journal "Staatsrecht:Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" is a scientific journal published twice a year by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The scientific journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" invites all authors who have a concentration in the fields of state law and Islamic politics. Or those who have a focus on studies on constitutional law and siyasah.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" : 7 Documents clear
Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat (Perspektif Pembuatan Undang-Undang) Widya Utami
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/rawy8b84

Abstract

The legislative body, which has the right to formulate and make laws, in Indonesia is the House of Representatives (DPR). Whereas in the United States, the legislative body is the Congress, which consists of the Senate and the House of Representatives. This difference in structure shows that there are many major differences between the structures and functions of the two countries, especially in the area of lawmaking. This difference has an impact on the lawmaking process in each country. This article uses a qualitative method with library research techniques to compare the legislative systems of Indonesia and the United States, especially in the institutional structure and lawmaking process. Data was collected from various literatures such as books, scientific journals, laws and regulations, as well as official documents from the legislative institutions of both countries. This article concludes that the Indonesian Parliament and the United States Congress both have the task of making laws.  In Indonesia, bills can be proposed by the government, members of the DPR, or the public. After being discussed and approved by the DPR, the bill is sent to the president for approval. In the United States, the process is more complicated because it involves two institutions: The Senate and the House of Representatives. Both must approve bills before they are submitted to the president. Members of the Indonesian House of Representatives are elected every five years, while members of the US Congress have different terms: senators are elected every six years and members of the House of Representatives every two years. The legislative process in Indonesia is conducted through discussions in committees before being decided in a plenary meeting.   Abstrak: Lembaga legislatif, yang berhak merumuskan dan membuat undang-undang, di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan di Amerika Serikat, lembaga legislatifnya adalah Kongres, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Perbedaan struktur ini menunjukkan ada banyak perbedaan besar antara struktur dan fungsi dari kedua negara, khususnya pada bidang pembuat undang-undang. Perbedaan ini berdampak pada proses pembuatan undang-undang di setiap negara. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (library research) untuk membandingkan sistem legislatif Indonesia dan Amerika Serikat, terutama dalam struktur kelembagaan dan proses pembentukan undang-undang. Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi dari lembaga legislatif kedua negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa DPR Indonesia dan Kongres Amerika Serikat sama-sama memiliki tugas membuat undang-undang. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa diajukan oleh pemerintah, anggota DPR, atau masyarakat. Setelah dibahas dan disetujui DPR, RUU dikirim ke presiden untuk disahkan. Di Amerika Serikat, prosesnya lebih rumit karena melibatkan dua lembaga: Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Keduanya harus menyetujui RUU sebelum diajukan ke presiden. Anggota DPR Indonesia dipilih setiap lima tahun, sedangkan anggota Kongres AS memiliki masa jabatan berbeda: senator dipilih setiap enam tahun dan anggota DPR setiap dua tahun. Proses legislasi di Indonesia dilakukan melalui pembahasan di komisi-komisi sebelum diputuskan dalam rapat paripurna
Respon Negara dalam Menangkal Konten Pornografi di Media Sosial: Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi Rifki Chamami Aslam
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/3xpde145

Abstract

The government has issued laws and regulations regarding cyber offenses, but in reality, pornographic content is still widely spread in cyberspace. This article aims to examine law enforcement efforts against the spread of pornographic content on social media which is increasingly prevalent in the digital era. This article is a literature research with a normative juridical approach. Data is sourced from legislation, literature, and related online sources. The results show that the spread of pornographic content on social media occurs in various forms and motives, ranging from commercial to revenge. Existing regulations such as the Pornography Law and ITE Law have provided a legal basis to take action against criminal offenders, but the implementation is still not optimal because it faces various obstacles. The main challenges in law enforcement are the amoeba-like nature of pornographic content, the difficulty of tracking the perpetrators, and the lack of supervision of internet usage. This article contributes normatively to the realm of das sein and das solen on pornography cases in Indonesia and its enforcement efforts.   Abstrak Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran siber, namun pada kenyataanya konten-konten bermuatan pornografi masih banyak bertebaran di dunia maya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial yang semakin marak terjadi di era digital. Artikel ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber online terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi di media sosial terjadi dalam berbagai bentuk dan motif, mulai dari komersial hingga balas dendam. Regulasi yang ada seperti UU Pornografi dan UU ITE telah memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku pidana, namun implementasinya masih belum maksimal karena menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama dalam penegakan hukum karena sifat konten pornografi yang terus bermunculkan bagaikan "amoeba", kesulitan pelacakan pelaku, dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet. Artikel ini berkontribusi secara normatif pada ranah das sein dan das solen pada kasus pornografi di Indonesia dan upaya penegakannya
Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital Vianda Ayu Anjani
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/cyg94d68

Abstract

The development of digital technology has fundamentally transformed patterns of social communication, but it has also introduced serious challenges, particularly the rise in cyberbullying practices. This phenomenon presents a paradox between the ideal of digital space as an inclusive and democratic medium and the reality of escalating verbal violence, harassment, and online bullying, especially among teenagers and active social media users. In the context of Indonesian law, cyberbullying is regulated under Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), particularly in relation to defamation, threats, and the distribution of immoral content. This study aims to identify the forms of cyberbullying and examine the underlying causal factors using a descriptive qualitative approach. The analysis employs John Suler’s Online Disinhibition Effect theory, which explains how anonymity, lack of accountability, and the disintegration of social norms in cyberspace can trigger aggressive behavior. The findings reveal that the most common forms of cyberbullying include public humiliation, rumor-spreading, online sexual harassment, and doxing. Contributing factors involve the psychological conditions of perpetrators, digital social pressure, and weak legal literacy and digital ethics. This phenomenon highlights the importance of an interdisciplinary approach—combining psychology, technology, and law—to effectively address cyberbullying in the digital era.   Abstrak Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi sosial secara fundamental, namun turut menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya praktik cyberbullying. Fenomena ini menimbulkan paradoks antara idealitas ruang digital sebagai medium inklusif dan demokratis, dengan realitas yang menunjukkan eskalasi kekerasan verbal, pelecehan, serta perundungan daring, terutama di kalangan remaja dan pengguna aktif media sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan cyberbullying telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran konten bermuatan asusila. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying serta menelaah faktor penyebabnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Online Disinhibition Effect (ODE) dari John Suler, yang menjelaskan peran anonimitas, minimnya akuntabilitas, dan disintegrasi norma sosial dalam memicu perilaku agresif daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk cyberbullying yang dominan meliputi penghinaan publik, penyebaran rumor, pelecehan seksual online, dan doxing. Faktor penyebabnya melibatkan kondisi psikologis pelaku, tekanan sosial digital, serta lemahnya literasi hukum dan etika digital. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner antara psikologi, teknologi, dan hukum dalam menangani cyberbullying secara efektif di era digital
Privasi Digital dan Kejahatan Phishing di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas UU ITE dan UU PDP Devi Anjheli
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/990epf27

Abstract

The rapid development of information technology has given rise to new and increasingly complex challenges, one of which is phishing. This study aims to evaluate the legal aspects of data breaches caused by phishing in Indonesia and assess the effectiveness of existing regulations in protecting users’ digital privacy rights. Using a normative juridical approach and descriptive qualitative method, this research reveals that current regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP), do not comprehensively or specifically address the elements of phishing crimes, particularly in the form of malicious APK files. The 2001 phishing case involving Bank Central Asia’s internet banking service is presented as a historical benchmark for analyzing the weaknesses in Indonesia’s legal framework. The findings show that phishing leads not only to financial loss but also to serious repercussions on users’ reputations, privacy rights, and data security. This study recommends the formulation of a specific regulation on phishing, stronger enforcement of the PDP Law, and enhanced public digital literacy and cybersecurity emergency response systems. The limitation of this study lies in the lack of empirical data from victims or law enforcement authorities; thus, further interdisciplinary and field-based research is highly recommended.   Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber yang kian kompleks, salah satunya adalah phishing. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum dari kebocoran data akibat phishing di Indonesia serta menelaah efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin hak atas privasi digital pengguna. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi seperti UU ITE dan UU PDP belum secara spesifik dan komprehensif mengatur unsur-unsur tindak pidana phishing, khususnya dalam modus melalui file aplikasi (APK). Studi kasus serangan phishing terhadap layanan internet banking BCA tahun 2001 menjadi titik tolak analisis historis tentang lemahnya kerangka hukum nasional. Temuan juga menunjukkan bahwa phishing tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak serius terhadap reputasi, hak privasi, dan keamanan data pengguna. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya pembentukan regulasi khusus mengenai phishing, penguatan penegakan UU PDP, serta peningkatan literasi digital dan sistem tanggap darurat keamanan siber. Keterbatasan penelitian ini terletak pada minimnya data empiris langsung dari korban atau aparat penegak hukum, sehingga disarankan untuk dilakukan studi lanjutan yang bersifat interdisipliner dan berbasis lapangan
Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis Nabila Ayu Avianingrum
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/n3xx0g94

Abstract

Cyberbullying poses a serious threat to the safety and well-being of individuals, especially children and adolescents. In Indonesia, the number of adolescents who are victims of cyberbullying is reported at 80%, and almost every day adolescents experience cyberbullying. According to the United Nations Children's Fund (UNICEF) report in 2016, cyberbullying victims in Indonesia reached 41-50%. This research specifically discusses the handling of cyberbullying cases in the perspective of cyber law in Indonesia. This research uses a literature method with a juridical normative approach, which examines positive legal norms related to cyberbullying in Indonesia through analysis of laws and legal documents. This approach is strengthened by Soerjono Soekanto's legal protection theory and law enforcement theory to evaluate the effectiveness of victim protection and obstacles in the law enforcement process. By analyzing existing cases, this research identifies the main challenges in the criminal prosecution process as follows: The elements of the crime are difficult to prove, the judicial process is slow, and victim protection is lacking. In addition, this study explores the role of social media in promoting cyberbullying and the implications for prevention efforts. Based on the research, this paper suggests several solutions, including expanding the definition of cyberbullying in the law, increasing the capacity of law enforcement agencies in handling digital incidents, and developing educational programs to prevent and address cyberbullying.   Abstrak Cyberbullying menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu, terutama anak-anak dan remaja. Di Indonesia, jumlah remaja yang menjadi korban cyberbullying dilaporkan sebesar 80%, dan hampir setiap harinya remaja mengalami cyberbullying. Menurut laporan United Nations Children’s Fund (UNICEF) pada tahun 2016, korban cyberbullying di Indonesia mencapai 41-50%. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai penanganan kasus cyberbullying dalam perspektif hukum siber di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan pendekatan normatif yuridis, yang menelaah norma hukum positif terkait cyberbullying di Indonesia melalui analisis undang-undang dan dokumen hukum. Pendekatan ini diperkuat dengan teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan korban serta hambatan dalam proses penegakan hukum. Dengan menganalisis kasus-kasus yang ada, penelitian ini mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam proses penuntutan pidana sebagai berikut: Unsur-unsur kejahatannya sulit dibuktikan, proses peradilannya lambat, dan perlindungan korbannya kurang. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi peran media sosial dalam mempromosikan cyberbullying dan implikasinya terhadap upaya pencegahan. Berdasarkan penelitian tersebut, tulisan ini menyarankan beberapa solusi, antara lain memperluas definisi cyberbullying dalam undang-undang, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani insiden digital, dan mengembangkan program pendidikan untuk mencegah dan mengatasi cyberbullying
Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia Firdaus, Rahma Agri
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/cf582q68

Abstract

This research discusses aspects of legal protection and prevention of cybercrime in the digital era in the Indonesian legal system. The purpose of the research is to evaluate the effectiveness of criminal provisions in the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and the role of the Personal Data Protection Law (PDP Law) as a preventive instrument. The research method used is a normative research model with a statutory approach to examine the text of the law and a philosophical approach to outline the urgency of legal protection related to cybercrime, as well as a conceptual approach to assess the suitability of norms against the legal objectives of justice, legal certainty, and expediency in the context of cyber resilience. The data analysis technique is carried out using a descriptive-qualitative model. The results show that the development of the digital world through technology and information has had an impact on the development of data security issues and the orderly use of internet technology. In Indonesia, the ITE Law has established various cyber offences with criminal sanctions, there are still overlapping norms, cross-border jurisdictional constraints, and still faced with limited digital forensic capacity of law enforcement officials. Meanwhile, the PDP Law provides a foundation for institutions and risk mitigation mechanisms through data protection, but has not been systemically integrated with criminal instruments. Thus, the main challenge of legal protection against cyber crime in the digital era is the synchronisation and optimisation of regulations and supporting tools in order to achieve cyber resilience and security.   Abstrak Penelitian ini membahas aspek perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai instrumen preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian normatif dengan  pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah teks undang-undang dan pendekatan filosofis (philosophical approach) untuk menguraikan urgensi perlindungan hukum terkait cybercrime, serta pendekatan konseptual untuk menilai kesesuaian norma terhadap tujuan hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam konteks ketahanan siber. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dunia digital melalui teknologi dan informasi telah berdampak pada berkembangnya masalah keamanan data dan tata tertib penggunaan teknologi internet. Di Indonesia telah ada UU ITE telah menetapkan berbagai delik maya dengan sanksi pidana, masih terdapat tumpang tindih norma, kendala yurisdiksi lintas negara, dan masih dihadapkan keterbatasan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum. Sementara itu, UU PDP memberikan landasan tentang kelembagaan dan mekanisme mitigasi risiko melalui perlindungan data, namun belum terintegrasi secara sistemik dengan instrumen pidana. Degan demikian tantangan utama perlindungan hukum terhadap kejahatan cyber di era digital adalah sinkronisasi serta optimalisasi regulasi dan perangkat pendukung yang mumpuni dalam rangka mencapai ketahanan dan keamanan cyber
Kesadaran Gen Z terhadap Dinamika Sosial-Politik di Indonesia: Perspektif Teori Ashabiyyah Ibnu Khaldun Hannanda Harriyani
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/tqasrf92

Abstract

This article analyzes the political consciousness of Indonesia’s Generation Z (Gen Z) within the context of digital socio-political dynamics by employing Ibn Khaldun’s theory of ashabiyyah (social solidarity). Gen Z, defined as the digital-native cohort born between 1997 and 2012, exhibits unconventional and digitized patterns of political participation, primarily through social media platforms such as Instagram, X (Twitter), and TikTok. This study adopts a qualitative approach involving textual analysis and literature review of scholarly works, digital content, and survey reports. The findings indicate that the ashabiyyah of Gen Z no longer rests upon primordial ties but rather on digital solidarities that are temporary and project-based. From Ibn Khaldun’s perspective, such solidarities represent a new form of ashabiyyah that plays a significant role in shaping socio-political power. This study offers a reinterpretation of the classical ashabiyyah theory in the context of digital-generation politics and highlights the importance of value-based social cohesion in strengthening political participation and democracy amid the information disruption era. The article contributes to the advancement of Islamic political theory and generational studies within Indonesia’s contemporary political landscape.   Abstrak Artikel ini menganalisis kesadaran politik Generasi Z (Gen Z) Indonesia dalam konteks dinamika sosial-politik digital dengan menggunakan teori ashabiyyah (solidaritas sosial) Ibnu Khaldun. Gen Z, sebagai generasi digital yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, menunjukkan pola partisipasi politik yang tidak konvensional dan terdigitalisasi, terutama melalui media sosial seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teks dan studi pustaka terhadap literatur, konten digital, serta laporan survei. Temuan menunjukkan bahwa ashabiyyah Gen Z tidak lagi berbasis pada ikatan primordial, melainkan pada solidaritas digital yang bersifat temporer dan berbasis proyek. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, solidaritas semacam ini mencerminkan bentuk ashabiyyah baru yang berperan dalam pembentukan kekuatan sosial-politik. Studi ini menawarkan pembacaan ulang atas teori klasik ashabiyyah dalam konteks politik generasi digital, serta menyoroti pentingnya kohesi sosial berbasis nilai dalam memperkuat partisipasi politik dan demokrasi di era disrupsi informasi. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori politik Islam dan studi generasi dalam lanskap politik kontemporer Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 7